SAMBUNGAN 7
KAMIS, 10 JANUARI 2013 28 SHAFAR 1434 H
Meniru Jokowi ................ Dari Halaman. 1 Danlantamal Kunjungi ....... Dari Halaman. 1 SBY bukan politikus pertama yang meniru –kalau boleh dikatakan demikian— karena sebelumnya sudah ada beberapa tokoh politik lain yang diakui atau tidak, meniru langkah Jokowi, seperti menteri BUMN Dahlan Iskan dan pasangan Cagub-Cawagub Jawa Barat Rieke D Pitaloka-Teten Masduki. Dahlan meniru Jokowi dalam hal test drive mobil produksi dalam negeri, dan Rieke-Teten meniru dalam soal pakaian resmi pencalonan Pemilukada. Sebenarnya, dalam banyak hal, beberapa langkah Jokowi sendiri meniru kebijakan-kebijakan dari politisi lain yang dianggapnya sukses baik di dalam maupun di luar negeri. Misalnya dalam soal rencana penerapan kebijakan ganjilgenap nomor kendaraan bermotor, dalam penyelenggaraan pesta rakyat di malam tahun baru, rencana pembersihan bantaran kali Ciliwung, dan lain-lain. Saya kira tak ada salahnya tirumeniru dalam menempuh kebijakan politik, asal yang ditiru adalah halhal yang benar dan jelas ada manfaatnya buat rakyat. Langkah SBY blusukan di kampung Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, baru-baru ini misalnya, bisa dikatakan langkah yang positif. Walaupun banyak yang menganggapnya tiruan, toh sangat baik jika presiden mau secara intensif berdialog dengan rakyat, dengan cara langsung mendatangi kediaman mereka.
Mungkin, sebagaimana dikritik sementara kalangan, tak ada manfaat langsung yang diperoleh rakyat dari gaya blusukan baik a la Jokowi maupun SBY, namun menurut saya, cara-cara mendekatkan diri dengan rakyat, apa pun motifnya, harus didukung karena selama ini rakyat sangat merindukan hadirnya pemimpin yang merakyat. Rakyat sudah bosan disodori pidato-pidato politik yang muluk-muluk lewat layar televisi. Pidato-pidato semacam itu hanya menebalkan kesan adanya kesenjangan yang lebar antara pemimpin dan rakyatnya. Rakyat membutuhkan kehadiran pemimpin dengan sapaan yang menyentuh aspek-aspek kemanusiaan. Mungkin, sekali lagi, tak ada manfaat yang diperoleh rakyat secara langsung, namun pengakuan akan kehadiran pemimpin bisa menjadi modal yang sangat baik untuk langkah-langkah selanjutnya yang lebih konkret. Kehadiran pemimpin di tengahtengah rakyat akan membuat mereka membuka diri. Jika langkah ini sering dilakukan, rakyat akan merasa menjadi bagian dari problem yang dihadapi pemimpinnya. Dengan begitu, lambat laun rakyat akan sadar bahwa permasalahan yang dihadapi pemimpinnya bukan perkara mudah hingga tumbuh rasa empati terhadap pemimpinnya. Rasa saling empati antara pemimpin dan rakyat merupakan
modal dasar untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik yang populis, yang sesuai harapan rakyat tapi juga tidak merepotkan pemimpin. Rakyat akan mengikuti kebijakan-kebijakan itu dengan hati (karena ada rasa empati) dan pemimpin pun bisa melaksanakannya dengan penuh semangat karena merasa mendapatkan dukungan rakyat. Jika empati antara pemimpin dan rakyat sudah tumbuh, sudah tentu rakyat akan sadar sepenuhnya bahwa setiap kebijakan yang ditempuh pemimpinnya semata-mata buat kepentingan mereka. Kecurigaan dan kesangsian terhadap setiap kebijakan yang ditempuh Jokowi pun akan hilang dengan sendirinya. Inilah saya kira kunci sukses Jokowi dalam memimpin Surakarta sehingga baru-baru ini dinobatkan sebagai wali kota terbaik ketiga di dunia, dan dalam memimpin Jakarta beberapa minggu ini. Karena setiap langkah yang ditempuhnya dirasakan sebagai bagian dari kepentingan dan keinginan rakyat. Dengan begitu, setajam apa pun kritik-kritik yang dilontarkan para pengamat terhadap kebijakan Jokowi akan mental dengan sendirinya karena mendapatkan pembelaan langsung dari rakyat. Saya yakin, dalam beberapa hari, minggu, bulan, atau tahun ke depan akan semakin banyak politisi yang meniru langkah-langkah poilitik Jokowi. **
