4
Edukasi Sabtu, 4 Mei 2013
Dispendik Jatim Jamin UN SD Tak Diundur SIDOARJO – Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Jawa Timur, Harun menjamin pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Sekolah Dasar (SD) di Jawa Timur tidak akan diundur. Ini seiring telah didistribusikannya semua soal UN SD ke seluruh daerah di Jawa Timur. Pengiriman paket soal/LJUN diberangkatkan dari percetakan Jasuindo yang ada di Jl Lingkar Timur, Desa Banjarsari, Kec. Buduran, Sidoarjo, dengan tujuan terakhir yakni kota Surabaya. Empat buah mobil yang berisikan sekitar 727 box soal UN telah diberangkatkan langsung oleh Kepala Dispendik Jatim, Harun. “Ini adalah pengiriman naskah UN yang ter-
akhir dengan tujuan Surabaya,” katanya saat ditemui di Kantor Percetakan Jasuindo, Sidoarjo, Jumat, (3/5). Harun juga menjelaskan, soal/LJUN ini diberangkatkan sesuai dengan jadwal, yakni 3 Mei 2013. Pemberangkatan Naskah soal/LJUN tersebut dikawal secara langsung oleh Kabag Binmas Polrestabes Surabaya, Firmansyah. Naskah ini akan ditempatkan terlebih dahulu ke Polrestabes Surabaya. Pendistribusian soal UN SD se-Jatim ini akan dibagikan kepada 26 ribuan lembaga dengan total jumlah siswa 649.350 yang akan mengikuti UN 2012/2013. Surabaya kali ini menjadi kota terakhir yang akan menerima naskah soal/LJUN tersebut.
Sementara jumlah siswa SD sederajat di seluruh Surabaya yang akan ikut UN 2013 sekitar 46.269 siswa, terdiri dari 42.317 siswa SD dan 3.952 siswa MI. Harun berharap, pelaksanaan UN SD khususnya di Jatim tidak ada yang diundur. “Kita berusaha mengirim tepat waktu. Semoga UN SD di Jatim ini tidak ada yang diundur dan tidak ada kata keterlambatan, untuk evaluasi SMA dan SMP sudah kita lakukan,” ujarnya usai memberangkatkan naskah tersebut. bjc DUTA/RIDHOI
DISTRIBUSI SOAL UN: Kepala Dispendik Jatim Harun menyegel mobil box yang mengangkut soal UN, kemarin.
53% Dosen Belum Bersertifikasi
UN SD Bandung Gunakan Dana BOS
DARI TOTAL 273 RIBU DOSEN DI INDONESIA
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Federasi Guru Republik Indonesia (FGII), Iwan Hermawan mengungkap adanya pelanggaran prosedur operasional standar (POS) Ujian Nasional (UN) SD, sekaligus penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) di Kota Bandung. Dana BOS di kota kembang itu dipakai untuk rayonisasi. Menurut Iwan, sesuai peraturan BSNP No.0020/P/ BSNP/I/2013 tentang POS UN pada bagian IX huruf b disebutkan, biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. “Namun kenyataanya, UN SD di kota Bandung sekolah dipungut biaya untuk biaya subrayon sebesar Rp10-15
juga berhak mendapatkan tunjangan. Meski jumlah dosen yang belum bersertifikasi masih cukup banyak, namun dari segi finansial para dosen masih sedikit lebih beruntung dibandingkan guru. Karena untuk menutup kebutuhan seorang dosen masih bisa mencari penghasilan tambahan. “Gaji dosen memang di atas UMP. Tetapi untuk sebuah negara, ini masih jauh dari standar. Bandingkan negaranegara lainnya. Di Malaysia, gaji dosen Rp 4,8 juta, Singapura Rp 9 juta, Jepang Rp 13 juta, dan AS Rp 31 juta,” tambahnya. Tidak hanya itu, dari 273 ribu dosen di Tanah Air, hanya delapan persen dosen yang telah menyandang titel S-3. Sementara negara tetangga, yakni
