Pesisir Selatan Banda Sapuluah Pessel Upayakan Layanan Jasa Efisien
PAINAN, HALUAN — Jalan dalam kondisi baik di Pesisir Selatan saat ini panjangnya hanya sekitar 441 Km atau 38 persen dari 1.300 Km jalan yang dimiliki daerah tersebut. Kondisi itu berpengaruh pada perkembangan perekonomian masyarakat.
Kepala Dinas PU Pesisir Selatan Ichsanusataruddin mengatakan, pemerintah selama ini terus berupaya meningkatkan kualitas jalan kabupaten. Berbagai program percepatan peningkatan
HARIDMAN
TINJAU — Bupati Pessel Nasrul Abit didampingi Kepala Dinas PU Ichsanusataruddin sedang meninjau jalan kabupaten di Lunang Silaut.
Kendaraan Humas Pemkab Memprihatinkan PAINAN, HALUAN — Mobil Humas Pemkab Pesisir Selatan sering mogok saat dioperasikan ke lapangan. Bahkan mobil rongsokan yang dipergunakan untuk mengangkut wartawan meliput kegiatan Pemkab itu harus diperbaiki berkali-kali menjelang sampai ke lokasi saat mendampingi tim penilai nagari berprestasi tingkat Sumbar pekan lalu. Mobil produksi tahun 1980-an jenis L 300 Mitsubishi warna hijau tersebut menurut Febri Chaniago, salah seorang wartawan yang ikut rombongan meliput kunjungan Menteri Kehutanan ke Pancung Soal, Senin (13/6) menyebutkan, tak elok kiranya mobil ini digunakan untuk mengangkut wartawan ke lapangan. “Menjelang ke lokasi terjadi empat kali mogok. Rupanya mobil ini sudah terlalu tua untuk mengiringi mobil pejabat. Akibatnya, kami terlambat datang kelokasi yang dituju,” katanya. Pemerintah tampaknya menurut Febri, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya atau tidak adil. “Masa humas yang memilki aktivitas tinggi ke lapangan mendampingi kegiatan pemerintah diberikan mobil rongsokan. Sementara masih banyak mobil yang layak digunakan kelapangan,” katanya. Padahal menurut Febri, kendaraan yang harus dibuntuti
23
Hanya 441 Kilometer Jalan yang Bagus
Lingkar
P A I N A N , HALUAN — Pessel berupaya mewujudkan kegiatan jasa yang efisien seperti perdagangan, transportasi dan keuangan. Kepala Dinas Koperindag Pessel Nazwir mengatakan, biNAZWIR dang jasa perlu diefisienkan guna mencapai hasil yang lebih maksimal. Selain itu diperlukan penataan kelembagaan perekonomian yang baik termasuk pasar. “Fakta menunjukkan, komposisi nilai tambah dalam PDRB Pessel menunjukkan kegiatan jasa yang meliputi perdagangan, transportasi keuangan dan sejumlah jasa lainnya ternyata mencapai 48 persen,” katanya. Ini berarti bila pembangunan ekonomi produktif diarahkan pada terwujudnya pengembangan kegiatan jasa, diperkirakan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena bidang ini akan memberikan dampak maka kegiatan jasa harus dibangun lebih efisien. “Termasuk dalam kegiatan jasa tersebut pendidikan, pelayanan kesehatan, komunikasi dan jasa umum lainnya yang saat ini sedang berkembang sangat baik,” lanjutnya. Menurut Naswir, untuk mewujudkan pengembangan kegiatan jasa yang efisien tersebut, perlu terus diupayan penataan fasilitas pasar yang telah ada, pengembangan infrastruktur, dan lainnya sehingga pelanggan bisa nyaman memanfaatkan layanan. (h/har)
RABU, 15 JUNI 2011 M 13 RAJAB1432 H
