JAMKESMAS dan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Kapasitas Anggaran Terkait dengan Model Penentuan Sasaran Dalam hal alokasi anggaran, Balikpapan memiliki alokasi anggaran tertinggi perkapita dan per-kuota bila dibandingkan dengan daerah lain. Dari analisis anggaran selama 3 tahun, alokasi anggaran rata-rata per-kapita per-tahun adalah 37.946 rupiah, dan per-kuota anggaran adalah 61.459 rupiah. Perhitungan ini berdasarkan alokasi anggaran JAMKESDA informal, dan tidak termasuk program lain seperti JPKGakin dan JPK PNS. Balikpapan juga memiliki kapasitas fiskal yang relatif tinggi untuk mengalokasikan anggaran untuk menutupi seluruh biaya perawatan kesehatan bagi pasien miskin melalui Program JPK-Gakin. Di 2009, Balikpapan mengalokasikan 5,51 miliar rupiah untuk menutupi 28,039 warga miskin melalui JPK-Gakin. Rata-rata, Balikpapan mengalokasikan sekitar 196,512 rupiah per tahun untuk dialokasikan pada kuota. Tanggungan ini juga termasuk warga miskin yang double dipping. Jika alokasi yang sebenarnya dari JPK-Gakin dianggap hanya untuk orang miskin yang memiliki kartu JPK-Gakin, alokasi anggaran JPK-Gakin per-kuota sebenarnya adalah 17.058.823 rupiah. Dengan jumlah anggaran tersebut, Balikpapan dapat memberikan perawatan kesehatan gratis secara optimal kepada seluruh penduduk miskin. Sayangnya, kapasitas untuk mengalokasikan sejumlah besar anggaran guna pembiayaaan JAMKESDA untuk mencapai target yang universal bervariasi antar wilayah. Rendahnya kapasitas pembiayaan, kemampuan yang buruk dalam mengelola program, dan tingginya permasalahan infrastruktur kesehatan di daerah merupakan salah satu faktor yang menghambat pencapaian jaminan kesehatan universal di daerah. Di kabupaten yang menerapkan sistem SKTM, anggaran belanja per-kapita untuk Jamkesda relatif kecil. Lebak misalnya, hanya mengalokasikan dana sebesar 1.359 rupiah per-kapita per-tahun atau 2.679 rupiah per-kuota pertahun untuk membiayai program JAMKESDA. Di Kutai Timur, meskipun anggaran per-kuota relatif tinggi, namun biaya perawatan total kesehatan di kabupaten ini sangat tinggi (disebabkan oleh fasilitas kesehatan yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil, fasilitas transportasi yang buruk, dan masalah infrastruktur lainnya). Selain itu, penyediaan anggaran lain, meliputi biaya administrasi tambahan seperti survei kelayakan yang dibutuhkan karena mereka tidak memiliki data kemiskinan sebagai dasar untuk pemilihan target juga dapat menjadi masalah. Dengan kapasitas yang rendah untuk membiayai program, pelaksanaan jaminan kesehatan daerah tidak akan optimal, terutama jika mereka menerapkan kebijakan untuk mecakup semua biaya pelayanan kesehatan penduduk. Di wilayah dimana sistem jaminan kesehatan didasarkan pada sistem keanggotaan, alokasi anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan juga relatif kecil, terutama di Kulonprogo. Di Kendal, meskipun terjadi kecenderungan peningkatan alokasi anggaran per-kuota setiap tahun, anggaran yang dialokasikan belum cukup untuk menutupi semua biaya perawatan kesehatan bagi warga miskin yang berpartisipasi dalam program JAMKESDA. Di dua wilayah yang memperkenalkan program jaminan perawatan kesehatan menyeluruh, Makassar dan Palembang, alokasi anggaran untuk program mereka masih tidak memadai. Kota Makassar hanya mampu menyediakan 10,903 rupiah per-kapita per-tahun, dan Palembang 3,217 rupiah per-kapita untuk membiayai program. Dengan jumlah alokasi anggaran yang dimiliki, Makassar dan Palembang
38