METRO TEGAL
4
SELASA 22 JUNI 2010
RADAR TEGAL
Inspektorat Pakai PP No. 30/1980 Tunggu Disposisi Wali Kota
WISATA
ADI MULYADI/RATEG
SIMBOLIS - Asisten I secara simbolis mengalungkan tanda pengenal peserta Diklat Prajab Golongan I dan II.
HERMAS PURWADI/RATEG
GAZEBO SENI - Seniman metropolis mulai menggarap serius kampung seni di sebelah pintu masuk Obyek Wisata PAI.
KampungSeniMulaiDigarap GAGASAN merubah image OW PAI menjadi lebih baik serta menumbuhkan rasa cinta pengunjung untuk kembali mendatangi obyek wisata pantai kebanggaan warga kota, kini terus dipacu pelaku seni metropolis. Upaya untuk mewujudkan kampung seni yang bakal memayungi aktivitas berkesenian berbagai aliran, serta wadah bagi pengunjung untuk berburu cindera mata kini mulai digarap serius. Ini seperti yag diungkap Ketua Komite Lukis Dewan Kesenian Tegal, Widodo, di sela-sela mengamati pembangunan gazebo di sebidang tanah yang dipinjamkan Pemkot melalui Disporabudpar, Senin (21/6) kemarin. “Kami ingin gazebo ini nanti memenuhi bidang tanah yang ada. Dengan harapan lahirnya kampung seni di obyek wisata pantai ini dapat dijadikan media promosi bidang pariwisata,” ujarnya. Hal senada dilontarkan, M Fadel, yang menyatakan selain mengundang seniman lukis untuk meramaikan kampung seni, pihaknya kedepan juga akan mengundang pembuat cindera mata, pemahat, dan pematung untuk meramaikan gazebo yang kini mulai digarap. “Dana yang kami gunakan untuk mewujudkan gazebo kampung seni ini adalah murni swadaya. Tekad kami hanya satu dalam mendukung pengembangan pariwisata di metropolis,” tegasnya. Ke depan para pengunjung obyek wisata pantai akan dimanjakan dengan beragam aksesoris, cindera mata, bahkan karya seni dadakan seperti lukisan yang bisa dibawa pulang, setelah sang pelukis mengabadikan pengunjung lewat obyek pemandangan laut yang tersedia. Bangunan gazebo yang dibuat dari bahan ‘ketepe’ semacam daun kering dan bambu secara terbuka, diharapkan mampu menciptakan daya tarik pengunjung untuk menikmati sajian seni dan beragam aksesoris cindera mata yang ditawarkan. Terpisah Kepala Disporabudpar, HM Wahyudi, melalui Kasi Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata, Sudibyo, menyatakan, pihaknya mendukung langkah yang diambil seniman metropolis yang punya pemikiran memajukan obyek wisata pantai. “Setidaknya dengan terwujudnya kampung seni ini kedepan akan menambah nilai plus untuk PAI, sekaligus memancing kedatangan wisatawan kota dan luar kota mendatangi obyek wisata pantai. Tentunya bagi wisatawan yang punya hobi terhadap kesenian, bisa terlampiaskan dengan hadirnya kampung seni tersebut,” ujarnya. (her)
KEPENDUDUKAN Lengkapi Administrasi Kependudukan KELENGKAPAN kependudukan mulai anak-anak hingga dewasa harus dimiliki setiap warga negara. Kelangkapan tersebut nantinya menjadi penunjang berbagai kegiatan serta pengurusan administrasi serta sebagai tanda pengenal. Untuk itu, jajaran Muspika Tegal Barat terus memberikan masukan dan anjuran agar setiap warganya selalu melengkapi diri sesuai dengan ketentuan yang ada. Camat Tegal Barat, H Drajat, mengatakan, sejak anak lahir harus dilengkapi dengan akta kelahiran. Sumber dari akte kelahiran adalah surat nikah yang sah, KTP serta kartu keluarga. Setelah menginjak usia dewasa atau diatas 17 tahun, maka warga Negara harus melengkapi diri dengan KTP sesuai dengan domisili masing-masing. Nantinya, berbagai kelengkapan administrasi serta pengenal akan saling menunjang dan berhubungan. Untuk membuat kartu keluarga misalnya, warga harus memiliki KTP, saat anak masuk sekolah juga harus dilengkapi dengan akte kelahiran. Tetapi, tidak semua warga bisa melengkapi diri dengan kelengkapan kependudukan yang ada. Padahal, untuk membuat kelengkapan tersebut sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. (gun)
