Issuu on Google+

EDISI

50

Th III/30 - 14 November 2011

Harga Eceran Wilayah Sumatera Barat

Mega Permai Blok F1 No. 3 Lubuk Buaya, Padang

Rp. 6.000

jejakmedia@yahoo.com

0751 - 482927

Luar Sumbar + Ongkos Kirim

C MY K

Redaksi & Tata Usaha

Mengungkap Permainan di Universitas Negeri Padang

REKTOR DITUDING LEGALKAN PUNGLI ? Prof. DR. Z. Mawardi . E. Padang, JEJAK – Belum selesai isu mengenai adanya praktek jual-beli kursi pada jalur penerimaan Reguler Mandiri, berbagai pungutan tanpa acuan yang jelas atau yang biasa disebut pungli (pungutan liar - red) juga ditemukan di Universitas Negeri Padang. Pada Universitas milik pemerintah yang sebelumnya bernama IKIP Padang ini, pemungutan sejumlah dana “haram” tersebut bahkan dilakukan secara terang-terangan. Hasil pantauan JEJAK menemukan setidaknya terdapat empat benih korupsi

Walinagari Sago Nikmati Dana Gampo

berupa praktek pungutan liar yang terjadi. Pungutan tersebut seperti legalisir ijazah sertifikasi guru, legalisir ijazah, legalisir Akta Mengajar IV hingga transkrip nilai alumni. Pung utan-pungutan itu juga dilakukan melalui beberapa pos, mulai dari BAAK (Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan) hingga bagian tata usaha di tiap-tiap fakultas. Tarif yang dibebankan kepada guru atau alumni ini juga beragam. Mulai dari Rp. 1000/lembar hingga Rp.1500/lembarnya. Pungutan ters ebut m emang dirasakan cukup memberatkan bagi beberapa orang yang membutuhkan legalisir untuk keperluan melamar pekerjaan, maupun untuk memperoleh tunjangan. Salah seorang alumni yang meminta namanya dirahasiakan mengaku sangat terbebani dengan pungutan ini. “Seti-

Painan, JEJAK - Meraup keuntungan disela-sela penderitaan dan kesengsaraan orang lain merupakan tindakan yang salah dan tak terpuji. Tapi masih banyak manusia yang melakukannya, bahkan mereka merasa bahagia diatas derita orang lain. Seperti yang terjadi di Kenagarian Sago Kecamatan Ampek Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Gempa bumi yang melanda Pessel tahun 2007 masih meninggalkan bekas dan penderitaan masyarakat yang terkena dampaknya. Para korban gempa tersebut hingga saat ini masih terus menderita kendati mereka telah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kabar akan cairnya dana bantuan gempa 2007 lalu, awalnya membuat masyarakat gembira. Tapi setelah dana itu cair dan dibagikan pada masyarakat, mereka sangat

>> Bersambung Ke hal 11

Ada “Kapolsek” Dikarcis Parkir

>> Bersambung Ke hal 11

Seputar Indikasi Mark-Up Proyek Batang Mangor-Kamumuan

Kejati Masih Kumpulkan Bukti Padang, JEJAK – Robohnya ratusan meter Vhinyl Sheet Pile yang dikerjakan PT. W a s k i t a K a r y a d i B t. Mangor-Bt. Kamumuan tahun 2010 lalu terus menjadi sorotan publik. Nyanyian Zul bahr i Di nata sel aku Pengawas Utama dari Dinas PSDA Sumbar membongkar permainan pada proyek tersebut. Proyek yang ambruk pada April 2011 lalu disinyalir penuh dengan kecurangan dan menyimpang dari kontrak yang ada. Beberapa keganjilan pada proyek tersebut satu persatu diceritakan Zulbahri Dinata. Pertama, mengenai pemasangan vinyl sheet pile yang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Pihak kontraktor tidak memasang vynil sheet pile sesuai gambar dan terkesan asal jadi. Hal ini terbukti dengan ambruknya

>> Bersambung Ke hal 11

Polsek Padang Utara Diterpa Isu Suap Padang, JEJAK – Keseriusan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjadikan lembaga yang bebas dari suap dan korupsi kembali dipertanyakan. Seperti yang terjadi di Polsek Padang Utara Kota Padang. Salah satu kasus kriminal diduga didiamkan setelah calon tersangka diamankan dalam sel tahanan. Kasus yang kini menjadi sorotan masyarakat itu adalah tertangkapnya beberapa pelaku pencurian beserta penadah puluhan unit sepeda motor curian pada bulan Mei 2011 lalu. Terungkapnya kasus ini berawal dari tertangkapnya pelaku berinisial “R”, saat razia balapan liar di jalan Khatib Sulaiman pada hari Minggu (15/5) dini hari.

>> Bersambung Ke hal 6

KUD PSM Maligi Bermasalah

>> Bersambung Ke hal 6

PT. Pantelba Surya Putra Diback-up Oknum Pimpred

Padang, JEJAK – Satu lagi pengerjaan proyek dibawah naungan Dinas PSDA Sumbar bakal bergulir ke Kejaksaan Tinggi Sumbar. Setelah proyek pengendalian banjir Batang Mangor-Kamumuan yang di-

kerjakan PT. Waskita Karya, kini giliran Proyek perbaikan bend ung Koto Tuo, Check Dam Gunung Nago-Pulai, Bt. Belimbing-Bt Kuranji yang dikerjakan PT. Pantelba SP bakal menyusul. Sebelumnya Kejati Sumbar telah memulai penyelidikan dugaan korupsi pada paket pengendalian banjir Batang Mangor-Kamumuan. Langkah Kejati ini didukung oleh LSM Lembaga Pemantau Masyarak at R epub lik Ind on es ia (LPM-RI) Wilayah Sumbar dengan melayangkan surat. Hal ini dilontarkan Syam-

sir Burhan selaku Koordinator Intelejen LPM-RI Wil. Sumbar pada JEJAK. Menurutnya, surat yang dikirimkan ke Kajati terkait proyek Bt. MangorKamumuan itu telah diterima pihak Kejati pada 19 Agustus 2011 lalu. Dalam surat itu LPMRI meminta Kejati melakukan pen gusutan h ingga tun tas tentang adanya indikasi korupsi pada paket tersebut. Syamsir juga mengungkapkan bahwa LPM-RI juga akan melayangkan suratnya pada Kejati Sumbar dalam waktu dekat ini terkait pengerjaan

>> Bersambung Ke hal 11

Jon Amos dan Yasril Berkilah

Poltekkes Gate Terus Bergulir Padang, JEJAK – Masih ingat dengan pemanggilan Jon Amos dan Yasril yang merupakan dua petinggi di Politeknik Kesehatan Sumbar beberapa bulan lalu oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Sumbar?. Mereka dipanggil terkait pembangunan gedung Politeknik Kesehatan Sumbar bernilai puluhan milyar yang diker-

jakan PT. Adhi Karya. Saat dipanggil dulu, Jon Amos selaku ketua panitia tender mengaku kepada JEJAK bahwa semua data yang diminta pihak penyidik telah dipulangkan kembali tanpa di foto kopi. Hal inilah yang di kla im Jon Am os bah wa pengerjaan gedung tersebut tidak ada indikasi korupsi dan

mereka dipanggil hanya untuk klarifikasi saja. “Menurut Pak Mukhlis selaku pemeriksa, tidak ditemukan unsur korupsi dalam pembangunan gedung itu. Hal ini terbukti dengan dikembalikannya seluruh dokumen kami yang dipinjam pihak Kejati Sumbar”, tambahnya.

>> Bersambung Ke hal 11

Padang, JEJAK – Kedatangan calon jamaah haji di Embarkasi Padang memberi berkah tersendiri bagi warga sekitar Asrama Haji yang berlokasi di Kelurahan Parupuk Tabing, Koto Tangah. Banyak warga yang membuka warungwarung kelontong, lahan parkir, bahkan menyewakan rumahnya untuk ditempati keluarga calon jamaah. Peluang menggiurkan untuk memperoleh pendapatan lebih yang bersifat musiman ini ternyata tidak hanya diminati oleh masyarakat sekitar Asrama Haji. Kapolsek Koto Tangah, Kompol Juneldi Taher disinyalir ikut mengais berkah tersebut. Dari pantauan JEJAK di lapangan, ditemukan karcis parkir yang mengatasnamakan Kapolsek Koto Tangah. Pada selembar karcis yang berwarna putih tersebut, tertera jelas

>> Bersambung Ke hal 7

Afrizon Nazar Mandamam Pessel, JEJAK – Kinerja Kejaksaan Negeri Painan dalam menegakkan supremasi hukum di Pesisir Selatan mulai terlihat. Beberapa kasus dugaan korupsi yang telah diselidiki bertahun-tahun satu persatu rampung dan bakal menuju meja hijau. Pada tahun 2009 lalu, Kejari Painan melalui Kasi Pidsus Himawan, SH kepada beberapa media saat melakukan jumpa pers, menyatakan bahwa pihak Kejari Painan akan menuntaskan penyidikan lima kasus korupsi. Janji Kejari Painan ditepati, Dugaan korupsi pada pengadaan Benih Padi di Dinas Pertanian Tahun Afrizon Nazar

>> Bersambung Ke hal 6

Jaya Isman, SE, MM, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat

>> Bersambung Ke hal 11

Gebrakan Samsat Terbukti Ampuh Padang, JEJAK - Ja ya Isman kembali mengambil kebijakan inovatif terkait pelayanan Samsat terhadap masyarakat. Baru-baru ini diluncurkan program Sam-

sat Keliling dan Samsat Drive Thru. Dikatakan Jaya Isman, program ini adalah bentuk keseriusan UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumbar dalam memberikan pelaya-

nan terbaiknya terhadap masyarakat Sumatera Barat. Dua program ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat terkait kesadaran membayar pajak, khususnya Kota Padang. Masyarakat Kota Padang sendiri selama ini memang mampu memperlihatkan keberhasilan tersendiri di bidang perpajakan. Berkat kerjasama mas ya ra ka t, S a ms at Pad an g mampu memenuhi target sebesar 82% dari APBD Sumbar yang semulanya pada awal tahun 2012 sebesar Rp. 505.1788.839.000,-. Se-

karang untuk APBD Perubahan seb es a r R p. 5 8 9 . 788.839.000,-. Artinya, naik s e b es a r Rp. 4 83 .519.124.650,-. Peningkatan in i tentunya merupakan kerja

keras semua elemen. Selain dikarenakan sikap proaktif dak kooperatif masya rakat, pres tasi ini tentunya m e r u p a k a n b uk ti kes eriusan Sa ms at d al a m

C MY K

Pasbar, JEJAK - Permasalahan yang sedang menimpa KUD PSM Maligi akhir –akhir ini sangat meresahkan, khususnya bagi kemajuan KUD itu sendiri. Demi kepentingan pribadi provokator sanggup mengorbankan beberapa pihak tertentu dan mengatasnamakan anggota plasma. Padahal anggota plasma tersebut bukan lagi anggota yang sebenarnya, melainkan anggota plasma yg KK dan No. rekeningnya sudah dijual kepada orang lain dengan imingan kalau sandainya lahan tersebut di klaim, ia akan menjanjikan diberi plasma lagi. Apakah mungkin benar adanya? Apabila dipahami sebenarnya ditubuh KUD PSM

Dua LSM Desak Kejati Sumbar

2

Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

Pergeseran Motif Kegiatan Jurnalisme Investigasi Pada pertengahan  tahun 2011 sebagian besar elit dunia sempat dikejutkan oleh Wikileaks, yang dalam laporannya mengungkap bobrok-bobrok besar di berbagai belahan dunia. Laporan tersebut kemudian di Follow up oleh beberapa media. Alhasil, tim kecil yang berisi pribadi-pribadi luar biasa ini kemudia n di uber-uber banyak neg ara karen a di angga p da pat mengacaukan stabilitas internasional.  Begitu juga yang dialami David Graham Philip, yang menulis laporan berseri The Treason of the Senate (kecurangan di Senat). Ia harus menyaksikan langsung kemarahan Presiden Amerika Serikat saat itu, Theodore Rosevelt (S. Santa na. Jurnalisme Investigasi. Yayasan Obor Indonesia. 2003).   Catatan awal reportase investigasi disebut-s ebut terbit pada Tahun 1960. Benjamin Harris menerbitkan laporan yang berjudul Public Occurrences, Both Foreign and Domestic (kejadian Umum yang berlangsung di luar dan dalam negeri). Surat kabarnya kemudian ditutup oleh pemerintah Amerika. Laporan Benjamin Harris tersebut kemudian dianggap sebagai laporan investigasi pertama meskipun jauh sebelumnya, pada tahun 1721, James Franklin harus meringkuk di penjara, karena reportasenya dianggap sembarangan.  Di Indonesia, juga sudah banyak reporter yang harus meringkuk di dalam penjara saat mencoba lebih jauh mengorek informasi dan menerbitkannya. Beberapa media bahkan di bredel. Pada zaman Soeharto, Indonesia Raya yang mengungkap kebobrokan dan korupsi di Pertamina yang melibatkan Soeharto dan Ibnu Sutowo akhirnya ditutup. Begitu juga TEMPO, yang mencoba menulis secara lengkap soal skandal pembelian kapal perang bekas armada Jerman Timur, yang melibatkan Menteri Riset dan Teknologi, wa ktu itu B .J. Hab ibi e d eng an Soeharto dan Liem Soei Liong. 

 Gunawan Moehammad, mantan pimpinan redaksi Majalah Tempo bahkan memutuskan berhenti sebagai Pimpinan Redaksi dan menghentikan produksi investigative reporting setelah menuai berbagai masalah. Beliau kemudian dituding banyak pihak berhenti menjadi seorang jurnalis sejak saat itu.  Investigate (English) sendiri terdiri atas dua penggalan kata. Yaitu Invest dan Gate. Harfiahnya, Investigasi bisa didefinisikan dengan: mengeluarkan sumber daya untuk mendapatkan sesuatu (Invest) yang disembunyikan d ari orang lain (Gate/Skandal). Tujuannya sendiri cukup jelas, untuk mengungkap halhal yang sangat krusial dan sengaja tidak dimunculkan. Lumrah,  jika akhirnya investigasi sendiri akhirnya harus berdekatan, bahkan berdekapan dengan hal-hal berbau tabu dan bahaya.   Pergeseran Motif  Setelah reformasi dan diluncurkannya UU No. 40 Th 1999 tentang Pers, Pers seperti mendapatkan nafas baru. Kemudahan prosedur penerbitan media menjadi alasan bermunculannya berbagai media di Indonesia. Media-media yang mengkhususkan diri menyediakan laporan investigatif pun mendominasi.  Banyaknya media khusus investigasi ini kembali membuka harapan akan Indonesia yang jauh lebih baik. Meskipun, pasca penerapan UU 40 Th 1999 tersebut, kualitas seorang jurnalis justru menjadi masalah tersendiri. Uji kompetensi tentunya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh.  Rasanya cukup logis mengatakan bahwa kemampuan seorang jurnalis dalam mengungkapkan fakta kecurangan-kecurangan yang terjad i, b aik di li ngkup bi rokr asi hin gga keja dian -kejadia n ya ng berkembang di tengah masyarakat berbeda satu sama lain. Begitu juga motif yang digunakan. Seorang jurnalis mungkin saja menyajikan laporannya dengan harapan dapat menciptakan keadaan yang lebih

OLEH: REDI IRWANSYAH   baik dalam masyarakatnya. Meski- sebelum deadline (tenggat) untuk pun tidak dapat dipungkiri, ada juga jurna lis yang s engaja membuat laporan investigasi untuk menembus tingkatan karier yang lebih baik.  Hegemoni mediamedia besar yang biasanya terbit secara harian menciptakan Demonstration Effect (kecenderungan untuk meniru) khas kapitalisme di setiap insan Pers hingga calon jurnalis. Mediamedia Investigasi yang tidak begitu terkenal namun aktif menyajikan laporan investigasi baik mingguan maupun bulanan tidak lagi menjadi target cita-cita tempat kerja bagi kebanyakan mahasiswa jurnalistik. Tingkat gaji yang lebih tinggi dan kebanggaan bekerja di mediamedia harian lokal maupun nasional akhirnya menjadi alasan-alasan mereka berkarya.  Dilain pihak, besarnya sumberdaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan laporan investigasi memb ua t k eb any ak an jurn al is akhirnya memilih hanya melakukan tugas-tugas resmi semisal menghadiri pertemuan dewan kota, DPR atau pertemuan lainnya. Mereka mencatat atau merekam pertemuan, kemudian menyelesaikan berita

kemudian memperoleh amplop.  Jurnalis seperti ini jelas tidak mampu menjadi investigator, karena mengikuti agenda pihak lain, ia tidak memiliki tujuan tersendiri dan tidak begitu peduli dengan efek dari publikasi beritanya. Ia enggan memikirkan fungsi, tujuan maupun nilainilai jurnalisme. Ia gagal menangkap pembicaraan pribadi diantara anggota dewan kota, stafnya dan interes grup. Ia tidak menelaah  kontakkontrak atau membuka dokumen rahasia lain yang potensial. Jurnalis seperti ini lebih banyak berlaku seperti pengeras suara dibandingkan reporter atau penulis.   Macetnya Jurnalisme Investigatif  Meninggalkan nilainilai etika dan moral demi mengamankan sejumlah materi memang terjadi hampir di setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali jurnalisme di Sumatera Barat. Dengan sedikitnya investigator yang tersisa, masih ada saja yang bahkan membuat laporan untuk keuntungan pribadi dengan menjual data dan fakta. Akhirnya, aspek moral, yang menurut Mencher (Melvin Mencher, News Reporting and Writing, Brown & benchmanrk Publishers,1997) merupakan pemicu utama bagi para jurnalis dalam melakukan peliputan investigasi, 

DPRD KAB. SOLOK

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Mohammad Hamid, SH, MH

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH atas pengabdian selama ini. Tertanda,

Siri Dt. Marajo Ketua

Mohammad Hamid, SH, MH Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH

tidak mampu memacu gairah produksi laporan investigasi.  Selain itu, beberapa media kecil di Sumatera Barat yang masih berusaha untuk tetap eksis ternyata sam a sekali tida k mem beri kan kompensasi yang cukup bagi jurnalis-jurnalisnya. Tanpa gaji yang cukup, akhirnya jurnalis-jurnalis yang kurang sejahtera ini, terkungkung dalam iklim amplop yang menggila. Dihujani amplop dari para pejabat, jurnalis-jurnalis ini memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri.  Amplop yang lebih lebar bahkan bisa didapat jika jurnalis ini memiliki data dan bukti kecurangan pejabat pemberi amplop.  Sumatera Barat sebenarnya memiliki media-media Investigasi yang cukup punya kompetensi dan sudah berkiprah sudah cukup lama. Saat ini masih terbit koran-koran mingguan seperti Jejak News, Bakinnews, Investigasi dan Binnews yang sejak awal berdirinya mengkhususkan diri menyajikan laporan investigasi. Koran-koran ini pada kenyataannya tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas. Dengan oplah yang terbatas akhirnya laporan-laporan mereka hanya dibaca oleh segelintir orang yang memiliki kepentingan saja. Dengan minimnya pembaca, tujuan dari penyajian laporan investigasi pun akhirnya sulit untuk dicapai.  Media harian di Sumatera Barat yang notabene-nya memiliki pembaca yang lebih banyak, juga menyajikan beberapa laporan investigasi, meskipun tidak begitu mendalamkarena memang bukan merupakan bidang khususnya.  Meskipun sebenarnya mampu menghasilkan laporan investigasi yang bernilai, wartawan harian yang jumlahnya terbatas ini dibebani berita setiap harinya. Mereka tidak memiliki waktu tenggat yang cukup untuk melakukan paper & people trails. Tidak ada narasumber dan saks i kunci baru ya ng berh asil ditemukan, tidak ada dokumen dan catatan publik yang diteliti dan dianalisa. Laporan dibuat berba-

hankan catatan-catatan yang dibuat sendiri sebagai hasil wawancara dengan pihak berwenang.  Penetrasi dan Inovasi dalam berwawancara dan penulisan berita juga masih terlalu minim karena berbenturan dengan kebijakan jumlah halaman dan arah kepentingan berita pada tiap media. Alhasil, banyak media harian gagal menghasilkan laporan investigasi yang berkualitas.  LSM sebagai Investigator dan mitra utama penyedia informasi bagi para jurnalis juga mengalami hal yang hampir serupa. Tindakan penyelidikan yang dilakukan secara swada ya oleh in telijen mereka,  hingga data-data laporan yang diperoleh,  tidak mendapat kesempatan publikasi yang lebih luas karena dikalahkan space iklan.  Selain itu, menurut Ellizabeth Fuller Collins dalam bukunya “Indonesian Betrayed” yang diterbitkan  University of Hawai’i Press pada tahun 2007, LSM di Indonesia cenderung menggunakan hasil penyelidikan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dan mendapatkan keuntungan pribadi.  Pada Bab yang berjudul “LSM: Mana Lokak Saya?Negara dan Korupsi”, Ellizabeth menceritakan secara terbuka tindaktanduk tidak benar dari beberapa LSM di Indonesia, khususnya Sumatera Selatan. Apa yang terjadi di Sumatera Selatan juga tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Sumatera Barat. “Bagi-bagi jatah” menjadi hal yang lumrah. Dan bukan tidak mungkin dapat dibuktikan secara langsung.  Kemudian, rasanya tidak terlalu berlebihan juga jika penulis mengatakan bahwa di Sumatera Barat, citacita untuk menciptakan good governance dan social goodness masih terlalu jauh.  Disamping masyarakatnya yang memang belum cukup mampu menyadari pentingnya memperjuangkan hak-hak mereka serta tumpulnya penegak hukum, pers sebagai alat kon trol sosial juga dinilai masih gagal memainkan fungsinya.***

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan Mohammad Hamid, SH, MH Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH

atas pengabdian selama ini.

atas pengabdian selama ini.

