Adapun perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah RI dan RDTL belum dapat diimplementasikan karena pihak Timor Leste belum menerbitkan Pas Lintas Batas (PLB) bagi penduduknya. Di samping itu, pemahaman terhadap ketentuan perdagangan lintas batas masih rendah 6) Belum berkembangnya fungsi kota-kota utama kawasan perbatasan sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi kawasan perbatasan Berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 tentang RTRWN dikemukakan bahwa ada 26 PKSN di kawasan perbatasan, dan ada 12 PKSN terletak di kawasan perbatasan darat. Seperti diketahui bahwa PKSN ditetapkan dengan kriteria: -
Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan Negara tetangga
-
Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga
-
Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya
-
Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya
Selanjutnya PKSN dapat berupa pusat pengembangan baru, perlu revitalisasi dan ada yang berada pada tahap peningkatan dan pengembangan. Namun demikian dalam kenyataannya hampir seluruh PKSN baik di kawasan perbatasan darat maupun perbatasan laut, pengembangan kawasan perbatasan masih terkendala oleh sarana dan prasarana wilayah seperti minimnya akses darat dan udara dari dan ke kawasan perbatasan, minimnya infrastruktur informasi dan telekomunikasi. Hal ini menyebabkan pengembangan kawasan perbatasan PKSN berjalan sangat lamban sebagai pusat pelayanan ekonomi kawasan perbatasan. C. Pelayanan Sosial dasar Isu strategis terkait dengan pelayanan social dasar sebagai berikut: 1) Minimnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, termasuk air bersih dan sanitasi; pelayanan pendidikan dasar; dan pelayanan dasar listrik rumah tangga lingkungan kawasan perbatasan Derajat kesehatan, pendidikan, dan keterampilan penduduk di perbatasan umumnya masih rendah sehingga kualitas SDM relatif tergolong rendah.
B a b 3 | 24