Teras Borneo Tribune
Jumat, 26 April 2013
11
Sebagian Besar Waktu Mengurus Pertanian termasuk transportasi, kami cari sendiri kendaraan. Kondisi petani juga sangat beragam dan sistemnya tradisional, masih subsiten hanya menanam padi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, belum berorientasi pasar,” urai alumni Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Pontianak ini. Merubah pola pikir petani dari subsiten menjadi berorientasi pasar tersebut diakui Suharjo menjadi tantangan terbesar dirinya. Ia, kala itu terus turun ke lapangan khususnya di daerah Pontianak Utara dan Pontianak Selatan melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman merubah pola pikir tersebut. Pertanian, kala itu kata suami Hj Fikia Supratiwi ini, khususnya bercocok ta-
nam padi belum dianggap para petani sebagai sesuatu yang bisa dijadikan komiditi bisnis, cukup pemenuhan kebutuhan rumah tangga. “Tapi syukurlah sekarang ini, walaupun proses perubahan itu membutuhkan waktu petani-petani kita sudah menyadari hal itu bisa hidup (bisnis) dari padi. Saya membina dengan membangun demplot-demplot yang dikerjasamakan dengan petani,” cerita Suharjo. Kubu Raya sendiri, kata Suharjo merupakan daerah yang dekat dengan dirinya. Di tahun 2003, Ia diangkat menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pontianak, saat itu belum pemekaran. “Saya memahami karakter petani Kubu Raya. Saya sudah keliling di Kubu Raya
saat belum pemekaran. Memang saat itu sangat sulit, infrastruktur jalan maupun transportasi terutama daerah-daerah terjauh seperti Batu Ampar sulit dijangkau sehingga pembinaan saat itu sangat lemah. Pasca pemekaran, semua pelosok sudah bisa dijangkau, bahkan saya bisa berkomunikasi dengan perwakilan petani di seluruh daerah di Kubu Raya ini, sampai daerah terjauh di Tanjung Harapan Batu Ampar yang dulu belum pernah tersentuh,” papar ayah M Fikar Atmasentosa, Sarah Harfineisya dan M Alkindhy Fazariliawan ini. Diakui Alumni Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura ini, petani di Kubu Raya sangat mudah merespon dan cepat menerima perubahan pola pikir. “Kendala terbesar di perta-
nian itu tadi, bagaimana mengalihkan pertanian subsiten tersebut berorientasi pasar. Kita ingin agar usaha pangan ini menjadi sektor yang menjanjikan. Merubah perilaku itu sulit, karena para petani belum totalitas bergerak di bidang pangan terutama di daerah-daerah yang memiliki banyak pilihan lahan pekerjaan. Seharusnya bisa dikombinasikan, ini yang menjadi tantangan besar. Kita juga menginginkan nelayan memiliki sumber pendapatan lain, tidak tergantung dengan hasil laut mengingat cuaca selalu menjadi ancaman ditambah mahal dan sulitnya bahan bakar. Saat ini pangan sudah menjadi sektor yang menjanjikan,” paparnya (bersambung).
