SAMBUNGAN 7
SELASA, 5 FEBRUARI 2013 M 24 RABIUL AWAL 1434 H
PLTU Saja..................... Dari Halaman. 1 tur Beban) Sumatera dari Padang ke Pekanbaru. Menurut Herman, ia pernah menerima surat yang diteken bersama-sama oleh sejumlah pegawai PLN –bahkan banyak pula orang Padangnya—untuk memindahkan PLN P3B ke Pekanbaru selepas gempa 2007 yang lalu. “Lho, bagaimana ini, mestinya BUMN seperti PLN ini menjadi pelopor untuk memberi penguatan kepada daerah. Kalau pindah, maka investor akan kehilangan kepercayaan ke kota Padang. Lihat, tuh, PLN yang BUMN saja pindah, kenapa harus berinvestasi di Padang. Kan bisa begitu investor menilainya,” tutur Herman yang kemarin meninjau pembangunan PLTU Teluk Sirih di Padang. Ketika disebutkan pihak PLN P3B sudah memberi pernyataan kepada Gubernur Irwan Prayitno bahwa yang dibangun di Pekanbaru itu hanya mirror atau cadangan sistem, Herman yang akrab disapa HDI ini mengatakan, “Kalau mirror,
ya…pusatnya mesti tetap di Padang. Mirror kan hanya cadangan jika terjadi sesuatu dengan kendali utama,” katanya serius. HDI mencela pemindahan itu karena ia bersama-sama dengan Irman Gusman (ketika masih Wakil Ketua DPD RI) memperjuangkan agar PLN P3B ditempatkan di Padang. Salah satu yang menjadi alasannya adalah agar kehadiran PLN P3B di sini, bisa memberikan multiplier effect memacu pertumbuhan ekonomi. “Pengusaha khususnya bidang kelistrikan di sini bisa mendapat peluang, pasar juga akan terdorong karena adanya pegawai dan keluarganya. Kalau sekarang dipindah lalu tidak ada yang peduli, saya heran juga,” ujar mantan direksi PT PLN itu. Menyangkut PLTU Teluk Sirih yang direncanakan sejak zaman dia jadi Direktur Transmisi dan Distribusi PLN, Herman Darnel Ibrahim mengatakan saat ini masih dalam tahap penyelesaian.
“Tadinya memang agak tertunda-tunda. Pertama karena terlambat diteken kontraknya dari target selesai 2010 menjadi 2011. Lalu ada kendala lagi di lapangan, cuaca dan sebagainya maka ditunda jadi Oktober 2012. Tapi saya dilapori bahwa ada kerusakan pada intake karena diterjang ombak serta bagian water outflow yang juga rusak maka tertunda lagi menjadi Juni 2013. Menjawab pertanyaan Haluan, kenapa mesti yang digesa itu adalah pembangunan jaringan transmisinya? Herman menjelaskan bahwa PLTU yang dibangun itu tidak bisa langsung start, tetapi memerlukan energi untuk menghidupkan pertama kalinya. Karena itu perlu dibuat jaringan dulu guna menyalurkan energi untuk start pertama kali. Sebagaimana pernah diekspose oleh GM PLN Wilayah SumbarKerinci, Judi Winardi PLTU berkapasitas 2 x 112 MW ini akan beroperasi Juni 2013. (h/eko)
Siti Hartati..................... Dari Halaman. 1 Atas hukuman itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. menilai majelis hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili Hartati Murdaya tidak sensitif . “Mungkin sensitivitas hakim terhadap rasa keadilan sudah luntur,” kata Mahfud, Senin. Mahfud menduga hakim sudah terbiasa melihat nominal besar uang yang dikorupsi dan menganggap kecil nominal uang suap yang melibatkan mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini. “(Hakim) tidak melihat sekarang masyarakat cari penghasilan Rp300 ribu saja susah,” katanya. Mahfud pun mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan banding jika vonis Hartati dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Bagi dia, koruptor harus ditindak tegas. “Kalau tidak, negara akan hancur,” ujarnya. Vonis atas Murdaya juga