Tertanda,

Tertanda,

ZUL EVI ASTAR, SH KEPALA DINAS

AKMAL, SH Pimpinan

PENERBIT :

Dewan Penasehat: Drs. H. Amris Kahar (Ketua), Hj. Yasni, Ir. Basril Basyar, MM, M. Muchtar, Arman Hadi, H. Zuchri Taher, Drs. Deni Harzandi, Syamsir Burhan, Dewan Redaksi : Hj. Yasni, Fany Parnike, Ismail Novendra RIDER, Redi Irwansyah, Ridho Leta, Ria Rubianti, Drs. Ampera Salim, Penasehat Hukum :Virza Benzani SH. MH, Yatun SH, Boy Roy Indra SH Koordinator Sumbar : Lukman, Suyatno Lubis, Litbang : Suarti, Anul Zufri, Redaktur Pelaksana : Redi Irwansyah, Redaktur Investigasi : Zaidinul Rangkayo Basa, Syafrudin Tasar, Koordinator Liputan : Yusrianto, Sekretaris Redaksi : Sri Yuni Utami Wartawan Padang : David Effendi, Al Ahyan, Rais Man, Dirga Rahmat Saputra, Andry, Firmansyah, Jasril, Solok : Esvidel, Pesisir Selatan : Beni Hendra, Syafril, Lima Puluh Kota/Payakumbuh : Jentra Elbato, Pasaman Barat : Abu Bakar, Sawahlunto : Nova Hendra, Mahendriko Solok Selatan : Suharman, Padang Panjang : Yan Bayok, Ucok, Bukittinggi : Jontra, Agam : Guslili Harti, Andre Wijaya, Perwakilan Jakarta : Ridho Leta, Perwakilan Jambi : Febi Septiadi, Manager Keuangan : Ria Rubianti, Manager Iklan: Sri Yuni Utami, Manager Distribusi/ Sirkulasi : Anul Zufri, Desain Grafis by : Rais Man, Alamat Redaksi/ Bisnis : Komplek Mega Permai I Blok F1 No. 3 Lubuk Buaya, Padang, E-mail: jejakmedia@yahoo.com, Telp,(0751) 482927. Fax. (0751) 481025, Harga Eceran Rp. 6.000/ eks. Harga langganan Rp.18.000, Tarif Iklan : 1 halaman warna (colour) Rp. 4.500.000, Satu Halaman Hitam Putih (black and white) Rp. 3.000.000. Percetakan : PT. Padang Graindo Mediatama (isi diluar tanggungjawab percetakan)

CV. JEJAK MEDIA GROUP Akta Notaris Nomor 77 Notaris : Hendri Final, SH

Wartawan JEJAK NEWS dalam melaksanakan tugas dilengkapi identitas resmi dari keredaksian dan nama tercantum dalam boks redaksi. Bagi yang tidak dilengkapi identitas dan namanya tak tercantum di boks redaksi bukan wartawan JEJAK NEWS

PEMIMPIN UMUM :

Hj. Yasni PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNGJAWAB

Ismail Novendra RIDER PEMIMPIN PERUSAHAAN :

Fany Parnike

Edisi 50/Th

IKLAN

III/ 1 - 14 November 2011

3 Pemkab Solok Selatan

Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya

M. Hamid, SH

M. Hamid, SH

sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah” Dan Terima Kasih Kepada

sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah” Dan Terima Kasih Kepada

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Atas pengabdiannya selama ini.

Atas pengabdiannya selama ini. Tertanda :

Tertanda : Syamsu Rahim Bupati

Desra Ediwan.AT Wakil Bupati

Dinas PU Kab. Solok

Mengucapkan selamat Atas Dilantiknya

M. Hamid, SH sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah”

H.Muzni Zakaria. M.Eng Drs. Abdul Rahman. SH Bupati Wakil Bupati

Ir. Amril Bakri. MTP PLT. Sekdakab

Pemerintah Kabupaten Pesisir selatan

Mengucapkan selamat Atas Dilantiknya

M. Hamid, SH sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah”

Dan Terima Kasih Kepada

Dan Terima Kasih Kepada

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Atas pengabdiannya selama ini.

Atas pengabdiannya selama ini.

Tertanda :

Fathol Bari, M. Eng Kadis

Dewan Pengawas, Direksi, Karyawan/ti

PDAM KOTA PADANG

Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya

M. Hamid, SH

Tertanda : Drs. Haji Nasrul Abit. MBA Bupati

Drs. Editiawarman. M.Si Wakil Bupati

Rosman Efendi, SE, SH, MM, MBA Sekdakab

Pemkab Solok Selatan

Mengucapkan Selamat Atas Dilantiknya

M. Hamid, SH sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah” Dan Terima Kasih Kepada

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Dr. H. Bagindo Fachmi, SH, MH

Atas pengabdiannya selama ini.

Atas pengabdiannya selama ini. Tertanda :

Ir. H. Azhar Latif Direktur Utama

Prof. Dr. Firman Hasan, SH, LLM Komisaris Utama

Suryadi Asmi Dt. Rajo Nan Sati, SE, MM Direktur Utama

C MY K

sebagai kepala kejaksaan tinggi sumbar yang di lantik oleh Jaksa Agung RI. Basrief Arief pada hari Rabu 12 Oktober 2011 di Kejaksaan Agung Jakarta “semoga dapat mengembang amanah” Dan Terima Kasih Kepada

Tertanda :

C MY K

Pemkab Solok

PADANG Hakim Tolak Eksepsi Gusmal 4

Padang, JEJAK — Diketuai Budi Susilo dan beranggotakan Sapta Diharja dan Perry Desmarer, majelis hakim menolak eksepsi (keberatan) Gusmal Cs, terdakwa kasus dugaan pengalihan tanah negara berkas Erfacht Verponding Nomor 172 di Bukit Berkicut, Kabupaten Solok atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keputusan ini disampaikan majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Padang, Senin (24/10) dengan agenda membacakan putusan eksepsi. Hakim Ketua, Budi Soesilo menilai dakwaan yang disampaikan JPU dalam sidang sebelumnya, sudah jelas dan majelis hakim sependapat dengan dakwaan tersebut. Dengan ditolaknya eksepsi para terdakwa ini, pemeriksaan dalam sidang dilanjutkan.  Eksepsi PH para terdakwa didasarkan atas keberatan mereka dengan beberapa dakwaan yang disampaikan JPU pada sidang se-

Edisi 50/Th

belumnya. PH Gusmal, Sriwanto mempertanyakan barang bukti yang disita penyidik dengan apa yang didakwakan JPU.  Barang bukti yang dipertanyakan itu yakni barang bukti Gambar Situasi (GS) Nomor 117 Tahun 1970 yang disita bukan GS Nomor 117 Tahun 1979 yang didakwakan JPU dalam surat dakwaan. Ini menjadi keberatan dari PH Gusmal untuk melanjutkan pemeriksaan sidang. Dijelaskan Sriwanto, berdasarkan barang bukti yang terlampir di dalam berkas perkara dugaan korupsi pengaliha n tanah n egara bekas Erpacht Verponding di Bukit Berkicut Nagari Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, pada urutan nomor 1, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa 1 lembar fotokopi Gambar Situasi (GS) Nomor 117 Tahun 1970 bukan GS Nomor 117 Tahun 1979 sebagaimana disebutkan secara berulang kali oleh JPU, baik di

dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua. Oleh karena faktanya bahwa yang disita secara sah dalam perkara ini adalah fotokopi GS Nomor 117 Tahun 1 970 maka uraia n surat dakwaan seharusnya berbunyi pada tahun 1979 Balai Penelitian Pertanian (Balitan) atau Balai Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) mendapat penyerahan tanah yang berasal dari tanah Erfacht Verponding Nomor 172 di Bukit Berkicut dari Pemkab Solok seluas 100 ha sesuai dengan GS yang dikelua rkan Badan Per tanahan Nasional (BPN) Kabupaten Solok Nomor 117 Tahun1970. Sriwanto dalam sidang sebelumnya mengatakan “Dari fakta di atas, telah membuktikan bahwa dakwaan penuntut umum tidak cermat karena tidak didasarkan kepada berita acara penyitaan,” Kemudian dia juga mempertanyakan tentang peran terdakwa dalam kasus tersebut yang dinilai tidak

dijelaskan secara rinci oleh JPU. Hal serupa juga sempat dipertanyakan dalam eksepsi yang dibacakan Desman Ramadhan, PH mantan Sekkab Solok, Bagindo Suarman. Dia menegaskan syarat formil dan materil dakwaan tidak terpenuhi. Surat dakwaan dianggap tidak melalui proses penyelidikan dan tidak mempunyai sandaran hukum yang jelas. Dijelaskannya, secara formil dan materil surat dakwaan JPU ternyata menuliskan alamat terdakwa yang berbeda dengan alamat aslinya. Selain itu, dalam dakwaan tersebut juga tidak ada nomor, tanggal dan tahun pendaftaran tanah yang dialihkan tersebut kepada Kementerian Pertanian RI. Begitu juga dengan terdakwa lain yakni mantan Kepala BPN Solok Lukman dan mantan Kasi Pencatatan Tanah di Kantor BPN Solok, Husni, menyebutkan bahwa atas perkara ini tidak ada kewenangan dari Pengadilan Tipikor untuk mengadilinya karena ini menyangkut keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dan berhak meng-

adili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hakim Budi Susilo yang menanggapi hal tersebut , menegaskan, alasan adanya BB yang tidak sesuai yang didakwakan, harus dibuktikan di persidangan. Kemudian menyangkut alamat Suarman, telah dibenarkan Suarman di persidangan sebelumnya. Begitu juga dengan kewenangan Pengadilan Tipikor mengadili pejabat TUN apabila tindakan pejabat tersebut mengandung unsur pidana. Kemudian terkait adanya eksepsi dari PH terdakwa Anwar, tentang tidak adanya gugatan atas surat  atas kepemilikan tanah atas nama Anwar, menurut Budi Susilo, tidak perlu menunggu keberatan dari korban. Dengan alasan-alasan itu, majelis hakim akhirnya menetapkan menolak seluruh eksepsi terdakwa dan melanjutkan pemeriksaan pada sidang selanjutnya. Kendati sempat terjadi perdebatan tentang jadwal

III/ 1 - 14 November 2011

Gusmal, terdakwa kasus dugaan pengalihan tanah negara sidang lanjutan, akhirnya penasihat hukum (PH) para terdakwa dan JPU menyepakati jadwal sidang lanjutan Kamis (27/10). Sidang lanjutan akan digelar Kamis (27/10) deng an agenda menghadirkan saksi-saksi. Majelis hakim meminta JPU menghadirkan lima orang saksi. *Int/Red

8 Calon Direksi BirokrasiBerbelit Harus Dipangkas BN Lolos Seleksi Marzuki Alie:

Marzuki Alie, Ketua DPR-RI Padang, JEJAK - Daerah harus mempersiapkan sumber daya manusia. Jangan sampai SDM diisi karena kekerabatan, jasa tim sukses dan lain sebagainya. Jadi, isilah jabatan-jabatan di daerah itu dengan orang b erkompeten, m emenuhi kua lifika si keb utuhan dari pekerjaan tersebut. Sehingga mereka mampu beradaptasi dengan potensi

daerah. Kalau tidak, yang rugi daerah sendiri. Hal tersebut diungkan oleh Marzuki Alie, usai memberikan kuliah umum di IAIN Imam Bonjol Padang, kemarin (24/10). Menurut Marzuki, selain menyiapkan SDM, pemerintah daerah juga harus memperbaiki sistem birokrasi. Reformasi birokrasi yang sekarang ini

digalakkan adalah memperpendek mata rantai birokrasi dan menuntut lebih profesional. “Jangan sampai, pendek tapi tidak profesional. Bisa rugi juga negara.” Alie menambahkan, orang yang memegang jabatan yang sangat penting karena mata rantai yang pendek, tetapi tidak mempunyai kapasitas bisa-bisa negara terjual. “Mata rantai yang pendek itu harus diisi orang-orang berkompeten. Orang-orang mempunyai kapasitas yang mampu membawa amanah, dan sel alu mempertim bangkan kepentingan rakyat,” tutur mantan Sekjen DPP Partai Demokrat ini. Terkait penyediaan lahan investasi, katanya, sepanjang lahan itu bisa dimanfaatkan dan menguntungkan bagi rakyat, maka kewajiban pemerintah memfasilitasi. Tapi, harus mempertimbangkan kepentingan rakyat. “Kita seringkali memberikan lahan itu tanpa mempertimbangkan kepentingan rakyat. Misalnya, ada inti dan ada plasma, bagaimana pengembangan plasma itu menguntungkan masy arakat. Jangan hanya jargon atau janji-janji yang

tidak nampak hasilnya. Harus ada kerja y ang di tetapkan d eng an ukuran-ukuran tertentu. Bahwa pemberdayaan masyarakat betulbetul didukung, sehingga investasi yang masuk memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya. Di luar itu, ungkapnya, pemeri nta h tela h menar getkan pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuha n ekonomi in i mampu membuka lapangan pekerjaan. Kemudian, peran swasta diharapkan ik ut mend orong memb uka l apa ngan ker ja untuk men gata si persoalan pengangguran. “Persoal an per an sw asta ini tentu berkaitan dengan birokrasi yang harus diselesaikan. Sehingga cukup menarik bagi swasta dan menguntungkan daerah. Mudahmudahan menteri ekonomi yang telah ditunjuk oleh SBY mampu men erjemahk an dengan bai k,” tukasnya. Kuliah umum yang dilaksanakan di IAIN Imam B on jol ters eb ut dihadiri Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil, mantan Kakanwil Kemenag Sumbar Darwas, Rektor IAIN Imam Bonjol Prof Makmur Syarif, dan civitas akademika IAIN Imam Bonjol 

Kisruh Pasar Raya Padang

PBHI Sumbar:

Zulherman Tak Mengerti UU Padang, JEJAK – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sumbar, Khairul Fahmi menuding Zulherman tidak mengerti dengan undang-undang. Ia menyayangkan komenta r Ketua DPRD Padang Zulherman soal pembongkaran pasar inpres Padang. Sebelumnya, ketua DPRD Padang menyarankan Pemko Padang menggunakan jasa TNI untuk ikut mengamankan pembongkaran. Padahal, menurut Khairul, soal pengamanan pasar, tidak ada wewenang TNI, itu urusan polisi. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang TNI. Disebutkan, TNI baru bisa terlib at jika polisi sudah tidak sanggup lagi mengamankan pasar. Lalu ada ancaman serius untuk kelangsungan roda pemerintahan. Saat ini, Walikota Padang Fauzi Bahar memang sedang berpacu dengan waktu untuk melakukan pembongkaran bangunan Pasar Inpres II, III & IV. Pemerintah Pusat memberi tenggat pembongkaran pasar hingga tanggal 28 Oktober. Jika tidak, dikatakan Fauzi, dana sebesar Rp 64,5 miliar untuk membangun pasar, akan kembali ke pusat. Kepada wartawan, Fauzi Bahar menyebutkan Pemko Padang tetap akan melakukan pembongkaran sebelum tenggat waktu berakhir. Untuk itu, sesuai saran DPRD, pihaknya melakukan koordinasi dengan Polresta Padang dan Kodim 0312 Padang. Fauzi menegaskan, pembangunan pasar inpres yang dilakukan Pemko adalah untuk pedagang dan masyarakat. Untuk itu, siapapun yang menghalangi, termasuk LSM dan PBHI akan berhadapan dengan pemerintah di ranah hukum.

Menurut Fauzi, koordinasi yang dilakukan dengan polisi dan TNI untuk mencari alternatif terbaik membongkar bangunan pasar inpres II, III dan IV. Dari koordinasi itu, diharapkan pemagaran pasar bisa dilakukan bersama-sama, antara Pemko Padang, Polri dan TNI. Batal Walikota padang akhirnya dikabarkan membatalkan wacana penggunaan tenaga TNI dalam mengurusi soal kisruh pasar raya. Setelah dimediasi oleh Fraksi Golongan Karya (Golkar) dan Polresta Padang, Fauzi dikabarkan mengalah dan akan menggratiskan kioskios tersebut untuk pedagang. PBHI sendiri sebelumnya bersama Komnas HAM telah melakukan mediasi antara pedagang dengan Walikota Padang. Dalam mediasi itu sebenarnya bisa terjadi kesepakatan, jika Walikota mau menerima permintaan pedagang soal harga beli petak toko sebesar Rp10 juta per meter.Namun Fauzi Bahar tetap bersikeras dengan harga jual Rp27 juta per meter. Nilai yang menurut pedagang sangat mahal. 

