6 NASIONAL
SELASA, 5 FEBRUARI 2013 M 24 RABIUL AWAL 1434 H
KPK Didesak Usut Pajak Keluarga SBY JAKARTA, HALUAN — Sejumlah aktivis pendukung pemberantasan korupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar apa yang mereka sebut sebagai “skandal” pajak keluarga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Juru bicara aktivis, Bonny Hargens mengatakan, skandal pajak keluarga SBY yang disebut sebagai “Y-Gate” tenggelam akibat peristiwa tangkap tangan suap pengurusan kuota impor sapi dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq. Meski begitu, dia mengapresiasi KPK karena menjadikan mantan Presiden PKS sebagai tersangka. “Kenapa persoalan korupsi partai lain tidak dibongkar secara cepat dan tuntas. Kenapa kasus pajak Presiden tidak diinvestigasi, dan tidak terlebih dahulu diinvestigasi?” ujar Bonny di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/2). Menurutnya, pengusutan kasus skandal pajak keluarga SBY seharusnya menjadi pekerjaan rumah baru KPK. Sebab dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib
Pajak Presiden Yudhoyono tidak mencantumkan asal usul uang yang dimilikinya. Dalam laporannya ke Direktorat Jenderal Pajak, kata Bonny, SBY memperoleh kekayaan senilai Rp1,37 miliar dalam setahun, termasuk royalti album musiknya sebesar Rp107 juta pada tahun 2011. Di dokumen itu juga menyebutkan SBY mencantumkan pembukaan rekening senilai Rp4,98 miliar, dan US$589 ribu Menurut Bonny, dua putra SBY juga punya masalah serupa. Agus Harimurti Yudhoyono pada tahun 2011 mencantumkan penghasilan sebesar Rp70,2 juta sebagai perwira di Kostrad AD. Tapi Agus mampu membuka empat rekening berbeda, dan juga membuka deposito senilai Rp1,63 miliar. Sementara Edy Baskoro atau yang akrab disapa Ibas Yudhoyono diketahui memperoleh penghasilan sebagai anggota dewan sebesar Rp183 juta. Ia juga memiliki investasi sebesar Rp900 juta, deposito Rp1,59 miliar, dan uang tunai Rp1,57 miliar. Namun Ibas tidak menyebutkan dalam SPT pendapatan lainnya seperti pembayaran dividen, RADEN Pandji Chandra Pratomo Samiadji donasi, saham Massaid atau lebih dikenal dengan Adjie ataupun jenis inMassaid meninggal mendadak di Jakarta, vestasi lain. Padahal aset yang 5 Februari 2011 pada umur 43 tahun. Dia adalah aktor dan model Indonesia dilaporkan pada keturunan Jawa-Madura-Belanda. Ia adalah SPT tahun 2010 anggota DPR-RI periode 2004-2009 dan mencapai Rp6 miliar. “Semua 2009-2014 dari Partai Demokrat. Adjie menikah dengan Angelina Sondakh pada ini menurut Dit29 April 2009 (h/wkp) jen Pajak tidak ada klarifikasi
NOTES
Adjie Massaid
yang rasional tentang sumbersumber pendapatan dan dikaitkan dengan jabatan mereka. Ini persoalan yang sangat penting karena presiden SBY tahun 2009 pernah bilang seorang warga yang baik membayar pajak,” ungkap Bonny. Berkaitan desakan itu, Juru Bicara KPK Johan Budi SP menyatakan jika ada laporan terkait penyelewengan pajak tentu akan proses dan ditelaah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut masuk domain KPK atau tidak. “Tapi perlu disampaikan bahwa kalau soal SPT pajak, KPK tidak berwenang. Jangan juga kami dianggap takut, kami perlu cek dulu itu,” kata Johan. Tak Bermasalah Dal;am pada ituy Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, Presiden SBY dan keluarganya di Cikeas telah mengikuti prosedur penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak dengan baik dan benar sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Hal tersebut menurut Agus merupakan komitmen yang kuat dari seorang kepala negara dan keluarganya untuk mendukung reformasi perpajakan yang sedang dilakukan saat ini. “Presiden dan keluarga, presiden dan keluarga telah memasukkan SPT sesuai dengan aturan, dan sesuai dengan ketentuan,” ujar Agus. Terkait dengan bocornya data SPT presiden dan keluarganya di publik, Menkeu meragukan keresmian data tersebut. Dirinya pun tidak bisa mengklarifikasi apakah data tersebut asli atau palsu. “Yang bisa mengkonfirmasi satu laporan itu, hanya Dirjen Pajak (DJP). Dan DJP sudah jelas tidak dalam posisi untuk mengkonfirmasi karena UU tidak memperkenankan,” katanya. Dirinya juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu memperbesar-besarkan persoalan ini yang belum tentu kebenarannya. Sehingga apa kinerja baik yang selama ini sedang dibangun dapat terus meningkat. “Saya meyakini dan meminta kepada Dirjen Pajak, bahwa semua wajib pajak harus dilindungi kerahasiaannya,” ujarnya. (h/okz)
JAKARTA BERKACALAH — Pengunjung saat mengamati foto yang dipajang dalam pameran yang bertajuk “Jakarta Berkacalah” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (4/2). VVN
BNN: Raffi Ahmad Tidak Dijebak JAKARTA, HALUAN — Badan Narkotika Nasional (BNN) membantah telah menjebak artis Raffi Ahmad, seperti yang diisukan melalui pesan berantai belakangan ini. Menurut Kepala Bagian Humas BNN, Sumirat Dwiyanto, saat menggerebek rumah Raffi di Jalan Gunung Balong Kavling VII Nomor 16 I, RT009 RW04, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/ 1) lalu, sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Salah satunya dengan meminta ketua RT setempat mendampingi petugas yang menggerebek rumah mewah itu. “Kalau memang mereka tidak terbukti mereka akan dibebaskan, dan kalau memang mereka terbukti maka kita akan tegakkan hukum sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Sumirat kepada wartawan di Kantor BNN, Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (4/2). Ditegaskan Sumirat, pihaknya sudah meminta Mira, manajer Raffi yang sempat turut diciduk dalam penggerebekan itu, untuk mengklarifikasi perihal pesan berantai. Namun, Mira yang tertera namanya dalam pesan berantai itu justru membantah isi pesan yang menyebut nama dirinya. “Tidak benar.
