12
sintang raya
Jumat, 25 Maret 2011
apai ji kita
PLN Sintang Lakukan Pemadaman Bergilir
Jalan Padat Karya KKI
Mesin Rusak, Daya Setrum Berkurang
Sintang. Warga Kelurahan Kapuas Kiri Ilir (KKI) meminta Pemkab Sintang memprioritaskan pembangunan jalan padat karya yang ada di tempat mereka. Permintaan itu bukan tidak beralasan, pasalnya sudah bertahun-tahun ini jalan tersebut ditelantarkan. Kalau tidak salah saya, awal pembukaan jalan itu dilakukan tahun 2000. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut penanganannya, ujar Semadi, warga Sungai Kawat, KKI pada Equator. Akibat tidak ada tindak lanjut dari pembangunan jalan itu, kata Semadi, beberapa titik kini sudah menyempit. Banyak rumput dan pepohonan yang tumbuh hingga menjalar ke badan jalan. Kalau dibiarkan terus, bisabisa jadi semak, tidak bisa dilewati. Kalau sudah begitu, percuma saja dulu membangunnya, kata Semadi. Asrif, tokoh pemuda setempat meminta Pemkab Sintang melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Jangan telantarkan pembangunan yang sudah ada. Kalau dulu baru sebatas pembukaan jalan, sekarang hendaknya dilanjutkan dengan cara meningkatkan statsus jalan tersebut, ucapnya. Asrif menilai, kawasan KKI sudah layak dibangun dua jalur jalan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya volume kendaraan. kita lihat arus kendaraan sudah semakin padat. Perlulah ada dua jalan, darat dan tepi sungai. Tujuannya, selain mempermudah mobilisasi juga penyebaran penduduk, agar tidak terlalu menumpuk di tepi sungai, jelasnya. (din)
Sintang. Kerusakan yang terjadi pada sejumlah pembangkit listrik, membuat PT PLN Ranting Sintang melangsungkan pemadaman bergilir. Pemadaman yang dilakukan saat beban puncak ini, berlangsung sekitar pukul 17.00 hingga 23.00. Cara ini ditempuh, karena berkurangnya daya setrum kala sejumlah mesin mengalami kerusakan. Pemadaman secara bergilir sudah berlaku sejak tanggal 20 Maret lalu, sekarang masih berlanjut, ungkap Manajer PLN Ranting Sintang, H Suharman, pada Equator, Kamis (24/3). Dijelaskan Suharman, PT PLN Ranting Sintang mengalami kekurangan daya sekitar 2 Mega Watt. Hal itu disebabkan satu unit mesin pembangkit jenis SWD dan generator milik Sewa Tama yang
Sawit Pribadi Maksimal 25 Hektare Sintang. Perkebunan pribadi maksimal seluas 25 hektare. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sintang, Suhaidi mengatakan perkebunan pribadi hanya memerlukan surat tanda daftar usaha perkebunan. Ia memastikan Dinas Kehutanan dan Perkebunan segera memproses dan mengeluarkan surat tersebut, bila pemilik kebun proaktif melapor. Surat tanda daftar usaha perkebunan penting, bila tiba saatnya panen dan menjual buah ke pabrik pengelolaan. Pabrik sepertinya enggan menerima buah sawit yang tidak menyertakan surat tanda daftar tersebut, kata dia belum lama ini. Suhaidi menjelaskan terdapat petani mandiri sawit di Sintang. Dua kelompok sudah diberikan surat rekomendasi membeli bibit. Kelompok tersebut terdapat di Tebelian dan Kelam Permai. Surat rekomendasi bibit bertujuan untuk mengendalikan benih sejak dini. Lokasi perkebunan harus dilampirkan agar tidak menabrak wilayah hutan. Mencegah kebun sawit masuk hutan, paparnya. Kepemilikan kebun melebihi 25 hektare wajib menurut Suhaidi, wajib mengantongi izin dari dinas terkait sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perusahaan sawit dengan luas 5.000 hektare wajib memiliki pabrik. Tapi biasanya perusahaan sudah menerapkan sistem group, jelas dia.(man)