Zulherman, Ketua DPRD Padang

Masi h menurut Kh airul, sebenarnya di pihak pedagang sudah banyak mengalah. Dari awalnya tidak mau dibongkar, sekarang sudah mau dibongkar. Inilah yang

mestinya difasilitasi oleh Ketua DPRD Padang Zulherman. Bukan mempertakut pedagang dengan menyuruh Walikota mengerahkan polisi dan TNI. *Int/Red

Lanjutan Kasus Dugaan Penipuan Calon Jamaah Umrah

Istri Bos Ditahan Padang, JEJAK—Setelah Direktur PT Al Haram Islamic Wisata, Herman ditahan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar, kemarin (24/10) giliran istrinya, Novianti ditahan di sel Mapolresta Padang. Novia nti ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan penyidik sejak pukul 14.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumbar. Penyidik menahan tersangka, karena khawatir menghilangkan barang bukti. Sama halnya dengan Herman, Novianti juga disangka terlibat kasus dugaan penggelapan dan penipuan terhadap 250 calon jamaah umrah (CJU) yang batal diberangkatkan ke tanah suci, Mekkah. Novianti datang ke Ditreskrimum Polda Sumbar tanpa surat penggilan dari penyidik. Novianti didampingi penasehat hukumnya Djuanda Rasul, diperiksa dengan 26 pertanyaan. Selain Novianti, juga diperiksa sebagai saksi empat oran g staf PT Al H ara m Islam ic Wisata, yakni Masito, Fifi, santi, dan Efrizal. Namun, semua stafnya itu tidak dinyatakan sebagai tersangka. Ditreskrimum Polda Sumbar

menyebutkan surat penahanan terha dap Novia nti suda h dikeluarkan. “Dia sudah dinyatakan sebagai tersangka. Rencananya, besok (hari ini, red) kembali diperiksa sebagai tersangka,” kata petugas Ditreskrimum itu (24/10). Selain Novianti, Herman kemarin juga diperiksa secara terpisah didampingi penasihat hukumnya, Syamsyiruddin. Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP AB Kawedar yang dikonfirmasi kemarin membenarkan Novianti dinyatakan sebagai tersangka. “Ya benar, kini dia (Novianti, red) telah diamankan penyidik. Dia diamankan, karena penyidik  khawatir tersangka Novianti, akan mengh ilangk an bar ang bukti,” kata AB Kawedar. Saat ini, kata AB Kawedar, penyidik masih terus mengembangkan kasus ini dan masih terbuka adanya tersangka baru. Sementara itu, Djuanda Rasul menyebutkan selama pemeriksaan Novianti terlihat kooperatif. Bahkan dia datang tanpa adanya surat panggilan dari penyidik. Saat ini belum ada upaya yang akan dilakukannya, seperti meminta penangguhan penahanan.*Int/Red

Padang, Padek—Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Best Wester n Premier Ba sko H otel Padang, Senin (24/10) berhasil menetapkan 8 nama calon Direksi Bank Nagari. Tiga dari delapan calon tersebut, adalah direksi lama yakni Suryadi Asmi (Dirut), Indra Wediana (Direktur Pemasaran), dan Syaiful Bahri (Direktur Kepatuhan). Li ma ca lon di rek si la inn ya adalah Nazwar Nazir (mantan Dirut Bank Nagari), Amrel Amir (P em i m pi n Ca b a n g U ta m a ), Johanes (Kepala Divisi Pengawasan Bank Nagari), Hamdani (Kepala Divisi IT Bank Nagari) dan Banar Fuadi (Kepala Divisi Mikro Banking Bank Nagari). Kursi direksi yang akan diisi nantinya, dirut, direktur pemasaran, direktur umum dan SDM, dan direktur kepatuhan. Nama delapan calon direksi tersebut dibenarkan Komisaris Utama Bank Nagari, Firman Hasan. Awalnya, calon direksi berjumlah 21 orang. Nama-nama tersebut adalah usulan dari para pemegang saham, yakni gubernur bersama bupati dan wako serta koperasi Bank Nagari. Fir man Hasan meng atak an, direksi baru harus memperhatikan tig a hal . Per tama, krea tivitas. “Seperti diketahui, ke depan kompetisi antarbank semakin ketat. Bank Nagari sebagai bank daerah harus mampu bersaing dengan sejumlah bank BUMN dan bank swasta lainnya. Untuk itu, dibutuhkan kreativitas direksi baru untuk membuat sejumlah formula agar produk Bank Nagari bisa bersaing dengan bank lain,” ungkap Firman saat dihubungi Padang Ekspres tadi malam. Kedua, direksi baru harus mampu membuat Bank Nagari lebih baik dari yang sekarang. “Jika sama saja, berarti Bank Nagari rugi. Untuk itu, kreativitas harus disinergikan dengan kerja sama, manajemen dan komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholders. Selama ini, sudah baik. Tinggal ditingkatkan saja. Artinya, harus ada kerja ekstra,” ulasnya. Ketiga, direksi baru harus mampu meningkatkan jumlah aset dan laba. Seperti diketahui, aset Bank Nagari kini telah mencapai Rp 12,8 triliun. Laba tahun lalu, mencapai Rp 210 miliar. Sebelumnya, Dirut Suryadi Asmi mengatakan, per Agustus 2011 Bank Nagari telah menyalurkan KUR sebanyak Rp 306 miliar dengan jumlah debitur 8.600 orang. Dengan plafon kredit terbesar, pinjaman di bawah Rp 20 juta (66 persen). Hingga akhir tahun ini, Bank Nagari akan mengucurkan KUR sebesar Rp 52 miliar lagi. Jumlah ini untuk mencapai target penyaluran KUR Rp 321 miliar tahun ini. Tahun depan, Bank Nagari menargetkan penambahan 500 ribu penabung baru. Suryadi menjelaskan,

dari Rp 3,2 triliun yang dihimpun Bank Nagari, Rp 1,4 triliun merupakan tabungan Sikoci. Kepala Biro Perekonomian Setprov Sumbar, Ahmad Kharisma mengatakan, Delapan calon direksi ini nantinya diserahkan ke Bank Indonesia (BI) untuk mengikuti fit dan proper test (uji kelaya kan dan kepatutan). Selanjutnya, siapakah empat direksi baru Bank Nagari, baru diketahui hasilnya pada RUPS Januari 2012 mendatang. Lain halnya dengan Pengamat ekonomi dari Universitas Bung Hatta, Syafrizal Chan. Ia mengungkapkan, Bank Nagari sebagai bank daerah yang bersaing dengan nasional dan swasta harus semakin agresif berkompetisi. Untuk itu, diperlukan pemimpin atau nakhoda memiliki pengalaman perbankan da n terca ta t tr a ck recor d -ny a den gan jelas . Artinya, jaja ran direksi Bank Nagari ke depan harus mempunyai reputasi sukses memimpin perbankan, baik berasal dari kantor pusat atau kantor cabang mana pun. Kemudian, ungkap Syafrizal, pimpinan Bank Nagari juga harus profesional, memiliki kemampuan manajerial yang bagus, baik struktural maupun teknis. Mereka harus memiliki visi jelas dan terukur tentang apa yang akan dilakukan nantinya. Sehingga, tahu dan mengerti sektor mana harus diperbaiki atau ditingkatkan. Sektor mana yang harus dibiayai dan sektor mana pula bermanfaat bagi perkembangan Bank Nagari itu. Termasuk, mendapatka n sumber-sumb er dana yang murah untuk permodalan, seperti menggiring Bank Nagari go publik, dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Syafrizal, pimpinan Bank Nagari harus mampu menempatkan diri di tengah masyarakat Sumbar. Juga, mampu menempatkan diri pada pemerintah kabupaten dan kota sebagai pemilik modal. Dengan demikian, pemerintah daerah akan merasa memiliki jaminan untuk terus men-support dana bagi pertambahan modal bank pelat merah tersebut. “Fungsi Bank Nagari itu capital in fl ow bukan ca pi tal outflow. Artinya, Bank Nagari itu berfungsi memas ukkan modal atau dana sebanyak-banyaknya ke Sumbar. Sehingga memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terus, mengenai SDM perlu juga kita kritisi, di masa datang, dalam rekruitmen karyawan intervensi politik dari pejabat pemerintah harus dikurangi atau dihapuskan. Sebab, dengan banyaknya karyawan titipan itu, penempatan karyawan menjadi tidak efektif. Di mana struktur semakin gemuk, dan akan mengeluarkan dana yang besar untuk membiay ai karyawan tersebut. Barangkali ini catatan penting harus diperhatikan jajaran direksi yang

BUKITTINGGI Edisi 50/Th

5

III/ 1 - 14 November 2011

Bukittinggi, JEJAK - D PRD kabupaten Sukabumi, Jawa Barat (Jabar) melakukan kunjungan kerja ke kota Bukittinggi untuk belajar mengenai masalah perpakiran. “Kami sangaja memilih kota Bukittinggi belajar masalah parkir, karena kota yang luasnya sekitar 25 km persegi mampu memasukan uang ke kas Pemda melalui retribusinya sebesar Rp 600 juta,” ujar ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi, tadi Selasa (25/10) usai berkunjung ke DPRD Bukittinggi. Kendati kota Bukittinggi masalah parkir kendaraan terbilang semraut, tapi masih saja daerah lain yang belajar. Agus mengatakan, untuk belajar masalah parkir ke kota Bukittinggi, pihaknya membawa dua peraturan daerah (perda)

yang mengatur masalah parkir di kabupaten Sukabumi yang dikelola lansung oleh Dinas terkait. “Di kota Bukittinggi masalah parkir bisa dialihkan ke Pihak ketiga. Makanya kami belajar ke Bukittinggi, karena sesuai Permendagri No. 34, pengelolaan parkir tidak boleh dipihak-ketigakan,” ujarnya. Datangnya DPRD Sukabumi belajar parkir ke Bukittinggi, tidak saja membuat masyarakat tercengang, tapi juga para wakil rakyat kota Bukittinggi. Wakil ketua DPRD Bukittinggi, Yusra Adek mengatakan, para anggota DRPD Sukabumi itu sanga t bers emang at sek ali belajar masalah perparkiran di kota Bukittinggi. “Padahal, pengelolaan parkir di kota Bukittinggi jauh panggang dari api,” ujarnya, terpisah. *Int/Red

Parkiran Bukittinggi, yang masih semerawut jadi tempat belajar bagi daerah lain

IMB Hotel Kartini Dikeluarkan Pasca Pembangunan Bukittinggi, Padek—Wali Kota Bukittinggi dikabarkan telah membuat disposisi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan hotel yang berdampingan dengan rumah ibadah tersebut. Semua persyaratan IMB sudah dilengkapi pihak hotel. Dengan kelengkapan persyaratan tersebut, Wako Ismet Amzis telah mengeluarkan disposisi untuk menerbitkan IMB kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Bukittinggi. Hal itu diungkapkan Plt Kepala KPPT Kota Bukittinggi, Wirjon kepada wartawan, Senin (24/10). Pengurus Masjid Nurul Haq, Kelurahan Benteng Pasar Atas Bukitti ngg i tel ah memberik an iz in untuk mendirikan bangunan bagi pihak hotel. Izin tersebut merupakan kelengkapan persyaratan untuk memberikan IMB-nya. KPPT

telah menerima surat disposisi dari Wako, untuk mengeluarkan IMBnya,” jelas Wirjon. Wirjon mengakui, pembangunan sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa waktu lalu. Namun hal ini mengundang reaksi keras dari jamaah dan sejumlah tokoh masyarakat di Kota Bukittinggi. Sebab permintaan warga dengan pertimbangan kenyamanan yang menyangkut kenyamanan melaksanakan ibadah masyarakat jadi terganggu.   Pen olak an y ang tela h di kemukan oleh masyarakat dan jamaah sejak beberapa waktu lalu, sempat menjadi perhatian Pemko Bukitting gi, hi ngga menangguhkan penerbitan IMB-nya. Namun setelah beberapa bulan, tiba-tiba muncul kepengurusan baru di Masjid Nurul Haq. Pengurus

lama yang dipilih Jamaah tersingkir dari Masjid Nurul Haq. “Pengurus pengurus baru mengaku adalah orang yang peling berhak mengurus Yayayasan Nurul Haq. Entah apa yang dilakukannya, akhirnya pihak Grand Kartini mendapatkan izinnya karena telah  meras melengkapi persyaratan yang dibutuh kan dari peng urus, ” beber Kadeer, salah seorang jamaah.   Hal itu juga dibenarkan oleh ulama Kota Bukittingi, Haji Zedi Zein Tuanku Maruhun . Menurutnya, kepengurusan yang sah bukanlah kepengurusan yang baru. Asumsi tokoh ulama Bukittinggi in i, kepeng urus an itu senga ja dibuat untuk kepentingan-kepentingan segelitir orang. Bukan lagi kepantingan jamaah masjid dan umat secara umum. “Pengurus baru yang mengaku

adalah ahli waris dari salah seorang tokoh pendiri Masjid, akhirnya dipercaya sebagai pengurus yang sebenarnya dengan sejumlah dokumen yang diduga palsu. Sebab ketika kami cek ke Kota Padang langsung ke rumah anak salah seorang pendiri Masjid Nurul Haq, Haji Muhamad Ridwan, ternyata mereka sama sekali tidak tahu dengan pengambil alihan yang menga tas namak an ahli waris tersebut,” jelas Tuanku Maruhun. Kecurigaan itu juga dilaporkan oleh sejumlah ulama dan jamaah Masjid ke Wakil Wali Kota, Harma Zaldi untuk memastikan apakah tanah tempat berdirinya Masjid Nurul Haq adalah tanah wakaf dari salah satu tokoh pendiri. Wawako mengir imka n surat ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Guguakpanjang.*Int/Red

SOTK Bukittinggi Diciutkan

Penghematan Rp 12 M Dilakukan Pemko Bukittinggi, Padek— Pengeluaran daerah akibat Penyusutan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemko Bukitinggi, diperkirakan akan mampu dihemat sekitar Rp 12 miliar setahun. Penyusutan yang saat ini dilakukan DPRD dan pemko setempat adalah PenggabunganDinas Kebersihan dan Pertamanan dengan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian, Kantor Perberdayaan Perempuan dan KB digabung dengan Kantor Pemberdayaan Masyarakat menjadi Badan Pemberdayaan Masarakan Kelurahan Perempuan dan KB. Selanjutnya Kesbang Linmas

digabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Badan Kesbangpol dan Bencana Daerah, serta Dinas Pasar digabung dengan Dinas Perindagkop menjadi Dinas Koperindag Pasar. Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, M Syukri mengatakan, akan terjadi penghematan yang cukup signifikan. “Dari prakiraan dan kalkulasi sementara, penciutan 29 SOTK menjadi 23 SOTK itu akan mempu menghemat pengeluaran daerah sebanyak Rp 12 miliar setahun yang dikeluarkan dari tunjangan jabatan dan lain sebagainya,” ujar Syukri (20/10). Terhadap rencana penciutan

SOTK ini, terjadi kegelisahan bagi pejabat yang saat ini menduduki jabatan tersebut. Agar tidak terdepak, mereka berusaha menggenjot prestasi kerja sesuai harapan pasangan Wali Kota Ismet Amzis dan Harma Zaldi. Ditanya tentang pengaruh dari perubahan susunan Kabinet Bersama Jilid II, SBY yang saat ini ada perubahan Menteri Buday a dan Par iwisa menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Menteri Pendidikan dan Olahraga menjadi Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), M Syukri mengatakan, akan disesuaikan jika sudah ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya. *Int/Red

Toko Rado

PT. STATIKA MITRA SARANA

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Mohammad Hamid, SH, MH

Mohammad Hamid, SH, MH

Gedung Bung Hatta Diserah-terimakan Bukittinggi, JEJAK -Direktur Utama PT. Grahamas Citrawisata, Yusdha Adhimukti, menyerahkan gedung Istana Bung Hatta Bukittinggi, kepada pihak provinsi. Penyerahan gedung yang berada di samping Jam Gadang Bukittinggi itu, setelah berakhirnya masa Hak Guna Bangunan (HGB) selama 20 tahun sesuai perjanjian antara PT. Grahamas Citrawisata dengan pihak Provinsi Sumatera Barat, yang diterima Kabid Aset Sumbar, Eliyusman. Usai penandatanganan nota serahterima, Eliyusman, pada 19 Oktober 2011 HBG selama 20 itu pun berakhir berdasarkan perjanjian antara PT. Grahamas Citrawisata dengan Provinsi. Disebutkan, dalam perjanjian selama 20 tahun dengan sistim bagi keuntungan itu, pihak provinsi mendapatkan 30 persen hasil, sementara pihak pengelola mendapatkan 70 persen. “Karena perjanjian telah berakhir, maka kewajiban dari pengelola untuk menyerahkannya, “jelasnya.  Anehnya, Direktur Utama PT. Grahamas Citrawisata, Yusdha Adhimukti, tidak mau berkomentar. Ia mengatakan bahwa pertemuan malam itu hanyalah silaturrahmi. “Hanya silaturrahmi, “jawab Yusdha Adhimukti, sambil berlalu. *Int/Red

Dana BOS Tahap IV Segera Cair Bukittinggi, JEJAK—Pencarian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sedikit terlambat akan cair pada triwulan keempat tahun 2011. Keterlambatan terjadi karena harus menyesuaikan Prognosis Peraturan Kementerian Keuangan berkaitan dengan Penerimaan Peserta Dididik Baru (PPDB). Sebab, setelah penerimaan siswa baru pada tahun ini akan mempengaruhi jumlah besaran dana BOS yang akan disalurkan   Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, Iskandar, kepada di Bukittinggi. Penyaluran dana BOS yang harus mengikuti mekanisme penyaluran dari pusat harus masuk dulu ke kas daerah sebelum disalurkan ke masing-masing sekolah. “Penerima dana BOS adalah siswa di Sekolah Dasar (SD) dan SMP negeri maupun swasta sesuai besaran jumlah yang telah ditetapkan. Sementara persyaratan yang harus dilengkapi sekolah harus menyelesaikannya secara kolektif. Artinya, setiap sekolah di Kabupaten Kota harus menyelesaikan seluruh persyaratan dari seluruh sekolah,” terang Iskandar. Sedangkan besaran jumlah nominal yang ditetapkan untuk masing-masing siswa, menurut Iskandar, untuk siswa SD sebesar Rp 400 ribu persiswa pertahun dan untuk siswa SMP sebesar Rp 575 persiswa pertahun.*Int/Red

Wacana Pembangunan Pasa Ateh, Bukittinggi

Yuen Karnova: Meski Rumit, Masih Bisa Dilakukan Bukittinggi, Padek—Menurut Sekko Bukittinggi, Yuen Karnova pembangunan di daerah yang memiliki topografi berbukit seperti di kawasan Pas Aateh, masih bisa dilakukan, namun perlu perhitungan khusus. Pasalnya topografi daerah yang berbukit-bukit dan berlembah riskan runtuh dan longsor. Pergeseran tanah sangat mungkin terjadi terutama di kawasan tanah lereng. Masih menurut Yuen, tekanan bangunan harus secara vertikal. Sebab, tekanan ke bawah secara vertikal dari bangunan di atasnya tidak akan berpengaruh terhadap pergeseran tanah. “Kawasan Pasa Ateh masih aman dibangun dengan tekanan vertikal, yang berbahaya dan akan menyebabkan pergeseran tanah di kawasan berbukit adalah bangunan yang akan menekan secara horizontal. Sehingga menyebabkan pergeseran tanah dan longsor,” terang Yuen ketika berbincang dengan sejumlah wartawan di halaman Gedung DPRD  Kota Bulittinggi beberapa waktu lalu. “Seperti Jam Gadang misalnya, tekanan bangunan vertikal. Sehingga tidak ada risiko menyebabkan kondisi tanah akan bergeser dan penyebabkan longsor,” ungkap Yuen. Wacana pembangunan yang saat ini bergulir di Bukittinggi untuk merancang tataruang dan membangun Pasateh  menjadi lebih baik, mendapatkan tanggapan positif dari warga Kota Bukittinggi maupun ped agang.  Pemko Bukitti nggi d isebut-sebut akan melakukan penataan tataruang secara maksimal. Pembicaraan itu sudah dilakukan berulang kali. Kondisi itu merupakan sinyal akan dilakukan perbaikan ruang Kota Bukittinggi ke depan. Meski saat ini pemko lebih fokus pada penataan terminal Simpang Aur kuniang. *Int/Red

DPRD KOTA SOLOK Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat

Mohammad Hamid, SH, MH

Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011

Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011

Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada

Terimakasih Kepada

Terimakasih Kepada

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH

atas pengabdian selama ini.

atas pengabdian selama ini.

Tertanda,

Tertanda,

atas pengabdian selama ini. Tertanda,

Ir. SUHINTO SADIKIN Pimpinan

YUTRIS CHAN, SH KETUA

Suryadi Halim, SE Pimpinan

C MY K

Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH

C MY K

Bukittinggi Jadi Tempat Belajar Parkir

PESISIR SELATAN

6

Ratusan Rumah Di Pantai Pesisir Terancam Abrasi Pesisir Selatan, JEJAK - Ratusan rumah penduduk di sekitar garis pantai Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, membutuhkan perhatian pemerintah karena kawasan itu terancam abrasi.  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Nasharyadi di Painan, Jumat, mengatakan, saat ini ancaman abrasi di sepanjang kawasan pesisir pantai itu menjadi persoalan serius dan perlu penanganan segera agar tidak menimbulkan korban dan kerugian besar bagi masyarakat pada masa datang.  Menurut dia, sekitar 65 persen dari 242 Kilometer panjang garis pantai kabupaten itu berada pada kondisi kritis dan perlu penanganan serius.  Dari 12 kecamatan yang ada, 10 kecamatan di antaranya berada di sepanjang garis pantai mulai utara hingga selatan di antaranya Kecamatan Koto XI Tarusan, Bayang, IV Jurai, Batangkapas, Sutera , Lengayang, Ranahpesisir, Linggo Sari Baganti, Pancung Soal, dan Lunang Silaut.  “Yang mendesak untuk dilakukan penanganan adalah Linggo Sari Baganti, Lengayang, Sutera, IV Jurai dan Koto XI Tarusan, Batangkapas, dan Pancung Soal. Puluhan rumah di beberapa kecamatan itu

POLSEK PADANG Melalui keterangan “R”, dilakukan penangkapan terhadap “J” di ka-wasan Asratek Ulak Ka-rang. Penangkapan terhadap “J” terus di-kem-bang-kan oleh jajaran Reskrim Polsek Padang Utara saat itu. Hasilnya sangat memuaskan, tiga pencuri motor lainnnya, seperti “B”, “O”, dan “D” berhasil diringkus di sekitar kampus AKBP Jalan Kha-tib Sulaiman. Sisanya,  “J”, “A”, dan “P” ditangkap di kawasan Batas Kota bekerja sama dengan Polsek Koto Tangah. Kasus yang sempat menjadi berita di salah satu media harian terbitan Sumbar ini awalnya dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi Kapolsek Padang Utara, Kom-pol M. Yud ie S u-li styo yan g ba ru menjabat selama lebih kurang satu tahun. Namun, meskipun dianggap hampir selesai, kasus ini nyatanya meninggalkan sebuah tanda tanya tersendiri. Beberapa orang yang diduga

KUD PSM

sudah mengalami rusak berat dan sedang akibat hantam gelombang dan abrasi,” katanya.  Kerugian yang dialami korban akibat abrasi dan gelombang pasang yang menghantam permukiman penduduk di kecamatan itu mencapai ratusan juta rupiah.  Abrasi pantai ini sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan, namun hingga saat ini antisipasi nyata belum melihatkan hasil. Pekan lalu bencana tersebut kembali menimpa masyarakat di beberapa titik.  Dua rumah masyarakat mengalami rusak berat di Muaro Jambu dan Muaro Kandih Kecamatan Linggo Sari Baganti, delapan rusak sedang di Lakitan Lengayang dan puluhan lainnya mengalami rusak ringan.  Pada 2010 kondisi yang sama juga terjadi di Pasir Putih Kecamatan Lengayang dan Muaro Batangkapas. Belasan rumah penduduk di lokasi ini mengalami kerusakan parah dan sedang, beberapa kepala keluarga lainnya terpaksa pindah menumpang ke rumah saudaranya.  Aidil (40) warga Pasir Putih Kambang Lengayang di Painan mengaku trauma dengan kejadian itu karena pada 2010 gelombang

pasang yang terjadi mencapai tiga meter mengamuk sehingga rumah yang ia huni bersama anak-anak dan istrinya itu mengalami rusak sedang.  Akibat kejadian itu, hingga saat ini, ia bersama keluarganya terpaksa menumpang di rumah keluarga di Kambang Kecamatan Lengayang karena rumah yang ditempati di Pasir Putih selama ini tidak lagi bisa ditempati.  “Kami sekarang memang trau-

ma untuk tinggal di rumah karena jaraknya sangat dekat dengan bibir pantai. Pada abrasi tahun lalu kami sekeluarga tengah berada dalam rumah,” katanya.  Gelombang itu datangnya pada malam hari di saat anak-anak tidur nyenyak. Masih untung, pada empasan gelombang pertama saya terb ang un sehin gg a l ang sung membawa anak-anak keluar rumah demi keselamatan,” katanya. *Int/Stj

Bupati Pessel, Nasrul Abit meninjau langsung pantai-pantai di Pesisir yang terancam abrasi

sulit, dengan beberapa cara akhirnya JEJAK berh asil membujuk yang bersangkutan menceritakan kronologis pelepasannya. Melalui cerita yang bersangkutan, diketahui bahwa sebelum dilepaskan, terduga penadah yang memohon agar namanya tidak dicantumkan dalam pemberitaan tersebut tidak dimintai keterangan yang dibuktikan dengan tidak ad anya BA P (beri ta aca ra pemeriksaan). “Saya sempat ditahan tapi tidak membuat BAP”, ujarnya. Dia juga menyebutkan bahwa dia diminta membayar sejumlah uang kepada pihak Polsek jika memang ingin dilepaskan. Karena ingin bebas, dia kemudian menyanggupi dan menyerahkan sejumlah uang. D ia juga menyebutkan, selain dirinya ada beberapa orang lain yang juga dilepaskan oleh pihak Polsek Padang Utara setelah menyerahkan “uang haram” yang diminta tersebut.

