JATENG
RABU 13 JANUARI 2010
17
RADAR TEGAL
SEMARANG Dewan Cari Bukti Kecurangan CPNS SEMARANG - Meskipun Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kota Semarang bersikukuh tidak ada kecurangan, namun dewan bergeming. DPRD Kota Semarang menyatakan tetap berusaha mencari bukti dugaan kecurangan itu. Anggota Komisi A DPRD Imam Mardjuki mengatakan, pihaknya ngotot mencari bukti dikarenakan adanya laporan masyarakat. Oleh karena itu, pihkanya tetap bersauha menindaklanjuti laporan demi mengakomodir aspirasi masyarakat dan menjalankan fungsi pengawasan yang melekat di tubuh anggota dewan. ’’Sekali lagi kami tegaskan ini bukan rumor tapi laporan dari masyarakat . Ada empat laporan, satu berasal dari masyrakat umum, satu dari PNS, dua dari tenaga honorer. Kami harus menindaklanjutinya,” kata Imam Selasa (12/1). Dijelaskannya, laporan tersebut memang dilakukan secara lisan. Hal ini karena pelapor takut akan mendapatkan teror atau ancaman dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pelapor adalah peserta CPNSD Kota Semarang 2009. Mereka menyatakan ditawari ’’jalan tol’’ lulus CPNS dengan biaya antara Rp 50 juta – 150 juta. ’’Kami akan terus berusaha menyelesaikan permasalahan ini dan sekarang sedang mencari bukti-bukti tambahan,” kata Imam. Dilanjutkannya, akhir dari pencarian bukti ini ada dua kemungkinan. ’’Pertama, berakhir tanpa bukti yang kuat untuk memastikan adanya dugaan dan ledua, permasalahan ini selesai dengan ditemukannya oknum dan diselesaikan secara hukum,” tegasnya. Pernyataan Imam tersebut didukung oleh Ketua Komisi A Didik Marsudi. Menurutnya, bergeraknya dewan didasari rasa kecewa terhadap penyelenggaraan CPNSD Kota Semarang 2009. Di awal penyelenggaran, menurutnya dewan sudah mempertanyakan mengapa Pemkot Semarang bekerjasama dengan Lembaga Manajemen fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. ’’Jarak UI yang jauh itu sangat menyulitkan dewan untuk melakukan pengawasan. Ke depan Pemkot harus lebih baik lagi sejak dari awal perencanaan melibatkan legislatif,” kata Didik. Sebelumnya, Ketua Panitia Pengadaan CPNS yang juga Wakil Walikota Semarang Mahfudz Ali meminta dewan tidak asal menuding Pemkot curang dalam penyelenggaraan CPNS. Ia meminta hal itu dibuktikan dengan menunjuk siapa nama oknum yang melakukan pelanggaran itu. ’’Tunjuk saja siapa orangnya, kalau benar, saya sendiri yang akan melaporkan ke pihak berwajib,” katanya. Mahfudz mengatakan, tidak ada celah yang bisa digunakan pejabat untuk meloloskan peserta CPNS di luar aturan resmi. Hal itu dipastikannya setelah Mahfudz bertanya langsung kepada pihak UI. ’’Saya sudah tanya ke UI dan mereka bilang tidak ada celah, apalagi titip-titipan dan mereka berani mempertaruhkan kredibilitasnya,” katanya. (dib/jpnn)
SBY Dituntut Nonaktifkan Boediono-Sri Mulyani SEMARANG - Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Elemen Mahasiswa Peduli Bangsa (Emas bangsa) Selasa (12/1) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah segera menuntaskan kasus Bank Century. Dalam aksinya yang dimulai pukul 10.00 WIB itu mereka menuntut Pansus Century bersikap obyektif dan menolak segala bentuk deal politik serta intervensi dari pihak manapun dalam penyelesaian kasus Century. Selain itu, mereka juga menuntut Presiden SBY untuk menonaktifkan Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Menurutnya, Pansus Century ini menjadi sasaran mepuk untuk proses deal politik antara pemainnya di dalam DPR. Perkembangan kasus Century saat ini, memang sangat riskan terjadi intervensi dari berbagai pihak dalam penyelesaian kasus yang digodok DPR. ’’Kami minta tindak setegastegasnya, tidak melakukan konspirasi-konspirasi politik. Kami minta Boediono dan Sri Mulyani diturunkan dari jabatannya,” ujar Koordinator Aksi Muhammad Nur Sodiq. Ratusan mahasiswa Emas