berada di Menyurai, mengalami kerusakan. Saat ini saja, petugas masih berjibaku menangani kerusakan mesin pembangkit. Kerusakan pembangkit SWD, masih menunggu material datang dari Kabupaten Sanggau. Sementara kerusakan generator milik Sewa Tama, menunggu dari Jakarta. Kalau untuk SWD, mudahmudahan hari ini sudah datang. Jadi besok sudah mulai dipasang. Kita sih berharap penanganannya bisa cepat, harapnya. Berkaitan dengan generator milik Sewa Tama, pria yang akrab dipanggil Pak Haji mengaku, belum bisa memastikan kapan bisa tertangani. Alasannya, material tersebut didatangkan dari Jakarta. Kalau tidak salah saya, sekarang masih dalam perjalanan. Tapi sedapat mungkin
kita berharap akhir bulan ini sudah tertangani, ucapnya. Dikatakan Suharman, masing-masing unit yang rusak memiliki daya 1 Mega Watt. Karena dua-duanya rusak, jadi kita kekurangan daya 2 Mega Watt. Hal inilah yang mengharuskan kita melakukan pemadaman bergilir, terangnya. Selain itu, lanjut Suharman, kerusakan juga terjadi pada MTU milik PLN yang berada di Menyurai. Namun kerusakan itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 Kilo Watt. Saat ini penyebab dari kerusakan itu masih dicari. Kalau yang ini saya rasa tidak memerlukan waktu lama, teknisi kita ada, yakinnya. Adapun berkaitan dengan pemadaman, tambah Suharman, hal itu dilakukan secara satu aliran, berdasarkan penyulang (aliran) di dae-
rah masing-masing. Bila beberapa hari lalu pemadaman berlaku dalam kota, maka selanjutnya akan dilakukan keluar kota. Namun hal tersebut akan terus bergilir hingga keadaan daya sudah normal, dalam arti pembangkit listrik yang mengalami kerusakan sudah tertangani. Umumnya pemadaman kita lakukan saat beban puncak, dari pukul 17.00 sampai 23.00. Tapi tidak menutup kemungkinan dari enam jam, kita singkat menjadi dua atau tiga jam, tergantung daya yang kita miliki, jelas pria yang juga penggila bola ini. Yudi Saputra, Tokoh Pemuda Sungai Durian, meminta pihak PLN dapat segera menangani kerusakan yang sedang terjadi. Alasannya, pemadaman bergilir cukup mengganggu aktivitas perekonomian ma-
Suharman syarakat, terutama para wiraswasta yang melakoni usaha pada malam hari Kita berharap pemadaman ini tidak berlangsung lama, karena listrik sudah menjadi kebutuhan masyarakat, pungkasnya. (din)
Tenaga Perawat Menumpuk di Kota Sintang. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sintang, dr Marcus Gatot Budi Prihono MKes, mengakui penyebaran tenaga perawat kesehatan di kabupaten Sintang belum merata. Karena hanya tertumpuk di ibukota kabupaten. Penyebabnya menurut Marcus, karena jumlah kunjungan riil dari masyarakat ke pusat kesehatan yang ada di kota jumlahnya lebih
banyak. Hal tersebut disebabkan, karena riil angka kunjungan harian untuk puskesmas perkotaan jauh lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan dan pedalaman, ungkapnya pada Equator, Rabu (23/03). Dijelaskan, terdapat angka ideal bagi pemenuhan tenaga kesehatan
khususnya perawat di puskesmas ataupun tempat pemeriksaan kesehatan masyarakat. Masingmasing puskesmas, lanjut Marcus, memiliki standardisasi tergantung type puskesmas tersebut. Khusus puskesmas di perkotaan, memang untuk lebih banyak perawat, kemudian diikuti puskesmas perawatan dan puskesmas desa, imbuhnya.
Bahkan untuk puskesmas yang ada di kota Sintang sendiri, diakui belum memenuhi standar seperti yang ditetapkan Departemen Kesehatan bagi pemenuhan tenaga perawat. Menumpuknya tenaga kesehatan khususnya perawat di kota, juga disebabkan kebutuhan akan tenaga perawat itu sendiri bagi Rumah Sakit milik Pemerintah daerah.
