Jambi Independent
Rabu, 01 Desember 2010
Warga Keluhkan Truk Masuk Kota KUALATUNGKAL - Truk bertonase di atas lima ton kembali masuk ke dalam Kota Kualatungkal. Padahal sebelumnya Peme rintah Kabupetan Tanjab Barat sudah menerapkan larangan bagi truk bertonase di atas lima ton masuk kota. Jika tetap dibiarkan bukan tidak mungkin jalan dalam kota akan cepat hancur, pasalnya beban yang diangkut truk tidak sebanding dengan kapasitas ketahanan jalan aspal. “Hampir setiap jam truk masuk kota, padahal selama ini tidak pernah truk berani masuk kota,” ujar Ahmad salah seorang warga, kemarin (30/11). Yanto, warga lainnya me ngatakan, sejak proyek pemerintah berjalan, rata-rata truk yang masuk setiap hari mencapai lima unit. Begitu juga pada malam hari. Dia mempertanyakan kebijakan pemkab terhadap aturan larangan truk masuk dalam
kota. Pantauan di lapangan dan keterangan warga, umumnya, truk yang masuk kota bermuatan materiil bangunan, seperti tanah, dan batu bata dan pasir. Akibatnya, jalan-jalan dalam kota pun rusak, bahkan tidak sedikit truk yang melebihi kapasitas di atas lima ton seperti truk colt diesel jenis LP 100, maupun jenis bak rendah. Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Tanjab Barat Fasa’aro Zebua melalui Kasi Operasional dan Keselamatan Bambang Krisno mengakui jika akhir-akhir ini banyak terdapat truk di atas tonase lima ton yang masuk kota. Namun, sesuai izin bupati, truk-truk tersebut diperbolehkan untuk masuk kota lantaran mengangkut kebutuhan materiil proyek pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Truk yang diperbolehkan
masuk wajib membayar retribusi. “Sudah ada izin dari bupati kalau truk pengakut bahan materiil boleh masuk kota, tapi harus membayar retribusi sebesar Rp 3.000. Kalau harus di langsir material bangunan, membutuhkan dana besar, makanya diperbolehkan mengantar sampai tujuan,” jelas Bambang. Truk yang mengangkut pasir maksimal bertonase tujuh ton, sementara jika mengangkut tanah dan batu bata maksimal bertonase lima ton. Kalau lebih, harus membayar retribusi sebesar Rp 25 ribu sampai Rp 40 ribu. Sementara truk pengangkut sembako, dan barang-barang pecah belah lainnya, pihaknya tetap melarang truk untuk masuk kota di atas tonase lima ton berdasarkan ketentuan perda nomor 9 tahun 2006 tentang bongkar muat pada tempat fasilitas pemerintah.(aki)
Obat Pasien Jamkesda Dibatasi lukman hakim Kualatungkal
Foto: DOK/Jambi independent
BATASI OBAT
Pihak RSUD KH Daud Arif terpaksa membatasi pemberian obat pada pasien Jamkesda akibat tunggakan yang cukup tinggi.
Anggaran jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) untuk warga miskin Kabupaten Tanjab Barat menunggak hingga ratusan juta rupiah. Akibatnya, pelayanan medis terhadap pasien yang berobat tidak maksimal. Di RSUD KH Daud Arif Kualatungkal saja, tunggakan tersebut mencapai Rp 800 Juta. Padahal dana yang dianggarkan di APBDP 2010 ini hanya Rp 784 juta. “Tunggakan ini termasuk pembayaran tunjangan insentif tenaga fungsional pelayanan medis. Seperti dokter dan perawat,” ujar Direktur RSUD Daud Arief, Hamonangan Sitompul, saat
ditemui diruang kerja nya, kemarin (30/11). Dia mengatakan tunggakan ratusan juta tersebut baru terhitung hingga akhir Oktober 2010 ini. “Dana yang tersedia di APBDP sekitar Rp 784 Juta, jadi untuk membayar tunggakan hingga akhir Oktober saja tidak cukup,” ungkapnya. Padahal, pelayanan Jamkesda ini berlaku selama satu tahun anggaran, atau hingga akhir Desember 2010 ini. Untuk itu, pihaknya terpaksa memutar otak agar dana yang dianggarkan tersebut cukup. “Kan tidak mungkin kalau kita menolak pasien Jamkesda yang mengunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) untuk berobat,” timpalnya. Langkah yang dilakukan