Pengadaan Bibit di KKR Dilaporkan dan dugaan manipulasi pengadaan Bibit. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji Prayitno, membenarkan tentang adanya laporan yang dibuat oleh sejumlah Kelompok Tani KKR di Polresta Pontianak, di mana sampai saat ini laporan tersebut sedang dalam penyelidikan Sat Reskrim Polresta Pontianak. “Laporan ini dibuat minggu lalu, dan laporan ini dibuat oleh sejumlah Kelompok Tani KKR. Di mana saat ini sedang dalam penyelidikan kita, dan semua pihak akan kita periksa,” tegas Kasat Reskrim, Kamis (25/4), kemarin. Dikatakan Kasat Reskrim, yang akan diperiksa pihaknya nantinya adalah, orang yang melaporkan, saksi, kemudian staf, kabid dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan KKR, yakni Ir. H. Suharjo, MM. Di mana pemeriksaan ini, juga merupakan salah satu langkah dari pe-
nyelidikan terkait dugaan laporan yang dibuat oleh para Kelompok Tani tersebut. “Saat ini yang sudah kita panggil adalah mulai dari para Kelompok Tani yang melaporkan dugaan ini, kemudian kita juga sudah melakukan pemanggilan terhadap staf Dinas Pertanian dan Peternakan dan segera kita periksa, selanjutnya adalah Kepala Dinasnya,” jelas Kasat Reskrim. Lanjut Kompol Puji, dalam kasus dugaan manipulasi serta bibit yang tak layak sertifikasi ini pun, belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, karena masih dalam penyelidikan dan penyidikan Polresta Pontianak. “Selanjutnya nanti kita juga akan melakukan koordinasi dengan BPK, guna melakukan audit terkait pengadaan bibit untuk para Kelompok Tani di KKR, guna menguatkan penyidikan yang kita lakukan saat ini,” tam-
bah Puji. Sementara itu Asnan Rais dari Kelompok Tani Setia Bersama yang belum lama ini menemui wartawan, dirinya mengatakan laporan dugaan bibit tidak layak sertifikasi dan adnya manipulasi terhadap bibit tersebut, yakni dibuat pada hari Rabu, (17/4), Minggu lalu, di mana laporan ini sendiri dibuat oleh lima Kelompok Tani yang ada di KKR. “Laporan ini kami buat, karena pengadaan Bibit oleh Pemkab KKR untuk kami, sepertinya tidak layak sertifikasi. Selain dugaan kami ada yang memanipulasi pengadaan bibit tersebut. Lantaran hasil panen dari Bibit tersebut tidak memuaskan,yakni tidak maksimal bahkan ada yang gagal,” ungkap Asnan kepada wartawan belum lama ini. Lanjut Asnan, Bibit yang diterima yakni sebanyak 1200 Kg untuk lahan sawah
sebesar 36 hektar dengan berat perkarung Bibit yang dibagikan ini adalah 25 Kg. Namun yang diterima para petani tidak sampai 25 Kg Bibit, melainkan hanya 24 Kg bahkan ada 22 Kg saja. Sementara itu Johan dari Kelompok Tani Gapura 1, dirinya mengatakan bahwa pengadaan Bibit seperti ada yang memanipulasi, karena bibit yang diberikan kepada pihaknya, dalam karung yang tidak bermerk, melainkan karung tanpa merk, karena seharunya karung sebagai tempat Bibit itu harus bermerk, yakni seperti Cap dari Pemkab tentang pengadaan Bibit itu.. “Jadi seolah-olah karung yang berisi pengadaan Bibit dari tersebut seperti oplosan dan adanya dugaan manipulasi terkait pengadaan Bibit itu, makanya kami melaporkan ini kepada pihak kepolisian, guna dilakukan penyelidikan,” pungkas Johan.
