6
SELASA, 7 MEI 2013
s umsel
jembaran Informasi
Gubernur Sesalkan Kejadian Muara Rupit
PALEMBANG, JI- Gubernur Sumatera Selatan, H Alex Noerdin menyesalkan kejadian yang terjadi dua hari lalu di Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas (Mura) hingga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. “Peristiwa kemarin sudah menjadi pembicaraan di tingkat nasional bahkan di Internasional dan membuat rating Sumatera Selatan turun lagi. Bersama-sama kita telah dengan susah payah membangun Sumsel, menjaga Sumsel dan menjadikan Sumsel di posisi ke-2 daerah yang paling diminati untuk investasi namun dirusak oleh kita sendiri,” tegas Alex pada forum Rapat Paripurna XXXVII, DPRD Sumsel dengan agenda dukungan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Kikim Area-Lahat dan Pantai Timur –OKI, Rabu (1/5). Lanjutnya, kejadian dua hari terakhir di Kabupaten Musirawas sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab proses pemekaran Muratara sudah mencapai titik akhir/tahap final hanya perlu menyempurnakan atau melengkapi peta batas. Peta batas dengan Musirawas sudah selesai, dengan Muba juga sudah diselesaikan, termasuk dengan Provinsi Bengkulu pun sudah selesai. ‘’Cuma dengan Provinsi
Jambi saja yang masih belum selesai tapi finalisasinya adalah tanggal 3 pada hari Jumat yang akan datang di Kementerian Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang memfasilitasi antara Provinsi Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi dan antara Muratara dengan Kabupaten Soro Langun,’’ ujar Alex yang berhasil membujuk warga sekaligus mengakhiri konflik yang terjadi di Mura. Karena itu, lanjutnya, kita akan selesaikan masalah ini secepatnya. ‘’Lalu kalau selesai peta batas ini, maka kita lengkapi surat dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Komisi II DPR RI yang sekarang sedang reses dan akan melanjutkan sidang lagi mulai tanggal 13 Mei sampai bulan Juli. Kita usahakan agar pembahasan Muratara bisa dilaksanakan pada awal sidang-sidang pembukaan,” tutur Alex yang juga siap menanggung biaya pendidikan para anak korban konflik itu hingga perguruan tinggi.
Jangan Korbankan Masyarakat Untuk Muratara Musi Rawas, JI - Tokoh Akademisi sekaligus Pengawas Eksternal Polda Sumsel, Prof Amzulian tokoh dan politisi ini mengatakan jangan memanfaatkan moment Muratara untuk mengorbankan masyarakat. “Saya lihat ada yang bermain disini dan mengorbankan masyarakat untuk kepentingannya sendiri. Sehingga dibenturkan antara masyarakat dan Polri,” tegas Amzulian. Menurut Amzulian, kenapa tidak bisa seperti DOB PALI yang kompak dan lengkap sisi administrasikan. Sehingga, seluruh komponen mendukung pemekaran Muratara. “Saya minta jangan ada korban sia-sia naik itu polisi maupun masyarakat. Apalagi kejadian ada indikasi politisir kuat. Tarik kiri kanan sehingga rakyat dikorbankan,” jelas dia. Amzulian menjelaskan, jabatan Bupati/Walikota dan Gubernur hanya lima tahun. Tetapi, apakah nyawa melayang tidak bisa dikembalikan selama lima tahun jabatan. “Berpolitiknya yang santun. Jangan ada kepentingan dan masyarakat dikorbankan,” ungkapnya. Selain itu, sambung dia, Polri secara internal polri intropeksi. “Apakah sudah jalankan protaf dalam melakukan penindakan massa? Kapan mengeluarkan tembakan, dan peluru apa yang digunakan itu harus diselesaikan,” ungkapnya. Sedangkan eksternal juga dilakukan siapa yang berprovokasi pasti ada di belakangnya. Dan membela sebelah pihak. Misalnya ada massa hentikan Jalan Trans Sumatera. Polri pasti menjalankan