Bangsa yang terdiri dari elemen KAMMI, BEM KM Universitas Diponegoro (Undip), dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengawali aksinya dari halaman depan Kampus Undip Pleburan, menuju halaman kantor Bank Indonesia (BI), dan melakukan orasi Mereka juga sempat melakukan aksi dorong pagar BI, petugas keamanan yang melihat itu, langsung meredam aksi pendemo sehingga tidak sampai menimbulkan bentrok. ’’BI milik rakyat, bukan milik SBY,” serunya. Mereka kemudian melanjutkan aksi ke bundaran videotron, Jalan Pahlawan. Dengan memebentangkan spanduk bertuliskan BI punya rakyat, bukan punya SBY, Nonaktifkan Boediono-Srimulyani, mereka menutup aksi tersebut di halaman kantor DPRD Jateng sekitar pukul 11.45 WIB. Di halaman DPRD Jateng, mereka juga sempat melakukan aksi dorong-dorongan dengan polisi, lantaran pendemo berusaha mendekat pintu masuk gedung dewan. ’’Kita semua berharap penyelesaian kasus Century bernarbenar diselesaikan dengan cara-cara yang memihak rakyat,” harapnya. (zal/jpnn)
Bank Jateng Proses Pengembalian Fee SEMARANG – Para pejabat penerima fee (komisi) Bank Jateng harus bersiap-siap merogoh kocek. Setelah didesak berbagai pihak, Pemprov Jateng akhirnya menyatakan segera memproses pengembalian fee yang diberikan Bank Jateng kepada pejabat. Bank plat merah tersebut dalam waktu dekat akan melakukan pemetaan sejumlah fulus yang telah diberikan sebagai fee. Langkah tersebut dilakukan sambil berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Sekda Jateng Hadi Prabowo mengatakan, Bank Jateng saat ini sedang meneliti dan mengkaji permasalahan tersebut. ’’Ketentuannya setelah 2005 (fee) memang tidak boleh diberikan. Kalau saat ini jadi permasalahan, bisa dibicarakan pengembalian,” tandasnya. Hadi yang juga menjabat Komisaris Bank Jateng tersebut menambahkan segera akan
dilakukan pemetaan tentang dana yang diberikan kepada nasabah. ’’Mana yang masuk biaya promosi dan mana yang fee akan kita petakan dulu. Setelah itu baru ada pembahasan yang menjadi tindaklanjut,” paparnya. Permasalahan ini, lanjutnya, juga akan terus dikonsultasikan ke KPK. Menurutnya, Bank Jateng akan patuh pada ketentuan yang berlaku dan mendukung penerapan clean governance demi terwujudnya Good Corporate Governance (GCG). Bank Jateng, lanjutnya, dalam menjalankan bisnis perbankan juga berpegang pada regulasi yang ada, baik yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) maupun pemerintah. ’’Perlu dipahami, sebagai aset Pemda, Bank Jateng mempunyai kinerja yang baik,” kata dia. Dirut Bank Jateng Haryono menambahkan, sejak 2004 Bank Jateng melakukan beberapa langkah strategis dengan mem-
beri biaya promosi dan pemasaran yang kerap diidentikkan dengan fee dengan tetap memperhitungkan benefit dan cost. Dasarnya adalah SK Direksi BI No. 031/32/Kep/Dir tanggal 29 Mei 1998 tentang penjaminan atas simpanan puhak ketiga dan pasar uang antar bank. ’’Ini tidak hanya BPD yang melakukan, tapi semua bank. Kalau tidak, nasabah bisa lari ke bank lain,” tuturnya. Bahkan, menurut Haryono, ada bank yang menerapkan model cash back. Fee, lanjutnya, diberikan dengan mempertimbangkan untung rugi. ’’Selama menguntungkan dan tidak merugikan, ya kita beri, Ini kebijakan masing-masing bank. Bukan diatur BI,” imbuhnya. Fee, lanjutny,a tak hanya diberikan kepada pejabat, namun juga pihak swasta yang menjadi nasabah. Besar kecilnya fee dinyatakan berpedoman pada jumlah dana yang disimpan. ’’Mengapa bendaharawan yang kita beri, karena dia yang menarik uang para
nasabah. Kalau kita bayar orang untuk narik dari nasabah, justru butuh biaya besar lagi,” jelasnya. Tahun 2005 lanjutnya BI mengeluarkan aturan yang menghimbau bank-bank tidak member fee. Aturan tersebut lantas ditegaskan kembali pada 2008. Pada Juni 2008, 6 BPD di Indonesia juga telah melakukan deklarasi yang disaksikan KPK dan Deputi Gubernur BI. ’’Salah satu poin deklarasi adalah mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi,” ungkapnya. Meski begitu, jika BPD diperiksa, dia berharap bank-bank lain juga diperiksa. ’’Kami merasa kalau hanya BPD yang jadi sasaran, berat sekali,” terusnya. Ke depan dia menghendaki ketergantungan Bank Jateng atas dana yang disimpan Pemda berkurang. Saat ini saja, dari total dana pemda hanya menyumbang 40 persen simpanan. Sementara 60 persennya dari dana masyarakat. (ric/jpnn)
DOK.RADAR SEMARANG
UNJUK RASA – Sejumlah elemen mahasiswa kemarin (12/1) berunjuk rasa menuntut penuntasan kasus Bank Century.