Janjang Saribu ................ Dari Halaman. 1 Saat ini, sejumlah pekerja masih melakukan proses finishing tahap pertama. Janjang Saribu gaya baru ini memiliki lebar 2 meter. Pada sisi kiri dan kanan Janjang Saribu sepanjang 780 meter ini dibangun pagar beton setinggi 1 meter. Meski proses pengerjaan belum tuntas 100 persen, namun sejumlah warga telah menggunakan Janjang Saribu itu untuk aktivitas olahraga, rekreasi dan aktivitas lainnya. Bagi orang yang terlatih mendaki, dibutuhkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit untuk sampai ke puncak. Namun bagi yang belum terlatih dan bagi orang yang jarang berolahraga, untuk sampai ke puncak membutuhkan waktu 30 menit hingga lebih. Meski saat ini dinamakan Janjang Saribu, namun jumlah anak tangga di Janjang Saribu ini tidaklah berjumlah seribu, tapi hanya ratusan. Pemberian nama Janjang Saribu di Koto Gadang hanya karena banyaknya anak tangga yang hampir mencapai seribu. Dengan hadirnya wajah baru Janjang Saribu ini, secara otomatis wajah Janjang Saribu lama akan menjadi kenangan. Menurut Saiful (82), salah seorang sesepuh di Koto Gadang Agam, tidak jelas kapan Janjang Saribu Koto Gadang dibangun. Namun ia mengatakan, Janjang Saribu ini telah ada semenjak dirinya lahir 82 tahun yang lalu. Zaman dulu warga sekitar juga tidak pernah menghitung jumlah
anak tangga ketika dibangun. Saiful menceritakan, dari ceritacerita orangtua zaman dulu, Janjang Saribu ini telah dibangun zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, janjang tersebut bernama Janjang Batuang (tangga bambu), karena janjang dari tanah garam pada zaman itu memang ditopang oleh bambu yang disusun secara rapi. Janjang itu sendiri dibangun secara bergotong royong, yang dulunya dipergunakan oleh warga Koto Gadang dan sekitarnya sebagai jalan pintas untuk ke Sungai Ngarai Sianok dan ke pusat Kota Bukittinggi. Pada zaman itu, Janjang Saribu yang dibangun tergolong lebar, dengan lebar mencapai 4 meter. “Dulu warga sini banyak yang bekerja sebagai pengangkut pasir, yang diambil dari Sungai Ngarai Sianok. Kalau lewat jalan utama sangat jauh, makanya dibangun janjang menyusuri tebing Ngarai sebagai jalan pintas,” jelas Saiful. Tak hanya dilintasi oleh pekerja pasir, tapi Janjang Saribu Koto Gadang itu juga dimanfaatkan oleh warga Koto Gadang, Koto Tuo dan sekitarnya sebagai jalan pintas bagi warga untuk berbelanja dan menjual hasil pertanian ke Pasar Atas Kota Bukittinggi. Bagi warga yang mengambil air bersih di Sungai Ngarai Sianok juga melintasi Janjang Saribu tersebut. Pembangunan Janjang Saribu ala Tembok China meru-pakan ide Menko-minfo Tifatul Sembiring, yang juga merupakan putra asli
