Jawa Tengah-DIY JEJAK
Kamis, 28 November 2013
Lebihi Tonase, Truk Pasir Diadang Warga MAGELANG- Ratusan warga Desa Sumber dan Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang menggelar operasi mandiri penertiban armada truk pengangkut galian golongan C. Mereka mengadang setiap truk pasir yang lewat di jalur evakuasi Merapi. Warga kemudian mengukur ketinggian pasir di atas bak truk. Jika ada yang melebihi tonase, warga langsung meminta sopir truk untuk menurunkan sendiri muatannya di pinggir jalan. Aksi ini digelar dua hari mulai Rabu sampai Kamis hari ini. Ketua Lembaga Pemberdayaan Pemuda (LPP) Desa Sumber, Eko Yanto mengatakan aksi ini dilakukan untuk mencegah kerusakan jalan antara Desa Keningar sampai
Ditinggal Demo, Rumah Dokter Dibobol SEMARANG - Rumah sekaligus tempat praktik Dr Turi Setyawati di Jalan Plamongan Abadi nomor 176 RT 02 RW 08, Pedurungan Kidul, Pedurungan, dibobol pencuri, Rabu (27/11) sekitar pukul 13.00. Pelaku yang diduga lebih dari satu orang itu diduga masuk dengan merusak gembok pintu pagar dan membobol pintu samping depan. Komplotan ini membawa kabur uang Rp 2 juta serta perhiasan emas seberat 10 gram. Informasi yang dihimpun, saat kejadian rumah tersebut ditinggal pemiliknya untuk mengikuti demo penolakan kriminalisasi dokter, di Jalan Pahlawan, Semarang. Kapolsek Pedurungan, Kompol Sukarman mengatakan kalau pelaku masuk saat rumah tersebut ditinggal sepi oleh penghuni. “Situasi itu dimanfaatkan pelaku untuk beraksi,” ungkapnya, kemarin. Menurut dia, pelaku diduga memantau keadaan di sekitar lokasi sebelum beraksi.
Desa Dukun, Kecamatan Dukun. Jalur tersebut merupakan jalur utama evakuasi warga Desa Sumber, Desa Keningar dan Desa Ngargosoko ketika terjadi erupsi Gunung Merapi. “Ini merupakan jalur satusatunya untuk evakuasi warga Keningar. Jika Merapi meletus lagi dan jalur rusak maka akan menghambat proses evakuasi. Sekarang erupsi sulit diprediksi sehingga warga harus selalu siap mengungsi,” kata Eko Yanto di sela-sela operasi penertiban. Eko mengaku sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke polisi, DPU dan ESDM, Dishub Kabupaten Magelang dan Muspika Kecamatan Dukun. Disebutkan bahwa sopir truk pasir yang menolak menurunkan muatannya dilarang melewati
jalur evakuasi dan dipersilahkan mencari jalan alternatif. Dikatakan, ebelum operasi penertiban dilakukan warga lebih dulu belajar cara menghitung tonase truk curah. “Dulu jalan ini rusak parah selama 15 tahun tidak pernah diperbaiki. Jalan ini dulu lebih mirip sungai kering penuh batu dan debu,” kata dia. Atas alasan ini, kata dia, warga keberatan jalan yang sudah diaspal mulus oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dilalui truk pasir dengan muatan melebihi kapasitas. Warga khawatir jalan evakuasi akan kembali rusak. Ketua BPD Desa Keningar Yehezkiel Sugiyono menambahkan selain merusak jalan, truk pasir yang membawa muatan melebihi tonase juga sudah melanggar Peraturan
SMNETWORK/ MH HABIB SHALEH
TERTIBKAN TRUK PASIR: Warga menertibkan armada truk pasir yang membawa muatan melebihi tonase. Aksi ini dilakukan untuk menjaga jalur evakuasi Merapi agar tidak cepat rusak. Bupati (Perbup) Nomor 3 tahun 2011 tentang tonase armada galian C. “Selama ini tidak ada penindakan sehingga warga berinisiatif menertibkan,” kata dia. Sugiyono menegaskan bahwa aksi ini dilakukan semata-mata untuk melindungi jalur evakuasi warga teratas
di lereng Merapi. Karena itu, material yang diturunkan tidak akan dijual. Namun jika ada warga yang membutuhkan dipersilahkan untuk memanfaatkannya. Dalam sehari truk pasir yang melewati Desa Keningar dan Desa Sumber berkisar antara 200300 buah. (SMNetwork/H66/05)
Ditemukan 187 Caleg Jadi Fasilitator PNPM
(SMNetworkK44,H74/05)
Suyitno dan Rosyati ‘Belajar’ di Hotel PEKALONGAN - Dua guru asal Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Suyitno yang merupakan kepala sekolah di SDN Ulujami. Dan, Rosyati pelaku wanita yang merupakan guru di SD Ambokulon, kedapatan “ngamar” berduan di salah satu hotel di Kota Pekalongan. Keduanya terjaring razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Pekalongan. Keduanya mengelak saat kedapatan petugas sedang melakukan perselingkungan dengan alih-alih sedang saling curhat, lantaran pelaku wanita sedang ada masalah dengan suaminya. “Kami sedang curhat kok, tidak ngapangapain,” elak pelaku laki-laki. Kepala Seksi Trantib Satpol