Malaysia dengan total penduduk 28 juta, jumlah S-3 di Negeri Jiran tersebut mencapai 19 persen. “Jumlah ini tidak rasional. Jumlah dan kualitas dosen harus diperbaiki. Dihitung dengan rasio mahasiswa. Idealnya, satu dosen mengajar lima mahasiswa. Baru kita bisa hasilkan kualitas pendidikan yang baik,” papar Dosen Teknik Sipil dan Lingkungan Universitas Indonesia (UI) itu. Minimnya jumlah dosen bergelar doktor atau S3 ini juga terlihat di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jawa Tengah. Dari data di UNS Solo, dari “Seperti halnya UNS, dosen yang telah bergelar doktor baru 23 persen atau tercatat 332 doktor. Padahal jumlah total
dosen 1.821 orang,” ungkap Rektor UNS Prof Dr. Ravik Karsidi, MS, di Rektorat UNS, Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/5). Meski demikian, pihaknya akan terus menggenjot dosen lainnya untuk bisa melanjutkan pendidikan hingga tingkat doktorat bahkan guru besar atau profesor. Untuk tahun ini, lanjut Ravik, UNS sedang menyekolahkan 400 dosen lebih untuk belajar pada jenjang strata tiga. Dengan harapan akhir 2015, ada 800 dosen di UNS bergelar doktor. Tetapi, menurut Ravik, banyak perguruan tinggi lainnya yang kondisinya jauh lebih rendah. Seperti halnya di perguruan tinggi swasta masih banyak dosennya yang hanya bergelar S1. “Belum lagi, dosen yang
telah bersertifikasi sekarang ini untuk seluruh Indonesia baru sekira 40 persen. Sisanya yang 60 persen belum bersertifikasi. Ditambah lagi soal akreditasi, hingga saat ini masih banyak perguruan tinggi yang belum terakreditasi,” ujarnya. Terkait dengan jumlah publikasi ilmiah yang ada sekarang ini, Ravik mengatakan bahwa jumlah publikasi ilmiah internasional dibandingkan seluruh dosen yang ada baru 0,68 persen. Sedang jumlah publikasi ilmiah nasional baru berkisar 6,5 persen. “Permasalahan-permasalahan berdasarkan data tersebut memang perlu adanya stategi pembangunan pedidikan yang escape menuju penyelesaian,” pungkasnya. okk DOK
JAKARTA – Kualitas dosen perguruan tinggi di Indonesia tampaknya patut dipertanyakan. Pasalnya, dari 273 ribu dosen di Indonesia baru 47 persen dosen yang sudah mengantongi sertifikasi, sementara sisanya 53 persen belum tersentuh program sertifikasi dosen, sesuai UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. “Baru 47 persen dosen dari 204 perguruan tinggi se-Indonesia yang sudah tersertifikasi,” terang Ketua Bidang Litbang dan P2M Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Firdaus Ali saat berdiskusi di Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka), Jakarta Timur, kemarin. Firdaus menyampaikan, seperti halnya guru, dosen yang telah mengantongi sertifikasi
Kota Depok Luncurkan Kelas Maya SMA DEPOK - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI meluncurkan program Kelas Maya secara resmi bagi pelajar SMA sederajat guna memperbaiki sistem pembelajaran yang ada saat ini. Kepala Pusat Teknologi dan Komunikasi Kemdikbud, Ari Santoso, mengatakan bahwa keberadaan Kelas Maya ini merupakan bentuk dukungan bagi proses pembelajaran yang lebih terintegrasi baik dari sisi konten maupun proses interaksi. “Jadi nanti formatnya seperti teleconference dengan guru. Sementara antar siswa saat
berdiskusi disediakan format chatting. Murid bebas memilih guru yang diinginkan dari berbagai provinsi selama kuota anak yang diajar oleh guru tersebut masih dapat tertampung,” jelas Ari, Jumat (3/5). Kota Depok, kata dia, merupakan kota pertama di Indonesia yang telah meluncurkan program Kelas Maya. Kelas Maya di Kota Depok diluncurkan saat Seminar Nasional yang diselenggarakan di Hotel Bumi Wiyata Depok. Ari mengatakan Kemendikbud sangat mendukung peluncuran kelas maya di kota Depok.