dinilai oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sangat jauh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Hartati dihukum lima tahun penjara. Ketua KPK Abraham Samad menuturkan, banyak variabel yang membuat Hartati hanya menerima vonis 2 tahun 8 bulan. “Karena banyak variabelnya. Salah satu variabel integritas dan kemampuan intelektual Hakim memahami hukum,” kata Abraham, Senin (4/2). Menurut Abraham, KPK akan segera melakukan kajian untuk menyikapi vonis Hartati tersebut. Tidak tertutup kemungkinan KPK juga akan mengajukan banding. “Nanti kita Rapimkan untuk mengambil keputusan, apakah kita mengajukan banding atau tidak,” tandasnya. Sebelumnya dalam vonis atas Murdaya majelis hakim menyebut, pemilik Grup Berca itu telah terbukti melakukan penyuapan terhadap mantan Bupati Buol, Amran Abdullah Batalipu, dalam mengurus perizinan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut. “Maka dengan ini,
Terdakwa kasus suap Buol Hartati Murdaya menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (04/02). VVN menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Siti Hartati Murdaya, dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan dikurangi masa tahanan, dan memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan,” kata Hakim Ketua Gusrizal Lubis, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Menurut Gusrizal, Hartati terbukti bersalah atas dakwaan pertama, yakni Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana juncto pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. Selain itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp150 juta, dan apabila tidak sanggup membayar diganti kuru-
ngan selama tiga bulan. Majelis Hakim juga memerintahkan merampas uang lebih dari Rp200 juta yang disita dalam perkara ini. Majelis Hakim mempertimbangkan, hal yang memberatkan Hartati adalah dia mengakibatkan tidak meratanya iklim investasi di wilayah Timur Indonesia, dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara itu, pertimbangan meringankan adalah karena dia dianggap berjasa dalam membangun perekonomian daerah, sopan dalam persidangan, dan belum pernah dihukum. Putusan Hartati tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Hartati dengan pidana penjara selama lima tahun dikurangi masa tahanan, dan denda Rp200 juta subsider empat bulan kurungan. (h/tmp/dn)
Pak, Buatkan .................. Dari Halaman. 1 Kemudian generasi penerus itu berkemas-kemas untuk segera pergi berangkat ke sekolah. Orang tuanya, Asna (38), mempersiapkan rantang kecil berisi pisang dan ubi rebus untuk bekal Widia dan adiknya yang harus berjalan kaki sejauh 6,5 Km pulang pergi. Anak-anak Hulu Aie Patai, Kampung Tanjuang Durian sudah harus berangkat ke “bawah” (Aie Kalam - red) pukul 05.30 WIB jika tidak ingin terlambat mengikuti pelajaran. Soalnya medan yang harus ditempuh siswa dari sini sangat berat dan menantang untuk anak-anak setingkat sekolah dasar. Para orang tua murid rupanya sudah bersepakat membagi jatah piket mengantar rombongan anakanak mereka untuk bersekolah. Artinya cukup satu atau dua orang dewasa saja yang pergi mengantar kelompok anak-anak itu. Hari tersebut merupakan giliran Simon (45) dan Asna mengantar anak-anak ke bawah. Lalu pada pukul 05.30 WIB mereka telah memulai perjalanan. Simon berada di depan dan Asna di belakang. Anak-anak berseragam merah putih dan sepatu dijinjing di tangan itu berangkat dengan penuh keceriaan dan wajah penuh semangat. Jarak dari Hulu Aie Patai ke pusat Kampung Tanjuang Durian sekitar 1,7 Km dan perjalanan dilanjutkan ke kampung tetangga sekitar 2 Km lagi. Hulu Aie Patai sendiri berada dalam kungkungan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS). Maka tak pelak jalan yang dilalui anak-anak untuk dapat bersekolah adalah hutan lebat dan semak belukar. “Tantangan terbesar kami saat mengantar anak-anak adalah