tugasnya. Ada tahapan yang dilakukan. Sudah sering terjadi dibenturkan antara masyarakat dan Polri. Sehingga masyarakat sendiri menjadi korban. Sebab, siapapun yang melakukan aksi unjukrasa boleh tetapi jika menggangu ketertiban tentunya alat perlengkapan negara yakni Polri yang diturunkan. Nah, mereka orangorang terlatih tentunya masyarakat tidak bisa mengimbangi. Terpisah, Asisten I Pemkab Mura, Ali Sadikin mengatakan, pihaknya mengintruksikan para camat yang ada diwilayah tersebut tetap berada ditempat. Dan memberikan pemahaman untuk jaga kondusi dimasyarakat. Namun tetap mengedepankan musyawarah dan mengajak masyarakat bertanggung jawab bersama menciptakan kantibmas kondusif. “Segera mengambil langkah sesegera mungkin memusyawarahkan dengan tokoh masyarakat jika ada indikasi yang tidak biasa di wilayah itu,” kata Ali. Dia menambahkan, para camat dan kepala desa terkait segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait. “Kita juga harapkan masyarakat untuk menyerahkan seluruh masalah kepada
aturan perundangan yang berlaku. Pemerintah siap membantu mediasi di masyarakat,” pungkasnya. Seperti diketahui Kondisi diwilayah Kecamatan Rupit sempat mencekam. Buntut dari aksi pemekaran wilayah Musi rawas Utara (Muratara) 30 April 2013 , Massa beringas dan merusak fasilitas umum seperti jembatan dan memblokir akses jalan umum serta jalinsum. dari informasi yang dihimpun saat itu seluruh akses jalan keluar masuk kewilayah tersebut diblokir. Sehingga terjadi kemacetan di jalinsum mulai dari Kecamatan Karang Jaya hingga Karang Dapo. Konsentrasi ribuan massa pecah, hingga mengauasi beberapa titik lokasi dan meluas kewilayah Kecamatan Karang Dapo serta Karang Jaya. Beberapa instansi pemerintahan seperti Kecamatan, Kelurahan, Desa bahkan pendidikan lumpuh dan tidak beraktifitas. Termasuk dengan beberapa kantor Polsek dan sekitar pukul 11.00 WIB, massa membakar kantor Polsek Karang Dapo. Akibat peristiwa ini, seluruh pejabat pemerintahan maupun aparat Polisi telah ditarik dari lokasi. Sedangkan aparat TNI yang diperbantukan dari Curup dan Sorolangun, Jambi sebanyak 2.000 anggota telah diturunkan ketitik lokasi berkumpulnya massa. Sedangkan pasca bentrok warga yang menuntut segera dibentuknya pemekaran Muratara diakses jalinsum, KM72, Kecamatan Rupit, Kabupaten Mura dengan Polisi hingga memakan korban jiwa membuat sejumlah perkantoran pemerintahan dijaga ketat. Terpisah dikantor Pendopo Bupati Mura, dan sejumlah pejabat Pemkab menggelar pertemuan dengan jajarannya ditingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa guna memantau serta memintai informasi perkembangan dilokasi kejadian. Termasuk dengan Kapolda Sumsel, Irjen Saud Usman Nasution, Kapolres Mura M Barly Ramadhani dan Dandim 0406 Mura-Lubuklinggau, Letkol CZI Widyo. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan (Sumsel), Inspektur Jenderal (Irjen) Pol, Saud Usman Nasution turun langsung ke Kabupaten Musi Rawas (Mura). Kapolda langsung melakukan rapat internal dengan unsur muspida di Pendopoan Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Mura. Kapolres Mura, AKBP M Barly Ramadhany mengatakan dirinya meminta masyarakat tenang dan siap menjalani proses hukum yang ada. “Saya siap berdialog dan saya segera melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang tidak melakukan tindakan sesuai prosedur yang ada. Termasuk penggunaan peluru tajam dilokasi unjukrasa,” tegas Barly. *man/nov