Karena edukasi atau kelas maya merupakan tuntutan kemajuan zaman diera teknologi. “Kita menyiapkan semuanya, kita melihat kelas maya ini merupakan Depok cyber city bidang pendidikan, saya sudah bertemu dengan Kadisdik Kota Depok, ini sesuatu yang luar biasa, melihat kota Depok sudah potensial sekali dengan kelas maya,” ujar Ari. Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Herry Pansila mengatakan peluncuruan program Kelas Maya ini sejalan dengan salah satu program andalan di Kota Depok, yaitu Depok Cyber City. Peluncuran kelas maya,
kata dia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan angka partisipasi kasar di dunia pendidikan. “Kelas maya juga mampu meningkatkan kompetensi guru, jadi semua guru wajib dan paham melek IT. Dengan adanya kelas maya, maka mata pelajaran komputer atau TIK akan ditiadakan. Guru-guru TIK akan diberikan pelatihan untuk kelas maya. Dan kami mentraining 30 guru, yang nantinya juga bisa menjadi trainner bagi daerah lain, karena Kota Depok menjadi. Pilot project pertama di Indonesia yang bekerja sama dengan Pustekkom Ke-
mendikbud,” jelas Herry. Dengan kelas maya ini, kata Herry, bisa memberdayakan sekolah terbuka yang selama ini belajar hanya seminggu sekali. Sehingga bisa setiap hari tanpa datang ke sekolah, karena hanya diakses melauli internet saja. “Kelas maya ini sangat efisien dan efektif dan banyak manfaatnya, salah satunya dari sisi ekonomi, tidak tidak perlu mengeluarkan biaya transport dan dan uang jajan lagi, serta akan mengurangi kemacetan, kualitas dan pengajaran kelas maya sesuai dengan kurikulum pengajaran dari pusat,” tutur Herry. okz
Sipil Daerah) yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan tunjangan profesi mencapai 68,8%. “Penerbitan Surat Keputusan (SK) Tunjangan Profesi Guru (TPG) sudah dikirimkan ke kabupaten atau kota dan seharusnya 9-16 April sudah dicairkan. Sedangkan jumlah guru non-PNS yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan tunjangan profesi sudah 60,1%,” ungkapnya. Selain telah menyalurkan tunjangan profesi, Direktorat P2TK Dikdas juga sudah me-
nyalurkan 100% tunjangan khusus triwulan pertama, 100% bantuan peningkatan kualifikasi, dan 100% tunjangan fungsional triwulan pertama. “Dapodik dapat diupdate setiap saat sampai dengan tanggal 30 November 2013. Apabila pemilik sertifikat pendidik pada pendidikan dasar memenuhi kriteria, SK setiap saat dapat dikeluarkan dan haknya untuk mendapatkan tunjang profesi akan dipenuhi. Jadi tidak perlu khawatir bagi guru yang TPG (tunjangan profesi guru)nya be-
lum cair, sebab apabila telah melengkapi datanya dan mengupdate kekurangan datanya maka TPG nya tidak hangus asalkan tidak melewati tanggal 30 November tahun ini,” paparnya. Untuk itu,kata dia, para guru dihimbau untuk tetap mengupload datanya melalui operator sekolahnya masing-masing. Sebelumnya, PGRI menilai Dapodik yang dilakukan secara online oleh pemerintah menimbulkan keresahan baru bagi para guru. Pasalnya, data tersebut tidak sesuai dengan
ISTIMEWA
TOLAK PUNGLI TUNJANGAN: Puluhan guru penerima tunjangan sertifikasi menggelar aksi menolak adanya pungutan tunjangan.
MOHAMMAD NUH
Mendikbud Garap UU Sisdiknas
Dapodik Tuntas, Pencairan Tunjangan Dijamin Lancar JAKARTA – Molornya pencairan tunjangan guru di Indonesia tampaknya bakal tidak terulang lagi. Ini setelah data pokok guru (Dapodik) yang dimiliki Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P2TK) Direktorat Pendidikan Dasar (Dikdas) Kemendikbud, hampir 100 persen tuntas. “Ya pendataan yang kami laksanakan sudah dilaksanakan sejak April 2012 dan secara manual. Sampai April 2013, Dapodik Dikdas Kemendikbud mendekati hampir 100%, tepatnya mencapai 96.9%,” ungkap Direktur P2TK Ditjen Dikdas Kemendikbud Sumarna Surapranata di Kantor Kemendikbud Jakarta, kemarin. Dengan Dapodik ini, Sumarna berharap pencairan tunjangan guru bisa diberikan sesuai dengan prinsip T3A yaitu tepat waktu, tepat Jumlah, tepat sasaran, dan akuntabel. “Para guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak menerima tunjangan profesi apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam PP 74/2005 tentang Guru antara lain mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dan mengajar 24 jam,” terangnya. Dijelaskan, sesuai Dapodik sampai 30 April 2013, jumlah guru PNSD (Pegawai Negeri