mobil ini Toyota Fortuner dan kendaraan dengan kondisi sehat lainnya. Kalaulah tidak bisa memberikan mobil yang sedikit sehat, paling tidak mobil yang diberikan ke humas yang bisa mengiringi iring-iringan kendaraan pejabat lainnya. “Anehnya ada dinas atau bagian yang tidak menuntut aktivitas ke lapangan yang tinggi, justru itu yang diberikan kendaraan bagus. Misalnya di DPKD, rasanya banyak mobil yang saban hari parkir saja. Tapi sudahlah, mungkin itu yang terbaik menurut akal pemerintah kita,” kata Febri. Hal yang sama juga
mutu jalan telah diupayakan, baik dengan menggunakan anggaran daerah maupun melalui program pemerintah pusat. “Hanya saja keterbatasan anggaran mengakibatkan jalan di daerah ini belum sepenuhnya bisa ditingkatkan kualitasnya. Namun secara bertahap peningkatan terus dilakukan,” katanya. Ichsan mengatakan, selain jalan dalam kondisi baik sebesar 441 Km, masih ada jalan dalam kondisi sedang sepanjang 226 Km. Kondisi jalan umumnya telah dikrekel. Ia tersebar hampir di seluruh kampung dan nagari. Artinya jalan ini sepenuhnya masih bisa mendukung aktivitas perekonomian masyarakat. “Jalan dalam kondisi baik dan kondisi sedang tersebut umumnya berada di pusat-pusat perekonomian nagari. Misalnya jalan di tengah kampung, jalan utama dalam nagari dan kecamatan,” lanjutnya. Menurutnya, jalan dalam kategori tidak baik itu sekitar 583 Km. Jalan itu terdiri jalan tanah yang pada umumnya terdapat menuju ladang warga dan kawasan tertinggal. Sementara itu tahun 2011 ini sejumlah jalan kabupaten sedang dipacu pembangunannya terutama jalan yang ditetapkan sebagai jalur evakuasi tsunami. Sementara jalan provinsi di
ICHSANUSATARUDDIN
daerah itu 67 Km. “Komposisinya terdiri dari sepanjang 42 km kondisnya baik, dan 25 Km sedang. Jalur itu tersebar di beberapa kawasan diantaranya di Muaro Sakai, Pasar Baru BayangPancuang Taba, dan terakhir terjadi peningkatan status Jalan Mandeh ke Sungai Pisang Padang,” lanjutnya Ichsan lagi. Menurutnya, hingga kini masih belum ada kesamaan persepsi dari masyarakat, anggota DPRD tentang pentingya peningkatan jalan secara bertahap. “Anggota DPRD dan masyarakat cenderung berkeinginan membuat jalan baru. Sementara jalan lama belum selesai,” katanya. (h/har)
Parpol Wajib Berikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat
dilontarkan Yunisman. Menurutnya, jika begini kondisinya, setiap kali ada kegiatan pemerintah ke lapangan dipastikan rombongan humas yang menyertakan wartawan akan terlambat. Bahkan bisa batal karena mobil sering macet. Sementara Kasubag Humas Pessel, Alfirdaus ketika ditanyai soal mobil dinas tersebut mengatakan, tidak bisa berbuat banyak. “Jika ini yang diberikan pimpinan maka inilah yang kita manfaatkan. Yang jelas kondisi kendaraan diupayakan bisa laik jalan,” katanya. (h/har)
P A I N A N , HALUAN — Ketua DPD Golkar Pesisir Selatan Alirman Sori mengatakan, partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. ALIRMAN SORI Pendidikan politik dimaksud dalam bentuk pembelajaran kepada semua lapisan masyarakat bagimana melaksanakan demokrasi yang benar. “Bahwa yang berkembang di masyarakat politik kejam dan menghalalkan segala cara adalah sesuatu yang musti diluruskan. Tidak benar politik itu kejam dan menghalalkan segala cara,” katanyaaat menutup Rakerda dan TOT bagi kader Partai Golkar pekan lalu.
