22
EDISI 12 MARET 2013
BATANGHARI & MUARO JAMBI
KPUD Batanghari Bangun Gedung Tanpa IMB
INFOJAMBI KORAN — Bangunan gedung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Batanghari yang baru diresmikan diduga melanggar Perda No 2 Tahun 2009. Pada Bab XXIII pasal 58 ayat 4 tentang persyaratan teknis bangunan disebutkan, se�ap bangunan umum yang didirikan di tepi jalan sekurang-kurangnya 21 meter jarak dari jalan as. Sanksi terhadap pelanggaran itu, dalam Bab XXXIX pasal 77 cukup jelas. Se�ap orang dan badan yang melanggar ketentuan diancam pidana paling lama enam bulan penjara atau denda paling banyak Rp 50 juta. Dengan demikian, sudah jelas gedung KPUD Batanghari yang baru itu melanggar perda. Lucunya, tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), gedung itu sudah diresmikan. Padahal, untuk
melengkapi persyaratan IMB, syarat bangunan harus terpenuhi. Pelanggaran tersebut diketahui oleh Kepala Dinas Perkotaan Batanghari, Suaidi. Didampingi Kabid Pengembangan Perkotaan, Syahril, jika pelanggaran sudah pasti, IMB bangunan tidak bisa dikeluarkan. “Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait, jika memang terbuk� melanggar, IMB-nya tidak akan kami keluarkan sebelum persyaratan terpenuhi,” tandas Suaidi pada infojambi, beberapa waktu lalu. Menurut Suaidi, blangko permohonan IMB gedung sudah diambil oleh pihak KPUD dan rekanan. Namun hingga gedung diresmikan permohonan belum disampaikan ke Dinas Perkotaan. Ia mengaku terkejut saat menerima undangan dari KPUD untuk menghadiri
peresmian gedung. “Dalam ha� saya bertanyatanya, kok KPUD bisa meresmikan gedung, padahal syaratnya belum lengkap,” ujar Suaidi yang mengaku pihaknya sudah mensosialisasikan ke seluruh pihak agar mengurus IMB sebelum mendirikan bangunan. Kakan Satpol PP Batanghari, Ahmad Haryono, menyatakan siap mendukung apapun langkah yang akan diambil oleh Dinas Perkotaan terhadap gedung KPUD tersebut. Satpol PP siap melakukan pembongkaran jika diperintahkan. Hebatnya lagi, Sekretaris KPUD Batanghari, Sitorus, malah menganggap tidak ada masalah dengan berdirinya bangunan gedung KPUD yang tidak dilengkapi IMB itu. Menurutnya, dalam Buku Panduan Perda dikatakan, bangunan setidaknya berada 21 meter
dari badan jalan, bukan kaki jalan. “Kalau dari dinding gedung ke badan jalan lebih 21 meter. Tapi jika diukur dari pagar dan teras bangunan gedung, sudah jelas �dak sampai segitu,” kilah Sitorus yang balik menyalahkan lurah karena �dak mau menandatangani pengurusan IMB gedung KPUD. “Bagaimana mau ngurus IMB-nya sementara lurah �dak mau menandatangani suratnya. Sampai sekarang saya masih bingung dan �dak tahu apa alasan lurah enggan meneken surat itu,” tukas Sitorus. Bupati Batanghari, HA Fattah, kecewa dengan bangunan gedung KPUD yang melanggar aturan itu. Kabarnya, lurah dan warga sekitar gedung ada yang kurang setuju bangunan tersebut didirikan di sana. (raden suhur)
Dua Pejabat Batanghari Siap Dicopot
INFOJAMBI KORAN — Dua pejabat Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Batanghari, H Sudirman dan Sopyan, menyatakan siap dicopot dari jabatannya. Sudirman yang menjabat Kasi Pencegahan, dan Sopyan yang menjabat Kasubbag Kepegawaian, dituding melanggar Permenkes Nomor 971/MENKES/PER/ XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Menurut Sudirman dan Sopyan, jabatan merupakan amanah yang harus diemban. Jika dianggap menyalahi aturan Permenkes, apapun keputusan yang diambil oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Pengangkatan (Baperjakat) Batanghari �dak jadi masalah bagi mereka. “Kami dilantik oleh Bupa�, kalau kami menyalahi aturan, apapun keputusan Bupati dan Baperjakat, kami terima. Sekalipun ujung-ujungnya harus dicopot dari jabatan itu. Bagi kami apapun yang terjadi nan� �dak ada masalah. Saya �dak lama lagi pensiun,” ujar Sudirman didampingi Sopyan, saat dikonfirmasi di kantornya, belum lama ini. Sudirman dan Sopyan mengaku sudah mendengar soal pelanggaran Permenkes itu. Namun mereka menduga, barangkali Baperjakat dalam mengangkat seseorang punya per�mbangan sendiri. Bisa jadi tidak dari latar belakang pendidikan, tapi per�mbangan pengalaman yang dimiliki Sudirman dan Sopyan. Sudirman dan Sopyan berpendapat, jika semua pejabat harus dicocokkan dengan latar belakang disiplin ilmunya, banyak pejabat yang tidak menguasai bidang kerjanya.