ancaman hewan dari hutan. Kami melewati jalan setapak dimana pada sisi kiri dan kanan jalan setapak itu dedaunan pohon dan semak nyaris bertaut, dan sulit menduga adanya hewan berbahaya,” kata Simon kepada Haluan. Menurutnya, siswa sering memergoki sejumlah babi hutan di perjalanan, bahkan ular. Soalnya pada pagi hari babi hutan tengah pulang ke “jumun” (sarang-red) setelah mencari makanan dari dalam kampung. “Tapi biasanya babi hutan itu tidak mengganggu sepanjang kita juga tidak mengganggu mereka,” ungkap Simon. Tantangan selanjutnya menurut Simon adalah bila hari hujan. Mereka tidak bisa menebak kondisi air sungai pada sejumlah tempat penyeberangan. Biasanya, air sering meluap di hiliran Aie Patai yang berada di gerbang Kampung Tanjuang Durian. “Bila air di sini besar maka anak-anak terpaksa pulang saja, karena tidak ada jembatan untuk dilewati,” katanya. Pagi itu perjalanan mereka mulus. Tidak ada hewan buas yang menghalangi mereka di jalan. Tibalah mereka di gerbang Kampung Tanjuang Durian. Para orang tua itu hanya mengantar hingga gerbang itu lalu mereka kembali pulang, karena perjalanan selanjutnya anak-anak sudah melewati pemukiman penduduk dan mereka telah bergabung dengan anak-anak Kampung Tanjuang Durian lainnya. Perjalanan sepanjang 2 km dilanjutkan. Lalu Widia, yang paling besar di antara mereka bertanggung jawab untuk mengontrol adik-adiknya, baik saat di sekolah maupun saat dijemput kembali oleh orang tua mereka di
gerbang kampung. Riki, adik Widia saat ditemui Haluan menyebutkan, mereka sudah terbiasa menempuh perjalanan panjang dan berat itu untuk mendapat pelajaran. “Tapi Pak, bila dapat bangunlah sekolah di kampung kami ini, biar kami bersekolah tidak terlalu jauh,” celetuk Riki yang bercita-cita menjadi tentara itu. Terkait dengan sarana pendidikan di sana, Rafles, Kepala Kampung Tanjung Durian menyebutkan, di kampung yang dipimpinnya itu memang tidak ada sekolah dasar sehingga siswa harus belajar jauh ke Kampung Aie Kalam. Mungkin ini satu-satunya kampung di Pessel yang tidak punya sarana pendidikan. “Ada dua tempat siswa yang harus menempuh perjalanan berat ke sekolah. Pertama mereka yang bermukim di Hulu Aie Patai dan anakanak dari Bukik Gadang. Dari kedua tempat, jarak tempuh sama yakni sekitar 6,5 Km pulang pergi,” katanya. Menurutnya, melalui pemerintah nagari ia telah sering mengajukan permohonan ke pemerintah kabupaten agar di Kampung Tanjuang Durian dibangun gedung sekolah dasar. “Awalnya kami diberikan sosusi yakni dengan membangun sekolah filial dengan dana swadaya. Tapi kampung kami tidak punya biaya untuk itu Pak,” kata Rafles. Disebutkan Rafles, jumlah siswa baru yang mendaftar ke SD di kampung tetangga setiap tahun sekitar 30 siswa, bahkan lebih. “Kini jumlah anak-anak kami yang menuntut ilmu di SD Aie Kalam tidak kurang dari 100 siswa. Oleh sebab itu, jika pemerintah berkenan bantulah kami dengan membangun sekolah di sini,” katanya penuh harap. (*)
BADAI — Seorang warga memancing di atas batu Krip di kawasan Pantai Purus, Padang, Senin (4/2). Hujan badai yang melanda beberapa hari, menyulitkan para nelayan untuk berlayar mencari ikan. RIVO SEPTIANDRIES
