RABU, 06 November 2013 Edisi Pagi
17
PEMERINTAHAN
FOTO-FOTO INRO/HARIAN JAMBI
TERBALIK :Truk Batubara Terbalik di Lingkar Barat Simpang Rimbo Jambi.
ROSENMAN M/HARIAN JAMBI
TERBUANG: Batubara terbuang dijalan jembatan Peneradan Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari.
Pengusaha Batubara Kangkangi Gubernur Jambi P
emerintah Provinsi Jambi telah membuat moratorium akhir tahun 2012 lalu agar meminta angkutan batubara dihentikan sementara, sebelum adanya jalan khusus. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jambi Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara ternyata “dikangkangi” oleh pengusaha. Sangat disayangkan kebijakan Gubernur Jambi ini tak diindahkan sama sekali oleh pengusaha batubara. Sebelumnya tercatat sudah beberapa kali membuat kesepakatan dengan pemerintah daerah, namun kesepakatan tersebut hanya di atas kertas yang pada perjalanannya tetap saja diingkari. Kesepakatan moratorium tentang angkutan batubara yakni penundaan atau penghentian sementara aktivitas pengangkutan batubara yang menggunakan jalur darat sebelum dibuat Perda dan Pergub. “Masyarakat sangat terganggu dengan adanya angkutan batubara. Karena menimbulkan debu, yang terparah jalan cepat rusak. Kami sangat resah dengan angkutan batubara. Lihatlah jalan di sana itu sudah rusak lagi padahal baru saja diperbaiki,” kata Juanto (53), warga Tempino, Kabupaten Batanghari. Moratorium sebagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Tingkah laku pengusaha batubara ini memang benarbenar telah membuat pemerintah tidak punya wibawa. Padahal jelas Perda tentang angkutan batubara dalam Pasal 5 Ayat (1) Perda No 13 Tahun 2013 mengatur: Setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai. Tetapi, Perda ini dianggap angin lalu oleh pengusaha batubara. Pasalnya sampai hari ini mobil angkutan batubara masih menggunakan jalan umum. Bahkan waktu yang ditetapkan pemerintah antara pukul 18.00 hingga 06.00 WIB, juga tak dipatuhi. “Sampai hari ini mobil-mobil angkutan masih beroperasi di siang hari. Pihak Dinas Perhubungan juga seperti tidak ambil pusing. Mereka membiarkan mobil-mobil angkutan batubara lewat di luar jam yang telah ditentukan,” katanya. Staf Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Raden Wahyudi mengatakan, selama ini tidak menyetop dan menanyakan kenapa lewat siang. “Mungkin mereka lewat Muarabulian malam, tapi tidur di jalan, makanya siang lewat sini,” katanya. Disebutkan, tidak menutup kemungkinan ada oknum yang memanfaatkan ini semua. dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Dengan masih terlihatnya mobil-mobil angkutan batubara beroperasi di siang hari. Seharusnya pengusaha batu bara juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Nurhadi, Pengurus Asosiasi Batubara mengatakan, pihaknya mengaku tidak tahu mengenai kelanjutan jalan khusus yang direncanakan oleh pengusaha batubara. Menurutnya sudah lama tidak mengumpulkan para pengusaha. “Saya tidak tahu masalah ini. Silahkan saja tanyakan langsung pada pak ketua yang lebih berwenang masalah ini,” katanya. (*)
Minim Solusi, Pro Kontra Batubara di Jambi Persoalan kendaraan angkutan batubara di Provinsi Jambi kini menyita opini pemerintah dan pengusaha karena tak kunjung ada solusi. Dampak negatif dari truk angkutan batubara kini sudah mengeluhkan masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kabupaten Batanghari, Muarojambi dan Kota Jambi. Namun hingga kini tak ada tindakan nyata guna mencari solusi angkutan batubara tersebut. LUT HIDAYAT, Jambi
A