Karena diduga menerima sejumlah uang suap dari beberapa orang yang merupakan penadah motor curian tersebut, JEJAK kemudian mencoba menghubungi Kompol M. Yudhie Sulistyo, Kapolsek Padang Utara untuk melakukan konfirmasi. Dikantornya, Yudhie langsung membantah adanya dugaan pelepasan terhadap beberapa orang tersebut. Dia mengatakanuntuk menetapkan penadah harus dipenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut mungkin saja tidak terpenuhi,makanya ada yang tidak bisa ditetapkan sebagai penadah dan dilepaskan. Namun ketika ditanyai terkait tidak adanya pemeriksaan terhadap beberapa orang yang diduga penadah tersebut, Kapolsek mengaku lupa dan terkesan berkilah. “Saya tidak ingat. Soalnya sudah lama, nanti akan saya berika n da ta m engenai kasus tersebut”, ujarnya singkat.*Redi

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................

Maligi tidak ada dipermasalahkan serius, semua ini hanya permainan beberapa pihak yg tidak bertanggung jawab ( Provokator) yg tidak menyetujui kepemimpinan Adriman Cs. Sebab semenjak kepemimpinan Adriman, KUD menjadi lebih maju dan berhasil dalam menangani setiap permasalahan. Dibawah kepemimpinan Adriman kesejahtraan anggota meningkat. Contohnya dengan jumlah KK 1050 orang, KUD PSM Maligi mampu memberikan hak anggota senilai Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.200.000 /bln. Dibandingkan dgn KUD yg lain yg lebih dulu berdiri,

KUD PSM Maligi cukup menonjol dibidang kesejahtraan anggotanya. Diakui tiga bulan terakhir ini gaji an ggota aga k mer osot yg diakibatkan demo besar-besaran oleh masyarakat Maligi di Gersinda tepatnya di fase IV. Demo tersebut hanyalah ulah provokator yg tidak bertanggungjawab. Betapa tidak, plasma milik anggota itu sendiri yang sudah diperjualbelikan kepada pihak luar dan sekarang mereka ingin menuntut kembali plasma tersebut kepada Adriman sebagai ketua. Adriman yang ditemui JEJAK mengungkapkan bahwa

III/ 1 - 14 November 2011

Wakapolres Pessel Lakukan Sertijab Pesisir Selatan, JEJAK - Serah terima jabatan (Sertijab) Waka Polres Pesisir Selatan (Pessel) dari Kompol Ari Kurniawansyah, kepada pejabat baru Kompol David Tampubolon, yang bertempat di gedung Rekonfu Polres Pessel, Selasa (18/10). Kapolres Pesisir Selatan (Pessel), AKBP Hariyanto Syarifudin, pada upacara sertijab mengatakan bahwa mutasi sudah menjadi hal yang biasa dan rutinitas. Mutasi sebagai penyegaran dalam meningkat kinerja di jajaran Kepolisian. Selain itu meningkatkan kualitas personil melalui keberagaman tantangan tugas berdasarkan rentang waktu, ruang dan situasi pada setiap penugasan yang baru. Berdasarkan pantauan Jejak, upacara sertijab berlangsung hikmat itu, juga dihadiri para Kabag, Kasat, Kapolsek dan ketua Bayangkari Pessel Ny Kusuma Hariyanto dan jajaran lainya di lingkungan Polres Pessel. “Serah terima jabatan yang dilakukan hari ini merupakan kepercayaan sekaligus tantangan bagi pejabat baru untuk dapat membuktikan kenerja organisasi yang dipimpinya,”tuturnya lagi. Ditambahkanya, selain itu tantangan tugas kedepan semakin komplek. Baik masalah kriminilitas, maupun masalah internal kepolisian seperti anggaran, sarana dan prasarana maupun prilaku yang menyimpang dari setiap anggota yang mengawaki. Sebab hal ini alan selalu terjadi mengiringi gerak langkah pengabdian di jajaran kepolisian. “Berharap kepada pejabat baru Kompol David Tampubolon dapat mengaktualisasikan semua ilmu dan pengalamanya, yang sebelumnya juga dipercaya sebagai Wakapolres di Solok Selatan dan terakhir di Sawahlunto, ”harapnya.*Hms/Red

Pengurus PWI Pessel Bakal Dilantik Akhir Oktober Mendatang

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................

penadah dan dijemput sebelumnya sama sekali tidak diikutkan dalam proses persidangan. Masyarakat ya ng seb elumnya mengetah ui perihal adanya penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga penadah lantas mempertanyakan keberadaan orang-orang tersebut. Kepada JEJAK, seorang warga yang sempat mengetahui adanya penangkapan terhadap salah satu warganya, mengaku heran dengan proses hukum ala Polsek Padang Utara. “Saya dengar si Bento (nama samaran) ditangkap. Namun yang bersangkutan tidak diproses secara hukum, baik sebagai tersangka maupun saksi. alasannya saya tidak tahu”, ujarnya heran. Dugaan adanya permainan kotor pada kasus pencurian kendaraan bermotor ini kemudian diperkuat setelah salah seorang yang sempat ditangkap terkait kasus Ranmor (Pencurian sepeda motor) tersebut berhasil ditemui JEJAK. Meskipun

Edisi 50/Th

dulunya plasma tersebut dijual adalah masyarakat Maligi sendiri dan uang hasil penjualannya mereka belikan ke motor dan juga dibuatkannya kerumah tempat tinggal. Sekarang mereka menuntut kembali agar supaya plasma tersebut dibagikan lagi seperti semula. Karena tak dipenuhi terjadilah demo besar-besaran dan amat disesalkan justru mengorbankan anggota yg tidak tahu permasalahan. Mengenai perihal RAT yg dipermasalahkan masyarakat sebab selama ini RAT tidak diadakan di kantor KUD Maligi, semua itu

disebabkan banyaknya anggota plasma yg berada diluar daerah Maligi. Maka diambillah kebijakan utk mengadakan RAT di daerah SP. IV untuk mempermudah jarak tempuh anggota yang berasal dari luar Maligi. Jadi itulah sebenarnya yg terjadi mengenai tuntutan-tuntutan masyarakat itu tidak beralasan dan tidak dapat dimengerti. Maka dari itu, Adriman berharap kepada segenap masyarakat Maligi dan juga dari pihak KOPERINDAG agar sama-sama dpt menyelesaikan permasalahan ini dengan cara yg lebih baik tanpa harus merugikan dari salah satu pihak. *Abu

Pesisir Selatan, JEJAK - Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) terpilih periode 2011 - 2014 terpilih awal Oktober lalu bakal dilantik. Menurut rencana pelantikan akan dilaksanakan akhir Oktober mendatang. Ketua PWI Perwakilan Pessel terpilih, Rinaldi D, M.Si kepada wartawan, mengatakan, bahwa pelantikan menurut rencana akan kita laksanakan dalam waktu dekat ini. “Pelantikan kita rencanakan paling lambat tanggal 31 Oktober mendatang, karena segala bentuk persiapan tengah kita upayakan,” ungkap Rinaldi di Painan, Selasa (18/10) Ditambahkannya, acara pelantikan pengurus PWI Perwakilan Pessel tersebut akan dilaksanakan di gedung pertemuan pemkab Pessel akan dihadiri oleh Ketua PWI Cabang Sumatera Barat. “Pada acara pelantikan nanti kita akan dihadiri oleh PWI Cabang, selain itu Panitia pelantikan juga akan undang Muspida dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pessel, termasuk sesepuh anggota senior PWI Pessel,”ungkapnya lagi. Terkait kesiapan pelaksanaan, Ketua PWI Perwakilan Pessel, Rinaldi menyebutkan, bahwa ia tengah berupaya keras bersama pengurus dan panitia, agar saat pelantikan tidak ada kendala yang berarti. “Panitia sampai sekarang tengah sibuk persiapan guna menyonsong pelantikan Pengurus PWI periode 2011 sampai 2012,” tutup ketua terpilih, Rinaldi yang juga wartawan singgalang.*Hms/Red

AFRIZON

> Dari Halaman 1..................................................

2007 menjadi bukti. Menurut Himawan, pihak Kejari Painan telah mendapatkan hasil audit BPKP Sumbar. Kejari Painan juga telah menetapkan beberapa orang tersangkanya. Bahkan saat ini akan segera dimejahijaukan. “ Setelah lama menunggu, akhirnya BPKP Sumbar mengeluarkan hasil audit atas kerugian negara untuk kasus pengadaan benih padi di D ina s Per tan ia n, Tan am an Pangan dan Holtikultura. Untuk saat ini baru pengadaan benih padi tahun 2007 yang keluar hasil penghitungan kerugian negara. Berkasnya sudah rampung dalam beberapa hari lagi akan disidangkan”, ujarnya. Himawan menambahkan bahwa sebelum hasil penghitungan kerugian negara dikeluarkan BPKP telah ada dua tersangka yakni

berinisial “A” dan “EE”. Nah, setelah penghitungan kerugian negara keluar, bisa-bisa saja tersangkanya bertambah. Ditanya apakah Afrizon Nazar selaku Kepala Dinas bisa dijadikan ters a n g ka ?. H i m a wa n m en g ungkapkan hal itu bisa-bisa saja terjadi. “Semua yang terlibat dalam pengadaan itu bisa saja jadi tersangka. Kita lihat saja nanti dipersidangan. Kita akan buka semuanya dan akan diketahui apakah ada lagi yang akan menjadi tersangka”, pungkasnya. Terkait pernyataan Himawan tersebut, dar i i nforma si ya ng diperoleh JEJAK, Kepala Dinas Pertanian, Afrizon Nazar terdengar kasak -kusuk. B ahkan menurut salah seorang sumber di dinas itu, Afrizon Nazar kini seperti orang angek dingin.. * Ism/Syaf

PT. Cahaya Tunggal Abadi

MAKNA MOTOR

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Mengucapkan Selamat atas Pelantikan

Mohammad Hamid, SH, MH Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Ariefdi Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH atas pengabdian selama ini. Tertanda,

Ir. KASRIL Pimpinan

Mohammad Hamid, SH, MH Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat Dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief di Sasana Baharuddin Lopa, Kejaksaan Agung Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan Jakarta, Rabu 12 Oktober 2011 Terimakasih Kepada Dr. Bagindo Fachmi, SH,MH atas pengabdian selama ini. Tertanda,

ARIFIN Pimpinan

Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

PADANGPANJANG

7

Perda Pasar Padangpanjang Ditolak Pansus II Padangpanjang, JEJAK— Ranperda tentang Pengelolaan Pasar yang diajukan Wali Kota Padangpanjang, Syuir Syam ditolak oleh Panitia Khusus (Pansus) II pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Padangpanjang. Abrar menegaskan Pansus II telah memutuskan untuk tidak melanjutkan pembaha san hingga menjalani penyempurnaan. Kebijakan penolakan atas Perda Pengelolaan Pasar juga dikarenakan beberapa persoalan mendasar, yang menghambat dilahirkannya perda tersebut. Penolakan dialaskan pada tidak dilengkapinya regulasi ranperda yang diajukan serta kondisi psikologis masyarakat, setelah dua kali bencana kebakaran di kompleks Pasar Padangpanjang. “Selain itu, perda yang diajukan masih perlu penyempurnaan dengan mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern,” terangnya. Seperti diberitakan sebelumnya wali kota menegaskan pengajuan

ranperda tidak ada kaitannya dengan peristiwa dua kali kebakaran dan upaya pemko untuk merevitalisasi pasar Padangpanjang. Menurutnya, kondisi pasar yang sekarang perlu dibuat peraturan dalam pengelolaan pasar, karena ranperda tersebut suatu kebutuhan terhadap regulasi dalam penyelenggaraan, perencanaan, pengawasan dan penyedian sarana dan prasarana umum tempat masyarakat melakukan aktivitas jual beli. Abrar menolak pendapat itu. “Berpikir logis, dengan kondisi pasar pascakebakaran tempo hari sangat tidak memungkinkan dapat menjalankan perda. Walaupun perda disahkan, tentu tidak ada gunanya jika tidak bisa dijalankan atau dalam arti kata “mandul”. Juga rasanya tidaklah manusiawi jika pedagang dalam keadaan seperti ini harus diatur begini dan begitu. Apapun alasannya, perda tersebut tidak terlepas dari rencana pembangunan pasar,” jawab Abrar. Ranperda pengelolaan pasar, akan dibahas di lain waktu jika telah mengalami penyempurnaan. Waktu pembahasan untuk berikutnya, Abrar menyebutkan tidak bisa ditentukan sekarang. *Int/Red

Kondisi Pasar Padangpanjang pasca dua kali kebakaran.

Pengolahan Kulit Mulai Dilirik Padangpanjang, JEJAK - Upaya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengolahan Kulit Kota Padangpanjang, Sumatera Barat untuk mewujudkan Padangpanjang sebagai sentra pengolahan kulit di Sumatera mulai membuahkan hasil.  Menurut Kepala UPTD Pengolahan Kulit Mardi Suntami, di Padangpanjang, Jumat mengatakan, keberhasilan ini dilihat dari mulai berdatangannya pelaku-pelaku usaha kulit yang melakukan pengolahan kulit maupun perusahaan-perusahaan kulit yang ingin melakukan kerjasama untuk memasok kulit dari Kota Padangpanjang.  “Perkembangan usaha pengolahan kulit yan g kita la kukan mendapat respons yang cukup baik

daru pelaku usaha kulit, banyak pihak yang ingin melakukan kerjasama dengan kita dalam pengolahan kulit mentah hingga produk jadi,” katanya.  Untuk permintaan kerjasama kata dia, telah banyak tawaran yang datang seperti dari Banten, Garut dan beberapa produsen sepatu. Tetapi, pihaknya selaku tempat pengolahan kulit bisa melakukan berbagai bentuk jenis kulit yang dibutuhkan, namun yang melakukan kerjasama harus pihak pemasok produk kulit dengan pengusaha kulit yang ada di Padangpanjang.  “Pada prinsipnya pabrik ini sebagai tempat pelayanan pengolahan, jika ada yang berminat dengan produksi kulit kita, kita

aka n fasi litasi pemb uatann ya, tetapi harus melalui pengusaha kulit yan g ad a d isin i s ebag ai pemilik kulit, kita hanya mengolahnya saja sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan,” ungkapnya.  Dikatakannya, semenjak mulai beroperasi tahun 2010 lalu, UPTD Pengolahan Kulit telah bisa melayani pengolahan kulit dari kulit mentah hingga produk setengah jadi (white blue). Tetapi semenjak pertengahan 2011 pihaknya telah bisa melakukan pengolahan kulit hingga produk jadi.  “Setelah beberapa unit mesin bantuan dari Kementrian Perindustrian telah bisa dioperasionalkan, kita sudah bisa melayani

hin gga peng olah an k ulit jad i. Sehingga produk kulit kita bisa bersaing dengan produk kulit yang berasal dari pulau jawa,” jelasnya.  Dijelaskannya, dalam melakukan pengolahan kulit, pihaknya telah mulai menerapkan harga pengolahan kulit sesuai dengan Perda yang telah ditetapkan untuk dijadikan sebgai salah satu sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  “Kita menargetkan PAD tahun 2011 dari UPTD Kulit sebesar Rp.10 juta, baru berjalan beberapa minggu saja kita sudah mendapatkan pemas uka n s ebesar Rp.4 juta. Mudah-mudahan hingga akhir tahun, apa yang telah kita targetkan dapat terpenuhi harapnya. *Int/Stj

Pengadaan Peralatan ISI Ditender Ulang Padangpanjang, JEJAK—Proyek paket pengadaan peralatan penunjang pendidikan dan perekaman Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang untuk kedua kalinya gagal. Proyek dengan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) senilai Rp 25 miliar itu, bermasalah dalam penetuan pemenang. Kegagalan tender pertama disebabkan peserta lelang tidak satu pun memenuhi persyaratan. Pada tender kedua, dibatalkan panitia dengan alasan tidak menyertakan

ADA KAPOLSEK tulisan Kapolsek Koto Tangah. Berselang beberapa hari, karcis putih yang jelas mengatasnamakan Kapolsek tersebut kemudian ditarik kembali dan ditukar dengan karcis berwarna kuning. Tulisan Kapolsek pun dihilangkan, namun berdasarkan pengakuan salah seora ng petug as parki r, s etor an kepada Kapolsek tetap berjalan. Salah seorang pemuda setempat yang ikut mengelola parkir mengatakan Kapolsek disinyalir ikut menikmati uang parkir yang dipungut dari setiap kendaraan. Dari setiap karcis parkir yang dipatok tarif Rp. 3000 tersebut, pemuda setempat harus menyetorkan Rp. 800 kepada pihak polsek. “Memang susah berurusan dengan orang

surat keaslian barang dari distributor.” Kita butuh jamina n keasl ian melalui perny ataan tertulis dari pihak distributor,” uja r PPK pengadaan, Aldias Sastra saa t ditemui di ruangan kehumasan ISI. Aldias menyebutkan, nilai paket lelang dikurangi menjadi Rp 21 miliar

dengan alasan semakin mepetnya waktu. Sementara, jenis barang ya ng d iten d er ka n da la m pengadaan tersebut mencapa i sekita r 4 00 jen is . “Kita tidak ingin mengambil risiko. Karena itu, harga lelang kita turunkan sesuai kebutuhan dan si sa a ngg ar an ak an d ikembalikan ke pusat,” ujarnya. Pengadaan terpaksa dipaket ulang dikarenakan melalui hasil

survei ditemui minimn ya persediaan barang dipasarkan. Karena itu, katanya, untuk mendapatkan barang pada udatangkan dari luar negeri. Pengumuman tender akan ditutup Jumat (28/10) depan. Setelah dimulainya tender ketiga, paket pengadaan di ISI dengan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pada 18 Oktober lalu, Aldias berharap pada minggu pertama November sudah dilakukan pena nda tan gan an kontrak..*Int/Red

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................

berbaju”, ujarnya mengeluh. Menurut sumber yang minta namanya dirahasiakan itu, sistem setoran baru berlangsung pada tahun ini. Ia mengatakan, meskipun terbil ang merugik an, pemuda setempat juga enggan mempertanyakan tindakan “orang berbaju” tersebut. “Sebelumnya tidak pernah ada yang seperti ini, kami juga tidak sanggup membantah orang berkuasa,” ujarnya. Kapolsek Koto Tangah, Kompol Juneldi Taher saat dihubungi keponselnya membantah ikut menikmati uang parkir tersebut. Menurutnya, apa yang terjadi hanya kesalahan saja dan pemuda hanya mencatut nama Kapols ek agar pengelolaan parkir bisa aman.