SBY AKAN PANGGIL MENTAN
KPK Diminta Tuntaskan Kasus Anas JEDDAH, HALUAN — Presiden SBY akan memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Suswono terkait kasus dugaan suap impor daging yang melibatkan mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Presiden SBY yang juga merupakan Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) juga minta KPK untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan kader PD, termasuk Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. “Saya minta Menteri Pertanian memberikan jawaban yang jujur,” kata SBY dalam jumpa pers di Hotel Hilton, Jeddah, Senin (4/2/2013). SBY mengaku mendengar informasi kasus suap inpor daging sapi ini beberapa saat sebelum bertolak menuju Liberia. SBY menyebut informasi ini mengejutkan, termasuk soal penangkapan Luthfi. “Dalam hal ini kita hormati KPK untuk jelaskan seputar insiden penangkapan Luthfi Hasan, anggota DPR yang juga presiden PKS,” katanya. Bila kasus ini merupakan bagian dari aktivitas di Kementan, maka tentu ada tindakan lebih lanjut, baik administratif atau hukum. “Di satu sisi saya serahkan ke KPK, saya juga mengharapkan masalah ini selesai tidak terlalu lama, dan saya minta kepada Menten untuk dijelaskan kepada saya selaku presiden,” ujar SBY. Sesampai di tanah air, kata SBY, dirinya akan segera memanggil Mentan. “Saya akan panggil mentan setelah dari luar negeri. Seperti dulu, saat menpora dipanggil KPK, saya juga panggil, dan minta jelaskan dan laporkan tertulis. Saya akan panggil Suswono untuk mengetahui apa yang terjadi, jelaskan
sejujurnya,” pinta SBY. SBY berharap keterangan Mentan kepada dirinya nanti sama bila nanti memberikan keterangan ke KPK. “Itu saja pernyataan saya, saya berhenti di situ dulu. Tekada saya, semua untuk tingkatkan good governance,” terang SBY. Tuntaskan Kasus Anas Sementara itu, Presiden SBY yang juga merupakan Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) memahami kegusaran kader Partai Demokrat terkait survei anjloknya elektabilitas PD. Karena itu, SBY meminta agar KPK segera menuntaskan kasus-kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan kader PD, termasuk Ketua Umum PD Anas Urbaningrum. SBY menyampaikan hal ini terkait hasil survei Saiful Mujani Research and Cosulting (SMRC) yang memperlihatkan elektabilitas PD saat ini merosot menjadi 8 persen. Salah satu penyebab utama adalah isu kasus korupsi yang melanda kader PD. SBY mengaku sudah mendapatkan informasi yang memprihatinkan dirinya itu. “Sejak kemarin malam dan sepanjang hari ini, saya terima banyak berita dari tanah air sesuai rilis survei tentang keadaan parpol dilihat dari sisi dukungan publik saat ini. Yang jadi perhatian adalah merosotnya angka untuk Partai Demokrat,” kata SBY yang mengenakan pakaian serba putih dan songkok hitam menjawab pertanyaan wartawan. Menurut SBY, hasil survei elektabilitas PD ini merupakan hasil terendah. Padahal, dalam Pemilu 2009 lalu, PD masih mendapat 21