ksi unjuk rasa warga di Muarabulian, Batanghari, Kota Jambi tak kunjung jua menggugah perhatian pemerintah mengatasi truk batubara tersebut. Pertemuan antara pemerintah dengan pengusaha batu bara di Jambi sudah dilakukan, namun solusinya pun tak kunjung ada. Sementara rencana moratorium batubara di Provinsi Jambi hingga kini masih digantung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) telah memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2012 kepada perusahaan untuk membuat jalan khusus batubara. “Kita minta selama tenggat waktu yang diberikan, perusahaan batubara membuat jalan sendiri. Keputusan yang lain adalah dari tangal 1 Mei 2012, batubara dibolehkan lewat jalan umum. Akan tetapi, tidak diizinkan melintasi jalan Kota Jambi,” katanya. Namun pada kenyataannya, kendaran batubara ini juga tidak dibolehkan menggunakan Fuso atau tronton. Kendaraan yang diperkenankan adalah jenis truk PS, itupun dengan pembatasan jumlah. Sementara untuk jumlah kendaraan yang boleh beroperasi dibatasi sebanyak 400 PS per hari. Kendaraan ini juga diberi jadwal untuk beroperasi. Mereka boleh melintas antara pukul 18.00 WIB hingga pukul 06.00 WIB atau pada malam hari saja. Nanti pembagian 400 kendaraan itu berapa perperusahaan diatur oleh asosiasi,” ujarnya. Selain itu, HBA sempat menegaskan, pengusaha harus berpegang kepada Perda. Apabila mereka melanggar dari Perda itu, mereka akan disanksi. Sanksi yang akan dilakukan itu ada kurungan, denda dan beberapa sanksi yang lain.
Ada tiga titik pengawasan angkutan batubara, pertama dilakukan di daerah tambang, yang kedua di timbangan dan yang ketiga pengawasan di jalan. Gubernur Jambi, Kapolda Jambi, Danrem dan unsur Muspida, sudah melihat kondisi Jalan Lingkar Selatan dan Lingkar Barat yang rusak. Anggota Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Jambi Deniel Candra, mengakui pihaknya belum mengetahui keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jambi itu. Dia mengatakan, kalau memang itu adalah keputusan yang diambil oleh Pemprov, APBI akan mengikuti. Menurut Deniel, cara pembagian PS mana yang harus boleh, APBI sangat sulit untuk menentukannya. “PS itukan banyak punya masyrakat. Kalau mereka tidak lagi beroperasi, mereka akan makan apa. Dan mereka untuk mebayar cicilan mobilnya juga pakai apa,” katanya. Pengamat ekonomi Jambi Pantun Bukit menilai, mundurnya rencana moratorium batubara akan datang i t u karena banyaknya ke-
Truk terguling di jalan lingkar barat kota jambi
TERGULING: Truk Batubara Terbalik di Jalan Pattimura Kota Jambi.
pentingan dari kepala daerah di usaha pertambangan. “Ini waktu yang sangat panjang. Saya menilai, ada kepentinganlah disini. Dengan pemberian waktu kurang lebih delapan bulan tersebut, saya mempertanyakan, apakah pengusaha memang betul-betul akan membuat jalan khusus,” katanya. Menurut Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, pihaknya juga tengah melakukan kajian hukum terkait akan diberlakukannya moratorium tersebut. Menurutnya, jika moratoriu m nanti hanya dilandas-
kan pada Surat Edaran Gubernur saja, maka hal itu tidak cukup kuat. HBA mengakui, selama ini masih banyak truk batubara yang melanggar, terutama terkait masalah tonase yang berlebih. Selain itu, aktifitas truk batubara juga sudah dirasakan mengganggu. Salah satu hasil kesepakatan dari pertemuan tersebut, mendorong angkutan batubara untuk melewati jalu sungai. “Tadi kita sudah sepakat jika batubara yang berasal dari Sarolangun, Merangin dan Batanghari, pengangkutannya didorong lewat sungai.” H B A men-
gatakan, beberapa perusahaan saat ini juga sudah mulai melakukan pengerukan terkait akan dimanfaatkannya jalur sungai untuk pengangkutan batubara tersebut. “Kalau Surat Edaran Gubernur sifatnya hanya imbauan. Untuk itu kita tengah kaji produk hukumnya, bisa saja nanti berupa Perda (peraturan daerah),” ujarnya. Disebutkan, jika produk hukumnya sudah ada, maka akan ada sanksi bagi yang melanggar. Produk hukumnya kita harapkan bisa selesai sebelum akhir Desember nanti. (*)