Setelah mengetahui namanya di catut, Juneldi langsung memerintahkan untuk mengganti karcis. “ Saya telah perintahkan mengganti karcis. Kalau anda tidak percaya bahwa saya tidak terlibat dalam pengelolaan parkir itu, silahkan tanya pada Ketua pemuda di Asrama Haji”, tandasnya. Anehnya, saat ditanyakan tentang adanya informasi bahwa terkait karcis bermerek Kapolsek Kota Tangah itu sedang ditangani Propa m Polres ta Padan g, Junai di mengatakan itu tidak benar. Tidak ada masalah dengan karcis tersebut. Silahkan tanya saja ke Polresta atau Polda Sumbar”, katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang, Drs.

Firdaus Ilyas mengaku perpakiran di sekitar komplek Asrama Haji bukan merupakan wewenangnya. “Itu lokasi parkir khusus yang memang di urus pemuda, karena memang bukan milik pemerintah. Untuk lokasi parkir khusus seperti itu, Dinas Perhubungan hanya bisa membantu jika ada surat permintaan tertulis kepada dinas. Kami bisa sediakan karcis jika memang diminta”, ujarnya. Firdaus Ilyas juga mengatakan, layaknya Dinas Perhubungan, Kapolsek Koto Tangah sama sekali tidak memiliki hak untuk mengurus lokasi parkir tersebut. “Setahu saya memang tidak bisa orang lain ikut campur, itu hak pemilik lahan atau pemuda”, ujar Firdaus. *Redi/Ism

549 Guru Padangpanjang Miliki Sertifikasi Padangpanjang, JEJAK — 549 orang guru atau sekitar 26 persen dari 1.915 guru yang ada di Kota Padangpanjang sudah di sertifikasi. “Sebanyak 91 guru yang kita ajukan untuk sertifikasi, berhasil lulus seluruhnya,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padangpanjang Kenedi Dt Kupiah. Sebanyak 549 guru tersebut tersebar di sejumlah sekolah, mulai taman kanak-kanak, sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), sekolah menengah kejuruan dan SLTA. Guru TK yang sudah disertifikasi tiga orang, guru SD 156 orang, SMP 157 orang, SMA 125 dan SMK 108 orang. “Jumlah tersebut sudah termasuk yang baru disertifikasi tahun ini,” tambah Herman. Bagi guru yang sudah disertifikasi harus melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pengajar 24 jam pelajaran seminggu. Namun jika tidak mencukupi jam mengajar di sekolah asalnya, maka guru itu diperbolehkan menambahnya dari sekolah lain. “Sejak program pemerintah untuk menyertifikasi guru 2007, tiap tahunnya Kota Padangpanjang memperoleh kuota 90 - 100 orang,” pungkasnya.*Int/Red

Seizoen Tradisional 2011 Sukses Dihelat Padangpanjang, JEJAK - Setelah menyedot perhatian masyarakat Sumbar di hari pertama, 9 race yang diperlombakan di hari kedua Seizon masih terlihat sesak oleh penonton. Persaingan ketat kudakuda terbaik sejak hari pertama hingga hari kedua, menyajikan tontonan yang sangat memuaskan penonton, meski bertahan di bawah guyuran hujan. Kuda Bukittinggi mendominasi kejuaraan, Jarang Lejong yang kalah di hari pertama berhasil merebut Juara I pada hari kedua. Sedangkan joki Ef yang menunggangi kuda Nasib, sejak hari pertama hingga ke dua, berhasil menyabet tropi juara I. Sweet Memory (Kelas CD 3 tahun calon remaja Div I) jarak 1.000 meter, mempertahan kemenangan hari pertama dengan merebut juara I di hari kedua. Demikian juga di kelas CD 3 tahun Remaja I jarak 1.200 meter, diungguli kuda Bukittinggi masing-masing Laskar Dukati (hari pertama) dan Noni Dukati (hari kedua) dengan joki yang sama, Herman. Kelas lainnya, AB Terbuka jarak 1.200 meter dijuarai Noor dari Biaro Farm, Bintang Mercun di kelas Sagalo Lokal jarak 800 meter dan Higuain di kelas AB-2 tahun pemula perdana jarak 800 meter. Sedangkan jarak 2.400 meter dimenangkan oleh Hitam Berlian, kuda asal Kota Padang, Pacuan Sagalo Lokal jarak 800 meter Padangpanjang (hari pertama) oleh Bintang Ngalau dari Padangpanjang, Pacuan Sagalo Lokal jarak 800 meter daerah Luhak, oleh Idola Mercun dari Pariaman, di kelas CD 3 tahun calon remaja Div-II jarak 1.000 meter oleh Aini dari Padangpanjang dan kelas AB Terbuka jarak 1.800  meter oleh Bajol Kesupen dari Tapanuli, Kuda-kuda dari bukittinggi mendominasi 8 race yang diperlombakan, hanya dua kelas yang lepas ke daerah lain, yakni di Pacuan Sagalo Lokal daerah Luhak oleh Bintang Ngalau dari Payakumbuh dan Kelas CD -2 tahun pemula perdana Div-I jarak 600 meter oleh Kuiren dari Tapanuli. “Kuda-kuda pacu dari Bukittinggi sejak dulunya memang terkenal sangat bagus. Lumrah saja di setiap iven pacuan mereka menjuarai di banyak kelas. Di satu sisi, hasil gemilang yang diraih Bukittinggi bisa menjadi motivasi bagi kita sebagai tuan rumah terkait perawatan kuda yang baik,” ujar Ketua Pelaksana Yunelson Dt Tanameh yang dikenal Tuak Son itu. Kuda Seizoen Tradisional 2011 Padangpanjang Batipuh X Koto, Senin (24/10) kemarin, berakhir sukes. Ribuan masyarakat dari segala penjuru daerah di Sumatera Barat memenuhi arena pacuan bersejarah Bancah Laweh di Kota Serambi Makkah itu.*Int/Red

8

50 KOTA-PAYAKUMBUH Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

C MY K

Sekdako Minta Pimpinan SOPD Awasi Proyek Payakumbuh, JEJAK - Sekdako Pa yakumbuh H. Irw and i, S H, mengingatkan pimpinan SOPD terkait dengan ikut melakukan pengawasan secara ketat terhadap proyek-proyek provinsi yang berada di Payakumbuh. Sekdako meminta pimpinan SOPD bersangkutan, ikut bertanggung  jawab dengan mutu proyek yang dikerjakan. Sehingga kegiatan tersebut  tak  menjadi beban APBD Paya-

kumbuh dikemudian hari.  Himbauan tersebut disampaikan Sekdako Irwandi, sehubungan dengan pekerjaan sejumlah proyek provinsi di kota ini yang tengah dipacu penyelesaiannya, hingga akhir tahun anggaran berjalan ini. Proyek-proyek tersebut diharapkan, bermanfaat bagi daerah dan warga kota.  Menurut Sekdako Irwandi, sepanjang 2011, Payakumbuh cukup lumayan  beroleh proyek provinsi, di

JCH Berangkat, Daftar Tunggu 2.145

antaranya pembangunan RTH (ruangan terbuka hijau) di kawasan medan nan bapaneh Taman Wisata Ngalau Indah, pembangunan infrastruktur Agropolitan dan penggantian pipa utama PDAM serta TPA Regional Payakumbuh. Seluruh proyek itu bernilai milyaran rupiah.  Dikatakan, proyek provinsi yang ditempatkan di Payakumbuh, sesuai dengan rencana pembangunan pemko yang tertuang

Wakil Walikota Perkenalkan Payakumbuh ke Asean

Ketua DPRD Wilman Singkuan beserta Sekda I rwandi melepas keberangkatan Jemaah Haji Kota Payakumbuh

Payakumbuh, JEJAK - Jemaah Calon Haji (JCH) Kota Payakumbuh, sebanyak 266 orang, meninggalkan kampung halaman mereka, Senin (24/10). Rombongan JCH dipimpin Kabag Kesra Setdako Mai Ai di l, S. Sos , b er tol ak menuju Padang dari terminal bus Bulakan Balai K andi Koto nan Ampek, setelah dilepas Walikota Payakumbuh diwakili Sekdako H. Irwandi, SH bersama Ketua DPRD Wilman Singkuan, S.Sos. Sesuai jadwal, JCH yang tergabung dalam kloter 21 itu, terbang ke Jeddah, Mekkah, dari BIM Padangpariaman, Selasa (25/ 10).  Juga ikut melepas JCH sejumlah pimpinan SOPD,  pengurus IPHI dan MUI, staf Kantor Kementerian Agama serta pengurus mushalla dan masjid dari berbagai kelurahan. Sekdako Irwandi dan Ketua DPRD Wilman Singkuan, mengajak warga kota, untuk ikhlas melepas rombongan JCH, sambil memanjatkan doa keselamatan kepada Allah SWT, agar diberi kekuatan dan kesehatan menjalani ibadah haji, serta kembali  utuh sa mpai di Payakumbuh.  Saat meninggalkan Payakumbuh, mayoritas JCH dan pengantar, berurai air mata. Suasana haru biru itu, baru reda, setelah bus pembawa rombongan JCH meninggalkan terminal bus.  Ketua MUI Payakumbuh Drs. H. Hasan Basri, meminta warga, tidak larut dengan kesedi-

dalam RPJMD 2007-2012. Bantuan provinsi dan pemerintah pusat, akan tetap diharapkan Payakumbuh, karena keterbatasan dana daerah. Karena itu,  pengawasan terhadap proyek itu perlu dilakukan ketat, agar  mutunya sesuai dengan harapan semua pihak. Pasalnya, jika kurang pengawasan dan mutunya tidak memenuhi harapan, akan menjadi beban daerah di kemudian hari, simpulnya. *Jentra

han , seyogyany a leb ih ban yak memanjaatkan doa keselamatan buat JCH kepada Allah SWT. Dalam rombongan JCH ini, tercatat 18 orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, satu di antaranya Kepala Kantor Kementerian Agama Payakumbuh Drs. H. Bustari, yang juga termasuk petugas pendamping jemaah haji. Dari 266 JCH, 102 orang berusia antara 50 sampai 59 tahun, 84 orang (60 th ke atas), 66 orang (40-49 th), 10 orang (3039 th) dan 4 orang (17-29 th). Yang tertua Sahardani dari Kelurahan Payolinyam, berumur 84 th dan termuda Rio Afrianda dari Kelurahan Bulakan Balai Kandi, berusia 19 th.  Dari segi pekerjaan, JCH Payakumbuh terdiri dari, PNS 79 orang, ibu rumah tangga (69), pedagang (50), pensiunan (32), wiraswasta (17), petani (11), pelajar/mahasiswa (4), BUMN (3) dan TNI/Polri (1). Dari 266 JCH, lebih banyak wanita, yaitu sebanyak 155 orang dan 111 lakilaki.  Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama Payakumbuh, daftar tunggu JCH Payakumbuh sampai 2020 mendatang, tercatat 2.145 orang. Walau begitu, peluang berangkat lebih cepat, bisa saja terjadi, jika terjadi penambahan kuota untuk Payakumbuh, ungkapnya. Warga kota diajak, untuk tak pernah ragu-ragu mendaftarkan diri, guna memenuhi panggilan pelaksanaan Rukun Islam ke V ini. *Jentra

Payakumbuh, JEJAK - Ditugasi Walikota H. Josrizal Zain, Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri,  satu diantara  70 peserta, untuk mengikuti acara The First Asean City Mayors Forum ( Forum Walikota se Asean), di Hotel JW. Marriot, Surabaya, selama dua hari 24-25 Oktober 2011. Iven yang diprakarsai Apeksi dan Walikota se Asean tersebut , semacam forum diskusi dalam rangka  menyusun rancangan kerjasama sesama kotakota di Asean ke depan. Keterangan Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, lewat telepon genggamnya dari Surabaya, di Payakumbuh, Selasa(25/10), pertemuan tersebut direncanakan bakal berlangsung paling sedikit sekali dalam setahun. Pokok bahasannya, menjalin kerjasama dalam berbagai hal, diantaranya bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya. Menurut Wawako Syamsul Bahri, dalam pertemuan itu, setiap kepaladaerah diberi kesempatan memperkenalkan potensi kotanya. Kota Payakumbuh, dikatakan, juga

banyak diminati oleh walikotawalikota Asean, untuk menanam investasi. Di antaranya, kota dari negara Brunai Darussalam, Thailand, Philipina, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Kamboja Sektor pertani an, peri kanan (ikan air tawar), industri kerajinan danmakanan, juga menjadi perhatian peserta. Payakumbuh, dari sejumlah potensi tersebut, punya peluang dalam mengaplikasikan kerjasama ke depan. Tinggal lagi, bagaimana pimpinan SOPD terkait, membaca peluang tersebut. “Pimpinan SOPD terkait akan kita minta masukannya, tentang wacana ini,” tegas wawako. Menurut Wawako Syamsul Bahri, suatu saat nanti,  jika pertemuan walikota Asean tersebut berjalan lancar, Payakumbuh bisa saja nantinya menjadi tuan rumah. Kalau itu terjadi, Payakumbuh bakal lebih dikenal di seantero Tanah Air serta di negara -negara A sean. Dampaknya, jumlah kunjungan wisata akan meningkat dan diiringi dengan kesejahteraan warga kota, simpulnya.* Jentra

Wakil Walikota H. Syamsul Bahri berfoto dengan salah seorang pesert a di pert emuan forum Walikot a se Asean di Surabaya

Wakil Walikota H. Syamsul Bahri berfoto bersama dengan seluruh peserta di pertemuan forum Walikota se Asean di Surabaya

Berdayakan Pedagang Garendong

Kemenkop Desak Pemko Cairkan Bantuan Kredit memberdayakan sektor ril di kota ini.  Sesuai  rencana, dana Rp20 M tersebut disalurkan ke seluruh  PG untuk peremajaan sepeda motor mi lik mer eka yan g s ela ma i ni dipergunakan buat berjualan. Seluruh PG, diharapkan beralih memakai sepeda motor roda tiga, yang sudah dimodifikasi oleh sebuah perusahaan swasta nasional. Untuk pelaku usaha mikro lainnya (pedagang makanan, minuman, material dll) dapat memanfaatkan kegunaan  sepeda motor roda tiga ini untuk membantu operasional / amgkut barang dagangan mereka sehari hari   Selain aman dan nyaman, kendaraan itu juga mampu membawa barang sampai 1 ton dari memakai garendong sebelumnya.  Peruntukkan sepeda motor roda tiga, dikatakan, bukan sebatas buat PG. Tapi, juga buat PKL malam atau pelaku usaha mikro lainnya. “Saya sudah instruksikan Dinas Koperasi UKM Industri Perdagangan ber-

sama Bagian Perekonomian Setdako, mensosialisasikan alih tekhnologi kendaraan buat PG dan PKL dimaksud,” ucap wawako.  Pihak PT Kaisar Motorindo Industri (KMI), sebagai penyalur sepeda motor roda tiga itu, sejak sepekan lalu, sudah melakukan sosialisasi dan memperkenalkan produk dalam bentuk pameran kepada PG dan PKL lainnya di lokasi area parkir Pasar Ibuh, hingga akhir November mendatang.  Keterangan  Direktur Corporate Business Development PT KMI, Syech Mabruri, SE, program kredit ringan untuk mendapatkan kendaraan roda tiga senilai Rp 22 sampai Rp22,5 juta itu, memiliki suku bunga cukup rendah, 12% setahun.  Atau cicilan Rp850.000/ bulan.seluruh aplikasi peminat akan di verivikasi oleh BPR Rangkiang Denai,dan  angsuran kredit para pedagang di cicil harian maupun bulanan di setorkan ke

kas BPR Rangkiang Denai yang dipercaya untuk kegiatan  ini. Sementara, sosialisasi dilakukan PT KMI bersama APKL dan Koperasi Pedagang Garendong Payakumbuh.  Menurut Syech, amat disayangkan, kalau program ini tak dimanfaatkan PG serta pelaku usaha mikro lainnya di Payakumbuh. Bantuan subsidi bunga ini, belum tentu diperoleh Payakumbuh, tahun-tahun berikutnya. Untuk mendapatkan kendaraan itu, konsumen hanya dibebankan membayar uang administrasi Rp 450.000, dan di bebaskan biaya  provisi bank dan di subsidi asuransi. Dengan dana sebesar itu, kendaran sudah menjadi milik PG dan konsumen lainnya.  Pengakuan Syech, PT KMI bersama PT Graha Mitra Usaha Sejahtera (GMUS)  segera membuka dealer kendaraan tersebut di Payakumbuh akhir bulan November, untuk menjamin pelayanan servis, suku cadang dan sales. *Jentra 

Payakumbuh, JEJAK - Jatuhnya harga ikan lele di pasar tradisional Pasar Ibuah Kota Payakumbuh, dari Rp11.000/Kg  menjadi Rp7.000/ Kg, seyogyanya disikapi positif oleh Dinas Pertanian kota ini, dengan melakukan panen berjenjang setiap bulan.  Sementara itu, UPR Ar Rahman Kelurahan Talang, Payakumbuh Barat, menjamin harga ikan lele tetap stabil jika pola makan ikan lele tetap memakai pellet.  Sejumlah petani ikan lele di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, kepada wartawan Koran ini di Pasar Ibuah, Minggu (23/10), mengaku terpukul, dengan harga ikan lele yang menukik tajam itu. Hanya dalam rentang waktu sebulan  ikan  lele yang biasanya dibeli pedagang pengumpul di kolam Rp11.000/Kg, sekarang turun menjadi Rp7.000/Kg. Alasannya, karena jumlah ikan lele yang banjir di pasar.  Kabid Perikanan Dinas Pertanian Payakumbuh, Ir. Alitismal, ketika dikonfirma si, melapor kan, pertum buan ikan l ele di Payakumbuh cukup pesat. Warga kota makin bergairah membudidayakan ikan lele. Target  produksi ikan air tawar sebesar 4 juta ekor sepanjang 2011, sudah terlewati, katanya. Untuk mengatur ritme harga tersebut, katanya, petani diminta untuk menjadwalkan  pembudidayaan lele atau ikan air tawar lainnya  dengan baik.  ”Kita akan segera berkoordinasi dengan seluruh UPR dan PPL Payakumbuh,” jelasnya.  Sementara itu, Ketua UPR Ar Rahman, Jasril, SE, mengemukakan, pihaknya hingga sekarang, masih membeli ikan lele dikolam petani Rp11.000/Kg. Tapi, lele yang dibeli dengan harga  tersebut, sesuai sortiran, lele yang beratnya antara 5 sampai 6 ekor per 1 Kg. Selain itu, lele tersebut, benar-benar dipelihara dengan pola makan pelet, bukan makan bangkai atau isi perut ayam/unggas lainnya. “Ar Rahman, tidak akan membeli  lele yang dipelihara dengan memakan bangkai ayam atau isi perut ayam,” tegasnya.

