A2
NEWS
JABAR
Buka Jalur Alternatif Sukasari-Jonggol PEMKAB Purwakarta siap membuka jalur alternatif dari Sukasari menuju Jonggol (Bekasi). Anggaran untuk membuka jalur tersebut sudah dipersiapkan sekitar Rp40 miliar. Rencananya, pembangunan ini dimulai pada 2014 mendatang. Jalur tersebut, nantinya menjadi akses pembuka
atas keterisolasian warga di Kecamatan Sukasari. “Panjang jalan yang akan dibangun ini sekitar 57 kilometer. Saat ini, anggaran yang telah dialokasikan sebesar Rp40 miliar. Adapun, total kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai Rp100 miliar,” ujar Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, Kamis (20/6). (asep mulyana/ghi)
Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta.
JUMAT 21 JUNI 2013 INILAH/ZAINULMUKHTAR
LINTAS JABAR GARUT
DPRD Desak Pemkab Perbaiki Jalan Rusak INILAH/ZAINULMUKHTAR
TERPUTUS: Sebuah sepeda motor melintas di Jalan Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Garut yang terputus.
INILAH, Garut - Ketua Komisi D DPRD Garut, Helmi Budiman mendesak, Pemkab segera memperbaiki ruas jalan kabupaten di Kampung/Desa Cikembulan Kecamatan Kadungora yang terputus akibat rusak parah. Helmi mengaku, khawatir jika dibiarkan terlalu lama akan melumpuhkan mobilitas kegiatan ekonomi masyarakat. Apalagi menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Di sana juga terdapat sebuah obyek wisata edukatif, Taman Satwa Cikembulan, yang merupakan aset Pemkab Garut yang prospektif. “Kita berharap kerusakan jalan ini dapat segera diperbaiki, bahkan ditingkatkan kualitasnya.
Karena kerusakannya akibat gerusan air, kalau memungkinkan ya bisa ditangani dengan dana bencana alam,” kata Helmi, Kamis (20/6). Dia menilai, dukungan infrastruktur terkait keberadaan taman satwa satu-satunya di Jawa Barat merupakan sebuah kebutuhan. Sebab Taman Satwa Cikembulan tersebut selain merupakan lembaga konservasi dan aset daerah, juga turut mendorong perkembangan ekonomi riil masyarakat sekitarnya. Ruas jalan menuju Cikembulan itu kini hampir terputus total sebab kerusakan tebing sungai akibat gerusan air. (zainulmukhtar/ghi)
CIANJUR
Tingkat Kebocoran Air PDAM Cianjur Tinggi NET
PERBAIKI PIPA: Sejumlah pekerja memperbaiki pipa saluran PDAM beberapa waktu lalu.
INILAH, Cianjur- Dugaan keterlibatan oknum pegawai PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur dalam aksi illegal connection (sambungan liar), menjadi satu di antara faktor penyebab masih tingginya tingkat kebocoran air. Saat ini tingkat kebocoran air di Kabupaten Cianjur sekitar 32%, dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 30%. Direktur Utama PDAM Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Herman Suherman mengatakan, selain karena masih banyak sambungan pipa yang sudah lama, tingkat
kebocoran air bersih di Cianjur juga dipengaruhi adanya oknum pegawai yang terlibat illegal connection. Herman mengaku sudah menindak tegas oknum pegawai yang terlibat illegal connection itu. “Kami tak akan segan menindak oknum pegawai yang terlibat illegal connection. Kita sudah menindak oknum pegawai itu,” tegas Herman di ruang kerjanya, Kamis (20/6). Herman menuturkan, kasus illegal connection sulit terdeteksi. (benny bastiandy/ghi)
MENGADU: Puluhan perwakilan pedagang Pasar Balubur Limbangan mengadu ke Komisi C DPRD Garut, Kamis (20/6). Mereka mengeluhkan sikap pengembang pascarenovasi yang menjual harga kios dengan tarif mahal tanpa sosialisasi. Pedagang juga mengeluhkan keharusan membayar booking fee dan uang muka.
Pedagang Limbangan Adukan Nasib ke DPRD PULUHAN perwakilan pedagang Pasar Balubur Limbangan Garut mengadukan pengembang terkait harga kios. Kedatangan puluhan perwakilan pedagang tersebut sebagai bentuk protes terhadap sikap pengembang yang dianggap tidak komitmen dengan kesepakatan. Selain mengeluhkan tingginya harga kios dan los yang dipatok pengembang tanpa ada pembicaraan serta sosialisasi lebih dahulu, protes juga
dilakukan karena pengembang secara sepihak mengharuskan pedagang menyetorkan booking fee dan uang muka. Puluhan perwakilan ini pun diterima Komisi C DPRD Garut di ruang pertemuan, Kamis (20/6).. “Pengembang seharusnya sosialisasi dahulu, tapi yang terjadi pengembang melakukan pendaftaran pembeli kios dan los kepada pedagang. Padahal belum ada kesepakatan apa-apa. Apalagi sudah ada penarikan booking fee. Itu kan jadi persoalan. Harga juga tidak berdasarkan persetujuan pedagang,” keluh Koordinator Paguyuban Pedagang Pasar Balubur Limbangan, Kamis (20/6).