Kehadiran Harus Capai 99 Persen 198 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Senin (21/6), mengikuti pendidikan dan pelatihan pra jabatan (prajab), guna mendapatkan SK Pengangkatan menjadi PNS. Salah satu syarat kelulusannya adalah absensi atau kehadiran harus mencapai 99 persen. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal, Dyah Kemala Shinta, mengatakan, total peserta prajab golongan I dan II 2010 adalah 198 orang. Rinciannya dari CPNS formasi umum tahun 2008, sejumlah 161 orang. Kemudian 33 peserta dari eks tenaga honorer dan KPU sebanyak 3 orang. Sedang untuk jenis kelaminnya, laki-laki 84 dan perempuannya 114 peserta. “Prajab golongan I dan II ini adilaksanakan dalam empat tahapan. Angkatan pertama mulai 21 Juni sampai 2 Juli.
Angkatan ke II dilaksanakan dari 5 hingga 16 Juli mendatang. Angkatan ke III, dimulai 21 sampai dengan 30 Juli dan angkatan ke IV mulai 27 September sampai 19 Oktober,” katanya. Menurutnya, bagi eks tenaga honorer seharusnya prajab dilaksanakan pada Mei lalu. Namun lantaran waktu yang dibutuhkan lebih panjang dan kurikulum yang berbeda dari CPNS formasi umum serta kesiapan tempat pelaksanaan. Maka diundur menjadi 27 September sampai 19 Oktober atau angkatan ke IV. Dijelaskan pula, kenapa harus dibagi menjadi empat angkatan pada prajab golongan I dan II 2010. Karena agar lebih efektif dalam malaksanakan pelatihan dan pendidikan tersebut. “Dengan menggunakan kelas kecil maka materi-materi yang diberikan lebih mengena.
Tapi jika kelas besar maka perhatian dari peserta kurang saat pelaksanaan.” Syarat lulus parjab, lanjut Shinta, ada beberapa item. Di antranya persentase kehadiran harus 99 persen, kedisiplinan serta ujian saat mengikuti prajab. Dalam pelaksanaan mereka diasramakan di Balai Diklat Trans Jaya. Sedang waktu efektifnya mulai Senin sampai Jumat. Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya, melalui sambutan yang dibacakan Asisten I Setda, Yuswo Waluyo, menyampaikan, ini merupakan momen penting peserta. Sebab, setelah melalui prose yang panjang, baru sekarang berkesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan prajab. “Mereka secara bertahap menuju pengangkatan menjadi PNS, atau istilah lainnya mencapai 100 ,” katanya. (adi)
Mutlak Peningkatkan KKM SEJALAN dengan tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, sekaligus impilikasi pergeseran paradigma proses pendidikan dari paradigma pengajaran ke pembelaran, sekolah harus meningkatkan Kriteria Ketentuan Minimal (KKM). Sehingga guru juga dituntut harus memberikan keteladanan. Ini dikatakan Kepala UPPD Kecamatan Tegal Timur, Drs Mursalin, saat Bintek Remedial Teaching dan KKM di SD Muhammadiyah I Kota Tegal. Menurut Mursalin, selain memberikan keteladanan, guru juga harus mampu membangun kemauan dan mengembangkan potensi, serta kreativitas peserta didik. Bahkan sesuai dengan standar nasional pendidikan, sesuai dengan Permendiknas nomor 1 tahun 2007. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efesien. Sehingga kriteria ketentuasan belajar meningkat secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. “Upaya peningkatan KKM perlu didukung dengan pemahaman yang baik dan benar, tentang konsep konsep ketuntasan belajar berikut implika-
