15
Takzim Kaum
Tak Mematikan Kecamatan Induk P E M B E N T U K A N Kecamatan Kepulauan Karimata tidak akan mematikan kecamatan induk yakni Kecamatan Pulau Maya Karimata (PMK). Demikian Pakar Politik dan Pemerintahan Kalbar, Jumadi saat rapat bersama eksekutif dan Pansus I DPRD KKU, belum lama ini. Pemekaran ini tidak Kamiriluddin/Equator akan mematikan daerah Jumadi induk. Yang menjadi krusial itu ketika daerah baru dibentuk lalu daerah induk menjadi mati, kata Tim Pengkaji Akdemis Pemekaran PMK ini. Pemekaran PMK, dikatakannya, sudah dikaji secara matang baik secara teknis dan kajian hukum. Dan jika dimekarkan maka tidak bakal mematikan daerah induk. Alhamdulillah, pemerintah punya perhatian khusus terhadap daerah kepulauan termasuk pemekaran PMK ini, dan kalau ini menjadi kecamatan tentu kebijakannya menjadi berubah. Sehingga kabupaten akan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik, ujarnya. (lud)
Padang Punya Posisi Tawar Menawar DESA Pelapis ditetapkan sebagai ibukota Kecamatan Kepulauan Karimata salah satu pertimbang annya karena letaknya lebih dekat dengan ibukota kabupaten. Demikian diungkapkan Turiman Kamiriluddin/Equator Faturrahman, Tim Turiman Faturrahman Pengkaji Akademis Pemekaran Kecamatan Pulau Maya Karimata yang membidangi aspek hukum. Alasan lain kenapa Pelapis disepakati sebagai pusat kecamatan, menurutnya, karena Desa Padang sudah tercatat di Departemen Kehutanan dan Pariwisata bahwa nomenklaturnya suaka alam bahari Kepualaun Karimata. Sejak tahun 2005 Desa Padang sudah masuk dalam nomenklatur nasional. Ini kalau jadi kecamatan bisa jadi posisi tawar bagi Kabupaten Kayong Utara untuk mengeluarkan dana dekon khususnya di bidang pariwisata. Jika tak percaya bisa di cek kode wilayah desa ini tercatat di nasional 61.11.04.2005, dan juga ada blog yang dibuat anak Jakarta , nama Kecamatan Pulau Maya Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalbar dan di blog ini foto-fotonya luar biasa, jelasnya. (lud)
geliat kayong utara Jumat, 25 Maret 2011
Suara Dewan ANGGOTA DPRD KKU, Effendi Ahmad SPdI berharap, Dinas Pendidikan dapat bekerjasama dengan Satpol PP dan pihak sekolah untuk melakukan razia terhadap siswa yang bolos pada jam belajar. Hal ini ditegaskan-
Razia Pelajar Bolos Sekolah nya, menyikapi banyaknya pelajar yang berseleweran di warnet ketika jam belajar berlangsung. Para pelajar hendaknya dapat memanfaatkan jam belajar untuk menggali ilmu. Jangan sampai jam belajar disia-siakan, apalagi
dengan bermain game di warnet di saat jam belajar berlangsung, pintanya. Legislator PPP ini mengungkapkan, peranan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Untuk itu, pendi-
dikan dengan mengedepankan kualitas harus terus ditingkatkan demi terwujudnya SDM yang bermutu. (lud) Kamiriluddin/Equator
Effendi Ahmad
Persiapkan Program Prioritas 2012 Kamiriluddin/Equator
Bupati Kayong Utara H Hildi Hamid menyampaikan sambutannya sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2012
SUKADANA. Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2008 ‒ 2013, perlu dijabarkan secara lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas, sehingga lebih mudah untuk di implementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Mengingat strategisnya pencapaian program prioritas pembangunan, Bupati Kayong Utara,
H. Hildi Hamid ketika membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang-RKPD) KKU tahun 2012 yang berlangsung di Ball Room Hotel Mahkota Kayong Sukadana, Rabu (23/3) kemarin, berharap dari penyelenggaraan kegiatan tersebut akan dihasilkan Dokumen Rencana Kerja Daerah (RKPD) Tahun 2012 yang sinergi dengan prioritas pembangunan Provinsi Kaliman-