UPTD Damkar Minim Fasilitas Payakumbuh, JEJAK - Tingginya frekwensi kebakaran di Kota Payakumbuh dan daerah tetangga Kabupaten Limapuluh Kota, sepanjang 2011, belum diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan fasilitas  pengaman petugas  kebakaran. Kepala UPTD Pemadam Kebakaran Dinas PU Payakumbuh, Ali Imran, S.Sos., berharap, kondisi seperti itu menjadi perhatian pemko ke depan.  Data di UPTD Pemadam Kebakaran, sepanjang 2011, tercatat 33 kali musibah kebakaran, dengan total kerugian sekitar Rp1,1 Miliyar. Sementara di kedua daerah, Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, tercatat 75 kali dengan total kerugian Rp2,5 Miliar lebih. Dalam penanggulangan kebakaran, UPTD Pemadam Kebakaran Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota saling bekerjasama, bahu membahu mengantisipasi kebakaran di Luak nan Bungsu ini.  Didampingi KTU Ahdion, dijelaskan,  jumlah   mobil kebakaran yang dimiliki UPTD Pemadam Kebakaran Payakumbuh saat ini, 3 unit. Sementara, dengan jumlah penduduk kota 120 ribu jiwa,  harusnya kendaraan damkar berjumlah 6 unit. Karena, rasionya untuk 6.000 penduduk, 1 unit damkar.  Selain damkar yang masih kurang, asrama atau kantor UPTD Pemadam Kebakaran sangat jauh dari harapan. “Kita tak punya tempat peristirahatan petugas serta MCK yang representatif. Padahal, petugas pemadam kebakaran harus piket siang malam, 24 jam.  Walau begitu, ucap Ali Imran,  Wakil Walikota Payakumbuh H. Syamsul Bahri, yang dihubungi, tidak membantah  keterbatasan dana operasional serta fasilitas dan prasarana UPTD Kebakaran Payakumbuh. Karena itu, tahun depan, akan menjadi perhatian pemko bersama DPRD, katanya.  Kewaspadaan warga dalam mengantisipasi kebakaran, diingatkan wawako. Pemilik rumah atau bangunan, seyogyanya, memperhatikan instalasi listrik rumah yang sudah terlalu lama. Begitu juga, tidak menyambung lisitrik tanpa  memperhatikan teknis yang sesuai anjuran PLN. Petani yang membuka ladang di atas bukit, agar tidak membakar semak belukar atau membuang punting rokok sembarangan. Ibu-ibu rumah tangga, lebih hati-hati menggunakan kompor dalam memasak di dapur. *Jentra

Selangkah Lagi, KKG-PAI Raih Juara  Nasional Payakumbuh, JEJAK - Tiga besar nasional atau medali perunggu, dipastikan sudah di tangan Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG-PAI) Kota Payakumbuh. Payakumbuh bersama Gorontalo dan Banten bersaing memeprebutkan gelar juara pertama dalam lomba KKG-PAI tingkat nasional 2011. Tim penilai pusat dari Jakarta, telah berkunjung ke Payakumbuh, melakukan penilaian, Jum’at (21/10).  Ketua KKG-PAI Payakumbuh, Zamnina, S.Pd., M.A., didampingi wakil ketuanya Dra. Syahnidar, di  Payakumbuh, menginformasikan, Minggu (23/10), dalam lomba ini, di antara yang dinilai, selain sekretariat KKG-PAI  yang berada di Kantor Kementerian Agama di Jalan Pahlawan Payakumbuh, juga program KKG-PAI dalam meningkatkan SDM tenaga pendidik serta  mutu pendidikan mata pelajaran agama.  Program kerja  KKG-PAI Payakumbuh 2010-2015, sesuai masa tug as pengurus , dik ataka n Zamn ina, sudah  diterima dan diklarifikasi tim penilai. Selaku ketua KKG-PAI, kita sudah sampaikan ekspose kegiatan KKG-PAI di depan tim penilai, jelasnya.  Kepala Dinas Pendidikan Drs. Edvianus dan Kepala Kantor Kementerian Agama Payakumbuh Drs. H. Bustari, ketika dihubungi, membenarkan KKG-PAI, sudah dinilai tim pusat, untuk memperebutkan gelar juara di Indonesia. “Kita optimis, KKG-PAI menjadi yang terbaik di pentas nasional,” kata kedua pimpinan SOPD bidang pendidikan ini,  Kehadiran KKG-PAI selama ini, disebut Edvianus dan Bustari, mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan SD di kota ini. Seluruhnya, 94 anggota atau guru SD/MI di Payakumbuh, terlibat aktif memberikan ide dan gagasan terhadap mutu pendidikan agama Islam di Payakumbuh, tambah Edvianus.*Jentra

C MY K

Payakumbuh, JEJAK - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi UKM RI, desak Pemko Payakumbuh, untuk mencairkan dana bantuan kredit lunak yang telah disetujuinya, sebelum Desember 2011. Namanama para pelaku usaha mikro yang akan difasilitasi mendapatkan  pengadaan prasarana transporasi untuk operasional usaha, diharapkan sudah diterima Kemenkop UKM, awal November mendatang.  Wakil Walikota H. Syamsul Bahri, di Balaikota Payakumbuh, Kamis (20/10), menginformasikan, LPDB Kemenkop sudah menyanggupi untuk mengucurkan dana Rp 20 Miliar, untuk pemberdayaan pedagang garendong (PG) yang menjadi Icon Payakumbuh dan pedagang di bidang usaha mikro lain nya.  Proposal permin taan kredit lunak yang diajukan pemko bersama BPR Rangkiang Denai ke LPDB, dinilai  layak, dalam rangka

Harga Lele Anjlok

Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

SUMBAR

Mantan Kapolres Agam Ditahan Sumbar, JEJAK—Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang menahan mantan Kapolres Agam, AKBP Maulida Gustina, Senin (24/10). Maulida adalah terdakwa kasus dugaan korupsi dana daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) untuk Mapolres Agam 2009 dan 2010 senilai Rp 378 juta. Penetapan itu dibacakan majelis hakim yang diketuai Asmuddin dan beranggotakan Jon Effreddi dan Zalekha, dalam sidang perdana Maulida dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), Senin (24/10) pagi. Majelis hakim memerintahkan JPU menahan terdakwa selama 30 hari sejak penetapan dibacakan tanggal 24 Oktober hingga 22 November mendatang. Selama penyidikan, terdakwa memang tidak pernah ditahan. Kejaksaan terkesan diskriminatif dalam memperlakukan terdakwa korupsi. Menanggapi itu, Ketua Tim JPU Ronaldwin dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, berkilah selama ini terdakwa masih kooperatif. “Kami tak bisa jelaskan. Itu kewenangan

pimpinan, karena memang selama ini dianggap kooperatif,” jawab Ronaldwin. Biarpun begitu, Ronaldwin mengaku secepatnya menahan terdakwa seiiring sudah keluarnya penetapan hakim. Dalam dakwaan disampaikan JPU Ihsan dan Oktaviandri secara bergantian di persidangan, terdakwa yang saat ini masih aktif sebagai anggota Polri dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b ayat 2 Ayat 3 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001, dan diduga telah memperkaya diri sendiri dengan ancaman hukuman penjara minimal empat tahun penjara. Dari total dana DIPA yang diajukan sebesar Rp 841 juta untuk keperluan Satreskrim Polres Agam 2009 dan 2010, hanya direalisasikan terdakwa Rp 343 juta. Begitu juga DIPA untuk Bina Mitra sebesar Rp 356 juta, hanya direalisasikan Rp 90 juta. Sisanya, diduga dipergunakan terdakwa untuk keperluan pribadi sejak 31 Januari 2009 hingga Juni 2010. Sa lah satunya un tuk keperluan cicilan rumah di BRI. Saat

sid ang perda na i ni, terda kwa terlihat tidak didampingi penasihat hukumnya (PH) dengan alasan masih membuat surat kuasa. Sidang kasus ini akan dilanjutkan kembali Senin (31/10) depan. Kasus ini bermula setelah adanya pemeriksaan dari Inspektorat Pengawa san Daerah (Irwasda) Polda Sumbar secara intensif di Mapolres Agam. Dari pemeriksaan terkuak adanya indikasi penyelewengan dana DIPA senilai Rp 378 juta ketika terdakwa menjabat Kapolres Agam. Terdakwa sendiri menjabat Kapolres Agam setahun lebih, kemudian digantikan AKBP Drs Nurcahyo. Ketika peralihan jabatan sebaga imana biasanya kinerja dari Kapolres lama akan diteliti Irwasda Polda Sumbar. Dari hasil penelitian Irwasda itu, ditem ukan ada peng elua ran keuangan dan Bendaharawan Kesatuan (Bensat) tidak ada SPJ-nya mencapai Rp 378 juta. Waktu itu terdakwa hanya mengembalikan Rp 200 juta. Sisanya sebesar Rp 178 juta tidak lagi disetor terdakwa. Akhirnya, kasus itu disidik Direskrimsus. Terkait ke-

Mantan Kapolres Agam, AKBP Maulida Gustina

pihak penegak hukum untuk diproses sesuai hukum,” jelas Arman pasca rapat kerja komisi III DPRD Agam dengan kepala Dinas PU Agam Rabu (19/10). Rekomendasi itu akan ditujukan ke Dinas PU, Bappeda dan Dinas Perhubungan sebagai mitra kerja komisi III.  Arman mengatakan, Komisi III DPRD Agam sedang menyusun jadwal melakukan peninjauan ke lapangan untuk semua kegiatan fisik. Arman juga mengatakan akan

mengkhususkan pengawasan maksimal untuk Dinas PU Agam. “Amat kita sayangkan, waktu tinggal dua bulan lagi, sementara pelaksaan proyek baru 50 persen dikerjakan dari total anggaran belanja langsung dinas PU tahun anggaran 2011 RP 48.970.123.201,” ujar Arman. Sementara itu, sekretaris Dinas PU Agam Raf’an mengaku tidak tahu dengan data anggaran prorek dinas PU Agam untuk tahun Anggaran 2011. “Saya tidak tahu berapa

jumlahnya. Sebab, data tersebut dipegang oleh Kasubag Perencanaan dan Pelaporan yang sedang rapat,” katanya. Sebanyak 80 paket pekerjaan, dengan sumber pendanaan dari APBD Agam DAU dan DAK yang terdiri dari paket jalan, jembatan, irigasi, tata ruang dan pemberdayaan seperti pansinmas, sanimas Paket di proyek PU Agam tahun 2011, rata-rata realisasinya baru 50 persen.*Int/Red

YURI Pimpin Mentawai

Pasangan Yudas Sabaggalet - Rijel Samaloisa (YURI) Sumbar, JEJAK - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan pasangan Yudas Sabaggalet - Rijel Samal oisa (Y URI) sebagai bupati dan wakil terpilih

periode 2011-2016.  Penetapan tersebut dilakukan dalam rapat pleno anggota KPUD Mentawai yang berlangsung, Senin setelah proses rekapitulasi perolehan suara enam kandidat yang

bertarung dalam pemilihan daerah pada 10 Oktober 2011.  “Kita tela h menetapkan pasangan Yudas Sabaggalet - Rijel Samaloisa sebagai pemenang Pilkada,” kata ketua KPUD Kabupaten Mentawai Bastian Sirirui ketika dihubungi dari Padang, Senin.  Pasangan nomor urut 2 tersebut ditetapkan setelah memperoleh suara terbanyak yaitu 14.949 suara atau sebesar 37,42 persen. Yudas Sabagglaet saat ini masih menjabat sebagai Wakil Bupati Mentawai periode 2006-2011 dan Rijel Samaloisa merupakan mantan anggota DPRD Mentawai.  Urutan kedua ditempati pasangan Binsar Saleleubaja - Agustinus Sab (nomor urut 3) dengan mengumpulkan 8.872 suara (22,21 persen). Pasangan Antonius - Melki (nomor urut 2) berada di urutan ketiga dengan memperoleh 7.601 suara (19,03 persen).  Sementara, Pasangan Hendri Nasrani - H Rasydin Saiful (nomor urut 1) berada di urutan keempat

dengan mengoleksi 4,306 suara (10,78 persen) disusul pasangan Kortan ius Sa beleake - Hend ri D una n S ir a i t (n om or ur ut 4 ) dengan meraih 3.619 suara (9,06 persen).  Pasangan Aurelius Yan - Jonimar Johanes (nomor urut 6) berada di urutan terakhir yang hanya mengantongi 603 Suara sah (1,51 persen).  Menurut Bastian, dari 50.484 orang yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), yang memberikan hak pilihnya pada 218 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan mencapai 41.152 pemilih atau 81,51 persen.  Dalam pemilihan tersebut, diperoleh total suara sah sebanyak 39.950 suara (97,00 persen) sedangkan 1.202 suara atau 2,92 persen dinyatakan tidak sah.  Selanjutnya, pasangan calon terpilih akan dilantik oleh pejabat berwenang dan mengucapkan sumpah atau janji bupati dan wakil bupati pada 14 November 2011. *Int/Stj

Warga dan Polisi Saling Tuding Dharmasraya, JEJAK – Suasana Nagari Abaisiat, Kabupaten Dharmasraya, Kamis kemarin (20/10) mencekam. Operasi Cipta Kondisi yang dilakukan Polres Dharmasraya berujung bentrok. Seorang warga terkena peluru. Kejadian berawal, saat aparat kepolis ian melakukan Operasi Cipta Kondisi di Jorong Ranah Pasar Abaisiat, Nagari Abaisiat, Kamis pukul 11.00. Operasi ini untuk menekan angka kriminalitas, khususnya pencurian sepeda motor di Dharmasraya. Menurut beberapa orang warga, dalam razia itu, polisi tidak hanya melakukan razia di jalan, tapi juga ke perumahaan warga. Razia ke

rumah inilah yang membuahkan bentrok. Warga yang rumahnya didatangi polisi, menolak rumahnya digeledah. Mereka juga menolak motornya diangkut polisi. Keributan pun pecah. Wali Jorong Ranah Pasar Abaisiat, Mukhsin, menyebutkan, saat kerib uta n i tu a da pol isi ya ng memukuli warga. Polisi juga melepaskan tembakan. Seorang warga, Pardi,40, terkena peluru dibagian lengan kirinya. Sementara dua warga, Ilong, 35 dan Annamun, 27, mengalami luka akibat pukulan polisi. Warga pun marah sehingga terjadi bentrok. Seorang polisi, seperti diakui Kapolres Dharmas-

raya AKBP Chairul Aziz terluka akibat keroyokan warga. Namun kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Aziz membantah jika anggotanya melakukan penembakan kepada warga, saat melakukan Operasi Cipta Kondisi, Kamis siang kemarin (20/10). Warga yang terkena, akibat peluru nyasar. Disebutkan, saat kondisi mulai rusuh di Jorong Ranah Pasar Abaisiat, Nagari Abaisiat, polisi mencoba melakukan pembubaran massa dengan melepaskan tembakan. Apalagi saat itu ada anggota polisi yang disandera warga. Peluru yang digunakan adalah peluru karet.  Tembakan itu akhirnya bisa memecahkan konsentrasi massa.

Jalan Balai Selasa-Bancahtaleh Terkesan Asal Jadi Agam, JEJAK—Teknis pelaksanaan pengaspalan jalan Balai SelasaBancah Taleh diduga tidak sesui ketentuan. Pada beberapa titik tertentu tidak dilakukan pembongkaran, seperti di pendakian jembatan Batang Antokan. Pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT Nasio Tama Karya Bersama tersebut kemudian ditakutkan warga tidak tahan lama. “Mereka langsung saja menimbunnya dengan aspal panas. Dan jika secara kasat mata juga sangat tipis. Paling dua centimeter saja,” ujar Taher, Ketua Keamanan Parik Paga Nagari Geragahan,. Tambah Taher menambahkan bahwa saat ini saja sudah ada bagian jalan yang menggunduk dan hasil pengaspalannya kasar, dan tidak datar. “Lihat saja langsung dilapangan, sepertinya penetrasi tidak dilakukan pada semua ruas yang diperbaiki,” katanya. Menurut Taher, teknis pemasangan yang terkesan asal-asalan tersebut dapat memperpendek umur jalan, “Kalau terjadi hujan cukup besar dapat dipastikan aspal akan terkelupas,dan jalan kembali mengalami kerusakan,” jelasnya. Jalan itu menghubungi lima nagari. Yakni jalur alternative menuju Nagari Geragahan, menggunakan Nagari Lubukbasung dengan Nagari Geragahan, Nagari Kampungpinang, Kampung Tangah dan Nagari Manggopoh. Jalan tersebut juga sarana penunjang membawa hasil pertanian untuk lima nagari di Kecamatan Lubuk basung. Warga juga menyayangkan pembangunan Jembatan yang masih belum selesai. “Jalan tetap saja tidak bisa dilalui mobil, sebab

rugian negara, dalam dakwaan berbeda dengan kerugian negara yang ditemukan penyidik Polda. Kerugian negara hasil audit BPK sebesar Rp 976 juta. Sedangkan yang didakwakan JPU sebesar Rp 764 juta. Anggaran yang diselewengkan terdakwa itu, berasal dari DIPA 2009 dan 2010. Pertama, DIPA tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp 482 juta untuk Reskrim dan Rp 245 juta untuk Bina Mitra. Kemudian DIPA 2010 kembali dianggarkan sebesar Rp 572 juta untuk reskrim dan Bina Mitra sebesar Rp 262 juta.*Int/Red

DPRD Agam Sorot Dinas PU Ag am, JEJA K—A wal bul an Novemb er mend atang , DPRD akan melakukan peninjauan fisik ke lapangan menyangkut hasil pelaksanaan proyek fisik Dinas PU Agam , kemudian m engkon firmasikan ke mitra kerja mengenai evaluasi proyek . Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Komisi III Agam Arman J Piliang menegaskan “Jika ada indikasinya bermasalah akan kami rekomendasikan ke

9

Anggota polisi yang disandera, akhirnya bisa dibebaskan. Menurut Kapolres Dharmasraya AKBP Chairul Aziz, anggotanya disandera, Briptu Bambang Setyawan saat akan menaikan satu unit sepeda motor ke mobil Dalmas. Motor ini diduga hasil kejahatan. Bambang sempat dikeroyok warga sebelum polisi berhasil membebaskannya. Dia mengalami luka di bagian kepala.  Disebutkan, Briptu Bambang sebenarnya sempat diselamatkan salah seorang warga ke sebuah warung. Namun, emosi warga makin tak terkendali dan mengejar Bambang ke warung. Saat itulah, polisi melepaskan tembakan. *Int/Red

Kondisi jalan yang masih berlobang

Polsek Batang Anai Usut Penembak Harimau Sumatera Sumbar, JEJAK – Beredarnya video penangkapan harimau yang telah beredar luas di situs Youtube.com dan diinformasikan oleh beberapa orang di jejaring Facebook terus diusut oleh pihak yang berwenang. Video berdurasi satu menit sepuluh detik yang beredar di Youtube memperlihatka n beberapa warga yang mencoba mencabuti bulu harimau di Sungai Buluh yang sudah mati dan berdarah. Kapolsek Batang Anai, AKP Ali A Nazar menyatakan, sejak laporan ditangkapnya harimau itu, hingga kini bangkai harimau tidak diketahui keberadaannya.  Kapolsek juga akan melihat lebih detail video tersebut apakah ada warga Batang Anai yang terlibat dalam pembunuhan dan mencoba menelusuri keberadaan bangkai harimau tersebut. Sebelumnya, seekor Harimau Sumatera (Panthera Tigris Sumatrae) diberitakan ditembak di Sikuliek, Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman. Harimau malang tersebut secara tidak sengaja masuk perangkap babi yang dipasang warga . Binatang yang dilindungi ini kemudian di tembak oleh para pemburu.  Diduga karena ketakutan, warga dan para pemburu babi di sana langsung menembak harimau itu tanpa bermusyawarah dengan pihak nagari dan kecamatan.*Int/Red

Bangkai Harimau Sumatera yang ditembak warga tidak ditemukan lagi.