PP kota Pekalongan, Sudarno mengatakan keduanya ditangkap saat petugas menggelar razia rutin di sejumlah tempat hiburan, dan hotel. “Kita biasa rutin melakukan razia operasi berkala, guna menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kota Batik. Apalagi banyak hotel-hotel di Pekalongan yang diduga kerap digunakan untuk tempat maksiat,” terang dia. Hasil penangkapan itu, kata dia, awalnya pintu hotel terkunci saat petugas ingin mengecek setiap kamar. Lalu petugas meminta kunci duplikat kepada petugas resepsionis yang berada di ruang lobby. Setelah membuka pintu, petugas kedapatan pelaku wanita dalam kondisi tidak mengenakan pakain dengan mengenakan selimut kain putih, dan pelaku laki-laki sedang mandi di kamar mandi. “Kira-kira apa yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan di dalam kamar. Anda bisa tahu sendiri bukan,” tanya Sudarno. Setelah tertangkap basah, kedua pelaku ini akhirnya digelandang ke kantor Satpol PP guna dimintai keterangan. Hasil keterangan dan data yang dihimpun petugas, akhirnya pelaku dilepaskan. (SMNetwork/H63/05)
SEMARANG -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan sebanyak 187 calon anggota legislatif (caleg) DPR, DPD, dan DPRD menjadi pelaksana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Mereka yang menduduki posisi sebagai fasilitator, Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) ini sudah tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) di 24 kabupaten dan kota di Jateng.
T
EMUAN itu menjadi sorotan Bawaslu karena caleg tersebut harus mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai pelaksana PNPM. Sebab, program tersebut rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik, terutama mendekati Pemilu Legislatif (Pileg) 2014. Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jateng Teguh Purnomo mengatakan, caleg yang menjadi pelaksana PNPM itu berasal dari 10 partai, yakni PDIP, PPP, PKB, PAN, Golkar, Nasdem, PKS, Gerindra, Demokrat, dan Hanura. “Dari penelusuran Bawaslu selama sepekan terakhir, kami menemukan ada 187 orang pelaksana PNPM Mandiri yang masuk dalam DCT pileg. Mereka ini harus mundur dari kedudukan dan posisinya sebagai pelaksana PNPM Mandiri,” tandasnya. Temuan Bawaslu itu ada di Wonosobo 10 orang, Demak dua orang, Kabupaten Semarang 13 orang, Purbalingga enam orang, Banyumas empat orang, Cilacap 10 orang, Grobogan 14 orang, Karanganyar 10 orang, Kebumen 14 orang, Kendal
tiga orang, dan Kudus satu orang. Selanjutnya, Rembang enam orang, Sragen dua orang, Kabupaten Tegal delapan orang, Blora 14 orang, Brebes 15 orang, Purworejo lima orang, Jepara tiga orang, Temanggung satu orang, Batang lima orang, Kabupaten Magelang 18 orang, Boyolali enam orang, Sukoharjo enam orang dan Klaten 12 orang. Menurut dia, caleg ini dilarang menggunakan kegiatan, aset, fasilitas, dan atribut PNPM Mandiri saat kampanye, pemberian dukungan atau pencalonan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun pilkada. Hal ini tercantum dalam surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI Nomor: B.2013/KMK/D.VII/ X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 dan Surat Bawaslu RI Nomor 807/ Bawaslu/ XI/ 2013 tertanggal 19 November 2013. Larangan ini pun berlaku bagi pelaksana PNPM Mandiri yang bertindak sebagai tim sukses maupun pendukung caleg, capres, dan calon kepala daerah. “Kami minta jajaran pengawas di Jateng dari mulai tingkat provinsi sampai desa supaya berkoordinasi
secara intensif dengan KPU kabupaten/ kota dan instansi terkait di pemerintahan daerah dalam rangka pengawasan pemilu. Jika diperlukan, pengawas bisa mengklarifikasi agar kemudian dilakukan pengkajian. Hasilnya akan dijadikan bahan rekomendasi pihak luar,” jelasnya. Sementara itu, anggota KPU Jateng Wahyu Setiawan menegaskan, institusinya berpedoman kepada undangundang pemilu dalam penyusunan DCT. KPU juga tidak terikat dengan aturan internal tata kelola fasilitator PNPM Mandiri. Karenanya, caleg harus menentukan pilihan yaitu tetap maju dalam pileg atau menjadi fasilitator. “Jika memilih caleg, maka tindaklanjutnya oleh otoritas pengelola PNPM. Jika memilih menjadi fasilitator, maka yang bersangkutan harus mundur dari pencalegan melalui partainya,” jelasnya. Menurut dia, KPU tidak bisa mencoret caleg apabila tidak ada surat dari partai. Sebab, ketentuan pencalegan dan aturan otoritas PNPM adalah dua hal yang terpisah.
