Belum memadainya NO kapasitas ISU STRATEGIS pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan 4.3.
ARAH KEBIJAKAN
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
Meningkatkan kapasitas sumberdaya STRATEGI aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur, sarana prasarana satuan kerja pengelola kawasan perbatasan Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
Mempercepat Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pembangunan Kawasan Perbatasan laut di tingkat pusat dan daerah
00- Matrik Nasional BWN-KP
Penguatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa di perbatasan
STRATEGI PENGELOLAAN Terwujudnya satuan kerja pengelola SASARAN INDIKATOR perbatasan yang STRATEGIS profesional Jumlah Kabupaten pada WKP I dan WKP II yang memiliki satuan kerja pengelola perbatasan Terwujudnya Persentase satuan kerja kemajuan pengelola penyediaan perbatasan yang sarana prasarana profesional bagi operasionalisasi kelembagaan pengelola daerah secara memadai Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
Jumlah Lokasi Prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan kecamatan sesuai standar pelayanan minimum
Terlaksananya pelayanan pemerintahan di kecamatan dan desa perbatasan sesuai standar
Persentase desa dalam masingmasing lokasi prioritas dengan sarana, prasarana, dan pelayanan pemerintahan desa sesuai standar pelayanan minimum
TARGET PER TAHUN TARGET HASIL
2011
2012
2013
2014
23
23
-
-
-
100%
50%
75%
100%
-
43
80%
5
20%
11
40%
KP Laut
29
60%
43 (k)
NAD, SUMUT, LOKASI W.11; W17-38 L.069 -111 APBN, APBD SUMBER RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, PENDANAAN WKP CWA (PROV.) LP (KEC) SULUT, (KAB) Agenda Program MALUKU, Peningkatan Kapasitas MALUT, PAPUA, Kelembagaan PAPUA BARAT Pengelolaan Perbatasan
AGENDA PROGRAM PRIORITAS
Agenda Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Perbatasan
NAD, SUMUT, RIAU, KEPRI, KALTIM, NTT, SULUT, W.11; W17-38 L.069 -111 MALUKU, MALUT, PAPUA, PAPUA BARAT
APBN, APBD
BNPP, PIHAK KEMENPAN, KDN TERKAIT
BNPP, KEMENPAN, KDN
80% (k)
Hal 17 dari 17