persen suara. “Atas hasil ini, terus terang beberapa kader mangatakan SOS, sudah berada dalam lampu merah,” kata SBY. Kegusaran kader PD yang disampaikan kepada SBY itu mengaitkan hasil survei itu terkait dengan kasus hukum kader PD di KPK. “Ada yang mengatakan ada kesan mengapa kasus ini tidak kunjung selesai, seakan diulur-ulur, tidak ada konklusi,” papar SBY. Namun, kata SBY, hingga saat ini dirinya masih percaya kepada KPK, yang menjalankan tugas secara profesional, adil dan tidak ada niat buruk apa pun. “Saya yakin KPK yang jadi andalan dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, tidak tebang pilih,” tegas SBY. Karena itu, SBY meminta KPK untuk segera menuntaskan kasus dugaan korupsi, yang diduga melibatkan kader PD. “Termasuk saya pribadi, di tanah yang mulia ini saya mohon kepada KPK untuk bisa segera melakukan tindakan konklusif dan tuntas terhadap apa yang dilakukan sejumlah kader PD,” pinta SBY. “Kalau memang dinyatakan salah, kita terima memang salah. Kalau tidak salah, kita pingin tahu kalau itu tidak salah. Termasuk dalam hal ini Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang diperiksa KPK dan dicitrakan publik bersalah dalam kasus korupsi, meski KPK belum menjelaskan kasus ini,” imbuh SBY. Seperti diketahui, para pengurus PD memandang hasil survei SMRC ini merupakan SOS bagi PD. Mereka meminta SBY turun tangan untuk mengatasi hal ini. (dtc/met)
PTN Wajib Hapus Uang Pangkal JAKARTA, HALUAN — Mulai tahun akademik 2013/2014, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang ada di Indonesia berkewajiban untuk meniadakan uang pangkal perkuliahan. Pasalnya, dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada APBN tahun anggaran 2013 ini meningkat hampir setengahnya. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Djoko Santoso, mengatakan bahwa dana BOPTN yang berasal dari APBN 2013 naik hampir dua kali lipat. Jika pada tahun lalu, dana BOPTN mencapai Rp 1,5 triliun maka pada tahun ini dana tersebut dialokasikan sebesar Rp 2,7 triliun.
“Ini naiknya hampir dua kali lipat. Jadi uang pangkal tidak perlu ditarik kembali. UI telah menjadi pelopor untuk ini,” kata Djoko di Gedung D Dikti, Jakarta, Senin (4/2/2013). Ia juga menegaskan bahwa peniadaan uang pangkal ini tidak terbatas pada mahasiswa yang diterima lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) saja. Bagi mahasiswa yang masuk PTN melalui jalur tertulis maupun jalur mandiri juga mendapat hak yang sama yaitu tidak perlu membayar uang pangkal ini. “Berlaku untuk semuanya. SNMPTN atau jalur mandiri itu hanya cara masuknya saja. Untuk sistem pembayaran dan jumlahnya
ya sama semua,” jelas Djoko. Selain Universitas Indonesia (UI), beberapa PTN terkemuka seperti Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dikabarkan akan menghapuskan uang pangkal pada mahasiswa barunya mulai tahun akademik 2013/2014 ini. Dengan demikian, PTN ini terjangkau oleh semua pihak terutama kalangan menengah ke bawah. “Jadi kalau dulu untuk jurusan teknik harus bayar uang pangkal Rp 25.000.000 kemudian uang kuliahnya misal Rp 7.500.000 per semester, berarti kan Rp 32.500.000 saat masuk pertama. Nah ini tidak perlu seperti itu lagi. Cukup Rp 7.500.000 per semester,” tandasnya. (kcm)
19 Pejabat ..................... Dari Halaman. 1 Jonni Rizal MM IV/a, Drs Rielmi Saleh IV/a, Desi Sulastina SE MM IV/a, Adi Saputra S Sos IV/a, M Zulkarnadi T SE IV/a, Mahdinal Agus S Sos IV/a, Ir Indra Bhakti IV/a, Azwar SH MM IV/b, Drs H Maisondra M Pd IV/b, Abdul Rahman SE, IV/b, Rasul Hamidi SH MM IV/b, H Arlan Rasyid SH IV/b, Ir Dasril Riyadi IV/b, dan Syawaludin IV/b. Pejabat yang dinonjobkan ini berasal dari berbagai SKPD seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan lainnya. Masa jabatan pejabat ini juga beragam, dimulai dari enam bulan sampai 2 tahun. Dalam kesempatan itu, salah seorang korban