Gadis 13 Tahun Pasrah Diperkosa Abang Tiri Bunga yang berada di lantai dua di rumah Irwan, diminta oleh Irwan untuk turun ke lantai dasar serta membawa anak Irwan. Namun setelah membawa anak Irwan di lantai dasar, Bunga naik ke lantai dua rumah Irwan yang terletak di Siantan itu. Namun saat berada di lantai dua, Bunga ditarik oleh Irwan dan Irwan langsung mengikat tangan Bunga dengan tali nilon, kemudian Bunag di bawa masuk ke kamar oleh Irwan. Setelah masuk ke kamar, Irwan langsung melucuti satu persatu pakaian Bunga, Bunga pun melakukan perlawanan terhadap Irwan, namun saat Bunga melakukan perlawanan, Irwan pun mengancam Bunga, yakni apabila Bunga tidak mau melayani Irwan, Irwan akan membunuh Ayah Bunga yang merupakan Ayah tiri dari Irwan. Sehingga Irwan pun berhasil memperkosa Bunga, di mana saat itu Bunga menangis dan tidak bisa melakukan perlawanan. Setelah kejadian pertama terjadi, pemerkosaan yang kedua
pun kembali terulang, yakni pada bulan November 2012, dan karena ancaman yang sama, dimana Irwan akan membunuh Ayah Bunga, jika tidak melayani nafsu Irwan tersebut, akhirnya Bunga pun kembali diperkosa. Dan setelah di perkosa, Bunga pun meminta Ayahnya mengantarkannya pula ke Kampung, yakni di Kabupaten Landak. Karena tidak terima atas perbuatan Irwan, Bunga pun menceritakan kepada Abang Kandungnya yang ada di Kabupaten Landak. Dan tepat pada tanggal 23 April 2013 kemarin, Abang Kandung Bunga pun melaporkan kejadian di Polres Landak, dan pada tanggal 24 April Irwan pun ditangkap oleh Polres Landak, kemudian diserahkan ke Polresta Pontianak, lantarak TKP pemerkosaan yang dilakukan Irwan di wilayah hukum Polresta Pontianak. Kasat Reskrim Polresta Pontianak Kompol Puji, Prayitno saat dikonfirmasi terkait kasus pemerkosaan tersebut, dirinya membenarkan, di mana saat ini pihaknya telah melakukan
penahanan terhadap Irwan. “ Irwan sudah kita tahan, setelah ditangkap Polres Landak, karena Abang Kandung korban melaporkan kejadian ini di Polres Landak, mengetahui TKP di Kota Pontianak, Polresta Landak pun melimpahkan kepada kita,” ungkap Kasat Reskrim Polresta Pontianak, Kamis (25/4). Dikatakan Kasat, menurut pengakuan korban, dia itu diancam oleh Abang tirinya, di mana Abang tirinya itu akan membunuh Ayahnya Bunga, selain itu korban juga diikat tangannya, guna tidak melakukan perlawanan. Sehingga Bunga pun pasrah ketika Abang tirinya memperkosa Bunga. “Modus yang dilakukan pelaku untuk memperkosa adik tirinya tersebut, diduga dengan cara mengancam dan mengikat tangan korban, karena diancam sehingga korban pasrah diperkosa,” jelas Kompol Puji. Ditegaskan Kasat, Irwan ini dijerat dengan undang undang perlindungan anak, lantaran telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, di mana
Irwan ini diancam dengan hukuman belasan tahun penjara. Sementara itu Irwan mengatakan, dirinya melakukan pemerkosaan tersebut, karena berawal dari dirinya yang menonton film porno, kemudian langsung melakukan pemerkosaan tersebut terhadap adik tirinya. “Saya tidak ada mengancam untuk membunuh Ayah tiri saya atau pun mengikat korban, namun saya mengajak hubungan badan terhadap adik saya. Ia pun mau melakukan dengan saya, karena awalnya saya memperlihatkan film porno yang saya tonton dengannya,” ungkap Irwan. Diakui Irwan, dirinya melakukan pemerkosaan terhadap adik tirinya tersebut sebanyak dua kali. Setelah itu dirinya tidak ada melakukan pemerkosaan lagi, lantaran Adik tirinya pulang ke kampung di Kabupaten Landak. “Hanya dua kali saya memperkosa adik tiri saya, setelah itu tidak ada lagi, karena adik tiri saya pulang ke Kampungnya,” ujar Irwan kepada awak media.