(SMNetworkJ17,H68/05)
Tilep Tabungan Haji Rp 5 Miliar,Ditangkap KLATEN - Sat Reskrim Klaten menjebloskan, Suratman (55) warga Jl Dr Wahidin, Desa Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara ke sel tahanan. Pimpinan Yayasan As-Syifa itu dibekuk karena diduga menilep dana Rp 5 miliar milik nasabah calon jamaah haji. ‘’Total uang milik nasabah sebanyak 196 orang yang dibawa tersangka mencapai Rp 5 miliar,’’ ungkap Kasat Reskrim Polres Klaten AKP Danu Pamungkas, Selasa (26/11). Menurutnya sejak awal Polres sudah mencermati kasus yang menghebohkan masyarakat bulan Oktober lalu itu. Namun, penyidik baru menggelar proses hukum setelah
ada laporan resmi dari salah seorang korban, Seniwati (45) warga Desa Gergunung, Kecamatan Klaten Utara tanggal 7 Oktober. Dalam laporannya, korban mengaku sejak tanggal 10 Februari 2007 mulai menyetorkan uang ke pelaku dengan imingiming akan didaftarkan naik haji. Setiap bulan korban dan ratusan warga lain menabung Rp 160.000 ke As-Syifa untuk cicilan talangan haji. Saat tabungan korban mencapai Rp 10 juta pada Maret 2011, korban menambah Rp 16 juta dengan harapan dana talangan haji Rp 22,5 juta dan biaya buka rekening Rp 4,6 juta sudah lunas. Namun korban kaget sebab pada tanggal 5 Agustus
2013 dikumpulkan Bank Syariah Mandiri (BSM) dikatakan dia harus melunasi dana talangan hajinya. Sebab yang dibayarkan ke bank baru Rp 4,6 juta, meski sudah membayar lunas ke pelaku. Saat ditagih, pelaku mengelak dan sulit ditemui sehingga memutuskan melapor. Dari laporan itulah, kata Kasat Reskrim, Polres bergerak memeriksa belasan saksi dan mengumpulkan alat bukti. Dari penyidikan , unsur penipuan dan penggelapan cukup kuat
sehingga Suratman ditangkap. Dari keterangan sementara, korban tidak hanya asal Klaten tetapi banyak dari kabupaten lain. Pelaku dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penipuan dan pasal 378 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. Penyidik juga masih mendalami aset dan jumlah pasti para korban sebenarnya. Sebab tidak menutup kemungkinan jumlahnya jauh lebih banyak. Ratusan jamaah calon haji arisan haji Yayasan
As-Syifa, menangis sebab merenungi nasib dana yang tidak jelas. Dana miliaran diduga tak disetor ke Bank Mandiri Syariah sebagai dana talangan. Suratman, saat ditanya aset para nasabah enggan berkomentar. Pria yang dikenal sebagai tokoh masyarakat itu lebih banyak diam dan menyembunyikan wajahnya. ‘’Tanya saja ke penyidik. Semua sudah saya ungkapkan ke penyidik,’’ jelasnya tanpa didampingi penasihat hukum.