ribu persiswa. Karena SD tidak boleh memungut dana dari masyarakat maka terpaksa menggunakan dan BOS,” ungkap Iwan, Jumat (3/5). Penggunaan dana Bos di kota Bandung ini ada 15 subrayon SD dan 2 MI. Seharusnya, kata Iwan, dana rayonisasi itu dianggarkan dari APBD Kota Bandung dan Kemenag. Apalagi, lanjut dia, peruntukan dana BOS tidak dibenarkan untuk pelaksanaan UN. “Jangan lagi membebankan kepada sekolah. Pelanggaran ini sudah berlangsung tiap tahun. Janjinya akan dianggarkan tahun depan tapi kenyataan tahun ini tetap minta ke sekolah,” pungkas guru yang juga ketua forum aksi guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung. jn
kondisi riil lapangan, namun dijadikan dasar pembayaran tunjangan profesi. “Sekarang ada tunjangan profesi yang berdasarkan dapodik, tapi sayangnya data itu tidak sesuai fakta. Banyak guru yang mengajar lebih dari 24 tidak terekam, dan banyak guru yang mengajar di sekolah lain juga tidak terekam,” kata Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo. Menurutnya, pembayaran tunjangan profesi guru yang didasarkan atas dapodik tersebut sudah berlaku bagi guru-guru yang mengajar di jenjang pendidikan dasar. Sedangkan untuk guru yang mengajar di jenjang pendidikan menengah, pembayaran tunjangan profesinya belum menggunakan dapodik online, masih berasarkan perhitungan manual. “PGRI mengusulkan agar pembayaran tunjangan tidak didasarkan atas dapodik,” tegasnya. Meski demikian, sambung dia, pihak mendukung upaya pemerintah untuk memperbaiki data-data yang terkait dengan pendidikan, mulai dari data sekolah, siswa, dan guru. Datadata tersebut menjadi sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan sektor pendidikan yang lebih baik kedepannya. mtr
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbu)d Mohammad Nuh mengaku membuat konvensi nasional tentang pelaksanaan Undang-Undang (UU) sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). “Maret, April selalu ramai soal UN, pada saat pertemuan dengan PGRI tentang kontroversi-kontroversi. Kita buat konvensi nasional tentang pelaksanaan UU Sisdiknas, kita bertemu dengan satu titik kita ambil kesepakatan bersama agar tidak terjebak kontraversi termasuk didalam UN,” ujar M Nuh di Kemendikbud, Jakarta, kemarin. Pihaknya akan mempersiapkan konvensi itu sehingga tidak ada lagi kontroversi dan tidak kontraproduktif. Menurutnya, perlu waktu untuk mempersiapkan perkiraan September, sehingga masing-masing kita harapkan hasil itu ada kesimpulan kontroversi yang tidak bisa diselesaikan bersama-sama. “Kita siapkan siapa saja yang kita ajak sebagai narasumber, untuk masing-masing punya pandangan akademik. Dengan kesepakatan bersama, ayo kita duduk bareng kita selesaikan bersama,” lanjutnya. Nuh menambahkan, hasil
EDITOR: MOHAMMAD NATSIR
LAYOUT: SULISTYORINI
investigasi yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemendikbud Haryono Umar dan Mendikbud belum bisa melaporkan hasil investigasi lebih lanjut. “Pak Irjen sudah menyampaikan sebagian hasil dari titik pelaksanaan, percetakan, dan pengawasan. Di dalam investigasi lebih lanjut saya belum bisa melaporkan, tapi saya mempunyai prinsip dasar, yang pertama menghargai Irjen melakukan investigasi mulai dari penataan sistem, penguatan, begitu masuk ke personal,” tuturnya. Nuh menambahkan, dia akan memberikan sanksisanksi berupa sanksi ringan seperti peringatan secara tertulis maupun pencopotan jabatan. “Siapa yang terbukti melakukan kelalaian tentu kita berikan sanksi, sanksi mulai dari yang ringan secara peringatan tertulis sampai pada pencopotan jabatan bersangkutan. Sanksi-sanksi itu terkait dengan jenjang tapi ada pencopotan karena tidak semua jabatan-jabatan di Kemendikbud diangkat oleh Menteri, saya juga tidak serta merta karena atasannya lah yang mempunyai kewenangan atas pencopotan jabatan tersebut,” imbuhnya. okk www.dutaonline.com