warga Masih Enggan Pindah Bantaran Banjir Kanal Timur SEMARANG - Banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warga yang banyak bermukim di bantaran sungai Banjir Kanal Timur masih enggan untuk pindah. Meski pihak Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) Kota Semarang dan Kecamatan sudah berkali-kali melakukan penertiban dan memberikan sosialisasi. Kios dan rumah warga yang masih terdapat disepanjang bantaran sungai tersebut mulai dari Jembatan Ateri Soekarno Hatta hingga Jalan Kaligawe terutama di sisi Kelurahan Kaligawe dan Sawah Besar. Rata- rata bangunan tersebut menjorok ke bantaran sungai dengan ditopang beberapa bambu dan tiang penyangga untuk kios atau lapak. Bila aliran sungai Banjir Kanal Timur deras dan tinggi, banyak sampah yang tersangkut dibawah tiang-tiang tersebut. Sementara, warga yang tinggal dibantaran Sungai Banjir Kanal Timur banyak berdiri mulai dari bawah Jembatan Kartini hingga ke utara. Banyak warga yang mengaku belum mau pindah karena belum mendapat surat pemberitahuan untuk segera pindah. Seperti yang diungkapkan oleh
salah satu warga, Ita (34) warga RT 01 RW 06 Kelurahan Sambirejo, Gayamsari, mengatakan, ia bersama warga yang lain masih menunggu proyek normalisasi tersebut telah dilakukan. Jika proyek tersebut sudah akan berjalan, maka dirinya akan pindah dari tempat tersebut. ’’Kita akan segera mencari tempat lain untuk tinggal, tapi sampai sekarang, normalisasi itu kan belum dilakukan dan kami juga belum tahu mau pindah kemana lagi,” ungkapnya. Hal senada juga diungkapkan oleh warga lainnya, Supardi (46). Dia juga akan pindah jika sudah ada kejelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut akan berjalan. Pihaknya juga mengaku belum mendapat surat dari pihak Kelurahan maupun Kecamatan untuk segera pindah. ’’Sejauh ini masih diberi sosialisasi dari Kecamatan, kami pun mengerti mengenai keberadaan kami. Namun, kami belum mendapat surat untuk segera pindah jadi sementara tinggal disini dulu,” katanya Sementara itu, Camat Gayamsari M. Khadik mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi ke warga. Ia juga meminta warga untuk sadar dan mendukung program normalisasi sungai yang sudah dicanangkan pemerintah
IKLAN BARIS LOKER 7 X 204 MMK
tersebut. Setidaknya, pemberitahuan untuk sosialisasi kepada warga sudah tiga kali dilakukan. Namun hingga saat ini, belum terlihat warga yang bersiap-siap untuk pindah. Sementara, normalisari tersebut akan dilakukan pada tahun 2010 ini. Normalisasi sungai tersebut akan mengurangi masalah banjir dan rob yang selama ini terjadi di wilayah Kecamatan Gayamsari. ’’Normalisasi tersebut berupa pengerukan sedimentasi sungai yang sudah menumpuk. Sehingga nantinya, akan memperlancar aliran sungai Banjir Kanal Timur. Oleh karenanya, karena untuk kepentingan orang banyak kami minta pengertian dari warga,” ungkapnya. Pihaknya sendiri belum mengetahui pasti kapan rencana normalisasi tersebut. Karena hal itu merupakan wewenang dari Dinas PSDA dan ESDM Propinsi Jateng. Ia berharap, nantinya warga mendapat ganti rugi berupa tali asih. Meski warga sendiri juga sudah menyepakati siap untuk pindah tanpa ganti rugi. Namun, yang tidak berizin, harus rela untuk digusur. ’’Saya hanya memfasilitasi dan mendukung program pemerintah selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak.’’ (dit/jpnn)