Bila ditelusuri, di Kabupaten Batanghari saat ini saja banyak pejabat yang melanggar aturan tersebut. Sejumlah pejabat pendidikannya tidak sesuai dengan jabatan. Kenda� pendidikannya �dak sesuai dengan jabatan, namun mereka berpengalaman dan punya keahlian di bidang itu. Seper� Sudirman dan Sopyan, walau pendidikannya �dak sesuai dengan jabatannya, mereka mampu mengemban tugas yang dipercayakan. Pihak Badan Kepegaw a i a n D a e ra h ( B K D ) Batanghari saling tolak ke�ka dikonfirmasi soal penempatan Sudirman dan Sopyan. Tidak seorangpun yang mau berkomentar. Kabid Pengembangan Karir Kepegawaian BKD Batanghari, Akmal, meminta wartawan bertanya langsung pada Kepala BKD Batanghari, Ariansyah. “Saya tidak mau berkomentar. Yang berwenang itu hanya Pak Kaban. Beliau sudah memanggil saya, dan menunjukkan koran yang isi beritanya terkait masalah itu. Saya disuruh mempelajarinya,” ujar Akmal. Sekretaris BKD Batanghari, Zukri, juga mengelak dikonfirmasi. Ia mengaku �dak berani berkomentar, karena tidak faham persoalan yang sebenarnya. Wartawan pun lagi-lagi disarankan agar bertanya langsung pada Kepala BKD, yang saat itu sedang mengikuti Bupati Abdul Fa�ah ke lapangan. Sementara, Sekda Batanghari yang juga Ketua Baperjakat, Ali Redo, belum berhasil dikonfirmasi. Ke�ka dihubungi via ponselnya, Sekda hanya mengirim pesan singkat, “Abang sedang di Bungku. Trims. (raden suhur)
Satpol PP Sosialisasi Antisipasi Miras dan Prostitusi
INFOJAMBI KORAN — Untuk mengan�sipasi maraknya peredaran minuman keras (miras) dan prak�k prostitusi di Kabupaten Batanghari, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah itu melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan miras dan berkembangnya praktik pros�tusi. Penyuluhan dilaksanakan di aula Kantor Camat Bajubang, Kamis (7/3/2013), dan baru pertama kali dilakukan selama tahun 2013. Kasi Peyuluhan dan Penyidikan Satpol
PP Batanghari, Mulyono, berharap masyarakat tidak lagi menjual dan mengkonsumsi miras serta menghen�kan prak�k pros�tusi. Penyuluhan diikuti 50 orang peserta, terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparatur pemerintahan desa, dengan menghadirkan �ga narasumber dari dinas kesehatan, dinas sosnakertrans dan Lembaga Adat Batanghari. Masing-masing narasumber menyampaikan materi sesuai bidangnya. Dari
dinas kesehatan dikupas masalah bahaya minuman beralkohol dan pros�tusi. Mulyono mengungkapkan, penyuluhan dilakukan Satpol PP Batanghari dalam rangka menegakkan Perda Batanghari Nomor 7 dan 8 Tahun 2005 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Larangan Perbuatan Tunasusila. “ Ini baru tahap awal. Kami akan terus melakukan penyuluhan serupa ke kecamatan lainnya,” kata Mulyono. (raden suhur)