Kota Buki-ttinggi. Pembangunan ini tidak meng-gu-nakan dana APBD maupun APBN, tapi murni bantuan dari Tifatul Sembiring dan sejumlah pengusaha di Jakarta yang telah bekerja keras mengumpulkan dana. Ide yang dilontarkan Tifatul Sembiring datang secara tak terduga. Saat Tifatul bertemu Walikota Bukittinggi Ismet Amzis di Kota Bukittinggi, Tifatul diajak olahraga pagi melintasi Ngarai Sianok. Melihat keindahan Ngarai Sianok itu, secara spontan Tifatul menawarkan pembangunan dan renovasi Ngarai Sianok, yang akan dibentuk seperti Tembok China. Janji Tifatul yang akan membangun dan merenovasi kawasan Ngarai Sianok membuat Ismet tak menyia-nyiakan kesempatan emas itu. Tak menunggu lama, penandatangan kerja sama atau MoU antara Pemko Bukittinggi, Tifatul Sembiring dan Pemkab Agam akhirnya dilakukan, karena kawasan Ngarai berada diantara Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam. Proyek pembangunan tahap pertama dilakukan di kawasan Janjang Saribu Koto Gadang Agam, yang telah dimulai pada Juli 2012 lalu. Untuk Kota Bukittinggi dimulai dari kawasan Bukit Apit. Sedangkan tahap kedua nantinya, Janjang Saribu akan dilengkapi dengan pintu gerbang yang megah beserta fasilitas lainnya. Dengan wajah baru Janjang Saribu ini, diharapkan wisatawan di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam terus meningkat tiap tahunnya. (h/wan/aur)
Bupati Pasaman............... Dari Halaman. 1 dan tokoh masyarakat setempat. Benny Utama dalam sambutannya mengatakan, ada tiga pilar utama yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan berkeadilan. Yakni peningkatan bidang pendidikan, kesehatan serta ekonomi kerakyatan. “Jika dijalankan dengan baik, ke tiga pilar itu akan mampu membawa perubahan besar bagi masyarakat dan daerah ini nantinya,” kata Bupati Pasaman. Benny juga mengatakan, memasuki tahun ketiga kepemimpinannya sebagai Bupati Pasaman, ia dan Wabup Daniel akan fokus melakukan pembangunan berbagai infrastruktur serta sarana dan prasarana di seluruh kejorongan di tiap kanagarian. Hal itu sebagai implementasi dari visi dan misi daerah berpenduduk 300 ribu lebih jiwa itu. “Pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan dan jembatan akan menjadi fokus kita di tahun ini hingga masa akhir periode kepemimpinan kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Termasuk prioritas utama, mengadakan ketersediaan SMA satu per kecamatan yang Insyaallah rampung di tahun ini,” ucapnya. Untuk itu, dikatakan bupati, ia telah mengintruksikan dinas terkait untuk segera melakukan pemetaan secara terstruktur dan menyiapkan program kerja guna menindaklanjuti arahan serta kebijakan yang telah mereka canangkan untuk kemakmuran masyarakatnya. “Dinas terkait seperti dinas PU, Bappeda, Pendidikan, Kesehatan serta lainnya sudah diperintahkan melakukan pemetaan kira-kira apa
saja yang perlu dan prioritas untuk dibangun. Termasuk, mendata seluruh jalan dan jembatan yang belum pernah sama sekali tersentuh oleh denyut pembangunan,” katanya. Dia menambahkan, khusus di bidang pendidikan, sebagai pilar utama untuk memajukan daerah yang perlu dibenahi adalah peningkatan kompetensi guru guna menciptakan guru-guru yang bermutu sebagai langkah menghasilkan lulusan yang handal di seluruh jenjang pendidikan. “Berbagai program pro rakyat telah kita gulirkan di bidang pendidikan ini. Seperti meningkatkan sarana pendidikan, pemberian beasiswa, Bimbel gratis bagi siswa kelas akhir ditingkat SMP dan SMA dengan menyiapkan anggaran Rp1,3 miliar. Selanjutnya ketersediaan SMA di tiap kecamatan di daerah ini sebagai syarat pencanangan wajib belajar 12 tahun nantinya,” tukas Bupati. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Khairil Anwar menuturkan, bahwa total anggaran pembangunan keseluruhan bangunan tersebut mencapai Rp4,7 miliar lebih, bersumber dari dana APBD Kabupaten Pasaman dan APBN Pusat, Rp 3 miliar untuk SMAN 1 Rao, Rp1,4 miliar dan Rp300 juta untuk pembangunan SMAN 1 dan PAUD Kasih Ibu. “Rp3 miliar dialokasikan dari APBD untuk pembangunan gedung SMAN 1 Rao, anggaran 2011-2012, terdiri dari 10 ruang belajar bertingkat dua,” kata Khairil. Sementara, untuk pembangunan unit sekolah baru (USB) SMAN 1 Mapattunggul sumber dana dari APBN-P tahun anggaran 2011-2012,