sinya. Karenanya, kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada SD Muhammadiyah I yang melaksanakan Bintek Remedial Teaching dan KKM,” tutur Mursalin. Dijelaslan Mursalin, pembelajaran remedial bertitik dari konsep belajar tuntas, artinya setiap peserta didik bisa mencapai KKM hanya saja waktu yang dibutuhkan dan atau modeln atau cara belajarnya yang harus berbeda. Oleh karenanya, guru SD benar-benar perlu menguasai bagaimana melaksanakan proses pembelajaran remedial secara tepat dan benar. Karena pembelajaran remedial bukan hanya tes atau ulangannya yang diulang, tapi pembelajaran pengayaan bagi peserta didik merupakan kewajiban dan tanggungjawab setiap guru dan sekolah. Bukan melakukan les atau privat, yang sekarang digandrungi banyak orang tua. “Sekali lagi kami ingatkan, guru SD dituntut benar-benar paham konsep KKM dan proses menentukan KKM bukan sebatas meniru atau nurun KKM sekolah lain. Sebab menentukan KKM harus menghitung, taraf kemampuan SDM dan ketersedian sarana prasarana, kondisi peserta didik, komleksitas materi pembelajar-
MESKI kasus dugaan pemalsuan Lembar Jawab Komputer (LJK) mapel Bahasa Indonesia milik siswa SDN MKK 1, Alif Rizki Ramadan, sudah di tangan pihak kepolisian, Inspektorat Kota Tegal tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap pihakpihak terkait. Bahkan Ispektorat akan menelusuri motif pemalsuan LJK tersebut. Sebab, sangat mustahil melakukan tindakan yang berisiko tanpa ada maksud-maksud tertentu. Inspektur, Budianto, Senin (21/6), mengatakan, informasi yang dia terima, Jumat (18/6) lalu, Dinas Pendidikan (Disdik) sedang membuat laporan kasus tersebut. Nantinya, laporan akan diserahkan ke Wali Kota. Baru kemudian Wali Kota mendisposisikan Inspektorat melakukan pemeriksaan. “Memang saya sudah tahu adanya kasus ini dari berita di media cetak. Namun, saya masih menunggu laporan Disdik ke Wali Kota Terlebih dahulu. Baru setelahnya akan melakukan pemeriksaan,” katanya. Terkait siapa yang akan dipanggil terlebih dahulu, dia belum bisa mengungkapkan. Karena belum tahu seperti apa bentuk laporan dari Disdik. Yang pasti yang bakal dipanggil adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan UABN. Seperti pengawas, UPTD, dan lainnya. “Dengan melihat laporan, maka baru diketahui siapa yang akan dipanggil pertama. Kemudian Inspektorat akan menelusuri seperti apa kronologis kejadiannya, dalam pemeriksaan. Dari situ akan dikembangkan, siapa saja yang perlu dipanggil guna pemeriksaan selanjutnya,” ujar Budi menerangkan. Menurutnya sanksi yang akan diberikan kepada oknum, apabila terbukti mengacu pada PP No. 30 tahun 1980, tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun demikian Inspek-
