PERATURAN KEPALA BKKBN NO. 55/HK-010/B5/2010
3. 4.
b. Bimbingan teknis c. Pemberian orientasi dan pelatihan Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN tentang pengembangan kapasitas tenaga program KB dan KS. BAB VIII PENDANAAN Pasal 10
1.
2.
Pendanaan yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pengembangan kapasitas untuk mendukung penyelenggaraan SPM Bidang KB dan KS yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah, dibebankan kepada APBN BKKBN. Pendanaan yang berkaitan dengan pencapaian SPM bidang KB dan KS, yang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dibebankan kepada APBD. BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11
1.
2.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang KB dan KS. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKKBN. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 12
Pada saat Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPM Bidang KB dan KS dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 KEPALA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL, ttd DR. dr. SUGIRI SYARIEF, MPA 190
HIMPUNAN PRODUK HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)