desakundi
SELASA, 17 Agustus Januari 2012 senin, 22 2011
demak salatiga kendal ungaran purwodadi n
n
n
n
Warga Sidomukti Blokir Galian C SALATIGA-Pasca penggusuran di Jalan Kartini yang rencananya akan dibangun Taman Kota, banyak mantan PKL mempertanyakan proses pembangunannya. Hal ini, karena sesuai janji Walikota Salatiga Yuliyanto, bahwa setelah lahan tersebut bersih dari PKL akan segera dibangun taman kota. Wakil Ketua DPRD kota Salatiga Iwan Setyo Purbowo ketika ditemui Harsem, Senin (16/1) kemarin mengatakan, bahwa masalah pembangunan taman kota tersebut menurutnya tidak dapat seperti membalikkan telapak tangan. Namun, semua itu ada prosesnya. Pihaknya menghimbau kepada para mantan PKL Kartini, jika memang merasa penasaran akan masalah pembangunan dapat menanyakannya secara resmi kepada Walikota Salatiga maupun DPRD Kota Salatiga. Ditambahkan Iwan, pembangunan suatu proyek jika dipaksakan terlalu cepat, hal ini akan dapat dijamin mangkrak. Untuk pembangunan
taman kota ini, diyakini akan tetap dilakukan namun tidak dapat terlalu tergesa-gesa. Sehingga, jika banyak yang mempertanyakan, hal itu adalah masih wajar. “Harapan kami, jika memang para PKL yang dulunya berada di Jalan Kartini itu dapat mempertanyakan melalui aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Kota Salatiga. Pihaknya menjamin bahwa proyek tersebut tetap berjalan dan membutuhkan waktu untuk memulainya. Harapan lain, jangan sampai proyek taman kota itu nantinya menjadi mangkrak,” jelasnya. Menurutnya, proyek pembangunan taman kota itu, menurut informasi nantinya akan disediakan juga fasilitas umum (fasum). Bahkan, di lokasi itu juga akan multifungsi serta multiefek. Jadi tidak asal dibangun begitu saja. “Yang jelas, kami berharap proyek pembangunan taman kota ini, jangan sampai mangkrak,” tandasnya. (hes/nji)
MI & BISNIS
ENGAH
Kru Angkutan Geruduk Dishub SALATIGA-Ratusan kru mobil penumpang umum (MPU) jurusan Salatiga-Ungaran, Senin (16/1) sekitar pukul 09.00 ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Perhubungan Komunikasi Budaya dan Pariwisata (Dishubkombudpar) Salatiga. Mereka mendesak agar trayek beberapa MPU tambahan yang diduga tidak melalui kesepakatan paguyuban agar dicabut. Sebelumnya, ratusan kru ini melakukan aksi di Terminal Tingkir memprotes dan mogok. Sebagian kru dengan mengendarai 15 MPU menggruduk kantor Dishub. “Kami menduga oknum pengurus paguyuban MPU bermain dan meloloskan beberapa MPU yang tentunya mengurangi pendapat kami. Apalagi kondisi sekarang semakin sulit,” ujar Budi Santoso (36) sopir MPU Salatiga-Ungaran.