terdiri dari 5 unit ruang kelas, serta ruang kantor, ruang perpustakaan masing-masing satu unit. “Demikian juga gedung baru di PAUD Kasih Ibu di Mapattunggul terdiri dari 2 ruang belajar serta gudang, dapur dan kantor satu unit,” imbuh Khairil. Khairil mengatakan, pembangunan RKB di SMA Negeri 1 Rao didasari oleh keberadaan sekolah yang merupakan SMA tertua ke dua di Kabupaten Pasaman setelah SMAN 1 Lubuksikaping. Ditambah dengan semakin membaiknya mutu lulusan di sekolah itu. “Sekolah ini dari tahun ke tahun terus mengalami kemajuan guna mencapai pendidikan yang bermutu. Hal itu ditandai dengan minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,” ulasnya. Ke depan, kata Khairil, sekolah itu akan dijadikan sebagai sekolah unggulan dan berkualitas di daearah penghasil beras tersebut, sehingga diharapkan semakin banyak lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) favorit di seluruh Indonesia. 2013, Pemkab Pasaman juga sedang dan akan membangun Unit sekolah Baru (USB) SMAN 1 Rao Utara dan SMAN 1 Mapat Tunggul Selatan, yang diharapkan pada tahun pelajaran baru 2013-2014 kedua sekolah itu telah dapat menerima siswa baru. “Sehingga komitmen dari pemerintah daerah kabupaten Pasaman untuk mendirikan minimal satu SMA di setiap kecamatan dapat terealisasi pada tahun 2013 ini juga,” tukasnya. (adv)
Sementara itu Bupati Pessel Nasrul Abit sangat berharap ke depan akan lebih terjalin kerja sama dan sinergisitas antara Lantamal dan Pemkab Pessel. Sinergisitas tersebut diharapkan dapat meminimalisir angka tindak kriminal di lautan, seperti illegal fishing, penangkapan ikan menggunakan bahan berbahaya, seperti bom dan sebagainya yang
tentunya sangat merusak biota laut. “Perairan Pessel yang luas berpotensi bagi tindak pidana perikanan, maka dukungan TNI AL amat signifikan” jelas Bupati. Pada kesempatan tersebut Danlantamal dan rombongan sejumlah perwira meninjau beberapa lokasi seperti Pelabuhan Panasahan, pos pembantu TNI AL Carocok, dan
singgah di Puncak Langkisau. Sebagai pejabat baru di lingkungan Danlantamal II Padang, Pranyoto berharap agar mendapat dukungan penuh dari segenap pemerintah daerah terutama yang memiliki wilayah pesisir. Seperti Kabupaten Pessel, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Pasaman Barat. (h/adv)
Hibah RSBI.................... Dari Halaman. 1 sekolah yang menjadi percontohan pendidikan berkarakter,” jelasnya. Dalam APBD Dinas Pendidikan Sumbar tahun 2013 sebesar Rp16,1 miliar dialokasikan untuk 34 sekolah berlabel RSBI. Yaitu 10 buah SMA, 12 buah SMK, tujuh buah SMP, lima buah SD. Untuk pendidikan berakrakter diberikan sekitar Rp5,7 miliar untuk 38 sekolah SD dan SMP. Sekolah yang ditunjuk sebagai pendidikan berkarakter ini, harus memilki label RSBI, SSN, dan RSSN. Terkait aturan lebih jelasnya, terkait penghapusan RSBI ini, menurut Syamsurizal, pihaknya akan menunggu surat dari Kementerian Pendidikan Nasional. Sementara pemerhati pen-