Memang porsi tenaga perawat yang ada sekarang yang jumlahnya 427 itu, sepertiganya ada di kota Sintang. Dari jumlah tersebut, sekitar 125 lebih ada di rumah sakit ditambah dengan 3 puskesmas yang ada di kota, jelasnya. Marcus juga mengungkapkan, minat untuk menjadi perawat dan diangkat sebagai PNS cukup tinggi. (dri)
Banyak Aspirasi Tak Diakomodir Sintang. Ketua LSM Demasa Sintang, Samsul Bahri, menilai Musrembang Kabupaten yang dilakukan Pemkab Sintang tak ubah hanya seremonial belaka. Alasannya, hampir sebagian besar hasil Musrembang di tingkat desa dan kecamatan tidak diakomodir. Memang hasil Musrembang selalu bicara yang prioritas. Tapi kalau kita lihat yang prioritas pun, realisasinya terkesan ngambang. Harusnya, hasil Musrembang di Desa dan Kecamatan itu diprioritaskan, ungkapnya. Samsul mengatakan, untuk mewujudkan visi-misi Pemkab
Sintang, masyarakat yang produktif, berkualitas, sejahtera dan demokratis melalui Gerbang Emas dan Jakarta Selatan, harusnya pembangunan dilakukan secara merata dari kota hingga ke desa. Selama ini, menurutnya pembangunan yang dilakukan terkesan diskriminatif, dimana pembangunan hanya diprioritaskan di kota, sementara desa-desa menjadi tertinggal. Alasannya, selalu prioritas dan keterbatasan dana. Padahal, kalau mau jujur yang perlu dibangun itu desa. Bila desa-desa telah tampak maju, maka baru bisa dikatakan
visi-misi pemerintah terwujud, jelasnya. Dibeberkan Samsul, pembangunan di kabupaten Sintang masih jauh dari merata. Hal ini dapat dilihat dari kondisi masyarakat yang tinggal di daerah. Sebagian masyarakat yang tinggal di daerah selalu mengeluh dengan sarana dan prasarana. Minimnya ketersediaan sarana dan prasarana, membuat standar kesejahteraan menjadi sulit untuk dijangkau. Padahal kalau kita bicara prioritas, tentu mencakup aspek pemerataan. Tapi mana selama ini.
Masyarakat di daerah tetap saja tertinggal, ucapnya. Tertinggalnya kehidupan masyarakat di daerah, lanjut Samsul, dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang minim. Seperti sulitnya akses transportasi, lantaran kerusakan jalan yang kerap kali melanda. Kejadian ini juga memengaruhi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Akibatnya masyarakat yang tinggal di daerah itu selalu tertinggal, katanya. Padahal, tambah Samsul, berbicara pada prioritas, hal ini selalu dibicarakan dalam Musrembang.
Namun hingga saat ini, apa yang menjadi prioritas itu terkesan tidak bisa dinikmati dengan baik. Samsul lantas mencontohkan, dulu pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan. Namun hingga sekarang, hasil dari prioritas itu masih belum jelas. Buktinya jalan di mana-mana porak-poranda. Jangan jauh-jauh bicara soal jalan provinsi dan Negara, jalan antar kecamatan saja rusak parah. Jadi, mana yang prioritas itu. Tetap saja, hasil Musrembang itu ngambang, tegasnya. (din)
melawi membangun
apai kato kito
Hasil Musrenbang Harus Masuk APBD Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tiap tahun dilakukan. Pun begitu, selama ini Musrenbang hanya formalitas. Pasalnya, hasil Musrenbang tidak sepenuhnya masuk dalam APND. Kendati begitu, Kepemerintahan Firman-Panji ini diharapkan hal tersebut tidak berlaku lagi. Hasil Musrenbang yang direncanakan dari warga mesti masuk dan menjadi bahan utama APBD. Hingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga. Hasil Musrenbang harus menjadi acuan utama dalam menyusun APBD. Sebab Musrenbang ini berasal dari pemerintahan yang paling rendah, pemerintah desa. Hasil Musrenbang jelas bersentuhan langsung dengan masyarakat, pinta Ketua Kelompok Diskusi Demokrasi, Ekonomi dan Pembangunan Melawi (Kondep) M. Salam, SE ditemui baru-baru ini. Untuk kepentingan itu, kata Salam, Pemkab Melawi melalui dinas terkait melakukan observasi di lapangan berkaitan dengan item-item yang diajukan dalam Musrenbang. Musrenbang harus didukung oleh perencanaan teknis yang dimiliki Dinas, Badan dan Kantor Pemkab Melawi. Diterangkannya Jika Musrenbang tidak didukung oleh data dari lapangan yang didapat melalui observasi, maka diprediksinya, hasil pembangunan tidak bisa maksimal. Sebab apa yang diinginkan masyarakat dengan yang dikerjakan dinas berbeda. Ia mencontohkan, pembangunan yang tidak dilakukan dengan perencanaan teknis atau observasi lapangan, yakni di pembuatan sawah Muntai. Pembangunan sawah tersebut menggunakan dana sebesar Rp 700 juta. Namun hasilnya nol, ujarnya. Dijelaskan Salam, sebagain dana tersebut hanya digunakan untuk penyediaan pupuk dan traktor tangan. Saat ini, terang Salam, pupuk yang diletakkan di bawah rumah, sementara traktor tangan tidak digunakan. Bagaimana mau menggunakan pupuk dan handtraktor, sawahnya saja tidak ada. Itu terjadi karena tidak ada observasi lapangan, untuk mengetahui kondisi atau hal-hal yang diperlukan untuk meneruskan pembangunan tersebut, kesalnya. Ia mengharapkan hasil Musrenbang ini proyek pembangunan yang dilakukan di Melawi ini lebih efektif. Bermanfaat dan dapat digunakan oleh masyarakat. Jangan sampai hasil Musrenbang tidak masuk dalam APBD, ujarnya. (aji)