Mira sendiri (manajer Raffired) pas saya tanyakan tidak mengaku. Dia tidak merasa menyampaikan itu,” tegas Sumirat. Sumirat menyatakan pihaknya akan mengusut dan membuktikan isu yang beredar tidaklah benar. “Kami tidak ingin gembar-gembor, kita akan buktikan dulu baru nanti kita sampikan kepada masyarakat bahwa isu ini tidak benar,” ungkapnya. Juga dikatakan BNN menyiapkan berkas perkara artis Raffi bersama tujuh tersangka kasus narkoba yang diamankan dari rumah Raffi . “Proses hukum RAFFI delapan tersangka masih berjalan, sementara ini tim penyidik sedang menyiapkan berkasberkasnya setelah lengkap akan diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) supaya nanti di persidangan dapat berjalan,” kata Sumirat. Mengingat hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 pasal 13 menyebutkan bahwa
penyidik, penuntut umum dan hakim dapat menempatkan penyidik untuk meletakkan di rehabilitasi jika terbukti sebagai pecandu, sementara proses hukumnya tetap berjalan, katanya. “Jadi untuk sementara enam orang ditaruh direhabilitasi, sementara berkas-berkas hukumnya tetap berjalan, supaya mereka cepat pulih dari kecanduan. Dan hakimlah yang akan menentukan apakah keenam ini murni sebagai pecandu,” kata Sumirat. BNN pada Jumat telah menetapkan Raffi sebagai tersangka bersama tujuh AHMAD orang. Penetapan delapan orang tersangka berdasarkan hasil laboratorium dan lainnya yang telah dilakukan oleh BNN selama 5X24 jam. “Terhadap tersangka RA (Raffi, red) telah diterbitkan Surat Perintah Penahanan selama 20 hari terhitung mulai hari ini dan ditahan di Rutan BNN, Cawang Jakarta Timur. RA terbukti menguasai 14 butir
‘methylene dioxy metacathinone’ dan dua linting ganja,” kata Sumirat. Sedangkan terhadap enam tersangka lain, yakni WTM, MT, RJ, MF, KA dan JA sambil menunggu proses penyidikan, keenamnya ditempatkan di panti rehabilitasi. “Terhadap tersangka UW tidak dilakukan penahanan atas jaminan keluarga dengan ancaman kurungan maksimal satu tahun,” kata Sumirat. Raffi sebagai tersangka dikenakan pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dia dikenakan pasal 111 ayat 1, 112 ayat 1, 132, 133 junto pasal 127 UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan enam orang yang direhabilitasi dikenakan pasal 127, pada ayat 1 berbunyi “Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pada ayat 3 berbunyi “Dalam hal penyalahgunaan narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. (h/spc)
LINGKAR Keanekaragaman Hayati Hampir Punah JAKARTA, HALUAN — Kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity lost) Indonesia semakin masif terjadi. Kepunahan tersebut membayangi negeri ini. Kondisi ini dipastikan berakibat buruk untuk masa depan kehidupan, karena biodiversity keanekaragaman hayati tersebut adalah sumber obat dan pangan. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lukman Hakim mengatakan kekayaan biodiversity Indonesia merupakan aset penting. Pengumpulan biodiversity secara ilmiah bisa diolah untuk selanjutnya dipublikasi. “Bidang biodiversity memiliki tiga kaki yakni museum zoologi untuk fauna, herbarium untuk tumbuhan dan Indonesia culture collection akan dibangun tahun ini,” katanya di sela workshop LIPI-National Science Foundation on Biodiversity, di Cibinong Science Center, Senin (4/1). Workshop ini merupakan rangkaian kegiatan yang ditargetkan oleh Joint Commission Meeting dengan subtema biodiversity and marine antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Lukman menambahkan ancaman kepunahan keanekaragaman hayati yang menempati hutan, danau, teluk. Pegunungan dan pulaupulau kecil di nusantara perlu mendapat perhatian signifikan. “Ancaman tersebut akibat penambangan emas, timah, pasir, batu kapur, batu bara, pembangunan hotel dan fasilitas lain yang menempati pulau-pulau kecil, pembukaan perkebunan industri dan sebagainya,” ucapnya. Kepala Pusat Penelitian Bioteknologi LIPI Witjaksono menegaskan pembangunan