Sertifikat Adjudikasi KKR Belum Jelas hanya dirinya yang belum mendapatkan sertifikat ini, karena warga lain juga mempertanyakan hal yang sama, seperti yang saya pertanyakan saat ini, maka dari itu Ia pun berharap sertifikat miliknya, segera diserahkan kepadanya bagi siapa pun yang memegang. “Kemungkinan bukan hanya saya yang mempertanyakan hal ini, warga lain juganya juga sama, karena bukan hanya satu warga saja yang membuat permohonan sertifikat adjudikasi pada tahun 2009 itu, jadi saya minta segera serahkan kepada saya sertifikat adjudikasi milik saya, karena itu hak saya, dan juga tidak sampai ke kami dikemudian hari, maka ini tanggung jawab siapa” tegas Fatimah. Ditambahkan Fatimah, bahwa dirinya tidak pernah tahu ada informasi terkait permasalahan penerbitan sertifikat adjudikasi, sehingga tidak sampai kepadanya saat ini, karena desa tidak pernah memberitahukan hal tersebut. melainkan dari Desa hanya menginformasikan sedang diurus saja sertifikat adjudikasi yang diajukannya. Ketua Tim Tuding Kesalahan di Desa Sementara itu Nuzirman selaku Ketua Tim Adjudikasi Tahun 2009, mengatakan semua sertifikat adjudikasi, namun ada permasalahan administrasinya, terutama dalam PBB nya. Masyarakat diminta untuk mengurus PBBnya terlebih dahulu, baru sertifikat diserahkan oleh pihaknya. “Masyarakat harus mengurus PBB-nya terlebih dahulu, baru kami serahkan sertifikatnya,” tukas Ketua Tim Adjudikasi KKR pada tahun 2009 itu. Dan saat ditanya Sertifi-
kat Adjudikasi bisa terbit, jika memang PBB-nya belum terselesaikan, lanjut Nuzirman, bahwa masyarakat di minta mengurus PBB, lantaran ada kesalahan di desa saat mengajukan permohonan secara kolektif, sehingga hal ini menghambat masyarakat untuk mendapatkan sertifikat yang sudah terbit saat ini. Nuzirman mengakui, bahwa sebelumnya Ia pernah menyimpan sejumlah sertifikat adjudikasi yang sudah terbit milik warga tersebut di Kantor BPN Kubu Raya, namun sebagian disimpan olehnya, bukan ditahannya. Dan ketiak warga sudah mengurus PBB-nya barulah diserahkan sesuai dengan hak kepemilikan. “Saya ada menyimpan sejumlah sertifikat, dan sertifikat itu sudah terbit semuanya, jadi tidak ada masalah, melainkan hanya PBB nya saja yang belum diurus warga. Namun saya lupa ada berapa sertifikat yang saya simpan, karena sudah lama soalnya,” timpal Ketua Tim Adjudikasi. Bukan hanya itu, Ketua Tim Sertifikat Adjudikasi KKR Tahun 2009 ini, juga mengatakan bahwa informasi terkait PBB yang harus diurus atau diselesaikan masyarakat sudah disampaikan melalui Desa, guna masyarakat mengetahui hal tersebut. Tapi masyarakat belum juga mengurus PBBnya, makanya saya simpan sebagian sertifikat yang sudah terbit itu. “Coba saja tanya dengan kepala desanya langsung, karena informasi ini sudah saya sampaikan, jadi silakan urus PBB, maka sertifikat akan segera diserahkan, itu saja, jadi sebenarnya tidak ada masalah” timpal Nuzirman lagi. Lebih jauh lagi, dirinya bersumpah, bahwa dirinya
bukanlah sengaja menahan sertifikat adjudikasi yang sudah terbit itu, melainkan hanya menyimpan saja. Dan tidak ada niat untuk diapa apakan. “Saya bersumpah Demi Allah, saya tidak menahan, namun memang sertifikat itu dengan saya sebagiannya, dan mengenai total keseluruhan saya tidak tahu ada berapa. Saya juga tidak ada niat untuk diapaapakan sertifikat itu,” sumpah Nuzirman. Kepala Desa Tantang Ketua Tim Sedangkan Kepala Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, E. Efendi AC, menantang Ketua Tim Adjudikasi Tahun 2009 itu, untuk blak - blakan terkait permasalahan adjudikasi sertifikat yang tak kurun selesai sampai saat ini. Lantaran dirinya merasa tidak ada permasalahan di desa. “Permasalahan di desa itu tidak ada, namun sertifikat milik warga yang belum keluar sampai saat ini, karena saya tidak tahu menahu apa penyebabnya sampai tidak keluar, dan yang saya ketahui sampai saat ini. Menurut Tim Adjudikasi atas nama Pandi Ismail, bahwa sertifikat ada di tangan Ketuanya, yakni Pak Nuzirman,” ungkap Kepala Desa Punggur Besar ini. Dikatakannya pula, jika memang Nuzirman mengatakan permsalahan ada di desa, maka dirinya membantah keras hal tersebut, karena sedikit pun informasi dari Nuzirman maupun dari BPN KKR tidak pernah ada mengenai penyebab hambatan sertifikat yang tidak sampai ke warga, salah satunya karena PBB warga yang belum diurus. “Kalau Nuzirman mengatakan ada menginformasikan kepada Desa mengenai