Ia juga mengungkapkan, permainan penambahan trayek ini sudah berulang kali tanpa ada kesepakatan dan pembicaraan dengan para anggota. Akibatnya, dalam waktu singkat armada yang sebelumnya 80 unit, tiba-tiba membengkak menjadi 107 unit. “Kami menuntut pihak Dishub agar mencabut MPU yang pengeluaran izin trayeknya tidak diketahui anggota paguyuban,” ujar beberapa kru di kantor Dishub. Kepala Dishubkombudpar, Bustanul Arifin, kepada wartawan mengatakan pihaknya menilai masalah tersebut dipicu oleh konflik internal paguyuban MPU SalatigaUngaran. “Kami minta pengurus agar berkoordinasi dengan anggotanya supaya tidak terjadi persoalan,” katanya. (hes/nji)
7 Kecamatan Rawan Longsor UNGARAN-Sedikitnya tujuh kecamatan di Kabupaten Semarang dipetakan termasuk daerah rawan longsor. Ketujuh kecamatan itu meliputi Ungaran Barat, Bandungan, Sumowono, Banyubiru, Pringapus, Getasan dan Bringin. Masyarakat diharap selalu berwaspada kemungkinan terjadinya bencana longsor pada musim hujan tahun ini. Di sela meninjau lokasi longsor di RT 04 RW 04 Lingkungan Junggul, Bandungan, kemarin Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, secara geografis sekitar 95% wilayah Kabupaten Semarang berupa perbukitan, sehingga kontur tanah banyak tebing dan berpotensi rawan longsor. “Informasi yang saya peroleh, terjadinya longsor disebabkan air di talud saluran irigasi yang letaknya sekitar 200 meter di atas pemukiman tersumbat. Akibatnya airnya tidak bisa mengalir pada saluran yang ada hingga taludnya ambrol dan tanahnya longsor,” kata Bupati, kemarin. Untuk mengantisipasi terjadinya longsor susulan, menurut Mundjirin, air dari saluran irigasi yang taludnya ambrol harus dibuatkan salurannya. “Harus segera diupayakan pembuatan saluran air. Kalau tidak, bisa mengakibatkan longsor susulan,’’ ujar Mundjirin. Bupati menyatakan pihaknya akan meninjau ulang terkait perizinan pendirian villa di
Bandungan. Pihaknya akan memberikan tindakan terhadap pemilik villa yang tidak mengantongi perizinan. Pengecekan perizinan akan dilakukan, utamanya pada villa dan bangunan usaha lainnya yang berlokasi di lereng-lereng perbukitan atau di daerah yang memiliki kemiringan tajam. Bupati juga menginstruksikan para camat dan lurah di daerah rawan longsor untuk memberitahukan warganya agar mewaspadai bencana longsor. Pasalnya, bencana tanah longsor sulit diprediksi. Untuk itu semua pihak harus melakukan langkah antisipasi bencana. “Untuk mengantisipasi semua ini, saya sudah perintahkan agar badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) segera bertindak,” tukasnya. Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Mas’ud Ridwan mengatakan, BPBD harus segera melakukan inventarisasi wilayah rawan bencana. “Ini penting agar tidak jatuh korban jiwa lagi. Untuk itu BPBD harus segera melakukan action,” katanya. Mas’ud juga mendukung upaya Pemkab untuk merazia sejumlah hotel dan villa di Bandungan yang tidak berizin. “Pemkab harus bertindak tegas, saya dengar di Bandungan banyak yang tidak berizin,” kata dia. (ino/nji)
Panci dan Wajan Juga Dimaling… UNGARAN-Muhamad Bukhori (29) warga Desa Karangkepoh, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, kemarin diamankan ke Polsek Tengaran karena tertangkap warga mencuri perabotan rumah tangga, seperti panci, wajan dan tremos Bukhori ditangkap saat beraksi di rumah milik Sayekti di Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Terungkapnya pencurian berawal saat Sayekti yang baru pulang bekerja mengaku kehilangan televisi ukuran 14 inci yang dipajang di ruang tamu. Selain itu juga terdapat beberapa perabotan dapur miliknya ikut raib. Ketika Sayekti bingung mencari hartanya yang hilang, tiba-tiba dia mendapat kabar ada seorang pencuri berhasil diamankan warga di balai desa. Kontan Sayekti segera mendatangi balai desa untuk melihat pencurinya. Ternyata di tempat tersebut, selain melihat pelaku pencurian, Sayekti dikagetkan adanya televisi
dan perabotan dapur miliknya. “Saya kaget setelah melihat pencurinya, ternyata barang-barang saya yang hilang juga ada di situ,” katanya, kemarin. Kapolsek Tengaran, AKP Bambang Sutanto mengatakan, dalam aksinya tersangka masuk dengan cara merusak pintu belakang rumah korban. Selanjutnya, mengambil sejumlah barang milik korban dan kabur lewat jalan yang sama. “Saat diperiksa tersangka mengaku nekat mencuri karena kepepet karena kebutuhan ekonomi,” terangnya Kapolsek. Sementara itu, di hari yang sama juga terjadi pencurian di rumah milik Sutomo (50) warga Kampung Tlogomayong, Kelurahan Gondoriyo, Kecamatan Jambu. Sepeda motor Honda Supra Fit AA 4301 ET milik Sutomo yang diparkir di dapur hilang. Diduga sebelum menggondol sepeda motor, pelaku terlebih dahulu mencongkel jendela rumah lalu keluar melalui pintu belakang. (ino/nji)
Keberadaan galian C di Weleri memicu konflik. Warga memblokir jalan menuju lokasi, tapi pihak kelurahan malah menarik retribusi.