tan Barat dengan ciri hasil (end result) sebagai wujud komitmen pembangunan. Karena itu, pada kesempatan Musrenbang-RKPD KKU tahun 2012, Bupati dalam sambutannya menyampaikan beberapa program prioritas tahun 2012. Program-program prioritas yang dimaksudkan, di antaranya program pembangunan dan peningkatan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Program ini dijelaskan Bupati, merupakan salah satu program pro rakyat dan investasi jangka panjang dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan. Melalui program ini, produktivitas masyarakat dapat ditingkatkan sehingga permasalahan kemiskinan di KKU dapat diselesaikan, harapnya. Selanjutnya, program kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi
yang lebih merata. Dikatakannya, program ini dilaksanakan melalui pengembangan potensi alam, perindustrian dan perdagangan serta penanaman modal, di antaranya pengembangan karet rakyat, pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), budi daya rumput laut dan ternak sapi serta pemberdayaan nelayan. Kemudian program infrastruktur dasar perekonomian daerah. Program ini katanya, akan diarahkan kepada penyelesaian pembangunan Pelabuhan Telok Batang, Pembangunan Bandara Sukadana sebagai Bandara Perintis, penyelesaian pembangunan jalan ke Pelabuhan Nasional Telok Batang (ruas Perawas-Telok Melano) serta pembangunan dermaga. Dalam hal ini Bupati juga menyebutkan Program Pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa (Good Governance), program profesionalisme dalam perencanaan
pembangunan, pengelolaan keuangan, supremasi hukum, keamanan dan ketertiban serta pembinaan politik. Program pembinaan ketenagakerjaan, budaya dan pariwisata, pemuda dan olah raga, serta pelayanan hidup beragama, Program jaringan kerja sama pemerintah dengan swasta dan masyarakat serta Program lingkungan hidup dan air bersih. Musrenbang RKPD KKU tahun 2012 yang pada kesempatan ini dihadiri Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. A. Munir HD, MM, Wakil Ketua DPRD KKU, Namrun Leru beserta beberapa Ketua Fraksi, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, LO Dandim, LO Polres, para Kepala Dinas/ Badan/Kantor/Pimpinan BUMN dan BUMD, TP. PKK, Camat dan Kepala Desa se-KKU, para tokoh masyarakat, agama LSM dan pemerhati masalah pembangunan di KKU. (tas/hms)
Penangkaran Walet Menjamur Minat Belanja di Pasar Sukadana Menurun SUKADANA. Minat belanja warga ke Pasar Sukadana dirasakan pedagang setempat berangsur menurun. Hal ini disebabkan semakin menjamurnya penangkaran walet di sekitar kompleks pasar tersebut. Pedagang makanan, Acuan, mengaku semakin sepinya warga berbelanja di pasar Sukadana. Memang benar, suasana pasar tidak seperti waktu-waktu sebelumnya dan kondisi saat ini sudah agak sepi, kata Acuan.
Kompleks Pasar Sukadana yang terus bertambah bangunan penakaran walet
Menurunnya minta warga untuk berbelanja di Pasar Sukadana, menurutnya, lantaran suasana pasar saat ini beda dengan sebelumnya. Kondisi pasar sekarang terlihat lebih kumuh dan tidak bersih. Sebabnya, karena penangkaran walet semakin marak dan burung-burung walet beterbangan sehingga membuat suasana tidak nyaman. Belum lagi suara musiknya yang membisingkan telinga, tambah Acuan. (lud)
ketapang bahari
Pempadahan