didikan UNP, Ekavidia Putra, menyebutkan dengan keputusan MK ini berarti anggaran yang semula dialokasikan untuk RSBI, sekarang bisa diakses oleh semua kalangan. Karena sudah berlaku pemberian hibah bersaing, yang menunjukkan ada kompetensi. Katanya, dihapuskannya RSBI oleh MK, karena dianggap menimbulkan kesenjangan sosial. Kesenjangan ini terlihat dari anggaran yang dialokasikan untuk RSBI. Dengan dihapuskannya RSBI, maka kebijakan anggaran sudah bersifat inklusif, tidak lagi bersifat ekslusif. “Inklusif maksudnya semua kalangan memperoleh kesempatan mendapatkan bantuan tersebut. Sedangkan ekslusif yang berlaku
selama ini, hanya bisa dinikmati kalangan terbatas,” jelasnya. Sementara Ketua LPMP Sumbar Jamaris Jamna menyebutkan, masyarakat harus bertindak sebagai pengawas, setelah dihapuskannya RSBI. “Orang tua harus mengontrol jangan sampai kinerja guru berkurang dan mutu sekolah berkurang karena dihapuskannya RSBI. Jangan sampai ada alasan kekurangan dana yang dikemukan sekolah RSBI ini nantinya,” jelasnya. Katanya lagi, orang tua tidak perlu khawatir tentang perubahan ini. Orang tua harusnya merasa bersyukur, karena tidak perlu mengeluarkan biaya mahal untuk pendidikan anaknya. (h/cw-eni)
Menantang Maut .............. Dari Halaman. 1 Ia hendak menyeberangi sungai itu. Kemudian setelah merasa siap, Rusdi dan rekannya memutuskan untuk menyeberangi Batang Kambang yang terbilang dalam itu demi mengangkut sawitnya. Jika hal itu tidak dilakukan alamat akan mengalami kerugian besar baginya. Iapun menurunkan benen (ban dalam) mobil yang telah dipompa ke dalam sungai. Benen itu pada bagian atasnya ditaruh beberapa helai potongan papan. Di atas papan itulah TBS diletakkan untuk selanjutnya dengan cara mendorong sambil berenang mengangkut hasil panennya ke pinggir sungai di Kampung Tebing Tinggi. Melihat gerak-geriknya, Rusdi tampaknya sudah terbiasa melakukan hal itu. Setelah di pinggir sungai, Rusdi akhirnya merapat kepinggir. Disana Hen (31) teman Rusdi telah menunggu. Dengan cekatan, Hen menahan benen tersebut. Keduanya bekerja sama membongkar muatan beben. Hal itu dilakukan mereka berkali kali hingga akhirnya hasil panen kebun Rusdi berpindah tempat ke seberang. Padang Panjang II dan Tebing Tinggi adalah dua kampung yang sesungguhnya berdekatan, namun karena dipisahkan sungai maka seolah oleh jarak keduanya terasa “jauh”. Tidak ada jembatan yang menghubungkan keduanya, akan
tetapi sejumlah warga di Kambang Barat dan Kambang Utara selalu menyeberangi sungai itu untuk berbagai keperluan. Tempat dimana Rusdi melakukan aktivitas pengangkutan hasil kebunnya, juga menjadi jalur penganguktan berbagai kebutuhan warga lainnya. Sebagian warga di kedua nagari selalu menantang maut untuk dapat menyeberang. Bahkan pada lokasi tempat penyeberangan itu sejumlah warga menjadi korban derasnya arus Batang Kambang. “Yah, tidak ada pilihan lain. Kami harus memaksakan diri menyeberang sungai setiap kali ada keperluan, misalnya mengangkut hasil pertanian dan perkebunan, pergi kenduri hingga keperluan keluarga yang juga banyak menyebar di kampung sebelah. Jadi tidak hanya saya yang melakukan hal ini, sejumlah warga lainnya juga melakukan hal yang sama,” kata Rusdi. Dikatakan Rusdi, dengan menyeberangi Batang Kambang, maka biaya angkut yang harus dikeluarkan dapat ditekan. “Tidaklah mungkin kami melakukan pengangkutan dengan menggunakan jalur yang jauh. Hal itu akan menimbulkan biaya yang sangat mahal, apalagi hasil kebun kami tidak dapat dijual dengan harga yang bagus,” katanya lagi.
