10 Kisah TKI dan KTKLN
Keimigrasian junto Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) UU PPTKILN junto Pasal 2 huruf a, Pasal 3, dan Pasal 15 Peraturan Menakertrans No. 5 tahun 2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan BMI di Luar Negeri. Tegasnya, maskapai penerbangan, Petugas BNP2TKI/BP3TKI, atau Pejabat Imigrasi bukanlah pihak yang memiliki kewenangan hukum untuk mencegah atau membatalkan keberangkatan BMI tanpa KTKLN ke luar negeri. Secara hukum tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dan atau petugas BNP2TKI/BP3TKI semata-mata lantaran KTKLN, sehingga BMI dirugikan dan kehilangan pekerjaaan di luar negeri adalah merupakan tindakan pelanggaran HAM dan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (onrechtmatige overheidsdaad) yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan (ambtsmisdrijven) melanggar ketentuan Pasal 421 KUHP. Sebagai sebuah kebijakan, KTKLN tidak henti-henti mendapat kritik dan penolakan dari ratusan ribu BMI di luar negeri, serikat, dan paguyuban buruh migran, serta pelbagai organisasi masyarakat di Indonesia. Kondisi ini membuat asumsi BNP2TKI tentang perlindungan BMI melalui KTKLN semakin tidak mendasar. Terlebih ketika KTKLN memunculkan persoalan baru bagi BMI, dari pencegahan keberangkatan, percaloan, pungutan liar, hingga pemerasan. Kebijakan KTKLN membuat ribuan BMI yang pulang ke Indonesia, rentan mengalami beragam tindak pemerasan dan penipuan saat akan kembali ke luar negeri. Sangat mencengangkan, ternyata akar masalah dari pelanggaran HAM dan praktik kriminaliasi terhadap BMI tanpa KTKLN adalah justru berakar dari kebijakan sesat negara yang termaktub ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) huruf d dan huruf e UU PPTKILN yang menetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa pembatalan keberangkatan bagi BMI tanpa KTKLN dan atau pemulangan ke Indonesia atas biaya sendiri.
â—„ Halaman 45 | Rekam Jejak Advokasi Kebijakan KTKLN â–ş