PBB warga yang belum diurus, dan meminta Desa menyampaikan kepada warga. Informasi itu sama sekali tidak pernah ada. Saya minta jangan menuding desa yang salah, karena Desa sampai saat ini juga selalu ditanya sama warga terkait sertifikat itu,” tegas Fendi. Bukan hanya itu, Kepala Desa juga merasa terpojok jika permasalahan sertifikat tidak sampai ke warga, karena ada permasalahan di Desa. “Bukan kah sertifikat sudah terbit dan ada di tangan Ketua Tim, jadi seharusnya Ketua Tim bisa menyerahkan langsung ke warga, karena sertifikat adjudikasi tidak akan terbit jika memang belum diurus PBB nya, namun nyatanya sertifikat sudah terbit menurut Ketua Tim sendiri, berarti PBB nya sudah diurus, jadi jangan menyalahkan Desa, karena Desa tidak mengetahui sedikit pun tentang mengapa sertifikat tidak sampai ke tangan warga,” kesal Kades Punggur Besar. Lebih jauh lagi, Kades Punggur Besar, juga meminta kepada Nuzirman selaku Ketua Tim sertifikat adjudikasi, dimana sertifikat milik warganya yang sudah terbit dan disimpan Ketua Tim saat ini, segera diberikan kepada warganya, karena itu merupakan hak warganya. “Kita buka-bukaan saja, permasalahan sebenarnya ada di mana, karena setahu saya, di Desa tidak ada permasalahan, dan jika Desa ada permasalahan dalam proses terbitnya sertifikat adjudikasi ini, Desa tidak pernah diberikan informasi dari Tim Adjudikasi, begitu juga dengan warga yang membuat permohonan,” tantang E.Effendi AC Kades Punggur Besar.
Rapat Penegasan Batas Daerah Demikian pernyataan Sekda Kalbar Drs M Zeet Hamdy Assovie, Rabu (24/4) pada acara Rapat Penegasan Batas Daerah antara Kota Singkawang dengan Kabupaten Bengkayang di Praja II, Kantor Gubernur Kalbar kepada Pemerintah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang yang hadir dalam Rapat tersebut. “Saya harap, kita bisa menemukan jalan yang baik dengan selalu bergandengan tangan dan mengutamakan kebersamaan,” harapnya. Dikatakannya, Segmen batas yang belum disepakati, Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, yang meliputi Desa Rantau Dusun Sebajo dan Desa Goa Boma Dusun Goa Boma Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang yang berbatasan dengan Kecamatan Singkawang Selatan (sepajang Kelurahan Sagatani dengan Dusun Sakong) untuk batas ini belum ada kesepakatan dari Kabupaten/Kota, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Singkawang Selatan, yang meliputi, Desa
Karimunting Dusun Tanjung Gundul Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Desa Sungai Raya Dusun Kembangsari dan Dusun Peresak Kecamatan Sungai Raya Kepulauan yang berbatasan dengan Kelurahan Sedau, Kelurahan Pangmilang dan Kelurahan Sagatani. “Permasalahan batas daerah ini dapat segera terselesaikan dan tidak menjadi suatu permasalahan yang berlarutlarut. harapan ini tentu saja diperlukan suatu komitmen bersama,” jelasnya. Diingatkan Sekda, khususnya kepada tim penegasan batas daerah Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dalam upaya penyelesaian permasalahan batas daerah untuk berkomitmen bersama dalam menyelesaikan permasalahan batas ini tidak ada Kab/kota yang merasa dirugikan atau di untungkan. Dalam rapat ini, masih menurut Sekda, ada beberapa poin penting diantaranya, kedua Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang bersepakat un-
tuk menyerahkan urusan penegasan batas kepada Pemerintah Provinsi Kalbar. Untuk segmen batas yang akan dilaksanakan pelacakan batas, meliputi segmen batas Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, Segmen Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang dengan Kecamatan Singkawang Selatan, akan dilaksanakan tracking ke lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Kalbar dengan didampingi oleh tim penegasan Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang dan melibatkan para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat yang mengetahui sejarah dan batas-batas wilayah pada segmen batas yang belum disepakati. “Pada saat pelaksanaan penegasan batas yang akan dilaksanakan, keputusan tim penegasan batas daerah Provinsi Kalbar terhadap pelacakan titik koordinat yang belum disepakati harus dihormati oleh kedua Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelas M Zeet Hamdy Assovie.