Kesalahan memahami pilitik berakibat fatal kepada proses dan capaian demokrasi. Inilah yang menyebabkan masyarakat sering bentrok saat proses politik itu berlangsung. “Organisasi politik manapun berkewajiban menyampaikan, dan mengajarkan proses proses yang dilalui saat berlangsung pesta demokrasi atau tidak dalam pesta demokrasi sekalipun,” kata Alirman Sori. Sementara Wakil Bupati Editiawarman mengatakan, secara umum partai politik di daerah itu telah berhasil memberikan pelajaran politik kepada masyarakat. “Hal itu ditandai dengan kehidupan politik berjalan aman selama terselenggaranya proses demokrasi. Walaupun terjadi beberapa kali protes dari sebagian masyarakat terhadap hasil pemilihan umum, namun hal itu bisa diselesaikan secara baik,” katanya. Menurutnya, dalam tiga kali pemilu sejak 1999, terjadi peningkatan baik dari
segi jumlah pemilih maupun tingkat partisipasi. Pemilih pada tahun 1999 berjumlah 219 ribu lebih dengan partisipasi dalam pemilu sebesar 169 ribu lebih. “Sementara tahun 2004 dan 2009 terjadi kenaikan pemilih sekitar 18 persen lebih, begitu pula tingkat partisipasinya. Ini menunjukkan partai politik telah mendorong baiknya kondisi politik di Pesisir Selatan,” kata Editiawarman. Namun tantangan politik k edepan adalah munculnya polarisasi politik primordial utara selatan dalam Pilkada. Hal ini setiap kali Pilkada selalu menunjukkan kecenderungan peningkatan. Hal ini bisa mengganggu stabilitas pemerintah. “Oleh karena itu, penyadaran dan pendidikan politik di daerah ini perlu diperluas dan ditingkatkan serta perlu adanya antisipasi agar tidak ada isu seperti ini,” katanya. (h/har)
Tiga Ribu Hektare Lahan Pertanian tak Bisa Digarap
HARIDMAN
MOBIL dinas humas Pessel mogok saat turun ke lapangan Senin (14/6) lalu.
PAINAN, HALUAN — Sekitar 3.000 hektare lahan di Inderapura, Pancung Soal tidak bisa digarap. Lahan tersebut bahkan setelah dua kali musim tanam tahun 2011 hingga kini tidak dapat difungsikan akibat tidak ada air. Getapson, Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Selasa (14/6) mengatakan, seluruh lahan yang tidak bisa diolah oleh petani adalah lahan tadah hujan. “Saat ini petani tidak bisa
mengolahnya, disebabkan tidak ada air hujan yang mencukupi untuk pengolahan lahan,” katanya. Menurutnya, hujan datangnya tahun ini tidak teratur. Dalam satu bulan kadang hujan hanya dua hari, itupun hanya hitungan jam. “Tidak tergarapnya lahan pertanian di Inderapura selama dua kali masa tanam telah sama dengan kerugian 24.000 ton gabah,” katanya. Sumentara, Suheimi (40) salah
seorang petani di Indrepura mengatakan, ia tidak sanggup mengolah lahan yang kering tersebut. “Biaya pengolahan sangat mahal, belum lagi biaya benih, pupuk dan perawatan, sementara ancaman gagal panen akibat sawah tak diairi sangat besar,” katanya menjelaskan. Terkait dengan itu, Suheimi berharap pemerintah membangun saluran irigasi di kawasan yang tidak terolah akibat tak ada pengairan. (h/har)
CATATAN LOMBA NAGARI TINGKAT PROVINSI
Amping Parak Timur Nagari Baru yang Menuai Prestasi Laporan HARIDMAN KAMBANG BARANGKALI yang membahagiakan bagi masyarakat Amping Parak Timur adalah, meski nagari ini baru, ia telah menoreh prestasi membanggakan. Setidaknya, ia sudah tercatat sebagai nagari pemekaran pertama yang mendulang prediket nagari terbaik satu Pesisir Selatan tahun 2011. Nagari hasil pemekaran Amping Parak ini sukses melaksanakan program pemerintah kabupaten, provinsi, pusat dan program yang dirancangnya sendiri. Sebut saja di bidang pemerintahan bisa terselenggara dengan baik. Bidang kemasyarakatan juga demikian, bidang ekonomi, bidang