J
ALAN masuk menuju pertambangan pasir dan padas atau galian C di desa Sidomukti Weleri, diblokir warga setempat, Senin (16/1). Aksi pemblokiran jalan dilakukan oleh warga, karena proyek galian C tersebut memotong jalan desanya. Salah satu tokoh pemuda Desa Sidomukti, Kuswanto, mengatakan pihaknya menuntut agar jalan desa dikembalikan dan proyek ditutup. Sebab manfaatnya tak terasakan semua warga desa. “Kami juga mempertanyakan mengapa perangkat desa yang seharusnya mengurus administrasi desa, kok malah menjadi pengawas proyek,” kata Kuswanto. Kuswanto juga mempertanyakan, adanya penarikan retribusi sebesar seribu rupiah per dump truck di lokasi jalan masuk pertambangan tersebut. Apalagi penggunaan uang tersebut tidak jelas. Terkait dengan tuntutan warganya, Lurah Sidomukti Martoyo menjelaskan, pada intinya pihak desa berkeinginan agar proyek galian C tersebut bisa menyejahterakan warga, sesuai tujuan awalnya. Sedang mengenai tuntutan sebagian warganya yang meminta agar jalan ditutup sementara, pihaknya belum bisa memenuhi. Pasalnya ada juga warga sekitar yang memanfaatkan jalan tersebut, untuk mencari nafkah di hutan dekat pertambangan. “Mari kita cari solusi terbaik untuk masalah ini. Kami selaku aparatur desa siap bermusyawarah dengan karang taruna dan warga karena di sini
HARSEM/ONO
Warga memblokir jalan untuk memprotes keberadaan proyek galian C ada masyarakat yang pro dan kontra masalah pertambangan galian C tersebut,” papar Martoyo. Sementara, Kapolsek Weleri AKP Haryo Dekodewo yang menjadi mediator antara warga dan pihak kelurahan serta penambang dalam musyawarah di aula kelurahan mengatakan, bahwa hendaknya persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. “Selaku aparat, kami dan Muspika sudah sejak
awal mengantisipasi persoalan ini dengan mengajak dialog beberapa pihak. Seyogyanya ada komunikasi intensif antara warga dan pihak desa serta pemilik pertambangan,” jelas Kapolsek. Camat Weleri Wiwid Andaryanto, meminta kepada warga supaya persoalan-persoalan yang ada diselesaikan dengan musyawarah. Sehingga tidak ada pihak pihak yang dirugikan. (ono/nji)
Raskin Belum Tepat Sasaran HARSEM/ONO
Taman Kota Jangan Sampai Mangkrak
Seminar pengentasan anak jalanan yang diadakan PKS
Anak Jalanan Masih Banyak
KENDAL–Beberapa perumahan yang ada di Kabupaten Kendal, masih banyak yang tidak mempunyai ruang bermain untuk anak. Padahal seharusnya, fasilitas itu ada. Hal itu dikatakan Ketua Rumah Keluarga Indonesia (RKI) Pemberdayaan Perempuan Partai Keadilan Sosial (PKS ) Kabupaten Kendal, Siti Nurjanah. Di samping itu, jelas Nurjanah, pihaknya juga bertekad mengentaskan anak jalanan yang jumlahnya masih cukup besar. Selain bakal mengentaskan anak jalanan. Sebagian besar pengembang tidak menyediakan tempat bermain yang layak bagi anak-anak sehingga mereka kesulitan bermain,” ujarnya, di sela-sela launching di aula Kementerian Agama kemarin. Nurjanah mengaku prihatin dengan masih banyaknya anak jalanan yang belum ditangani. Anak-jalanan yang sering disebut anak punk selama ini banyak ditemukan di sekitar