yang tidak dilaksanakan secara hati-hati akan menghancurkan hot spot biodiversity. Witjaksono mencontohkan biodiversity pisang, yang diperjualbelikan saat ini terkena penyakit. Ketika nantinya hancur tidak ada penggantinya dengan memanfaatkan biodiversity di hutan. “Biodiversity di hutan ada yang sudah hilang, misalnya pisang liar untuk berbuah butuh diserbuki kelelawar, tetapi kelelawarnya hilang dan tidak bisa menyerbuki pisang,” paparnya. Ia berharap kerja sama LIPI dan NSF akan membangun kerja riil untuk penelitian bersama di masa mendatang. Sehingga kerja sama tersebut mampu membantu menyelesaikan persoalan dan meningkatkan mutu penelitian. Indonesia menurutnya memerlukan bantuan teknologi dalam mengungkapkan kekayaan genetik terutama teknologi genomik untuk mempelajari keanekaragaman gen bagi perbaikan tanaman dan tujuan industri. (h/sh)
Sejumlah pejabat mengunjungi Pasar Tradisional (Patra) Modern Kota Palu, beberapa waktru lalu. NET
Pasar Palu Perlu Dicontoh PALU, HALUAN — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Kerukunan Usaha Kecil Menengah Indonesia (KUKMI), HM Azwir Dainy Tara meminta agar Sumbar meniru keberhasilan pembangunan pasar tradisional moderen Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pasar Palu dibangun melalui pendekatan psikologis, harga terjangkau dan dikelola secara terbuka (transparan). “Pemerintah daerah Kota Palu cerdas berfikir dalam menyikapi pembangunan pasarnya. Jika UMKM maju maka pemda akan ikut maju. Inilah salah satu keberhasilan DPD KUKMI Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah di daerahnya” kata Azwir Dainy Tara usai peresmian Pasar Parta Moderen Kota Palu. Pasar seluas 5 hektar ini diresmikan Ketua Dewan Pelindung DPP KUKMI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Ir H Aburizal Bakrie Jumat (1/2) lalu. Walikota Palu Rusdi Mastura juga cerdas mencari peluang. Termasuk memberikan kemudahan dalam berbagai pembangunan. Ia tidak segan mencari investor ke Cina untuk menyelesaikan pembangunan pembangkit listrik PLTU Kota Palu. Memasarkan 21 jenis rotan hasil deerahnya ke Jerman. Mendorong investor daerahnya membangun pasar tradisional Palu. Bakal calon presiden RI yang akrap dipanggil “ARB”, mengapresiasi pembangunan pasar tradisional yang ditata secara moderen. ARB meminta agar pemerintah ikut intervensi dalam memajukan ekonomi rakyat kecil melalui pembinaan dan pemberian
permodalan terutama bagi kalangan usaha micro, kecil dan menengah. Pasar Patra Moderen Kota Palu ini diawali kembali pembangunannya tahun 2010 silam setelah mengalami dua kali dilanda musibah kebakaran. Pembangunannya dipercayakan kepada investor lokal PT Sari Dewi milik H Amin Badawi yang juga Ketua DPD KUKMI Sulawesi Tengah. Konsep pembangunan pasar mengadopsi pembangunan pasar moderen Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang. “Alhamdulillah, semua pedagang mendukung karena pasar ini merupakan nadi ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Palu dan sekitarnya,” kata H Amin Badawi selaku investornya. Pasar seluas 5 hektar ini dulunya adalah pasar Inpres yang maju dan ditempati sekitar 3.000 pedagang. Tahun 1993 pasar ini terbakar. Kemudian dibangun kembali dan tahun 2005 terbakar lagi. Tahun 2010 dibangun lagi. Tapi untuk membangunnya, Pemko Palu tidak memiliki dana. Dan akhirnya diserahkan kepada investor lokal yang juga ketua DPD KUKMI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut anggota Komisi VII DPRRI ini, karena pasar adalah etalase sebuah daerah, maka hendaknya benarbenar dibangun, dikelola secara profesional dan transparan melalui pendekatan phisikologis dengan seluruh stake holder dan terutama para pedagangnya. “Konsep itulah yang perlu diteladani karena dengan konsep kebersamaan, semuanya akan saling bersinergi, sama merasa memiliki serta tidak ada yang merasa termajinalkan,” ujar Azwir Dainy Tara.(h/one) >> Editor : Dodi Nurja
>> Penata Halaman: Syahrizal