adalah memberi pengertian pada para dokter dan perawat, dana tersebut sudah tidak mencukupi. “Kita minta mereka kerja sambil beramal lah, dan sampai saat ini dokter dan perawat kita menerima keadaan ini,” sebutnya. Selain itu, pihaknya juga membatasi obat-obatan untuk pasien Jamkesda ini. “Kalau jatah obatnya untuk satu bulan, ya kita kurangi hingga 10 hari,” tambahnya. Kebijakan ini, menurut Hamonangan, terpaksa dilakukan, agar pasien Jamkesda ini bisa tetap berobat ke RSUD. “Bagaimana lagi. Kalau kebijakan ini tidak dilakukan, bagaimana kita menutupi kekurangan dana selama dua bulan kedepan, di satu sisi kami tidak boleh menolak pasien tersebut,” tukasnya. (*)
n Advertorial
Kilas Balik Kabupaten Batanghari di Usia Ke-62 Tahun
Menuju Pemerintahan yang Baik MUARABULIAN – Hari ini, Rabu (1/12), Kabupaten Batanghari genap berusia 62 tahun. Berbagai kesuksesan telah dicapai kabupaten yang dijului Bumi Serentak Bak Regam ini. Kabupaten Batanghari dibentuk pada 1 Desember 1948 melalui Peraturan Pemerintah Pusat Bukit Tinggi Nomor: 81/kom/U tanggal 30 November 1948. Waktu itu, pusat pemerintahannya masih berada di Kota Jambi. Pada tahun 1963 kedudukan pusat peme rintahan Kabupaten Batanghari pindah ke Kenali Asam, 10 kilometer dari Kota Jambi, kemudian tahun 1979 berdasarkan PP. No 12 Tahun 1979 ibukota kabupaten ini pindah dari Kenali Asam ke Muarabulian yang ber jarak sekitar 64 kilometer dari Kota Jambi. Kabupaten Batanghari dalam perjalanannya mengalami dua kali pemekaran. Berdasarkan UU No 7 Tahun 1965 kabu paten ini dimekarkan menjadi dua daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Batanghari yang saat itu ibu kotanya Kenali Asam dan Kabu paten Tanjung Jabung dengan ibu kota Kuala Tungkal. Selanjutnya, pada era reformasi dan karena tuntutan Otonomi Daerah, sesuai de ngan Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999,
kabupaten ini kembali dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Batanghari dengan ibu kota Muarabulian dan Kabupaten Muarojambi dengan ibu kota Sengeti. Sekadar diketahui, bupati pertama yang memimpin Kabupaten Batanghari adalah Nurdin (1950-1952). Periode berikutnya, dilanjutkan oleh bupati M.Djamin Datuk Bagindo (1952-193), Abdul Manap (19531954), Maddolangeng (1954-1956), R. Sunarto (1956-1957), H Ali Sadikin ((19571958), H. Bakri Sulaiman (1958-1966), Drs HZ Muchtar DM (1966-1968) Rd Suhur (1968-1979), H Hasip Kalimuddin Syam (1981-1991), HM Saman Chatib (19912001), Abdul Fattah (2001-2006), dan Ir Syahirsah (2006-2011) masih menjabat hingga saat ini. Sementara pada pemilu kada yang digelar pada 23 Oktober lalu, mantan bupati Abdul Fattah kembali terpilih sebagai bupati periode 2011-2016. Kebijakan yang menyentuh masyarakat selama masa kepemimpinan Ir Syahirsah dan wabup H Ardian Faisal, SE, MSi, mereka berusaha mengaktualisasikan visi dan misi Kabupaten Batanghari 2006-2011. Berbagai gebrakan dilakukan untuk men
capai visi dan misi tersebut. Hal itu terbukti dengan pengalokasian dana APBD Ka bupaten Batanghari yang sebagian besar digunakan untuk kegiatan pro rakyat yang menyentuh langsung kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di pedesaan. Sejak 2007 Pemkab Batanghari me ngeluarkan berbagai kebijakan yang lang sung menyentuh masyarakat. Salah satu nya kebijakan berobat gratis bagi keluarga miskin melalui Askeskin yang mencakup biaya administrasi, obat-obatan, pemerik saan medis, operasi, labor, persalinan dan rujukan. Termasuk biaya transportasi dan biaya pendamping bagi keluarga pasien yang menjalani rawat inap di Puskesmas dan RSU sebesar Rp 25.000 perhari/keluarga. Di bidang kesejahteraan sosial, tahun 2009 dilakukan penyuluhan narkoba, bantu an rumah bagi korban bencana alam 60 KK, bantuan ternak kambing bagi KAT 70 KK, pembinaan dan bantuan untuk 20 karang taruna berupa alat olah raga. Penambahan dai 10 orang sehingga menjadi 74, meng galakkan PAMI, insentif pegawai Syara dan bantuan pembangunan rumah ibadah. Dalam melaksanakan kebijakan deregu