torat juga tetap akan mempertimbangkan keputusan hakim dipersidangan. Sebab dari Kepolisian juga sedang melakukan pengusutan kasus tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan oknum akan mendapat dua hukuman. Yakni dari pengadilan dan kedisiplinan PNS. “Yang pasti dalam memberikan hukuman Inspektorat tetap menunggu hasil dari pengadilan.” Sebelumnya, Disdik, menyatakan, Alif Rizki Ramadan, siswa SDN MKK 1 lulus Ujian Akhir Sekolah Bertaraf Nasional (UASBN) 2010. Sebelumnya dia divonis tidak lulus, lantaran nilai Bahasa Indonesia-nya hanya mendapat 2,2. Namun, lantaran diduga ada manipulasi LJK, Disdik kembali melakukan pemindaian ulang, Rabu (16/6) lalu. Hasilnya, nilai Bahasa Indonesia Alif, yang semula 2,2 berubah menjadi 9,24. Meski begitu, Pemkot Tegal melalui Inspektorat tetap akan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan manipulasi LJK. Dengan harapan kasus tersebut bisa terselesaikan secara tuntas. Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya, mengatakan, setelah LJK Alif dipindai ulang muncul nilai 9,4. Sehingga permasalahan lulus tidaknya anak tersebut sudah terselesaikan. Namun, lanjut dia, pemkot tetap akan melakukan perbaikan-perbaikan di Internal Disdik. Sehingga kedepan tidak kembali terjadi kasus yang sama. Terkait indikasi adanya pemalsuan data, dia tetap memerintahkan Ispektorat melakukan pemeriksaan. “Karena kasus ini juga sudah masuk dan ditangani Polresta, maka dalam pemeriksaan nanti Inspektorat akan berkoordinasi dengan Polresta. Jika nantinya ditemukan ada oknum yang malakukan manipulasi data, maka pemkot akan menindak tegas. Mengenai sanksinya disesuaikan dengan bobot kesalahannya,” paparnya. (adi)
Sekolah Dilarang Tahan Ijazah DOK.RATEG
Drs Mursalin
an,” jelasnya. Kepala SD Muhammadiyah I, Neneng, mengungkapkan, pelaksanaan Bintek Remedial Teaching dan KKM terlaksana atas kerjasama dengan South East Asean Ministry Of Leaning Council. Sedangkan pemateri dalam Bintek ini, antara lain Rohib Syamsul Alam dari LPMP Jateng, Ibnu Hajar Dewantoro dari Forum Ilmiah Guru Kota Tegal, serta pendampingan pelaksanaan Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA yang diwakili Rahadiyanto, Arif Santoso, dan Faizah. “Ini merupakan upaya kami, untuk meningkatkan kemampuan guru,” ungkap Neneng lagi. (hun)
MENYIKAPI aduan masyarakat, terkait adanya sekolah yang menahan ijazah ataupun raport karena siswa belum membayar uang perpisahan ataupun tak ikut study tour mendapat tanggapan serius Komisi I DPRD. Dinas Pendidikan (Disdik) diminta turun ke lapangan dan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah (Kasek) kalau dugaan ini terbukti. Pasalnya, tak ada kewajiban siswa harus ikut study tour, perpisahan, kegiatan ekstra kurikuler, maupun kegiatan Pramuka. Anggota Komisi I DPRD, H Darni Imadudin, Senin (21/6), mengatakan, walaupun sesuai kebijakan Pemkot membolehkan sekolah menarik iuran study tour, perpisahan, kegiatan ekstra kurikuler, maupun Pramuka, tapi sifatnya tidak wajib. Sehingga sekolah juga boleh tidak mengikuti empat item tersebut.
Sehingga kalau sampai ada sekolah yang berani menahan Ijazah atau raport, gara-gara tak ikut perpisahan ataupun studi tourt itu pelanggaran. Dan Disdik harus menindak, dengan sanksi tegas. “Kami Disdik untuk turun ke lapangan langsung, dan jangan sampai ada penahan Ijazah ataupun raport dengan alasan apapun. Sebab, itu pelanggaran nyata yang dilakukan sekolah,” kata Darni. Menurut Darni, sekolah SD maupun SMP negeri juga dilarang menarik uang pendaftaran kepada calon siswa, dalam bentuk apapun. Karena pendaftaran di gratiskan, calon siswa tidak bisa dikenai uang apapun. Kecuali setelah resmi diterima, itupun harus melalui rapat komite sekolah dan persetujuan orang tua siswa. Sekolah tak bisa menentukan tarikan iuaran seenaknya sendiri, tanpa ada persetujuan dari komite sekolah. (hun)