INILAH, Subang - Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Subang menduga, pengalokasian dana retribusi pedagang pasar tradisional tak tepat guna. Pasalnya, dana hasil pengumpulan dari sejumlah pasar tradisional yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah, tidak se-
dikit pun berdampak terhadap kondisi pasar. Buktinya, kondisi pasar tradisional di Kabupaten Subang tetap memprihatinkan, baik dari segi keindahan, kenyamanan, ketersediaan fasilitas, maupun daya saing dengan perkembangan toko-toko modern. Sekretaris APPSI Sub-
Pemkab Subang Bongkar 40 Rumah Tak Layak Huni
ILUSTRASI/NET
Tarif Angkot Sukabumi Segera Disesuaikan shub Kabupaten Sukabumi Akhmad Riyadi, Kamis (20/6). Riyadi menuturkan, tarif penyesuaian angkutan umum ini akan langsung disosialisasikan bila setelah ada pengumuman resmi. Rencananya tarif baru tersebut akan disebarluaskan di setiap terminal dan pengurus. ‘’Bila sudah resmi ada pengumuman kenaikan harga BBM, tarif penyesuaian ini akan langsung kami sebarkan di terminal dan para pengurus angkutan umum,’’ ujarnya. (budiyanto/ghi)
Dia menegaskan, jika pengembang memaksakan keinginannya maka bisa timbul konflik horizontal antarpedagang. Pasalnya, pedagang yang memiliki uang lebih akan berebutan mendapatkan nomor kios. Mereka tak segan membayarkan booking fee sebesar 10% dan uang muka 20%, sesuai keinginan pengembang. Sedangkan yang tak punya uang hanya bisa gigit jari. Pengurus Ikatan Warga Pasar (IWAPA) Balubur Limbangan Ceng Amin menambahkan, sejak pertemuan terdahulu pedagang dengan pengembang belum ada kese pakatan apapun soal harga kios. Sekretaris Disperindag,
Suhardiman menegaskan, persoalan renovasi Pasar Balubur Limbangan akan dibicarakan kembali di tingkat pengambil kebijakan, termasuk anggota DPRD, pedagang, dan pengembang. Suhardiman menyebutkan, nilai investasi renovasi Pasar Balubur Limbangan sendiri mencapai sekitar Rp60 miliar. Sedangkan jumlah kios dan los akan dibangun sekitar 1.192 unit. Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Garut, Sobirin menyatakan, berjanji mengagendakan kembali pertemuan dengan dinas terkait, dan pengembang agar terjadi kese pahaman . (zainulmukhtar/ghi)
APPSI Tuding Penggunaan Retribusi Pasar Tak Tepat Sasaran
SUKABUMI
INILAH, SukabumiPemkab Sukabumi sudah menyiapkan penyesuaian tarif angkutan umum bila kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) diberlakukan. Tarif tersebut merupakan hasil pembahasan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan para pengurus Kelompok Kerja Unit (KKU) setiap jurusan. ‘’Tarif penyesuaian sudah ada. Hanya saja kami menunggu pengumuman kenaikan harga BBM dulu,’’ kata Kadi-
Deden menuturkan, pengembang mematok kios berukuran 3 x 4 meter di bagian depan dihargai Rp21 juta per meter, kios ukuran 3 x 3 meter di bagian tengah dihargai Rp12 juta per meter, kios ukuran 2 x 2 meter di bagian belakang dihargai Rp8 juta per meter, dan juga los kaki lima ukuran 2 x 1,5 meter. “Harga ini sangat memberatkan pedagang. Harusnya kan berdasarkan kemampuan dan jumlah kios serta los yang dibangun juga jangan over kapasitas. Jumlah kios sesuai pertemuan dulu sebanyak 783 kios dan los, tapi ternyata pengembang inginnya membangun 1.128 kios dan los,” tandas Deden.
BONGKAR RUTILAHU: Sejumlah warga dibantu anggota TNI membongkar sebuah rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki.
INILAH, Subang- Pemkab Subang membongkar sebanyak 40 rumah tidak layak huni (rutilahu) di Desa Cirangkong Kecamatan Ciambe, Kamis (20/6). Bupati Subang Ojang Sohandi menuturkan, peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong yang diisi dengan perbaikan 40 rumah tidak layak huni, diharapkan melibatkan masyarakat untuk turut membantu. Selain untuk memberikan contoh dengan melestarikan
budaya gotong royong, keterlibatan masyarakat juga akan sangat diperlukan mengingat anggaran pemerintah sudah dipastikan tidak akan mencukupi untuk pembangunan 40 rutilahu tersebut. “Saya minta aparatur harus turut serta membangun daerah, minimal di lingkungannya. Kalau mengandalkan anggaran pemerintah tidak cukup meng-cover semuanya, “ katanya. (zaenal mutaqin/ghi)
ang Waryat mengungkapkan, jumlah pasar tradisional tersebar di Kabupaten Subang sebanyak 23 buah, terdiri dari pasar milik Pemkab sekitar 15 buah dan pasar milik desa serta kecamatan sebanyak 8 buah. Setiap tahunnya, jumlah retribusi yang ditarik dari
puluhan pasar tersebut mencapai ratusan juta rupiah. Misalnya di tahun 2011 lalu, total retribusi daerah yang dihasilkan dari puluhan pasar itu mencapai Rp610 juta. “Saya kira, dalam dua tahun terakhir pun, jumlah retribusi pasar tak akan jauh berbeda dari kisaran itu,” ujar Waryat, Kamis (19/6).
Waryat mengaku, kondisi tersebut harus dipertanyakan. Sebab kebanyakan pasar masih terkesan kumuh. Dia menambahkan, kondisi pasar saat ini bakal mempengaruhi daya saingnya di hadapan serbuan pesat pasar modern. (zaenal mutaqin/ghi)