Headline banyak penipuan yang terjadi, namun beliau heran atas tidak adanya tanggapan dari Bank Indonesia (BI) terkait hal ini. “Yang saya herankan itu tidak ada tindakan dari BI. Seharusnya dalam masalah itu kan BI yang berperan,” tegasnya. Syahrasaddin sebenarnya juga berharap agar BI dengan pihak kepolisian dapat bekerja sama melakukan pengawasan dan penyidikan sesegera mungkin. Mengingat hal diatas, maka Syahrasaddin menilai bahwa dibentuknya OJK diharapkan akan berfokus pada hal-hal tersebut. Karena jika kejahatan-kejahatan keuangan seperti kejahatan perbankan dan kejahatan asuransi terjadi, maka masyarakat lah yang akan dirugikan. Beliau juga berharap OJK bisa berjalan pada dua sisi yang bersamaan. Di satu sisi melakukan perlindungan konsumen, dan di sisi lain melakukan pemberantasan terhadap jasa keuangan yang bertentangan dengan aturan.
Ir.H.Syahrasaddin,M.Si (Sekda Provinsi Jambi)
Investasi Daerah akan diisi oleh para birokrat daerah, aparat hukum, termasuk instansi polisi dan kejaksaan. Setelah terbentuk, kemudian tim ini nantinya akan dilatih atau di training oleh OJK. “Pada proses training nya nanti, OJK akan menjelaskan segala bentuk dan proses dari industri jasa keuangan, termasuk mana yang boleh dan mana yang tidak,” Syahrasaddin menambahkan. OJK juga diharapkan agar lebih proaktif dalam menertibkan dan mensosialisasikan regulasi yang dibuat oleh OJK sendiri. Menurut Syahrasaddin, ini dinilai penting sebab agar masyarakat mengetahui, paling tidak masyarakat pada level atas terlebih dahulu. Seperti para pengambil keputusan, penegak hukum, dsb. Setelah itu baru dapat dilakukan kepada level yang lebih bawah secara bersegmen. Selain itu beliau berpendapat bahwa pendekatan yang nantinya akan dijalankan oleh OJK sebaiknya dilakukan secara bersegmen. “Jadi kita harus melihat apakah segmen nya petani, pedagang, atau para ibu-ibu di pasar. Jadi pendekatan nya harus lebih kepada komunitas, bukan teritorial,” jelas Syahrasaddin. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh OJK karena dinilai lebih efektif.
Bentuk-Bentuk Penipuan di Provinsi Jambi Berdasarkan pengalaman selama ini, Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin mengemukakan bahwa ada dua bentuk penipuan yang ada di Provinsi Jambi. Yang Pertama adalah bentuk investasi dengan suku bunga yang besar melebihi suku bunga bank. Kedua adalah penipuan yang terkait dengan valas atau index. Meskipun sudah
Dan yang tidak kalah penting menurut Syahrasaddin adalah OJK dalam waktu dekat harus mengeluarkan daftar industri jasa keuangan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui mana saja industri jasa keuangan yang memang sudah terdaftar, maupun yang tidak di OJK. Untuk proses penyebarluasan nya pun bisa menggunakan berbagai macam media, mulai dari media cetak maupun media elektronik. “Media cetak mungkin lebih permanen, kita bisa langsung sebar kepada masyarakat atau ditempel, lalu kita dapat informasikan lembaga-lembaga mana saja yang seharusnya dipilih oleh masyarakat, dan diluar itu maka tidak disarankan,” kata Syahrasaddin. OJK juga dinilai harus berani, serta mempunyai integritas dan komitmen untuk hal-hal yang seperti itu.
Harapan dan Saran Untuk OJK Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin memaparkan harapannya kepada OJK agar fokus, dan punya integritas. “Karena mereka direkrut dengan integritas tentang kejujuran, dan itu satu modal sebenarnya. Tinggal sekarang bagaimana fokusnya,” ujar Syahrasaddin. Dengan cara seperti ini OJK diharapkan lebih bisa mengambil peran untuk melakukan percepatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap industri jasa keuangan baik Pasar Modal, Perbankan, serta Asuransi. Selain harapan, beliau juga memberikan beberapa saran kepada OJK. Yang pertama adalah mengenai struktur organisasi. Sebab menurut beliau, selain menyampaikan dan mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi, OJK juga harus menyampaikan struktur organisasi nya kepada publik. Dan yang kedua, selain menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang akan dilakukan, OJK juga harus menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Misalnya dalam bentuk pengawasan, apa yang sudah diawasi ? dan apa bentuk-bentuk atau cara-cara yang sudah dilakukan ? itu semua juga harus dijelaskan oleh OJK. Terakhir beliau berpendapat bahwa OJK tidak akan mungkin bekerja sendirian, melainkan harus bekerja sama dengan pemerintah daerah.
OTDA INDONESIA BAROMETER PEMBANGUNAN DAERAH EDISI 14/JULI-AGT/2013 19