Gubernur : Umat Katolik Harus Berada Diingatkan oleh Gubernur, Rakor ini dapat memperkuat komitmen kita bersama untuk berdampingan membangun bangsa, dan diharapkajn juga dapat memberikan hasil dan manfaat bagi perkembangan umat Katolik dan masyarakat Kalbar. Dikatakan olehnya, pembinaan keagamaan, khususnya pembinaan Iman Katolik yang dilaksanakan Gereja secara mandiri, maupun pembangunan bidang keagamaan oleh pemerintah tidaklah secara langsung dapat dirasakan oleh Jemaat atau masyarakat sebagaimana pembangunan fisik. Namun disadari dampaknya dirasakan pada seluruh sendi kehidupan. ”Umat kristiani diminta pergi untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia, dan senantiasa berbuat baik, berbudi pekerti luhur dimanapun dan kapanpun,” kata Cornelis, Kamis (25/4) pada Pembukaan Rapar Koordinasi (Rakor) Lemba-
ga dan Organisasi Agama Katolik di Hotel Kapuas Palace. Dijelaskan olehnya, Yesus Kristus adalah tumpuan kita semua, dalam Dialah ada keselamatan, dan dalam Dialah kita semua tumbuh, tanpa Dia, Manusia tidak berdaya apa-apa. “Jadi jangan takut untuk tumbuh, selama kita tetap berpegang pada pokok anggur kita Yesus Kristus, maka selamanya kita akan tetap dipelihara dan diselamatkan,” ingat Gubernur. Peran Partisipatif Umat Katolik dalam rangka meningkatkan program Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalbar memiliki nilai dan arti yang strategis untuk menuangkan gagasan, ide, pemikiran sekaligus mengevaluasi program dan kegiatan yang telah berjalan. “Saya harap, momentum Rakor ini dapat menghasilkan buah pikir, bagaimana upaya-upaya bersama dan Peran Umat Katolik agar turut berpartisipasi dalam
Program pembangunan IPM,” harap Cornelis. Melalui 3 pilar utamanya, masih katanya, peningkatan daya beli masyarakat, memacu naiknya nilai Indeks masyarakat melek huruf dan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat, sehingga kedepannya, kesetaraan pembangunan berbasis kerakyatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. “Saya ajak umat Katolik untuk semakin berperan dan menjadi pihak yang berdiri paling depan dalam upaya mengatasi berbagai macam persoalan bangsa yang kerap muncul dalam kehidupan sosial kemasyarakat,” ajaknya. Gubernur yang juga Mantan Bupati Landak 2 Periode ini juga berharap agar umat Katolik dapat terus mengembangkan dan meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama, serta terus merajut kebersamaan dan hubungan tali persaudaraan yang lebih erat dalam masyarakat.
lu diejek oleh sejumlah kawan kelasnya. Mereka menyebutnya sebagai ‘anak tukang sayur’. Bukan hanya itu. Kawan-kawannya juga ‘tidak mau berkawan dengan anak tukang sayur’. Tentu, kata-kata kawannya ini membuat hatinya menjadi sedih. Tetapi, bukah itu yang dikesankan oleh mbak Agnes. Ia justru menuliskan kata-kata nasekat om Tulus dengan hurup tebal serta diberi kotak merah. “Ah, Nak, ada banyak orang yang tidak dapat berdamai dengan diri mereka sendiri, sehingga selalu ingin menjatuhkan orang lain. Kelak kamu akan mengerti bahwa dibutuhkan keberanian besar untuk dapat berdamai dengan diri sendiri. Sama bersanya, untuk berdamai dengan orang lain” Kata-kata om Tulus ini yang membuat mbak Agnes bangga kepada orang tuanya. Ia menuliskan: “Aku sangat bangga mempunyai kedua orang tuaku ini. Walaupun tidak mampu member kelimpahan materi, mereka justru mampu memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka memberiku IMAN, CINTA, dan HARAPAN. Ini susuatu yang sngat berarti dalam hidupku.” Anakku, kita merindukan kedamaian. Akan tetapi, sering diri kita sendiri yang menghalangi kedamaian itu sungguh menyentuh hati kita. Kita sering terbelenggu oleh kemarahan kita baik terhdapa diri sendiri mau-