Alex juga menjelaskan, dirinya bersama Pangdam II Sriwijaya masuk langsung ke lokasi Muara Rupit dengan berganti berbagai kendaraan karena setiap jembatan itu di blokade. Di lokasi, Gubernur dan rombongan menghadapi ribuan massa yang masih marah. ‘’Namun alhamdulillah, kami berhasil meredakan amarah warga dan membuka portal,’’ ujarnya. “Saya katakan kalau kita ada permintaan tidak boleh dengan memaksa, memblokir Jalan
Lintas Sumatera sehingga mengganggu jalur lintas ekonomi Sumatera dan itu satu hal yang sangat tidak terpuji dan merugikan kita sendiri. Saya minta blokade itu dibuka. Saya bersyukur rakyat masih percaya kepada Gubernurnya sehingga pada saat itu blokade sudah mulai dibuka dan lalu lintas mulai lancar,” tambahnya. Tak hanya itu saja, selaku Gubernur, Alex Noerdin juga akan menulis surat peringatan
kepada Kepala Daerah bersangkutan agar berada di tempat jika ada masalah dan konflik warga. “Sebab setiap kepala daerah harus bertanggung jawab, terhadap apapun masalah yang ada di wilayahnya. Mari dengan kejadian kemarin, hikmah buat kita semua bahwa persatuan dan kesatuan itu sangat diperlukan bukan bagi hanya daerah ini saja. Marilah belajar dari kejadian kemarin, agar ke depan kita bisa lebih bijaksana lagi,” papar Alex,
yang saat berada di lokasi juga menyempatkan diri untuk membesuk warga yang tengah dirawat. “Ada 4 orang yang meninggal pada kejadian 2 hari yang lalu. Mari kita doakan semoga diterima di sisi Allah SWT dan pada keluarga yang ditinggalkan dapat diberikan kekuatan lahir dan batin. Pada korban luka 8 orang yang sekarang masih dirawat di RS Sobirin Lubuk Linggau, kita doakan semoga lekas sembuh,” tandas Alex.*ril
BANYUASIN, JI - Maraknya sekolah yang sering melakukan pungutan liar, membuat Kepala Dinas Pendidikan bertindak tegas bagi kepala sekolah yg menyalahi aturan dengan melakukan pungutan liar. Salah satu sekolah negeri yang diduga melakukan pungutan liar yakni sekolah TK Plus Pangkalan Balai, TK yang memiliki murid 112 orang diantaranya dua kelas nol kecil sisanya nol besar. Kepala Sekolah TK Plus Pangkalan Balai Ernidayati mengatakan, kalau Sekolah gratis tidak pernah berlaku untuk TK Negeri, sebab TK Negeri sudah ada anggarannya dari dana APBD. “ Khusus untuk TK Plus ini memeng tidak dapat dana BOS, dana bos itu hanya berlaku untuk sekolah dari tingkat SD sampai SMA saja. Hanya untuk TK saja yg tidak dapat bantuan dana bos tersebut,”kata Ernidayanti, kemarin (1/5). Masih dikatakan Erni, TK plus ini
sudah mendapat anggaran dari Diknas, sementara untuk biaya operasional kita seperti, untuk gaji guru honor, bayar ofice boy dan lain-lainnya kita hanya mengandalkan uang dari SPP murid-murid disini saja. “TK kita sudah ada anggarannya pertahun. Sementara untuk biaya opersiaonal kita disini kita hanya mengandalkan uang dari SPP murid,”ujarnya. Isu kalau TK plus ada pungutan liar itu tidak benar, bantah Erni, itu bukan pungutan liar melaikan iuran untuk perpisahan murid yang hendak masuk SD, biaya buat Ijazah, baju toga dan masih banyak lagi keperluan lainnya. “Iuran tersebut sebelumnya sudah kita rapatkan dengan wali murid itu sendiri, hasilnya sudah kita sepakati untuk satu murid yang hendak lulus kita kenakan biaya Rp 230 ribu, itupun atas persetujuan mereka bukan kita memaksa merekan dan kitapun sudah rapat