lasi dan debirokrasi pelayanan publik, me kanismenya disederhanakan menjadi 36 jenis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati No. 7A Tahun 2008 tentang Pe limpahan Sebagian Kewenangan bidang perizinan kepada Kepala BPTSP. Pera turan mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 436 Tahun 2009 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di BPTSP dan SK Bupati No 438 Tahun 2009 tentang tombol kepuasan pelayanan perizinan terhadap pelayanan publik pada BPTSP Batanghari. Guna mendorong peningkatan kinerja pe nyelenggaraan pelayanan publik diterapkan sistem reward and punishment. Yakni, bagi PNS yang berprestasi kerja akan mendapat penghargaan berupa piala/sertifikat, termasuk Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) sejak tahun 2007. Sementara bagi yang melanggar aturan akan diberi sanksi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Pembangunan infrastruktur meningkat selama periode duet Bupati Batanghari Ir Syahirsah Sy dan Wakil Bupati Ardian Faisal. Pembangunan infrastruktur di daerah ini meningkat pesat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur peru mahan dan pemukiman. Langkah itu dalam rangka mendukung pembangunan bidang ekonomi, melakukan pe nataan dan pengemba ngan lingkungan pemu kiman, tempat kerja dan tempat rekreasi. Dalam pembangunan terse but, Pemkab juga mem pertimbangkan aspek kesehatan masyarakat, aspek ekonomi dan as pek sosial. Untuk pem bangunan perumahan di pedesaan, keberadaan fasilitas penerangan, air bersih, dan WC menjadi
perhatian utama. Dan untuk pembangunan di perkotaan pemkab juga mengutamakan kesehatan lingkungan, keamanan, keserasian, serta harga yang ditawarkan masih terjangkau oleh masyarakat. Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman di Kabupaten Batanghari sesuai dengan revisi RT RW Kabupaten Batanghari tahun 2003 dan UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, menjelaskan bahwa penataan perumahan dan pemuki man berlandaskan pada azas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, terjangkau. Dan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan PP No.80 tahun 1999 tentang Kawasan siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Ba ngun (Lisiba) yang berdiri sendiri. Selama ini, pemkab mengeluarkan kebi jakan di sektor perumahan rakyat dan pemuki man, yaitu dengan mendorong keterpaduan dan koordinasi antarinstansi terkait dalam pen egakan pelaksanaan tata ruang, penertiban, pengaturan serta mekanisme perizinan bangu nan perumahan dan pemukiman. Selanjutnya, juga memperhatikan peningkatan kulitas dan kuantitas fasilitas umum, meningkatkan caku pan air bersih dan kebersihan lingkungan serta mendorong penyediaan fasilitas kredit lunak. Hal itu bertujuan untuk penyediaan fasilitas
umum di lingkungan pemukiman penduduk secara memadai, termasuk sarana penang gulangan kebakaran. Sementara program pro rakyat yang digulirkan Syahirsah selama ini dalam rangka menjawab harapan masyarakat di Kabupaten Batanghari. Meskipun sempat muncul pertanyaan dari berbagai pihak, namun Syahirsah tetap optimis dengan program pro rakyat yang selama ini dijalankannya. “Kita harus optimis melaksanakan program pro rakyat. Sebagian besar masyarakat kita sebagai petani yang tinggal di pedesaan. Wajar jika pembangunan kita arahkan untuk mem bantu masyarakat di pedesaan yang selama ini kurang mendapat perhatian,” katanya. Di usianya yang ke-62, tentunya tak ingin pembangunan daerah ini mengalami kemunduran. Kini, kemajuan Kabupaten Batanghari tergantung kebijakan yang akan dijalankan bupati terpilih periode 2011-2016, Abdul Fattah-Sinwan yang terpilih pada pemilukada beberapa waktu lalu. Harapannya, semoga di bawah kepemimpinan mereka, Kabupaten Ba tanghari bisa menjadi salah satu kabupaten terbaik di antara kabupaten yang ada di Republik Indondesia. Akhir kata, “Dirga hayu Kabupaten Batanghari ke-62.”(lis)