(SMNetwork/H34/05)
Modus Tabungan Haji dengan janji mendapatkan kuota kursi Talangan haji Rp 22,5 juta/ orang Membayar tabungan Rp 160.000/ bulan, sisanya bisa dilunasi kemudian Setelah lunas Rp 26 juta/ orang, hanya disetor Rp 4,6 juta ke BSM
3 Terpidana Kasus GLA Diperiksa Rina Serahkan Paspor ke Imigrasi
Alamat: Jl. S Parman 947 Tlp. 636003 Purwokerto
HTM 0A.0LL0:0 Rp 2
rajawalicinema
@rajawalicinema
Studio 1
Studio 2
Studio 3
Studio 4
Sabtu 11.30 13.45 16.00 19.00 21.15
Sabtu 12.45 14.00 15.45 19.15 21.00
Sabtu 11.45 13.45 15.4519.15 21.15
Sabtu 11.30 13.10 14.50 16.30 19.00 20.45
Minggu 11.30 13.45 16.00 19.00
Minggu 12.15 14.00 15.45 19.15
Minggu 11.45 13.45 15.45 19.15
Minggu 11.30 13.10 14.50 19.00
Senin-Jumat 13.45 16.00 19.00 21.15
Senin-Jumat 14.00 15.45 19.15 21.00
Senin-Jumat 13.45 15.45 19.15 21.00
Senin-Jumat 13.30 15.30 19.00 20.45
KARANGANYAR – Tiga saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Perumahan Griya Lawu Asri (GLA), dengan tersangka Bupati Rina Iriani menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, Rabu (27/10). Mereka adalah Tony Iwan Haryono (mantan suami Bupati Rina Iriani dan Ketua Dewan Pengawas KSU Sejahtera), Fransiska Riana Sari (Ketua KSU Sejahtera 2007) dan Handoko Mulyono (Ketua KSU Sejahtera 2008-2009). Ketiganya pernah dipidana dalam kasus korupsi pembangunan GLA dan sudah selesai menjalani hukumannya masing-masing. Saksi yang menjalani pemeriksaan paling lama adalah Tony, yang mulai diperiksa sekitar pukul 09.00-16.00. Usai menjalani pemeriksaan secara terpisah, antara Handoko dan Tony juga ditempatkan di dalam satu ruangan untuk saling dikonfrontir keterangan masing-masing oleh jaksa penyidik dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah. Seusai pemeriksaan Fransiska menghindar dari kejaran awak media yang saat itu berkonsentrasi kepada Tony Haryono. Seusai diperiksa jaksa penyidik Ari Praptono, dengan bergegas lewat ke pintu samping Kejari Solo langsung menuju tempat parkir dan dengan mengenakan helm berwarna putih, dia melajukan motor matiknya keluar dari Kejari Solo.
Baik Handoko dan Tony mengaku tidak ada materi pemeriksaan yang baru, yang ada hanya pendalaman materi dari pemeriksaan yang dahulu pernah dilakukan. “Pertanyaannya banyak tetapi itu mengulang-ulang yang kemarin,” kata Handoko. Materi pertanyaan banyak yang mengenai aliran dana dan peran BupatI Rina Iriani, serta pemberian. Saat ditanya apakah Bupati Rina aktif dalam memberi fasilitas, Handoko menjawab, “Nanti di BAP kelihatan,” jawab Handoko. Saat ditanya apakah Bupati Rina pernah mengajukan pinjaman uang kepada koperasi, Handoko menmbenarkan, memang ada pengajuan permohonan pinjam uang. “Ow itu pengajuan permohonan pinjam dahulu, atas namanya ya yang tanda-tangan, kepentingan apa kepentingan apa,” katanya. Sementara Tony juga membantah pernyataan kalau dirinya sering mencatut nama Bupati Rina untuk meminjam uang. “Tidak, tidak ada itu,” bantahnya. Tanpa banyak komentar, dia juga bergegas keluar saat awak media mengajukan pertanyaan. Ketua tim penyidik Sugeng Riyanta enggan menjelaskan lebih lanjut tentang materi pemeriksaan yang dilakukan. “Saya belum tanya jaksa penyidik, “ katanya. Sugeng mengemukakan, dari ketiga saksi yang sudah dipidana itu fakta-faktanya sudah ada di putusan pengadilan dan
pihaknya tinggal menuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). “Kalau ada faktafakta baru, nanti kita lihat,” kata Sugeng. Mantan Kasi Pidsus Kejari Sidoarjo itu menandaskan, dari tiga saksi kunci yang diperiksa, memang Tony yang jawabannya berbelit-belit. Selain di Kejari Solo, pemeriksaan juga dilakukan di Kejati Jawa Tengah di Semarang, dengan saksi dari pihak Kemenpera RI. Dia juga enggan memberi penjelasan tentang peminjaman uang yang dilakukan Bupati Rina. Sementara itu salah satu kuasa hukum Bupati Rina Iriani, Muhammad Taufiq mengemukakan, Bupati Rina tidak ada hubungannya dengan koperasi, karena pinjamnya kepada Tony. “Kalau Tony mengambilnya (uang) dari koperasi atau darimana kita tidak tahu ,” terang Taufiq saat ditemui di Kejari Solo. Terpisah, Bupati Karanganyar Rina Iriani menyerahkan paspornya ke Kepala Imigrasi Surakarta Jarot Sutrisno. Namun penyerahan itu belum diberi berita acara penerimaan paspor. “Saya membaca di media, katanya paspor saya akan dicabut. Dari pada saya tidak tenang karena bisa dituduh macam-macam ingin melarikan diri atau lainnya ke luar negeri, maka saya berinisiatif menyerahkan paspor saya. Biar saja paspor disimpan di Kantor Imigrasi,” kata Rina. (SMNetwork/an, H53/05)