Ketapang Wilayah Aman Persembunyian Teroris KETAPANG. Dandim 1203 Ketapang, Letkol (Inf ) Agus Prasetyo menilai luasnya wilayah Ketapang dapat menjadi tempat yang aman tempat persembunyian pelaku terorisme . Karena itu ia meminta agar masyarakat selalu waspada. TNI mengajak semua masyarakat mengantisipasi segala kemungkinan, Ketapang dijadikan tempat persembunyian teroris. Luas wilayah sulit dijangkau menyebabkan aparat keamanan sangat membutuhkan dukungan warga, kata Agus. Ia mencontohkan, dengan peredaran narkoba. Peredaran narkoba di Ketapang sudah menyebar hingga ke desa-desa. Saya meminta masyarakat mengantisipasi. Narkoba dan terorisme ancaman serius yang harus kita perangi, tegasnya. Terpisah, Kapolres Ketapang, AKBP Badya Wijaya menegaskan untuk mengantisipasi perihal yang terjadi di Polda Metro Jaya, dan sejumlah Polda di Pulau Jawa, Polres Ketapang akan meningkatkan sejumlah penjagaan di bandara, dan mengantisipasi paket-paket mencurigakan. Walau di Kalbar belum terjadi, saya mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, jangan panik, dan jika menerima paket mencurigakan laporkan ke aparat keamanan, tuturnya. Untuk melakukan sejumlah giat pengamanan tersebut, Badya menegaskan dirinya masih menunggu petunjuk langsung Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Sukrawardi Dahlan. Sejauh ini kondisi masih aman dan untuk melakukan giat kita menunggu petunjuk Kapolda, tuntasnya. (KiA)
Hadirkan Akademisi Sebagai Saksi Ahli Sidang Lanjutan Korupsi Kapal DKP KETAPANG. Sidang dugaan korupsi tujuh kapal DKP dengan terdakwa mantan Kadis DKP Ketapang, Hasurungan Siregar, akan kembali disidangkan, Rabu (30/3) mendatang. Seolah tak mau kalah dengan jaksa, pihak terdakwa berencana menghadirkan dua akademisi sebagai saksi ahli. Pada sidang kemarin pihak jaksa menghadirkan BPKP sebagai saksi ahli. Kita juga berencana akan menghadirkan dua orang, pertama ahli hukum pidana, Pak Joko Markono, dan ahli hukum tata negara UPB Pontianak, Pak Hendrik, ujar Alamudin SH, kuas hukum Hasurungan Siregar, kemarin.
Ia mengaku, pihaknya sengaja mengundang dua pakar tersebut sebagai saksi ahli dengan pertimbangan apakah perbuatan terdakwa masuk dalam kategori pidana atau hanya bersifat administratif. Menurut hemat kami Kepala Dinas hanya mengetahui proyek itu selesai. Soal pengawasan di lapangan itu adalah tugas dari panitia, ujarnya. Selain kedua saksi ahli tersebut, pihak terdakwa juga akan menghadirkan ahli ekonomi. Hanya saja, Alamudin tak menyebutkan identitas ahli ekonomi yang dimaksud. Menurut dia, saksi ahli pakar ekonomi nantinya akan mem-
berikan keterangan terhadap perhitungan kerugian negara. Soalnya menurut keterangan BPKP menyatakan yang rusak dari kapal tersebut hanyalah badan kapal. Lalu mesin kapal itu milik siapa. BPKP mengatakan itu milik kontraktor. Tapi dalam amar putusan terhadap Sutarno (terpidana dalam kasus yang sama, red) disebutkan mesin-mesin kapal itu adalah milik negara dalam hal ini DKP. Artinya harus dikembalikan kepada negara, cecarnya. Di sini, kata dia, ada dua versi yang berbeda. Ia mengaku bingung pendapat mana yang harus dipegang. Karena itulah,
Kiram Akbar/Equator
Alamudin
kata Bambang. (KiA)
Perintahkan PT HHK/LGE Bayar Ganti Rugi
Tumpukan Emas di Muara Sungai KETAPANG . Dangkalnya muara sungai dituding sebagai penyebab kelangkaan semen. Kapal-kapal pengangkut tak dapat berlabuh karena tertahan di muara sungai. Desakan agar muara sungai dikeruk terus mencuat. Pemerintah sengaja tak langsung melakukan pengerukan. Ternyata di muara sungai tersimpan tumpukan emas dan bahan mineral lainnya. Memang kita punya konsep untuk pengerukan itu. Gratis saja banyak orang yang mau mengeruk. Permasalahannya ada hasil tambang di muara sungai itu. Negeri baru ini banyak emas, kalau kena erosi sungai-sungai, numpuknya di muara, ungkap Henrikus, Bupati Ketapang kepada wartawan. Hal itu berdasarkan hasil survei dari Pemkab Ketapang. Karena itu, kata dia, perlu ada kajian dalam hal pengerukan muara sungai tersebut. Pihaknya harus berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Perhubungan Pusat. Menurut dia, menghindari permasalahan hukum jangan sampai lagi masuk ke permasalahan hukum lain. Jadi untung yang menggali itu. Ketika ada investor untuk menggalinya atau mengeruknya, pasir atau tanahnya itu mau dibawa kemana. Ketika itu ada bahan galian, kita lagi yang kena, saya lagi yang kena tangkap, tuturnya. (KiA)