maladministrasi Adi Saputra S Sos mengatakan, kecewa dengan maladministrasi yang dilakukan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempat mereka bekerja. Karena, tanpa ada kesalahan, dan tidak pernah menerima teguran lisan maupun tulisan, tiba-tiba mereka dinonjobkan dari jabatan struktural tersebut. “Kami tidak terima. Karena berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980, hal itu sudah jelas melanggar kode etik kepegawaian. Kami juga tidak menggunakan narkoba, dan dinyatakan bersih oleh Inspektorat,” ujar Adi Saputra. Dikatakannya, sesuai dengan peraturan kepegawaian itu juga, maladministrasi yang dilakukan tersebut sudah merusak sistem administrasi kepegawaian kepada 19 pejabat struktural tersebut. “Ini adalah satu bentuk penza-
liman dan pembunuhan karakter kepada kami. Oleh karena itu, kami meminta gubernur segera mengambil sikap dan menegur kepala SKPD yang melakukan pelanggaran kode etik kepegawaian tersebut,” katanya. Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, tidak seharusnya mereka menghadap langsung kepada gubernur. Karena, masalah itu, masih dalam tingkatan penyelesaian eselon II, atau Kepala SKPD masing-masing. “Masalah ini masih dalam cakupan kepala SKPD masingmasing. Seharusnya penyelesaiannya di tingkat SKPD saja, dan tidak perlu menghadap gubernur langsung,” tukasnya. Dikatakannya, kalau dilirik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, dan PP Nomor 53, yang diiringi oleh Pergub Nomor 61 tentang sanksi maladministrasi pejabat ditentukan kepala SKPD. Dalam PP tersebut dinyatakan, salah satu syarat untuk pengangkatan seorang eselon adalah melalui penilaian kinerja yang dilakukan oleh kepala SKPD terkait. “Jadi sadar diri saja, kalau mereka dimaladministrasi. Itu artinya, mereka tidak memenuhi kualifikasi untuk pengangkatan jabatan,” ungkap Irwan. Ditambahkannya, meskipun sudah dinonjobkan, gubernur memperbolehkan kepada ke-19 pejabat tersebut untuk mencari tempat bekerjanya masing-masing. “Apabila nanti mereka mencari SKPD yang mau menerima mereka,
saya akan tandatangani penempatannya langsung. Nah pertanyaannya apakah ada yang mau menerima mereka,” tegasnya. Tidak puas dengan jawaban gubernur, tujuh orang yang merupakan perwakilan pejabat eselon nonjob mendatangi DPRD Sumbar. Kedatangan mereka disambut Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil dan Wakil Ketua Komisi I, Irdinansyah Tarmizi. Para PNS ini kembali menyampaikan unek-uneknya. Yultekhnil mengatakan, melalui Komisi I DPRD Sumbar, akan memanggil BKD untuk membicarakan hal ini. Adanya indikasi penempatan pegawai sesuai kedekatan juga menjadi perhatian nantinya. “Apa saja kreteria yang membuat seseorang dinyatakan memenuhi syarat untuk pengangkatan eselon akan dipertanyakan. Seperti apa reformasi birokrasi yang menjadi alasan gubernur juga akan dipertanyakan,” katanya. Yultekhnil pun menyarakan, PNS ini melihat terlebih dahulu hasil pertemuan Wakil Gubernur Muslim Kasim, Sekda Ali Asmar, dan BKD terkait permasalahan ini. Kata Yultekhnil, jika kondisi ini dibiarkan, mantan pejabat eselon ini bisa dinilai tergolong melakukan korupsi. Karena, tetap menikmati gaji namun tidak berkontribusi apaapa terhadap pemerintahan. Para pejabat yang dinonjobkan ini, juga mempunyai rencana membawa masalah ini ke Ombudsman dan PTUN, jika tidak ditanggapi dengan hasil yang baik oleh Pemprov Sumbar. (h/cw-wis/eni)
>> Editor : Yon Erizon, Ismet Fanany MD
>> Penata Halaman : David Fernanda