pun terhadap orang lain. Jangankan mendapatkan kedamaian, memberi pengampunan terhadap kegagalan-kegagalan diri sendiri pun cukup sulit. Walau pun, kita sadar bahwa hidup ini suatu perjalanan. Kita tahu bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Karena itu, sumpah serapah kekurangan dalam pelaksanaan Ujian Naisonal menjadi sesuatu yang biasa. Sumpah serapah ini tidak hanya dilontarkan oleh orang-orang kebanyakan tetapi juga dilontarkan oleh para pejabat Negara, para pengamat pendidikan serta sejumlah budayawan. Kritikan-kritikan itu lebih bernada kemarahan ketimbang bernada kedamaian. Lebih bernada musuh ketimbang bernada kawan. Anakku, sudah saatnya engkau lebih mengedepankan kedamaian ketimbang permusuhan. Masamu masih panjang. Masa depan tidak dapat diduga. Segalany mungkin terjadi setiap waktu. Cobalah berdamai dengan murid-muridmu. Ketimbang memendangi mereka dengan dahi berkerut lebih baik menyapa mereka dengan senyuman lebar. Berdamailah dengan kolega guru. Berdamaialah dengan kepala sekolah. Berdamailah dengan tetangga. Dan berdamaialah dengan semua orang yang engkau jumpai. Bapak akhiri surat ini dengan doa semoga kedamaian menaungi dirimu sekeluarga.
Kedamaian biasa memakai baju putih seperti pak Jokowi dan selalu naik sepeda jengki. Nah, ingat? Betul!. Ia pernah mengajar di SD seberang rumah nenek. Sudah satu tahun, mbak Agnes, putri bungsunya meninggal. Tetapi tampaknya, kepergian mbak Agnes meninggalkan banyak kenangan bagi om Tulus. Om Tulus menunjukkan sebuah buku catatan hariannya. Bapak diminta, setengah dipaksa agar membaca buku catatan itu. Di salah satu halamannya bapak baca sebuah puisi seperti ini. “Aku berjalan menyususuri anak sungai sampai ke hulu Di tegah-tengah gemericik air dan desau daun-daun cemara Keheningan pagi menyusup ke jiwaku. Perlahan-lahan kukenali kembali jejak langkahku. Perdamaian..ah, sebuah kata yang amat kusukai Aku ingin membangun hidupku Sebagai jembatan menuju orang-orang lain Dan, aku akan melakukannya Sampai aku berjumpa dengan kematian Tuhan, berilah kami damai Damai dengan Engkau Damai dengan sesama Serta damai dengan diriku sendiri” Selesai membaca puisi itu, bapak coba membuka halaman yang lain. Mbak Agnes alamarhumah bercerita bahwa di sekolah sela-
Sebaiknya Susno Menyerah hukum tetap. karena adagium, kalau pun langit runtuh hukum harus tetapÿ ditegakkan,” kata Akil saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2013). Pasalnya, sambung Akil, Susno harus menyadari bila amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) telah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) dan harus dilihat bukan hanya pada amar putusannya saja,
tetapi disitu juga ada pertimbangan-pertimbangan terkait vonis Susno. “Karena putusan itu bukan hanya amar nya saja, tapi kan juga ada pertimbangannya,” tukasnya. Saat akan dieksekusi oleh Kejaksaan, Susno di Bandung meminta perlindungan kepada Mapolda Jawa Barat pada 24 April 2013. Di Mapolda sempat terjadi perdebatan antara tim Kejaksaan dengan Susno, akhirnya tim Kejak-
saan meninggalkan Mapolda dan mengurungkan niatnya untuk menahan Susno. Seperti diketahui, Susno divonis 3,6 tahun, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti Rp4 miliar, karena menerima suap Rp500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus PT Salmah Arowana ketika menjadi Kabareskrim di Mabes Polri. Selain itu, Susno juga terbukti mengambil keuntungan sebesar Rp4,2 miliar saat pengamanan Pilkada Jabar.