Dulu menurutnya, ditempat ini pernah ada sarana penyeberangan berupa sampan. Namun sudah beberapa tahun ini, sampan tidak lagi beroperasi, soalnya pemilik sampan juga tidak dapat mengandalkan dari jasa penyeberangan. Bahkan, ia juga pernah membuat rakit (getek-red) dengan bahan berupa pohon bambu, namun setiap kali air besar alat angkut itu selalu hanyut terbawa arus. “Kami berharap disini dibangun sarana penyeberangan oleh pemerintah. Minimal jembatan gantung. Selain bermanfaat bagi petani, jalur itu juga sangat bermanfaat bagi warga lainnya yang hendak menuju Pasar Kambang,” katanya lagi. Sementara itu Kepala Kampung Tebing Tinggi Bemi Joni Putra menyebutkan, ia sesungguhnya prihatin dengan kondisi masyarakatnya yang saban hari menantang maut di Batang Kambang. Tapi apa boleh buat sarana penyeberangan belum ada. Ia mengaku, pihaknya telah sering mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan agar disini dibangun jembatan. Setiap kali digelar musyawarah perencanaan pembangunan di nagari, ia selalu mengajukan dibangunnya jembatan gantung pada jalur ini. “Namun kami tetap menunggu respon dari pemerintahj kabupaten,” katanya.
RSBI Jadi ...................... Dari Halaman. 1 Menurut Mendikbud, para orangtua yang anaknya belajar di sekolah RSBI, tidak perlu khawatir dan panik. “Sekolahnya tidak bubar. Orangtua tidak perlu khawatir. Proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. RSBI kemungkinan akan berubah menjadi Sekolah Kategori Mandiri (SKM) jika menurut PP No 19 Tahun 2005,” ujar M Nuh seperti dikutip republika online, Rabu (8/1). M Nuh menuturkan, Kemendikbud menghargai dan menghormati apapun hasil putusan MK. Tugas pemerintah, kata Nuh, hanya melaksanakan amanat undang-undang. Satu hal tidak boleh hilang semangat peningkatan kualitas pendidikan harus tetap ada. Nuh berdalih, UU No 20 yang mengatur tentang RSBI tidak terlepas dari semangat reformasi 1998. “UU 20 tahun 2003 itu dekat dengan semangat reformasi 1998. Sehingga bisa dibayangkan urusan harga diri bangsa menjadi sangat kuat. Harus jadi bangsa besar, berinternasional, maka dibuatlah UU yang di dalamnya ada konten Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang kemudian ditindaklanjuti dengan UUGD 14/2005 yang mengamanatkan bahwa guru harus dipersiapkan untuk mengajar standar SBI,” kata dia. Menurut Nuh pembahasan mengenai apa yang akan dilakukan pascapembubaran RSBI akan dikonsultasikan dengan Panja RSBI Komisi X DPR. Dia berdalih, Kemendikbud belum mendapatkan salinan lengkap mengenai hasil undang-undang RSBI yang dibatalkan MK. “Setelah informasi lengkap maka akan dikonsultasikan dengan MK dan DPR bagaimana selanjutnya,” kata Nuh. Mengenai alokasi anggaran untuk RSBI, Nuh mengatakan akan mengalihkannya menjadi dana hibah kompetisi. “Anggaran RSBI menjadi hibah kompetisi dan terbuka untuk semua sekolah yang memiliki program peningkatan mutu sekolah.