keterangan saksi ahli pakar ekonomi sangat diperlukan agar tidak simpang-siur. Mana yang mau kami pegang. Tapi bagaimanapun kita menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim, tandasnya. Sementara itu, ketua Pengadilan Negeri Ketapang, Bambang Edy, SH, kepada wartawan membenarkan jika sidang korupsi tujuh Kapal DKP dengan terdakwa Hasurungan Siregar masih tahap mendengarkan keterangan saksi. Sidang kasus tujuh kapal DKP masih dalam tahap mendengarkan keterangan saksi. Tapi untuk terdakwa Sutarno, sudah divonis pengadilan dua tahun penjara,
Kiram Akbar/Equator
Perwakilan masyarakat ketika berbicara dalam audiensi sawit yang dihadiri Bupati dan usur Muspida di Pendopo Bupati, kemarin
KETAPANG . Bupati Ketapang, Drs Henrikus MSi, berjanji akan memanggil Harapan Hibrida Kalbar Lipat Gunting Estate (Sampoerna Junior) terkait keluhan masyarakat Suak Burung Kecamatan Manis Mata yang tak kunjung mendapatkan lahan
plasma. Ia juga memerintahkan pihak perusahaan untuk segera membayarkan ganti rugi. Perusahaannya tentu akan kami panggil. Bukan lagi koordinasi, tapi ini perintah untuk perusahaan membayarkan ganti rugi. Kita
yakin dia (perusahaan, red) bisa. Karena sifatnya wajib, tegasnya ketika ditemui wartawan usai audiensi dengan masyarakat Suak Burung Kecamatan Manis Mata di pendopo Bupati, kemarin. Dikatakannya, ganti rugi tersebut berupa dua hektar
lahan untuk masing-masing KK. Henrikus mengaku, Tim Penanganan Permasalahan Perkebunan Kabupaten (TP3K) telah berminggu-minggu diturunkan guna melakukan pendataan. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah 600 hektar dari 300 KK yang kami data, paparnya. Ia mengaku, sebenarnya persoalan tersebut sudah berlangsung lama, sejak 2005. Lahan masyarakat yang sudah dikelola dengan janji mendapat plasma. Tapi pihak perusahaan justru tak membayarkan. Karena tak ada kejelasan, akhirnya masyarakat marah dan lahan yang ada ditahan dan dipagari warga. Orang nomor satu di Pemkab Ketapang itu mengaku lambatnya penanganan persoalan tersebut lantaran luasnya wilayah. Karena luas wilayah, banyaknya investasi di sini dan daya jangkau kita, tenaga kita. Tapi dengan kebijakan yang baru, kita harus pro aktif, ujar dia. Bupati mengaku banyaknya persoalan kebun sawit merupakan pekerjaan rumah (PR)
bagi Pemkab Ketapang. Karena itu, lagi-lagi ia menekankan tidak akan mengizinkan perluasan lahan sawit baru di luar izin yang ada. Itulah visi-misi saya, optimalisasi, intensifikasi tidak ekstensifikasi. Jadi izin yang sudah ada itu kita optimalkan, akunya. Masalah adanya perusahaan sawit yang nakal, ia mengaku tak langsung memberikan sanksi. Harus lebih dulu melalui pengecekan. Ada tahapan yang harus dilalui. Karena pada prinsipnya investor adalah mitra pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat. Saya ini baru lima bulan menjadi Bupati. Program 100 hari juga baru selesai. Tapi tentu melalui tahap-tahapan, tidak mungkin langsung penalti. Bagaimana pemerintah mendekati perusahaan terutama untuk community development, terutama infrastruktur dan pemberdayaan ekonominya. Jadi jangan terlalu fokus dengan usaha dia sendiri, lalu tidak peduli dengan masyarakat, ulasnya. (KiA)