Kakanwil Kemenag di Ambil Alih Ismail Usman Sumbar, JEJAK— Kepala Bidang (Kabid) Penerangan dan Masyarakat (Penamas) Kanwil Kemenag Sumbar, Ismail Usman. dilantik Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Sumbar. Posisi Darwas selaku Kakanwil Kemenag Sumbar karena Darwas memasuki masa pensiun. Darwas mengaku memilih pensiun, meskipun Sekjen Kemenag RI Bahrul Hayat menawarkan untuk mengisi jabatan lain di pusat. “Saya diberi tahu Sekjen bahwa ada penggantian. Terus Sekjen minta tanggapan ke saya. Saya akhirnya minta pensiun saja,” jelas Darwas. Dihubungi terpisah, Ismail Usman membenarkan jika dia akan dilantik Menteri Agama RI siang ini. Baginya, jabatan yang dipikulnya sekarang sebagai amanah yang perlu dipelihara. “Tidak mudah mengemban amanah itu. Apalagi yang diurus adalah masalah umat. Kalau salah mengurusnya, maka berdampak negatif bagi kemaslahatan umat. Saya yakin Allah SWT pasti akan memberi pertolongan. Kerja sama akan menjadi modal utama untuk membangun Kemenag ke depan,” terangnya. *Int/Red

Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

C MY K

10 Iklan

Menkes RI Endang Rahayu Sedyaningsih menyerahkan piagam penghargaan dari Badan Kesehatan Dunia WHO kepada Walikota Pd Panjang Suir Syam atas prestasi dan kepedulian Pemko terhadap bahaya rokok

Akses Layanan Kesehatan Meningkat Padangpanjang, JEJAK - Pemerintah Kota Padangpanjang, terus berupaya meningkatkan akses layanan kesehatan dengan menambah jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis. Peningkatan akses layanan kesehatan itu guna memberikan pelayanan berstandar internasional kepada masyarakat di daerah ini, kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangpanjang, Mawardi. “Peningkatan akses pelayanan kesehatan dilakukan dengan membenahi dan melengkapi fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Padangpanjang, mulai dari peralatan medis, kamar rawat inap dan dokter spesialis,” katanya. Ia menyebutkan, pada tahun 2011 ini Pemkot Padangpanjang telah mengalokasikan dana dalam APBD untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp. 24,5 miliar karena peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dijadikan program prioritas. “Dana sebesar itu digunakan untuk melengkapi sarana prasarana rumah sakit, sesuai visi kota ini menjadikan RSUD Padangpanjang berkelas internasional dan menambah kelengkapan semua Puskesmas, sehingga menjadi tujuan berobat yang representatif,” katanya. Ditambahkan, selain melengkapi fasilitas, PemkotPadangpanjang juga telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kesehatan warga bumi serambi Mekah itu. Di antara kebijakan yang dikeluarkan Pemkot adalah pelarangan pemasangan iklan rokok di kota itu, dengan demikian perokok pemula tidak tertarik dan tergiur dengan ajakan iklan. Larangan merokok di lokasi tertentu seperti kawasan pendidikan, tempat permainan anak, t empat ibadah, angkutan umum, kantorkantor pemerint ah dan swast a, restoran, tempat wisata, tempat pertemuan umum tertutup. “Semua aturan itu memiliki substansi yang jelas karena dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah No.8 tahun 2009, tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan tertib rokok yang diikuti PeraturanWali Kota (Perwako) No.10 tentang hal yang sama. Di katakan, Pemko t P adangpanjang juga memberikan jaminan biaya pengobatan dengan mengasuransikan masyarakat kota itu baik melalui program pemerintah pusat maupun daerah. Kategori penjaminan, lanjut dia, bagi penduduk miskin dijamin oleh Jamkesmas, hampir miskin oleh Jamkesda, penduduk biasa oleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat P adangpanjang (JPKMPP) dan lainnya dijamin asuransi tempat mereka bekerja seperti Askes PNS, Asabri, Jamsostek dan Taspen. Ia menyebutkan, program di bidang kesehatan ini sebenarnya

sudah dimulai sejak dilahirkannya Pengembangan Kota Sehat pada tahun 2003 yang dimulai dari unsur pemerintahan kota Padangpanjang dengan membentuk Tim Pembina Kota Sehat, Forum Kota Sehat yang melibatkan tokoh masyarakat. Tahun selanjutnya melibatkan akademisi, unsur pers dan unsur lain yang peduli dengan masalah kesehatan. Untuk pembinaan dan pengawasan pemkot membentuk tim dengan 17 personel yang senantiasa memantau dan melaporkan perkembangan kepada wal i ko t a Padangpanjang. Dari evaluasi beberapa tahun terakhir, kata Mawardi, tingkat kualitas kesehatan masyarakat Kota Padangpanjang sudah signifikan dengan tujuan program. Tercatat sudah sekitar 350 perokok berhenti dengan ikhlas dan memperoleh penghargaan walikota Padangpanjang. Pada Tahun 2007, Kota Padangpanjang dinilai tim penilai Kota Sehat Kementrian Kesehatan RI dimana daerah ini memperoleh penghargaan piala Wiwerda dan Tahun 2010 Kota Padangpanjang memperoleh penghargaan Margareth Chan Award dari WHO. *kominfo

Profil RSUD Padang Panjang VISI :  Rumah Sakit Umum Sebagai Tujuan Wi sata Kesehatan Dengan Keunggulan Di Bidang Respirasi  Yang Islami MISI :      Menyel enggarakan Upaya Pelayanan Kesehatan Yang Bersahabat, Menyenangkan Dan Berkualitas Yang Islami Secara Cepat, Tepat, Profesional Dan Terjangkau. Sebagai sebuah Rumah Sakit Pemerintah, para spesialis di RSUD Kota Padang Panjang bekerja dalam satu tim untuk memastikan bahwa pasien akan mendapatkan pelayanan dan perawatan yang paling baik. RSUD Kota Padang Panjang juga menyediakan kendali mutu dari pelayanan medis yang terintegrasi yang selalu direview dan diaudit secara medis. RSUD Kota Padang Panjang dibangun sesuai dengan kebutuhan pasien. Ruang perawatan memenu hi standar kenyamanan kamar hotel. Interior didesign untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan, indah dan nyaman agar dapat membantu mempercepat proses penyembuhan. Apalagi dengan letak   yang  berada di  pegunungan dengan pemandangan yang begitu indah serta udara yang bersih dan segar. RSUD ini dibangun di atas tanah seluas 39.654 m2. Pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dengan fisik bangunan yang

sudah sempurna dibangun adalah seluas 13.481 m2. RSUD Kota Padang Panjang memberikan perawatan dan pelayanan terbaik, dengan adanya : · 24 Jam Unit Gawat Darurat · RSUD Kota Padang Panjang Menjadi Pusat Wisata Kesehatan Dengan Kekhususan di Bidang Respirasi · Ruang Rawatan dengan Fasilitas dan dengan Design Interior yang Indah · Ruang Poliklinik yang dilengkapi dengan alat canggih dan modern · Ruang Persalinan yang Nyaman · Ruang Perinatologi bagi Perawatan Bayi Lahir · Radiologi dan Laboratorium Klinis · Farmasi, Ahli Gizi, Fisioterapi · Konsultasi Gizi, KB, Tumbuh Kembang Anak dan Psikologi · Petugas yang terlatih, profesional dan melayani dengan sepenuh hati Layanan Rawat Jalan RSUD Kota Padang Panjang terdiri dari : - Poli Umum - Poli Anak - Poli Obgyn - Poli Internist - Poli Mata - Poli T H T - Poli Kulit dan Kelamin - Poli Gigi - Poli Bedah - Poli Bedah Orthopedi - Poli Jiwa - Konsultasi Psikolog - Tumbuh Kembang Anak - Konsultasi Gizi - Konsultasi DM - Konsultasi Konseris ( Konselor Bimbingan Rohani Islam ) - Deteksi OSA ( Obstructive Sleep Apnoe) Dilengkapi peralatan-peralatan canggih dan modern, seperti ; 1. Mata : Phaco Emulsificatio Yag Laser Autores Keratometer                   Slit Lamp 2. THT : Rhinosco OAE Test  ( Occikulo Auditory Efusion )   3. Kulit & Kelami : Skin Laser      ��           Micro Dermabration with Therapy Oksigen                  LHE ( Light Heat Energy )   4. Radiology : CT – Scan                           X – Ray  Dental

Panoramic   5. ICU & Peny. Dalam : Electric Bed with Scale & Patient Posisition Monitor - Defibrilator - Patient Monitor With Pulse Oxy metri - Ventilator - Hot Blanket Roll - USG 3 dimensi / colour - ECG 3 chanel - Syringe Pump - Injection Pump 6. Obgyn : Cardiotocograph (CTG)                      Fetal Doppler  7. GIGI & MULUT : DENTAL UNIT        X-RAY FILM VIEWER   8. Anak : PERINATOLOGY 9. Desain Bangunan dan Ruangan yang indah dan nyaman  Untuk  fasilitas  layanan  rawat inap, RSUD Kota Padang Panjang memiliki perawat yang berdedikasi tinggi memberikan layanan sesuai dengan standar yang tel ah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan, dengan ruang dekorasi kamar yang memberi kan ket enangan, kenyamanan   bagi  pasien  yang dirawat. Tipe kamar – kamar perawatan yang tersedia : · Kamar Kelas I :  8 tempat tidur    · Kamar Kelas II :  72 tempat tidur · Kamar Kelas III :  48 tempat tidur · Ruang VIP : 30 kamar · Ruang VVIP :  2 kamar Semua kamar di desi gn dan dilengkapi dengan peralatan tempat tidur yang canggih, dengan kamar mandi, televisi dan tempat penyimpanan barang pribadi.

C MY K

11

Edisi 50/Th

SAMBUNGAN

III/ 1 - 14 November 2011

GEBRAKAN REKTOR DITUDING dakny a, untuk s ekali lega lisir (ijazah, Akta IV dan Transkrip nilai red) saya harus mengeluarkan dana sebesar Rp.50.000 termasuk biaya photocopy”, ujarnya. Dana sebesar i tu belum termas uk ongkos yan g ha rus dikeluarkannya dari kampung halaman di Padangpanjang dan biaya makan di Padang. Dia harus menyiapkan dana minimal sekitar Rp. 150.000,- untuk keperluan legalisir masing-masing 10 lembar ijazah, transkrip nilai dan Akta IV, serta biaya selama dua hari di Padang. “Proses legalisirnya selama dua hari dengan maksimal legalisir 10 lembar walaupun kadang boleh 20, tergantung petugasnya. Jadi saya harus menginap. Itupun di tempat teman”, jelasnya. Bagi lulusan Fakultas Ilmu Ekonomi UNP ini, legalisir 10 lembar terka dang hany a cukup untuk melamar dua pekerjaan. “Kalau sudah h abis dan masi h belum diterima bekerja, tentu saja saya harus kembali melegalisir. Kadang saya jadi patah semangat dan malas melamar pekerjaan”, pungkasnya. Ironisnya, beberapa oknum staf bagian TU (tata usaha - red) di beberapa fakultas malah terkesan berebut “jatah” legalisir ini. Seperti salah satu petugas tata usaha di Fakultas Ekonomi yang menawar-

PT. PANTELBA Proyek perbaikan bendung Koto Tuo, Check Dam Gunung NagoPulai, Bt. Belimbing-Bt Kuranji yang dikerjakan PT. Pantelba SP. Hasil investigasi LPM-RI kelokasi proyek terdapat beberapa keganjilan pada proyek senilai Rp. 5,8 M itu. Diduga pekerjaaan yang KPA nya Andi Ikhvan tersebut terindikasi mark-up dan tak sesuai kontrak. Ini terlihat pada pengerjaan Check Dam Gunung NagoPulai (Batu Busuak) yang mengutama kan peng gunaan Cobble Stone. Pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat PT. Pantelba SP terdapat pengadaan dan pemasangan Cable Stone >800 Kg dengan volume 1.200 M3 dan harga satuan Rp.270.600,-. Anehnya, Cable Stone tersebut ternyata diambil dilokasi proyek (didalam sungai) dan tidak didatangkan dari luar. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan dokumen kontrak yang telah ditandatangani antara Dinas PSDA Sumbar dan PT. Pantelba SP. Bila dibandingkan harga penawar an dengan fakta dilapangan, PT. Pantelba SP disinyalir meraup keuntungan yang luar biasa

POLTEKKES

kan bantuan melegalisir transkrip nilai yang seharusnya dilakukan di BAAK. “ Kami bisa membantu legalisir transkrip nilai disini, jadi tidak perlu susah-susah ke BAAK”, ujarnya santai. Di tempat lain, Dra. Armisah, Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Ilmu Pendidikan UNP saat dikonfirmasi membantah adanya pungutan liar. “Memang tidak ada acuan untuk memungut dana legalisir. Tapi tidak usah di istilahkan pungutan liar, karena kita tidak memungut dan tidak meminta. Uang tersebut diberikan secara sukarela sebagai bentuk terimakasih untuk petugas dari yang melegalisir”, ujar Armisah. Armisah mengaku, dana yang dikumpulkan tersebut nantinya diserah kan kepada Bendahara Fakultas dan diketahui langsung oleh DR. Nuhirsah yang merupakan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Pend id ik an. B ah kan A rm is ah mengakui pemungutan dana ini juga diketahui oleh pihak rektorat. Pernyataan Armisah mengenai dana yang diterima tersebut bukan diminta ternyata bertolak belakang dari kenyataannya. Beberapa orang yang hendak melegalisir akta mengajar IV mengatakan pada JEJAK bahwa mereka diwajibkan membayar sejumlah uang kepada petugas. “Memang sudah biasa, setiap

yang dilegalisir harus membayar Rp.1000/lembar”, kata Anton. Ketika ditanya mengenai peraturan sebagai acuan pemungutan tersebut, salah seorang korban berinisial RI (29th) mengaku tidak ambil pusing. “Kami tidak tahu, daripada urusannya panjang mendingan langsung dibayar”, ujarnya yang diamini beberapa temannya. Nuhirsah selaku Pembantu Dekan I FIP-UNP yang dicoba untuk dikonfirmasi kekantornya sering tidak berada ditempat. Sementara itu, Kepala BAAK UNP, Ahmad Hamdani mengaku tidak terlibat dalam praktek pungutan itersebut. “Urusan sertifikasi sudah ada panitianya, saya tidak tahu dan saya tidak pernah menerima uang apapun”, elak Hamdani. Dilain pihak, Rektor UNP, Prof. Z Mawardi Effendi juga membantah adanya pungutan liar tersebut. Dihubungi lewat ponselnya, Mawardi mengatakan tidak pernah mengetahui perihal pungli di UNP. “Setahu saya tidak ada pungutan yang seperti itu”, ujarnya sembari memutuskan pembicaraan. Praktek pungutan di lingkungan UNP ini mendapat kecaman keras dari Syamsir Burhan Ketua Dewan LSM Bersatu Sumbar. Menurutnya apapun yang namanya pungutan dan tidak ada aturannya, itu di-

namakan pungutan liar alias pungli dan merupakan korupsi. Para petinggi di UNP tidak usah berkilah dan bersilat lidah. Apa yang dilakukan oknum staf di UNP tentu tidak luput dari pantauan atasannya. Tidak mungkin atasan tak mengetahui apa yang dilakukannya bawahannya. Hal ini telah menjadi rahasia umum dilingkungan UNP. Apalagi adanya pernyataan dari beberapa staf disalah satu fakultas yang mengakui adanya pungutan tersebut. Dengan berkilahnya Z. Mawardi Effendi perihal pungli di UNP, menandakan selaku Rektor dirinya mencoba untuk melindungi bawahannya dan melegalkan korupsi. Bila dikalkulasikan setiap tahunnya puluhan ribu guru melegalisir ijazah sertifikasi untuk memperoleh tunjangan. Selain itu, ribuan wisudawan mahasiswa dan alumni UNP masih berjuang melamar pekerjaan dan membutuhkan leg alisir ijazah. Nah, tentu ratusan juta uang guru dan alumni UNP telah dinikmati secara haram oleh oknum dan petinggi di Universitas itu. Terakhir Syamsir Burhan meminta pihak penegak hukum melakukan penyelidikan ke UNP dan membuk tik an tenta ng adan ya praktek pungli di UNP. * Rt

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................................

dari harga Cable Stone. Sebab terindikasi terjadinya manipulasi harga dan mark-up dalam pengadaan serta pemasangan Cable Stone tersebut. Tak han ya itu, berd asarkan pantauan LPM-RI Wilayah Sumbar di Gunung Nago-Pulai (Batu Busuk), juga diduga terjadi pengurangan volume pengadaan dan pemasangan Cable Stone. Sebab terdapat rongga-rongga pada Jetty dan tidak adanya penguncian dalam pemasangan Jetti tersebut. Lain lagi yang terjadi di Batang Belimbing. Dilokasi ini disinyalir terjadi pekerjaan fiktif pembuatan lantai kerja. Selaku kontraktor, PT. Pantelba tidak membuat lantai kerja. Padahal sesuai Technical Advi ce y ang dibuat K oord inator Pengawas Konsultan dan diketahui Pengawas Utama dari Dinas PSDA dan ditujukan pada Site Manager/ Pelaksana PT. Pantelba SP tertanggal 6 Agustus 2010, jelas dikatakan bahwa sebelum pemasangan batu kali harus dipasang dulu lantai kerja setebal 10 cm dengan beton K.125 dan ditunggu sekurang-kurangnya 3 jam. Setelah itu baru dapat dilanjutkan dengan

pasangan batu dengan spasi beton K.175. Terakhir Syamsir mengatakan LPM-RI pasti akan menggiring dua ka sus ter seb ut hi ngg a tun ta s. Terkait dijualnya nama salah satu pim pinan redak si surat ka bar mingguan terbitan Sumbar terhadap pekerjaan yang dilakukan PT. Pantelba SP. ( Baca Jejak Edisi 49red ), Syamsir ketawa. Sebab menurutnya tidak ada istilah bekingan atau Back-up untuk pekerjaan yang tidak benar. “Jangankan koran mingguan “BN”, kalau ada koran harian nasional yang memback-up PT. Pantelba, kita akan tetap menggiring kasus ini sampai keranah hukum”, ujarnya. Hal senada juga dilontarkan Ketua LSM DPPNI Wilayah Sumbar, Syafrin Ali Dt. Kando Marajo. Menurutnya, apa yang terjadi di pr oyek terseb ut kuat in dika si adanya unsur mark-up dan fiktif. Oleh sebab itu, dia mendesak pihak Kejati Sumbar untuk segera menyelidiki proyek tersebut. Bahkan Syafrin Ali juga meminta pihak Kejati Sumbar untuk segera ber tind ak cepat dal am penyelamatan keuangan negara.

LSM akan selalu membantu dan mendukung apa yang dilakukan Kejati Sumbar dalam pemberantasan KKN, tegasnya. Sebelumnya Nafril Muar atau yang lebih dikenal dengan panggilan Manti selaku Direktur PT. Pantelba mencoba melempar bola pada Dinas PSDA Sumbar dan emosi saat dikonfirmasikan terkait dugaan permainan pada proyek yang dikerjakannya. “ Tanyoan sajolah ka Dinas PSDA Sumbar. Ambo karajo sesuai perintah urang PSDA. Jadi sarancaknyo tanyoan ka inyo. Atau tulis sajolah nan kalamak dikoran tu. (Tanyakan saja ke Dinas PSDA Sumbar. Saya bekerja sesuai perintah orang PSDA. Jadi sebaiknya tanyakan ke dia. Atau tulis sajalah terserah dikoran itu), ujarnya. Tak hanya itu, Manti juga mencoba mengancam akan mencari wartawan yang membuat berita. Bahkan dia juga mencoba menggertak JEJAK dengan menyebut nama salah seorang Pim pinan Redaksi Koran mingguan terbitan Sumbar. “ Urus sajo bisuak jo kamanakan den si X (Urus saja besok dengan Keponakan saya Mr. X), ujarnya dalam SMS. * Ism/Nul

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................................