traffic light. Keberadaan anak jalanan itu dinilai sering meresahkan pengguna jalan. Ke depan, para anak jalanan ini akan dirangkul agar menjadi anak yang punya masa depan. Menurut Nurjanah, RKI bertekad menjadikan Kendal sebagai kota layak bagi anak-anak. Dia menilai, masih banyak yang harus dibenahi agar Kendal bisa menjadi kota layak anak. Beberapa kasus yang masih mengganjal untuk menjadikan kota layak anak antara lain kasus kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi dan pekerja anak masih cukup besar. Ke depan kedua hal itu akan dibenahi. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar outbond bagi anak-anak. Kegiatan outbond akan digelar saat libur sekolah. Nurjanah menegaskan, keluarga sebagai kumpulan manusia lakilaki dan perempuan adalah batu bata pertama dan unit sosial asasi bagi masyarakat. Keluarga juga mencerminkan kondisi masyarakat dan unsur-unsurnya secara struckural, tanpa mempertimbangkan jumlah anggotanya. “Tujuan utama keluarga dalam Islam adalah untuk menjaga eksistensi, sebagai pemakmur bumi dan estafet generasi,” tambah Nurjanah. (ono/nji)
UNGARAN-Sebagian besar jatah raskin yang disalurkan bagi keluarga miskin ditengarai salah sasaran. Pasalnya, proses penyalurannya di pedesaan menggunakan sistem bagi rata seluruh warga. Bagian Perekonomian Setda kabupaten Semarang akan berupaya meminimalisir terjadinya penyimpangan raskin dengan melibatkan para ulama. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupten Semarang, Heru Cahyono menjelaskan, sistem bagi rata merupakan pemicu terjadinya salah sasaran dalam penyaluran raskin. Hal ini dominan terjadi di wilayah pedesaan. Sementara untuk penyaluran di wilayah perkotaan nyaris tidak terjadi masalah. “Karena sistem bagi rata, raskin yang semestinya ditujukan untuk rumah tangga sasaran (RTS), pada akhirnya dinikmati juga oleh warga mampu di pedesaan,” kata Heru, kemarin. Diungkapkan, sistem bagi rata tersebut sesungguhnya merugikan warga miskin yang masuk dalam daftar RTS. Karena jatah raskin yang semestinya hanya dibagikan kepada mereka, namun dalam praktiknya dibagikan kepada seluruh warga desa. “Kalau seharusnya jatah raskin sebanyak 15 Kg per-RTS, praktiknya di banyak pedesaan berkurang menjadi 10 Kg atau bahkan kurang,” tandasnya. Persoalan ini, lanjut Heru, telah lama menjadi dilema bagi pengurus di titik bagi yang ada di RT atau RQW. Alasannya, ketika pengurus menyalurkan sesuai prosedur, maka ia diprotes oleh warga. “Pengurus titik bagi yang ada di RT dan RW wilayah pedesaan angkat tangan bila penyaluran raskin dilakukan sesuai prosedur. Beberapa di antaranya malah meminta agar penyaluran seperti itu dilakukan sendiri oleh bagian Perekonomian, karena mereka tidak