dengan komite. Jadi tidak ada pungutan liar seperti yang masyarakat tuduhkan,”cetusnya. Erni menambahkan, untuk SPP perbulan kita kenakan satu murid Rp 30 ribu, sebelumnya kita pernah meminta iuran untuk pakaian batik dengan murid sebesar Rp 90 ribu, berhubung kita dapat bantuan dari Dinas pakaian batik, jadi uang Rp 90 ribu itu kita kembalikan. Untuk murid baru yang hendak masuk ke TK Plus kita kenakan biaya sebesar Rp 600 ribu uang pendaftaran. “Rp 600 ribu itu untuk mahasiswa baru yang hendak mendaftar, dari uang Rp 600 ribu tersebut sudah termasuk pakaian seragam empat stel, majalah 1 tahun, buku pelajaran selama 1 tahun, serta untuk keperluan alat-alat tulis selama 1 tahun,”bebernya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Merki Bakri mengatakan, TK memang
tidak ada biaya sekolah gratis, kedepan akan kita buat aturan biar diknas bisa mengontrolnya. Tapi kalau memang sudah ada kesepakatan dari wali murid atas iuran tersebut tidak ada masalah. “Kalau memang sudah kesepakatan ya kita aminkan saja. Terlepas memang sudah ada persetujuan dari wali murid dak komite,”kata Merki. Masih dikatakan Merki, kalau sekolah negeri mereka harus melapor ke Diknas apapun kegiatan sekolah termasuk masalah iuran, kalau untuk sekolah swasta mereka harus melapor ke yayasan sekolah itu sendiri. “Yang idealnyo setiap sekolah yang melibatkan masalah keuangan harus izin diknas karena ada anggaran APBDnya. Namun terlepas dari itu Kabupaten sudah nyiapkan Bidang Pendidikan Non Formal (PFN) yang membidangi permasalahan tersebut anggaran,”pungkasnya.*cung
lam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan ke masyarakat. “Harapan saya, ikuti rakor ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab agar manfaatnya dapat diterapkan dalam lingkungan kita bekerja,”haraf Muzakir Masih menurut Muzakir Selain itu dalam rakor juga membahas tentang berbagai permasalahan baik yang disampaikan oleh para asisten maupun yang disampaikan oleh peserta rakor itu sendiri, dengan dmeikian Pemkab
Muara Enim dan jajaran dinas instansiterkait sedini mungkin dapat mencari solusi pemecahan masalah sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di tambahkannya, Melalui rakor ini juga diharapkan pula para peserta dapat menyamakan persepsi yan selaras dan seimbang demi mengemban visi dan misi dari Pemkab Muara Enim guna pelaksanaan tugas, sehingga lebih mampu mengantisipasi permasalahan d dinas/instansi dan kehidupan masyarakat yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Rakor yang dilaksanakan di tiap kecamatan merupakan kesempatan yang berarga untuk menyerap inspirasi dan masukan dari masyarakat terutama permasalahan yang menyangkut pelaksanaan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga pokok permasalahan dapat dipecahkan bersama-sama. Ungkapnya.*Msa
TK Negeri Tidak Gratis
Bupati Buka Rapat Koordinasi
MUARA ENIM, JI, - Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar membuka Rapat Koordinasi antar dinas/instasi se-Kabupaten Muara Enim pada pelaksanaan Triwulan I Tahun 2013 yang dilaksanakan di wilayah Zona I yang meliputi, Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Benakat, Kecamatan Ujan Mas, Kecamatan Gunung Megang, dan Kecamatan Belimbing di Kantor Camat Ujan Mas kemaren (29/4) lalu. Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengatakan Tujuan dilaksanakan
rakor ini untuk meningkatkan tali silaturahmi antar pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan aparatur kecamatan, desa/kelurahan dan tokoh masyarakat, serta membangun sinergi antar lembaga dan perangkat daerah untuk menjalankan Program Pemerintah dan juga mengidentifikasi permasalahanpermasalahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, Adminstrasi dan kemasyarakatan baik tingkat kabupaten dan desa sehingga mendapatan titik pandang yang sama da-