Jambi Independent
Sabtu, 08 Januari 2011
Murid Sekolah Terpaksa Libur
muarabulian
Menteri Kehutanan Cabut Izin Hapadi Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan, akhirnya mencabut Izin Percobaan Penanaman (IPP) PT Hapadi Trisena Utama, sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Kabupaten Batanghari. Dalam surat pencabutan tersebut, perusahaan HTI yang mengantongi izin sejak 1990 itu tidak memperlihatkan kemajuan pembangunan tanaman, sesuai izin yang dikantongi. “Semua kegiatan PT Hapadi Trisena Utama harus dihentikan,” demikian petikan surat Menteri Kehutanan yang dikeluarkan pada 3 Desember 2010 lalu. PT Hapadi mengantongi izin berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No 228/Kpts-II/1990 tertanggal 9 Mei 1990. Di awal izinnya Hapadi sempat berkegiatan, dan melakukan land clearing sekitar 100 hektare dan menanaminya dengan sengon. Namun kemudian perusahaan ini berhenti beraktivitas dan meninggalkannya begitu saja. Keberadaan PT Hapadi di Batanghari, belakangan kembali mengusik masyarakat. Pasalnya pada kawasan hutan produksi yang terletak di sebelah Timur Taman Nasional Bukit Dua Belas Jambi itu, sejak 2009 lalu telah diusulkan dijadikan Hutan Desa oleh masyarakat Desa Hajran Kecamatan Bathin XXIV Batanghari. Masyarakat menilai, kawasan hutan produksi yang berada di eks Hapadi yang sudah terlantar dengan kondisi ktitis dan tak produktif, bisa dimanfaatkan untuk dijadikan hutan desa dengan skema agroforest karet. Hutan desa merupakan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat desa. Selama ini pemanfatan kawasan hutan hanya dilakukan oleh perusahaan yang mendapat izin dari pemerintah, namun sejak keluarnya PP No 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, peluang masyarakat terbuka lebar. Dalam PP ini diamanatkan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan kemitraan. Kebijakan ini disusul dengan keluarnya Permenhut No 49 tahun 2008 tentang Hutan Desa, yang mengatur secara detail tata laksana pelibatan masyarakat mengelola hutan negara melalui hutan desa. Peluang ini yang ditangkap masyarakat Hajran dengan mengajukan hak kelola hutan desa di sebagian eks Hapadi. “Namun sayang, ketika ajuan hutan desa masyarakat itu sampai ke Menteri Kehutanan, dan dilakukan verifikasi tim dari Kementerian Kehutanan, usulan masyarakat jadi terkatung-katung, karena menurut tim Kementerian Kehutanan areal yang diajukan tumpang tindih dengan izin Hapadi. Karena alasan tersebut, hingga kini usulan hutan Desa Hajran ini tak kunjung ditindaklanjuti,” ujar Ade Chandra, Koordinator Unit Desa KKI Warsi. Disebutkan Ade, selama ini masyarakat berpikir sederhana saja, ada kawasan hutan di dekat mereka yang telah lama terlantar, alangkah baiknya jika dikelola oleh masyarakat untuk dijadikan hutan desa. “Masyarakat berencana jika itu dibangun hutan desa dan diperkaya dengan aneka tananam kehutanan dan perkebunan akan bisa menjadi sumber pemasukan buat desa dan digunakan untuk pembangunan desa, sehingga masyarakat juga dapat merasakan manfaat hutan yang ada disekitar mereka,” kata Ade.(*)
Akibat Jalan PT DAS Lubuk Lumpuh Total
BANJIR
Meluapnya Sungai Pengabuan akibat air pasang, menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah ruas jalan di Kualatungkal, kemarin (7/1). Akibatnya, sejumlah ruko yang ada di pinggiran sungai terendam air dan mengganggu aktvitas warga. Foto: LUKMAN HAKIM
KUALATUNGKAL - Hujan yang mengguyur wilayah Merlung-Tungkal Ulu beberapa hari terakhir mengakibatkan jalan penghubung PT DAS tidak dapat dilalui kendaraan. Hal ini berakibat pada lumpuhnya perekonomian masyarakat, bahkan tak hanya itu anak sekolah yang berasal dari wilayah PT DAS ini harus libur. Menurut informasi, jalan menuju PT DAS ini dapat ditempuh dari Jalan Pasar Pagi, Desa Taman Raja dan melewati Desa Lubuk Bernai. Kerusakan yang paling parah pada jalan perusahaan tersebut pada KM 3 dan KM 9, selain jalannya tanjakan. Ketika hujan turun, jalan tersebut berubah menjadi lengket dan licin sehingga sulit dilalui. Akibatnya, kemarin (7/1), sejumlah siswa yang kebanyakan sekolah di Tungkal Ulu ini meliburkan diri. “Ya karena jalan tidak dapat dilewati, gimana lagi,” kata Desiyanto salah seorang wali murid. Menurutnya, apabila hujan jalan yang berada di wilayah PT DAS ini tak ubahnya seperti kubangan, sehingga aktivitas masyarakat terhenti dan lumpuh total. “Kalau hujan tiba kita tak dapat berbuat apa-apa, hingga jalan kering kembali. Karena jalan ini kalau hujan tiba akan berubah menjadi kubangan kerbau,” jelasnya. Hal ini, kata dia, tentunya tak hanya berpengaruh pada para warga yang bermukim di wilayah PT DAS tersebut tetapi juga pada anak sekolah. “Kalau hujan lebat anak sekolah tidak bisa sekolah,” ungkapnya. Hal senada dikatakan Didi, tokoh masyarakat Batang Asam. Menurut dia, jalan PT DAS tersebut apabila hujan turun sulit untuk ditempuh. Bahkan anak sekolah yang kebanyakan sekolah di Kecamatan Tungkal Ulu mulai SMP hingga SMA harus mengurungkan diri berangkat sekolah. “Memang itu kondisinya. (aki)