mau menjadi sasaran kemarahan warga,” ungkapnya. Sesuai data tahun 2011, kuota raskin Kabupaten Semarang perbulan sebanyak 1.002.000 kg untuk 66.800 RTS. Sebagian besar dari jumlah tersebut tersalurkan untuk wilayah pedesaan, yakni 208 desa dan 27 kelurahan. “Prosentasenya belum bisa ditentukan, tapi jelas sebagian besar jatah raskin untuk wilayah pedesaan,” tegas Heru. Diutarakan, bahwa penyaluran raskin sesuai pedoman harus menunggu ketetapan dari gubernur, yang kemudian dilanjutkan ke Bulog untuk disalurkan ke titik distribusi yang berada di desa dan kelurahan. Selanjutnya raskin disalurkan ke titik bagi yang ada di RT dan RW. “Di titik bagi inilah penyaluran raskin sering salah sasaran, utamanya di pedesaan,” ujarnya. Dikatakan pula, sejauh ini pihak Bagian Perekonomian sudah mengupayakan antisipasi dan sosialisasi, yang bertujuan agar penyaluran raskin tidak salah sasaran. Diantaranya dengan melakukan pemasangan stiker raskin di rumahrumah warga yang masuk dalam daftar RTS. Bahkan dalam sosialisasi tersebut juga melibatkan para tokoh masyarakat setempat. Namun demikian hasilnya belum sesuai harapan, karena adanya sistem bagi rata. Untuk meminimalisir penyaluran raskin yang tidak tepat sasaran, Heru mengatakan, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke pedesaan. Yakni, dengan memberi pengertian bahwa raskin hanya diperuntukkan bagi RTS. Untuk itu pihaknya akan menggandeng para ulama atau pemuka agama untuk mensosialisasikan raskin tepat sasaran. (ino/nji)
14 Pejabat Eselon II Dilantik
HARSEM/HERU SANTOSO
Sebanyak 14 pejabat eselon II dilantik Walikota Yuliyanto, kemarin SALATIGA-Sebanyak 14 pejabat eselon II Pemkot Salatiga dilantik Walikota Salatiga Yuliyanto,
kemarin. Pelantikan sesuai SOTK yang mulai berlaku tahun 2012. Pelantikan di adakan di Ruang
Sidang II Pemkot. Ada instansi yang mengalami pergantian pejabat, di antarnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga (Disdikpora). Dari data yang dihimpun Harsem, para pejabat yang dilantik di antaranya Hj Niken Lidiastuti sebelumnya sebagai kepala disdikpora kini menduduki kepala inspektorat. Kepala disdikpora kini dijabat Susanto yang sebelumnya menjadi kepala Bappeda. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kini dijabat Adi Isnanto yang sebelumnya sekretaris Bapeda menggantikan Amin Singgih yang menjadi sekretaris dewan (Sekwan). Sedangkan staf ahli Walikota kini diduduki masing-masing Husnani yang sebelumnya kepala dinas pdan kini menjadi staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan. Ady Suprapto staf ahli bidang hukum dan pemerintah, yang
sebelumnya sebagai kepala badan kesbangpollinmas serta Endang DW, yang meninggalkan kepala Bapermas KB. Kepala Badan Kesbangpollinmas sekarang ini dijabat Sri Danudjo, Kepala Bapermas KB Diah Puryati, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dijabat Tedjo Supriyanto. Priyono Soedharto Kepala Bappeda, Sri Wityowati Asisten Setda dan Kepala Badan KPPT dijabat Valentino T Haribowo. “Pesan kami, para pejabat yang baru dilantik, dapat secepatnya menyesuaikan diri dan meningkatkan kinerjanya demi pelayanan kepada masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada,” jelas Walikota Yuliyanto. Untuk pelantikan pejabat eselon III dan IV, direncanakan dilakukan secepatnya. Namun, rumor yang berkembang di Pemkot Salatiga, pelantikan pejabat eselon III dan IV akan dilakukan Selasa (16/1).hes/nji