Harian Pagi
Tanjab Barat
Subuh Dzuhur Ashar Maghrib Isya
04.46 12.06 15.18 18.09 19.18
Sumber: BHR Prov. Jambi
Jambi Independent Group
Korannya Masyarakat Tanjab Barat
jumat, 15 april 2011
HARGA Rp. 3.500,-
Mulyani : Anggaran Jembatan Harmoko Disulap Notulen Rapat Hanya Membahas Perencanaan Dedy Andriansyah, Kualatungkal Polemik pembangunan Jembatan Harmoko terus mencuat.
Ketua DPRD Tanjabbar, Mulyani Siregar akhirnya angkat bicara. Ketua Badan Anggaran Legislatif ini menegaskan jika pada notulen rapat anggaran, hanya dibahas mengenai perencanaan Jembatan Harmoko, bukan pembangunan fisik. Dalam notulen rapat tim anggaran Eksekutif dan Legislatif pada 25 Februari 2011, hanya membahas pengajuan perencanaan pembangunan jembatan
Mulyani Siregar
Harmoko di desa Sungai Saren. Mulyani membantah jika dirinya disebut-sebut tidak teliti dalam pembahasan rapat badan anggaran. “Saya ada notulen rapatnya, tidak ada dibahas masalah pembangunan fisik. Yang ada sebatas perencanaan. Kenapa itu bisa disulap hingga akhirnya menjadi pekerjaan fisik tahun ini dengan anggaran Rp 5,1 Miliar,” kata Ketua Fraksi PDIP ini.
Pada dasarnya dia mendukung program pembangunan di Tanjabbar. Namun, jika pembangunan jembatan tidak melalui prosedur yang benar, dia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. “Kita mendukung program pembangunan pemerintahan daerah, tapi asal sesuai prosedur. n Baca Mulyani hal 4
300 Bangunan Walet Tidak Punya Izin Langgar Perda No 8 Tahun 2003
sabri/tanjab barat
Tanpa Izin : Tampak salah satu Bangunan Rumah Walet yang dibangun di arah pelabuhan PPP, Kuataungkal. Saat ini ada sekitar 300 bangunan walet yang tidak ada izin.
KUALATUNGKAL - Bangunan walet banyak ditemui di Kabupaten Tanjab Barat. Ada ratusan buah bangunan yang tersebar diberbagai tempat dalam kabupaten ini. Sayangnya, hanya sebagian saja yang memiliki izin. Sementara diindikasikan ada sekitar 300 bangunan walet yang tidak ada izin. Kepala Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Tanjabbar, Mansur menjelaskan, di Kabupaten Tanjabbar ada sekitar 600 bangunan usaha sarang burung walet. Dari banyaknya bangunan itu, ada sekitar 300 rumah walet yang tidak mengantongi izin. “Sejak 2009 lalu, Pemkab tidak mengeluarkan izin walet bagi bangunan yang berada di dalam kota maupun di luar kota,” ungkapnya. Bila ada pembangunan tempat usaha itu, tentu saja melanggar Perda no 8 tahun 2003 tentang retribusi izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet. Dalam perda itu diatur bahwa izin usaha hanya berlaku selama lima tahun. n Baca 300 hal 4
Rp 1,2 M Untuk Lahan Makam Umum Kualatungkal- Pemerintah Kabupaten Tanjabbar tahun anggaran 2011 menyiapkan Rp 1,2 miliar untuk pemakaman umum. Dana tersebut dianggarakan untuk pembebasan lahan.Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Kekayaan Aset Daerah (DPPKAD) Deky Subianda, mengungkapkan Pemkab sudah mempersiapkan sejumlah dana untuk pembelian lahan yang akan dipergunakan sebagai pemakaman umum. “Alasannya jumlah kepadatan penduduk terus meningkat. Sehingga perlu adanya lahan untuk pemakaman umum. Ini termasuk satu kebutuhan bagi masyarakat di Kabupaten Tanjabbar,” jelas Deky ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (14/4). Menurut Deky Subianda, untuk lokasi kemungkinan akan membeli lahan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk dan masih memiliki lahan yang cukup luas. Pembelian lahan tersebut tergantung dari permintaan dan kebutuhan masyarakat di kabupaten tanjabbar. “Jika memang lokasi lahan pemakaman yang ada saat ini dirasakan sudah tidak memungkinkan lagi menampung, tidak tertutup kemungkinan kita akan menambah lokasi pemakaman baru. Semua tergantung kebutuhan masyarakat sendiri,” jelasnya lagi. Saat ini, Pemkab sudah membeli dua lahan yang di alokasikan untuk di jadikan pemekaman umum.
Lokasi tersebut berada di Kecamatan Betara. n Baca Rp hal 4
Melihat Pemasaran Beras Lokal Tanjab Barat
Luncurkan 7000 Karung Merek Beras Lokal Upaya untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Tanjab Barat terus dilakukan. Mulai melakukan program Gerak Paduka, hingga upaya memberikan berbagai bantuan bagi para petani. Permasalahan klasik yang dihadapi adalah soal pemasaran hasil panen para petani. Apa upaya yang dilakukan dinas instansi terkait dan apa tanggapan masyarakat ? Dedy Andriansyah, Kualatungkal Rencananya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura akan luncurkan 7000 karung beras untuk dua merek
dok/tanjab barat
Bupati Tanjab Barat, Usman Ermulan (kiri) bersama Menkokesra Agung Laksono menunjukan satu karung beras merek Lima Kelapa.
beras local Tanjabbar, Cap Pohon Kelapa dan Lima Kelapa. Beras asal Desa Ketapang, Kecamatan Senyerang ini dalam waktu dekat siap dipasarkan di Kuala Tungkal maupun luar kabupaten Tanjabbar. Inilah salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil produksi berasnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Ir.Zainuddin, MM mengatakan, anggaran 7000 karung beras local dikucurkan melalui APBD 2011. Karung tersebut hanya diperuntukkan untuk dua beras bermerk asal Ketapang. “Karung yang diberikan itu untuk beras Ketapang,” kata Zainuddin. Pemasaran beras local itu akan dilakukan setelah panen raya. Pada bulan ini, gabungan kelompok tani di Ketapang melakukan penanaman Serentak. Panen raya pertama diperkirakan pada September mendatang. n Baca Luncurkan hal 4
tanjab_barat@yahoo.com