Jon Amos juga terkesan membela dan melindungi PT. Adhi Ka ry a. M enurutn ya PT . Ad hi Karya telah menyelesaikan pekerjaannya 100% sesuai kontrak dan telah di PHO. Mengenai bebera pa item yan g bel um si ap dikerjakan, itu tidak termasuk didalam kontrak. “Beberapa item yang belum selesai seperti lantai bagian luar yang belum dipasang keramik akan dikerjakan pada tahap dua nanti oleh PT. PP selaku rekanan yang menang pada tahap II. Sebab didalam kontrak PT. Adhi Karya, pekerjaan yang ditinggalkan itu tidak termasuk”, katanya. Sela ku pen yidik d ari Kejati Sumbar, Mukhlis awalnya membantah bahwa dirinya telah memanggil Jon Amos dan Yasril terkait pembangunan gedung Poltekkes Sumbar. “Kami tidak pernah melakukan pemanggilan dan meminta keterangan terkait masalah itu. Saya bahkan tak tahu tentang itu”, elaknya. Tapi setelah dikatakan bahwa Jon Amos dan Yasril telah mengakui perihal pemanggilan dirinya

KEJATI

> Dari Halaman 1................................................................................................................................................................

oleh Pihak Kejati Sumbar, barulah Mukhlis mengakui. Menurutnya, Jon Amos dan Yasril memang telah dipanggil secara resmi. Tapi bukan sebagai saksi ataupun tersangka. Mereka dipanggil hanya untuk klarifikasi terhadap pembangunan gedung tersebut., “Pihak Poltekkes memang sudah dipanggil untuk diklarifikasi terkait proyek tersebut. Panggilan itu resmi dan diketahui atasan saya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar. Saat ini telah tiga orang yang diklarifikasi termasuk dari pihak PT. Adhi Karya (Persero)”, ujarnya. Apa yang dilontarkan Jon Amos ternyata berbeda dengan yang disampaikan Ikhwan Ratsudi, SH, Kasipenkum dan Humas Kejati Sumbar. Menurutnya pemanggilan terhadap Jon Amos dan Yasril dulu merupakan pemanggilan awal. Bisa- bisa saja mereka nanti dipanggil lagi. Sebab menurut keterangan yang didapat dari penyidik, pihak penyidik masih terus mengumpulkan bukti-bukti tentang ada atau tidaknya dugaan korupsi pada proyek itu. Mengenai dipulangkannya

data-data mil ik Poltek kes, itu dikarenakan pihak Kejati telah memiliki data tersebut. Saat ditanyakan sudah berapa orang yang dimintai keterangan, Ikhwan mengaku ada tiga orang yang telah dipanggil. Selain Jon Amos dan Yasril, pihak kontraktorpun telah dipanggil penyidik. “ Kita tunggu saja kelanjutannya. Peny idi k mas ih terus bek er ja mengumpulkan data. Kita tidak akan mendiamkan kasus ini. Setelah Pak Mukhlis selesai PIM 3, akan didapat keterangan pasti tentang kelanjutan kasusnya”, ujar Ikhwan mengakhiri. Pembangunan gedung bernilai puluhan milyar yang dikerjakan PT. Adhi Karya (Persero) itu dari awal proses tender sudah bermasalah. Aki batny a pem bangunan juga menuai polemik. Dalam pelaksanaannya, diduga akibat terlalu banyak mengeluarkan biaya ini-itu yang tidak tertuang dalam kontrak dan penawaran, PT. Adhi Karya tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kontrak yang telah disepakati. Ditempat terpisah, Zaidinul,

dari Dewan LSM Bersatu Sumbar mengungkapkan bahwa apa yang terjadi pada pembangunan gedung Poltekkes Sumbar patut menjadi perhatian serius pihak Kejaksaan Tinggi Sumbar. Sebab dari pelaksanaan tender hingga pekerjaan gedung, sudah nampak adanya indikasi permainan dan persekongkolan untuk menggrogoti keuangan negara. Oleh sebab itu, DLB Sumbar berjanji akan menyurati Kejati Sumbar bila seandainya kasus ini didiamkan dan di petieskan. Menurut Zaidinul, selaku penegak hukum pihak Kejati harus transparan terhadap penyelidikan sebuah kasus. Bila tidak ditemukan unsur korupsi, Kejati harus mengeluarkan SP3 tapi bila ada unsur korupsi, Kejati tidak boleh mendiamkannya. “Kita b erharap deng an pergantian Kajati Sumbar dari Bagindo Fachmi, SH ke M. Hamid, SH, pihak Kejati dapat menyelesaikan penyelidikan dan meningkatkan ke penyidikan terhadap kasus Poltekkes ini, tandasnya. *Ism/Rais

> Dari Halaman 1.................................................................................................................................................................................................

ratus an meter v ynil sheet pile tersebut. Kedua, pasangan groind yang menjorok kelaut terkesan asalasalan sebab pihak rekanan tidak mengunci dan mengisi ronggarongga yang ada. Selain itu, pemakaian cobble stone tidak sesuai spek dan masih menggunakan batu salingka yang berwarna putih dan rapuh. Mengenai kekosongan pada

rongga groind, pihak konsultan pengawas PT. Aditya Engineering Consultant telah beberapa kali memberikan teguran tertulis, tetapi kontraktor tak mendengarkannya dan terkesan cuek. Ketiga, yang lebih parahnya adalah dugaan laporan fiktif terkait penyelesaian proyek tersebut. Saat di PHO, menurut Zulbahri, pekerjaan belum selesai 100%, melainkan

hanya sekitar 92 %, Karena tak sel esai, Zul bahri awal nya tak bersedia menandatangani berita acara penyerahan. Akan tetapi karena ada tekanan dari Andhi Ikhvan selaku KPA dan Ali Musri selaku Kadis, dengan terpaksa Zulba hri menan datangan inya. Walau demikian, ZD tentu buat pagar pengaman, dirinya membuat surat yang menyatakan bahwa

pekerjaan tersebut belum siap 100% dan memberikan surat tersebut pada Andhi Ikhvan. “Sebenarnya proyek tersebut belum selesai seratus persen saat di PHO. Tetapi KPA dan Kadis memaksa dirinya membuat berita acara. Untuk mengamankan diri, saya membuat surat pada Andi Ikhvan selaku KPA bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100

> Dari Halaman 1..................................................

u s a h a peningkatan kinerja terus menerus. Samsat Keliling Pembayaran pajak keliling diharapkan dapat mempermudah masyarakat wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk meningka tk an efektifi ta sny a, Sa ms at bahkan sudah menambah jadwal operasional samsat keliling, terutama di daerah pinggiran kota. Sebelumnya, tutur Jaya Isman, Samsat keliling beroperasi setiap hari Rabu pada minggu pertama. Saat ini, Samsat Keliling beroperasi rutin tiga kali seminggu, sejak pukul 9.00-14.00 WIB setiap Senin hingga Rabu. Pada minggu pertama, Rute pelayanan Samsat Keliling tersebut antara lain; Senin di Pattimura, Selasa di daerah Pondok, dan Rabu di Pa sar Belimbing. Sedangkan pada minggu kedua melayani Tugu Simpang Haru, Indarung, dan di Lubuk Buaya. Untuk minggu ketiga, pada hari Senin Samsat keliling akan mela ya ni sek itara n Kam pus U PI YPTK, Selasa di Jembatan Siteba dan Rabu di kantor Camat Pauh. Minggu ke-empat, senin, di Imam Bonjol, Selasa di Simpang Sari Petojo dan Rabu di Kantor Camat Bungus. “Jadwal baru tersebut dijalank an terhitung O ktob erDesember 2011”, ujarnya. Jaya Isman, yang pernah menerima penghargaan Satya Lencana Karya dari Presiden Megawati pada tahun 2004 dan dari Presiden SBY pada tahun 2006 ini, mengatakan bahwa sebenarnya program ini sudah disosiali sasikan kepada masyarakat sejak awal Desember 2010 yang lalu. Namun kemudian diputuskan untuk direvitalisasi untuk mengoptimalkan efektifitasnya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Program Samsat Keliling ini tentunya dapat meningkatkan efisiensi pada pro-

WALINAGARI

sedur pembayaran pajak sekaligus menghindari praktek percaloan” ujar bapak dengan dua anak ini. Drive Thru dan Samsat Quick Respons Selain program Samsat Keliling, Jaya Isman juga memperkenalkan program Drive Thru. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah pengguna kendaraan bermotor agar dapat melakukan pembayaran pajak tanpa memakan waktu. “Dalam masyarakat urban ini, tentunya sangat dibutuhkan program yang mampu mengefisiensikan waktu yang begitu berharga”, ujar Jaya Isman yakin. Pelayanan Samsat Drive Thru sendiri dapat mempercepat pelayanan. Pembayaran pajak dapat dilakukan masyarakat wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya. Waktu yang dihabiskan untuk melakuk an pembayaran hanya tiga sampai lima menit. Dikatakan Jaya Isman, layanan Drive Thru telah dapat dinikmati masyarakat di Kantor Samsat Baru Jl. Asahan, Komplek GOR H. Agus Salim sejak Oktober 2011. “Tentunya melalui program ini, masyarakat tidak lagi harus menghabiskan waktu yang sangat berharganya dalam menjalankan kewajiban membayar pajak. Praktis dan Efisien!”, ujar Jaya Isman. Selain itu, Samsat juga pernah meluncurkan Samsat Quick Respons pada tahun 2010. Program ini sendiri adalah program pelayanan Call Center dimana petugas akan mendatangi para wajib pajak yang ingin membayar pajak. Jaya Isman mengatakan, samsat tidak akan memungut bayaran lebih untuk layanan ini. “Cukup menghubungi 0751-7051536, dan petugas akan segera datang untuk melayani anda.” Ujar Jaya Isman bersemangat. *Redi/Rais

> Dari Halaman 1..............................................

terkejut karena terjadi pemotongan-pemotongan yang dilakukan oknum pengurus Pokmas. Naifnya, rata-rata mereka dipotong 10% dari jumlah bantuan yang diterima. Dari informasi ok num peng urus pokm as , pemotongan itu dilakukan untuk memberi basa-basi pada walinagari. Selain itu ada juga yang ditambah potongannya dengan dali h uang transportasi untuk oknum faskel. Salah seorang masyarakat penerima bantuan yang minta namanya dirahasiakan mengakui bahwa dana bantuan gempa yang merupakan haknya telah dipotong 10% oleh oknum pengurus Pokmas. Oknum itu mengatakan bahwa pemoton ga n d il akuka n untuk Walinagari Sago. Sementara itu Afrinal Tanjung, SH, Walinagari Sago saat ditanyakan periha l pemotongan dana gempa yang dilakukan oknum Pokmas, awalnya mengaku tak mengetahuinya dan mencoba berkilah. “ Saya tidak tahu itu. Silahkan tanya pada onum Pokmas yang bersangkutan. Tapi setahu saya itu tidak ada sebab tidak ada masyarakat yang ribut, ungkapnya. Tapi saat ditanyakan perihal surat laporan ke Kejaksaan Negeri Painan terkait adanya pemotongan tersebut yang dibuat dan ditandatangani delapan ninik mamak dan pemuka masyarakat serta ketua Bamus Nagari Sago, Afrinal masih mencoba membela diri. “ Sebagai masyarakat, itu hak mereka untuk melaporkan hal tersebut. Tapi ingat, apa bila tidak

terbukti, akan menjadi bumerang nantinya. Silahkan saja buktikan tentang pemotongan itu dan tudingan saya ikut menerima dana dari pemotongan tersebut “, tantangnya. Kendati berkilah, Afrinal juga teledor dalam ucapannya. Saat ditanyakan apakah dirinya ikut menikmati dana yang berasal dari oknum pengurus Pokmas, Afrinal mengakuinya. “Saya memang ada menerima dana dari pokmas tetapi itu untuk biaya pertemuan”, ujarnya. Ketika ditegaskan kembali bahwa berarti dirinya ikut menikmati dana dari oknum pemgurus Pokmas yang melakukan pemotongan, Afrinal membenarkannya. “ Saya ikut menikmati dana dari oknum pokmas tersebut”. Apa yang dilontarkan Afrinal Tanjung mendapat tanggapan dari Ketua Bamus Nagari Sago, Imral Adenansi. Imral mengatakan sebagai seorang pemuka masyarakat bila ingin mencari kekayaan dan mengis i pund i-pundi pr ibad i, tidak usah jadi walinagari, lebih baik jadi pengusaha. Ini merupakan tindakan yang salah dan tidak perlu ditiru, kecamnya. Dilain pihak, menurut salah seorang sumber yang ikut menandatangani surat pengaduan ke Kejari Painan tersebut, apa yang tertulis dalam surat itu adalah nyata dan dapat dibuktikan. “ Delapan poin dalam surat itu dapat dibuktikan dan kami bertanggungjawab atas kebenarannya. Oleh sebab itu kam i men desak Kejar i Pai nan untuk segera meng usut pemotongan tersebut hingga kemeja hijau “, tandasnya. *Syaf/Ism

% berdasarkan kontrak yang ada”, ujarnya. Keempat, addendum dilakukan saat konsultan pengawas telah habis kontrak kerjanya. Bahkan selaku pengawas utama, Zulbahri mengaku tidak tahu sama sekali perihal addendum pekerjaan tersebut. “Saya tidak diikutsertakan dalam addendum tersebut. Addendum dilakukan setelah konsultan pengawas mengakhiri masa kontraknya”, terangnya. Terakhir Zulbahri mengungkapkan bahwa dirinya bersedia membongkar kecurangan-kecurangan yang terjadi di proyek tersebut bila dibutuhkan pihak penyidik dari Kejati Sumbar. “Demi menyelamatkan keuangan negara, saya akan beberkan semuanya nanti didepan penyidik Kejati Sumbar”, katanya. Berdasarkan hasil investigasi dan nyanyian Zulbahri Dinata, LSM Lembaga Pemantau Masyarakat Republik Indonesia (LPM-RI) melayangkan surat pada Kejati Sumbar. Surat desakan untuk menuntaskan indikasi korupsi pada

proyek tersebut ditandatangani Yan Palit selaku ketua dan Syamsir Burhan sebagai Koordiantor Intelijen LPM RI Wilayah Sumbar. Pihak Kejati Sumbar melalui Ikhwan Ratsudy, SH, Kasi Penkum dan Humas Kejati Sumbar mengungkapkan bahwa surat yang dilayangkan oleh LPM –RI telah diterima pihak Kejati pada 19 Agustus lalu dan hingga kini pihaknya masih terus mengumpulkan data-data serta bukti terkait proyek tersebut. “ Kita masih kumpulkan data dan bukti. Kawan-kawan LSM jangan ragu. Biarkan kami bekerja, gimana hasilnya nanti pasti akan kami beberkan ke publik. Kalau ditemukan indikasi korupsi, kita akan minta BPKP untuk menghitun g ada tid aknya ker ugian Negara”, ungkapnya. Ik hwan jug a m enam bahk an semua pihak terkait akan dimintai keterangannya. Mulai dari pejabat di Dinas PSDA Sumbar, hingga kontr aktor yan g men ger jak an proyek tersebut. *Ism/Redi

12 Edisi 50/Th

III/ 1 - 14 November 2011

Pimpinan dan Anggota DPRD Pesisir Selatan

Bertekad SejahterakanMasyarakat

Drs. Mardinas N Syair, MM. Ketua DPRD Pessel Yusri Adwan, SE, Anggota Komisi III DPRD Pessel

Pendidikan Menjadi Tanggungjawab Bersama

Painan, JEJAK - Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ) sudah mencanangkan program wajib belajar ( Wajar ) 12 tahun sejak tahun 2009 lalu. Sebagai konsekwensinya adalah melahirkan sumber daya manusia ( SDM ) bermutu. Ini sebagai bentuk pembangunan pendidikan di Pessel. Bahkan saat ini sudah berdiri sebuah sekolah unggul yakni SMA N 3 Painan sebagai alternative peningkatan mutu pendidikan di

ranah pasisia. Namun pembangunan pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan pihak sekolah tapi juga ada tanggung jawab bersama termasuk orang tua murid, lingkungan sekolah, dan elemen masyarakat Demikian yang disampaikan Ketua DPRD Pessel Drs. Mardinas N Syair, MM. Menurut Mardinas masalah pendidikan adalah tanggungjawab bersama. “Pembangunan pendidikan tak akan bisa berjalan dan berorientasi kepada SDM yang b ermutu tanpa dukungan pihak-pihak lain termasuk orang tua murid, lingkungan sekolah, juga elemen masyarakat”, katanya. Masih menurut Mardinas, “Bila pendidikan sudah bermutu, kemiskinan akan bisa berkurang. Bila sudah berkurang, Pessel tentu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian untuk keluar dari daerah tertinggal akan terealisasi “, terangnya. *Ben

Perlu Pembangunan Disegala Sektor

Painan, JEJAK - Untuk menunjang pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengentaskan kemiskinan maka di perlukan pembangunan di berbagai sektor. Diantaranya perbaikan dan penambahan sarana dan pra sarana. Untuk pembangunan sarana diharapkan pemerintah dapat bekerja secara profesional dan untuk pra sarana jalan diharapkan pembangunan jalan–jalan yang ada di kampung-ka mpung. Selain itu jalan-ja lan didaerah penghasil pertanian dan perkebunan juga harus menjadi perhatian. Jalan merupakan urat nadi pembangunan dan perekonomian masyarakat. Bila jalan sudah baik dan mulus tentu perekonomian masyaraka t akan berger ak sehi ngga mendukung Pessel keluar dari daerah tertinggal. Komisi III DPRD

Pessel yang membidangi pembangunan sangat mendukung pembangunan termasuk pembangunan jalan yang baik dan mulus. Diharapkan sampai pada tahun 2014 nantinya bisa terlaksana dan masyarakat bisa dengan cepat dan mudah untuk mengangkut hasil tani dan langsung menjual kepasar dalam keadaan segar dan bagus. Sedangkan dibidang pembangunan yang lain dan berdampak ganda adalah pembangunan penimbunan pantai Painan. Dengan dialokasikannya dana APBN tahun 2012 nanti diharapkan dapat memberikan kenyaman bagi masyarakat disekitar pantai yang dihantui abrasi dan Tsunami. Insyah Allah mungki n ta hun 201 2 in i ak an dimulai pekerjaannya. Selain itu, pembangunan pantai Painan juga akan memberikan dampak dibidang pariwisata. Kedatangan para wisatawan ke Pesisir Selatan tentu akan menambah PAD Pessel. Pemerintah juga diharapkan da pat men car i in ves tor untuk membangun hotel berbintang di Pessel dan diharapkan juga pemerintah untuk memberi kelancaran investor untuk pengurusan izinnya. Dibidang pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah harus mampu menarik dana pusat ke Kabupaten Pessel. Sebab dana tersebut berguna untuk melakukan cetak sawah. Sawah yang ada kini masih belum memadai, yanga ada baru lebih kurang 700 Ha ungkap Yusri. *Ben

Painan, JEJAK – Telah lama masya rakat Kab upaten Pesisir Selatan hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kesejahteraan dan kemajuan yang diharapkan kini ditopang pada pundak anggota DPRD Pessel periode 20092014. Saat ini masyarakat Pessel sangat berharap untuk hidup sejahtera dan lepas dari kemiskinan. Harapan ini sepertinya mulai terlihat dengan keseriusan anggota DPRD Pesisir Selatan dalam mengemban aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dengan terus didesaknya Pemerintah Kabupaten Pessel melakukan pembangunan disegala bidang. Mulai dari keseha tan, pendid ika n, pertania n, perkebunan, pariwisata, jalan dan jembatan serta pembangunan dibidang agama. Dibidang kesehatan, berbagai pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas kesehatan telah dilakukan, Bahkan pengobatan gratis juga telah diberikan pada masyarakat. Dibidang pendidikan, beberapa terobosan dan gebrakan sudah dilakukan. Bahkan saat ini sudah berdiri sebuah sekolah unggul yakni SMA N 3 Painan sebagai alternative peningkatan mutu pendidikan di ranah pasisia. Namun menurut Drs. Mardinas N Syair, MM, Ketua DPRD Pessel pembangunan pendidikan bukan hanya tanggungjawab pemerintah dan pihak sekolah tapi juga ada tanggung jawab bersama termasuk orang tua murid, lingkungan sekolah, dan elemen masyarakat. Bila pendidikan sudah bermutu, kemiskinan akan bisa berkurang. Bila

C MY K

PARIWARA

sudah berkurang, Pessel tentu akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ujarnya. Sementara itu Darwin, Sekretaris Komisi IV DPRD Pessel berpendapat pembangunan pendidikan tidak seperti pembangunan fisik dimana modal yang ditanamkan akan tampak segera. Berbeda dengan pembangunan pendidikan, dia akan nampak beberapa tahun kedepan, atau komprehensif. Untuk pembangunan sarana diharapkan pemerintah dapat bekerja secara profesional dan untuk pra sarana jalan diharapkan pembangunan jalan–jalan yang ada di kampung-ka mpung. Selain itu jalan-ja lan didaerah penghasil pertanian dan perkebunan juga harus menjadi perhatian. Dibidang pariwisata, kedatangan para wisatawan ke Pesisir Selatan tentu akan menambah PAD Pessel. Pemerintah juga diharapkan da pat men car i in ves tor untuk membangun hotel berbintang di Pessel dan diharapkan juga pemerintah untuk memberi kelancaran investor untuk pengurusan izinnya. Dibidang pertanian untuk menin gkatkan k esejahter aan masyarakat, pemerintah harus mampu menarik dana pusat ke Kabupaten Pessel. Sebab dana tersebut berguna untuk melakukan cetak sawah. Sawah yang ada kini masih belum memadai, yanga ada baru lebih kurang 700 Ha Bila semua telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari semua pihak, masyarakat Pessel akan segera terlepas dari belenggu kemiskinann dan menuju hidup sejahtera. *Ben/ Syaf

Darwin, Sekretaris Komisi IV DPRD Pessel

Pembangunan Pendidikan Skala Prioritas Painan, JEJAK - Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pesisir Selatan harus menjadi skala prioritas bila ingin keluar dari daerah tertinggal. “Pembangunan komprehensif tersebut tetap menjadi prioritas utama setelah kesehatan. Bila Pessel benar-benar ingin keluar dari daerah tertinggal”, ujar Darwin Sekretaris Komisi IV DPRD Pessel. Menurut Darwin bila pendidikan baik tentu sumber daya manusia ( SDM ) masyarakat juga akan semakin baik dan bermutu. Bila SDM sudah baik dan bermutu, tinggal kita mensinergikannya dengan sumber daya alam ( SDA ) yang ada di Pessel, terang politisi Partai Demokrat tersebut. “SDA Pessel berlimpah, mulai dari potensi pertanian, perkebunan, kelautan, pertambangan, dan lainnya. Bila SDM sudah semakin baik dan bermutu, SDA yang ada akan dapat dikelola secara baik dan bermutu pula. Bahkan akan mampu digali dan dikelola secara professional oleh SDM yang bermutu tersebut. Bila sudah bersinergi dia akan menjadi indikator atau pe-

nentu keluarnya Pessel dari daerah tertinggal”, ujarnya. Pembangunan pendidikan kata Darwi n memang tidak seperti pembangunan fisik dimana modal yang ditanamkan akan tampak segera. Berbeda dengan pembangunan pendidikan, dia akan nampak beberapa tahun kedepa n, atau komprehensif, katanya. *Ben

C MY K


Jejak News Edisi 50