pemberdayaan, PKK dan lain lain menunjukkan peningkatan berarti meskipun nagarinya masih sangat muda. Semua data disajikan secara apik, dan data itu bila dikaitkan dengan kenyataan di lapangan memiliki korelasi. Antara angka yang disajikan dengan hasil survei lapangan tidak lari. Pantas pula kiranya, nagari yang kantornya masih nebeng di rumah warga itu mewakili Pessel kepentas provinsi. Bahkan tim penilai telah melakukan pemeriksaan administrasi, dan peninjauan langsung ke lapangan Selasa pekan lalu. Namun rupanya yang paling menarik dari nagari ini adalah
digodoknya aturan tentang zakat di tingkat nagari. Nagari Amping Parak Timur punya cara pengentasan kemiskinan unik yakni dengan zakat. Nagari dengan jumlah KK sebanyak 1.300 dan RTM sekitar 600 kk itu dua tahun terakhir membuat peraturan nagari (Pernag) tentang pemungutan zakat. “Alhamdulillah dengan Pernag tersebut nyaris seluruh wajib zakat membayarkan zakatnya ke Badan Amil Zakat Nagari Amping Parak Timur,” kata Asril, Wali Nagari Amping Parak Timur pada ekspose lomba nagari tingkat provinsi Sumbar, Rabu (8/6). Menurut Asril, tahun 2010 terkumpul zakat sebanyak Rp180 juta dari 170 wajib zakat. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya bencapai Rp100 juta saja. Pe-
mungutan zakat dilakukan oleh amil zakat yang juga diatur dalam Pernag. “Seperti tahun sebelumnya, zakat tahun 2010 telah diserahkan kepada orang orang miskin dan sesuai dengan hasnaf nan salapan. Total penerima zakat pada tahun 2010 lalu 170 orang,” kata Asril. Pola ini menurut Asril merupakan yang pertama dilakukan di Pesisir Selatan, namun setidaknya pola ini telah mampu meringankan beban masyarakat yang berada dalam kungkungan kemiskinan tersebut. “Penerima zakat sebelumnya diinventarisir dan disesuaikan dengan data kemiskinan Amping Parak Timur yang dilakukan BPS. Artinya ada peninjauan peninjauan kembali terhadap calon penerima zakat. Selanjutnya, setelah berjalan dua tahun kegiatan seperti ini terus
dievaluasi. Ternyata dengan pola tersebut bisa membantu upaya pengentasan kemiskinan. Ada di antara penerima zakat yang mempergunakannya untuk permudalan atau usaha kecil kecilan,” katanya. Selanjutnya Manjo (55), salah seorang warga yang menerima zakat yang dikelola nagari mengatakan, ia sangat terbantu dengan program zakat yang dibuat pemerintah nagari Amping Parak Timur. “Zakat itu kami pergunakan semaksimal mungkin,” kata Manjo. Program pengentasan kemiskinan lewat zakat oleh Pemerintah Amping Parak Timur ternyata mendapat perhatian khusus tim penilai lomba nagari berprestasi tingkat Provinsi Sumbar. Irvan Khairul Ananada, Kepala BPM Sumbar sekaligus ketua tim penilai mengatakan, apa yang
dilakukan nagari Amping Parak memang unik. Soalnya dari perlombaan serupa yang dilakukan pemerintah, hanya di Amping Parak Timurlah yang menerapkan pola pengentasan kemiskinan berbasis zakat. “Ini setidaknya memberikan nilai plus bagi Amping Parak Timur. Ditambah lagi manajemen zakatnya sangat tranparan dan bisa diketahui siapa saja. Pada beberapa tempat kita temukan laporan pelaksanaan zakat tersebut, ini menunjukkan bahwa asas transparansi terlaksana dengan baik,” kata Irvan. Menurutnya apa yang dilakukan wakil Pessel tingkat Sumbar tersebut perlu dicontoh oleh nagarinagari lain. “Jika hal itu terlaksana di setiap nagari, maka bisa memberikan dampak sangat besar terhadap pengentasan kemiskinan di Sumbar***