Sekolah bisa mengajukan program dan prestasi yang telah diraih sekolah untuk mendapatkan hibah kompetisi. Setiap sekolah yang terakreditasi punya kesempatan,” ujar Nuh. Cuma Ganti Label Rencana Mendikbud Muhammad Nuh yang akan mengganti sekolah berstatus Rintisan Sekolah Berstatus Internasional dengan status baru, Sekolah Kategori Mandiri (SKM) dinilai pengamat hanya akal-akalan untuk terus mempertahakan RSBI dengan ‘’wajah baru’, Peneliti Monitoring Pelayanan Publik dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, menyatakan rencana mengganti RSBI dengan SKM, hanya akal-akalan Mendikbud. Dan, bila jadi dilaksanakan, jelas tidak memiliki dasar hukum. “Untuk SKM, kalau prinsipnya sama dengan Pasal 50 Ayat 3 UU Sisdiknas maka itu tidak boleh. Dan tidak dikenal dalam UU Sisdiknas ada sekolah berkategori mandiri,” kata Febri di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Rabu (9/1). Febri menuturkan, sekolah mantan RSBI harus menjadi sekolah berstandar nasional sesuai konstitusi. Ini agar tidak muncul kembali sekolah dengan nama lain namun tetap diskriminatif dan berbiaya mahal seperti RSBI. “Kenapa kita tidak percaya diri dengan standar nasional kita? Kalau dirasa kurang ya tingkatkan dong standarnya,” ujar Febri. Febri juga mengatakan setelah dihapuskannya pasal 50 Ayat 3 dalam UU Sisdiknas, dana masyarakat yang dikelola sekolah RSBI harus dikembalikan ke masyarakat. Pemerintah juga harus menghentikan aliran dana APBN dan APBD ke sekolah eks-RSBI. “Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, pemerintah harus mengalokasikan dana ke semua sekolah tanpa diskriminasi. Sekolah-sekolah harus tuntut saja dana APBN dan APBD, karena dana pendidikan itu banyak. Ja>> Editor : Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal
ngan ke orang tua murid pihak sekolah menuntut,” tegas Febri. Seperti diberitakan Haluan kemaren, Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 30 ayat 3 UU Sisdiknas, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat sekolah bertaraf internasional RSBI di sekolah pemerintah itu, menimbulkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan adanya diskriminasi dan kastanisasi pendidikan. Pertimbangan lainnya, yakni penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam tiap mata pelajaran dalam sekolah RSBI/SBI dinilai dapat mengikis jati diri bangsa, melunturkan kebanggaan generasi muda terhadap penggunaan dan pelestarian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Menurut anggota tim advokasi pemohon uji materi, Wahyu Wagiman, dengan putusan MK itu maka pemerintah mempunyai kewajiban memberikan fasilitas, sarana, dan prasarana pendidikan yang sama terhadap semua warga negara. Sebab, dengan keberadaan RSBI/ SBI selama ini justru menunjukan adanya perbedaan perlakuan terhadap sekolah yang non-RSBI/SBI. “Pemerintah dituntut untuk memberikan fasilitas yang sama. Di manapun ia berada, kaya dan miskin harus mendapat pendidikan yang setara,” tegas Wahyu. Dari putusan MK ini, lanjut Wahyu, pesan yang paling penting adalah pemerintah harus segera membubarkan sekolah berlabel RSBI/ SBI. Untuk itu, Mendiknas juga harus segera mencabut Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah bertaraf internasional.” Dengan putusan MK itu secara otomatis, pemerintah harus menghaspukan semua praktek yang berkaitan dengan RSBI. Tidak boleh hanya ganti nama,” tegasnya. (h/dn/rp/it) >> Penata Halaman : David Fernanda