Kurangnya Kesadaran Kebersihan Warga NANGA PINOH. Masalah sampah sering dikeluhkan oleh berbagai kalangan. Namun maalah sampai yang berserakan tidak jauh dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS) tersebut juga dikarenakan warga yang masih belum menyadari tentang pentingnya menjaga kebersihan. Karena terlihat, kebiasaan warga membuang sampah tidak pada tempatnya. Terkadang saya lihat, warga membuang sampah jaraknya 2-3 meter dari tempat pembuangan sampah. Itu namanya belum sadar akan kebersihan, kata Kepala Dinas Kebersihan Kebakaran dan Pertamanan (K2P), Drs. Syarifuddin, MM saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (24/3). Lebih lanjut Syarifudin menuturkan, selama ini masyarakat hanya bisa menyalahkan instansi terkait. Padahal kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya juga masih sangat minim. Salah satu contoh yakni di belakang SMP N 1 Nanga Pinoh. Di tempt pembuangan sampah belakang SMP N 1 Nanga Pinoh, warga membuang sampah tidak tepat di dalam TPS-nya. Itu terbukti dengan kosongnya TPS dan menumpuknya sampah satu meter dari TPS itu sendiri, terangnya. Di sisi lain, Syarifuddin juga mengakui kelemahan dinasnya. Pada tempat-tempat saya mengakui bahwa sering terjadi peluapan tempat pembuangan sampah karena lamban diangkut ke TPA.
Tempat sampah yang rada tepat di Belakang SMP Negeri 1 Nanga Pinoh di Jalan Pendidikan, membeludak hingga sampahnya bertaburan di luaran. Alasan saya masih sama, yakni armada yang kurang dan sering rusak. Armada pengangkut sampah di instansi kita ada tiga buah.
Namun yang aktif hanya satu. Sedangkan dua armada lagi, sering rusak, cetusnya. Syarifuddin berharap armada yang ada dan sering
rusak-rusak sekarang ini bisa segera dianggarkan untuk diganti. Hal tersebut demi kelancaran pekerjaan di lapangan. Saya harap
bisa segera dianggarkan, agar masalah sampah ini tidak terus menerus dikeluhkan masyarakat, paparnya. (ira)
Kemenag Rakor Bersama Penyuluh Agama Nanga Pinoh. Globalisasi memicu munculnya berbagai masalah sosial di tengah-tengah masyarakat. Bila tidak diantisipasi, bisa jadi masalah sosial tersebut merusak tatanan kehidupan masyarakat. Menyadari hal tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) Melawi melakukan rapat koordinasi dengan penyuluh agama non PNS. Di ruang pertemuan rumah Lia, Rabu (23/3). Kegiatan ini untuk meneruskan informasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah penyakit masyarakat seperti HIV AIDS, Narkoba, traďŹƒcking, perjudian dan pergaulan bebas, kata Kepala Kantor Kemenag Melawi, Drs H Kasiman HN, kemarin.
Lebih jauh dia mengatakan mengatasi masalah sosial tersebut diharapkan kepada peran dari tokoh masyarakat yang diangkat menjadi penyuluh agama tersebut untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan di masyarakat. Termasuk juga kepada masyarakat dan orang tua agar menjaga anaknya. Namun karena keterbatasan dana, untuk sekarang khusus penyuluh agama Islam baru bisa diangkat sebanyak 35 orang yang tersebar di sebelas kecamatan yang ada di Melawi, terangnya. Dia pun menyadari Jumlah penyuluh apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Melawi pada saat sekarang masih belum seimbang. Ini khusus
penyuluh agama Islam. Selain penyuluh agama Islam, juga ada penyuluh agama lain, jelasnya. Kasiman juga menjelaskan, setiap penyuluh non PNS tersebut, masing-masing penyuluh melaporkan kegiatannya setiap bulan ke Kementerian Agama kabupaten Melawi. sementara setiap penyuluh hanya diberikan honor Rp 150 ribu dari dana APBN setiap bulan. Honor yang diberikan tersebut tentunya tidaklah sesuai dengan kondisi sekarang. Dengan keterbatasan dana tersebut, kita berharap paling tidak, mereka bisa memberikan pembinaan kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungannya, ulasnya. (aji)
Drs H Kasiman HN.
Sukartaji/Equator