EKBIS | Rumah Murah a la Djan Faridz khususnya di Botabek. Dengan asumsi luas rumahnya butuh 60 m2, dengan tipe rumah 36, maka membutuh tanah 100 m2. Sisa tanah 40 m2 untuh sarana jalan dan selokan. Artinya biaya untuk tanah hanya Rp 20 juta dari luas tanah 100 m dikali Rp 200.000 per meter. "Jadi Rp 20 juta ditambah Rp 25 juta jadi Rp 45 juta, Rp 45 juta ditambah biaya sertifikasi tanah dihitung berdasarkan luas tanah, itu ditambah Rp100 ribu deh, itu sudah mahal amat, terus dikali 36 jadi Rp 3,6 juta. Lalu nanti sambungan telefon, listrik, air, sertifikat 30 persen lah dari Rp50 juta jadi Rp 15 juta. Jadi Rp65 juta, Itu marjinnya pengembangan, minimal kalau marjin 20 persen saja, jadi Rp80 juta. Nggak jauh jauh dari harga kita (Rp 70 juta)," katanya. Meski berdasarkan hitungan harga rumah murah ini tercapai hingga Rp 80 juta, menurutnya itu masih belum jauh dari perhitungan rumah bebas PPN (Rp 70 juta). Harga rumah macam ini akan lebih miring jika pemerintah daerah yang menyediakan tanahnya. "Akibat dari (contoh) rumah ini, pemda yang minta dibikinkan rumah jenis ini sebanyak 60 kabupaten kota. Itu sudah tanda tangan MOU," katanya. Kecuali itu, Djan memandang perbankan maupun pengembang terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan, padahal rumah kelas ini untuk kepentingan rakyat bawah. Tak mengherankan langkah awal saat saat menjadi menteri adalah menggebrak pembiayaan perumahan (FLPP). Akhirnya bunga KPR terpangkas dari paling rendah 8,15 persen menjadi 7,25 persen. “Karena untuk menolong rakyat kecil, kasihan dong rakyat dibohongi sama bank, bunga SBI turun, mereka nggak mau turun. Sama kayak pengembang, kalau bisa untung besar kenapa harus untung kecil,” tegas Djan. Menurutnya dia, harga rumah sederhana bisa ditekan menjadi Rp 70-80 juta per unit lalu dengan suku bunga KPR FLPP sudah turun menjadi 7,25 persen maka target pembiayaan rumah subsidi bisa tembus dari target 200.000 unit di tahun ini. “Mungkin dengan harga yang turun begini, mungkin targetnya bisa naik jadi 300.000. Apalagi kalau PNS, untuk PNS jualnya cuma Rp 25 juta. Sementara FLPP yang sekarang kan
(maksimal pembiayaan) harganya Rp 70 juta,” jelas Djan. Djan juga menambahkan sudah banyak perbaikan dan kemudahan dalam sistem KPR subsidi FLPP tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya soal kewajiban batas saldo tabungan yang harus dipenuhi nasabah yang mengambil KPR subsidi dan berbagai kemudahan lainnya. “Sudah ada asuransinya dan asuransinya itu ditanggung sama bank. Dulu orang kalau beli rumah (FLPP) dia datang ke bank bayar uang muka 10 persen ditambah biaya asuransi dan biaya wajib punya simpanan (tabungan) selama 3 bulan, jadi Rp 11,7 juta. Sekarang cukup uang mukanya Rp 7,4 juta dan bank oke nggak ada masalah,” kata dia. Yang juga menarik, Djan Faridz tetap optimistik program rumah murah seharga Rp 25 juta akan dibangun meski mendapat tentangan dari kalangan pengembang. Menurut dia, tanah murah seharga Rp 50.000 per meter persegi masih ada. “Siapa bilang rumah Rp 25 juta tidak bisa dibangun? Saya sudah survei keliling, di Babelan, Bekasi, masih murah, Rp 50.000 per meter persegi,” kata Djan. Di Babelan, kata Djan, infrastruktur sudah siap, bahkan ada pengembang besar telah mengembangkan kawasan perumahannya sampai 1.000 hektar. “Semahal-mahalnya tanah itu Rp 200.000 per meter persegi,” imbuhnya. Djan Faridz mengatakan, Perumnas juga akan mulai membangun di 60 kabupaten kota yang telah melakukan kesepakatan dengan Kemenpera. Mulai bulan depan, katanya, akan dibangun rumah murah di Maluku Utara. Tahun ini akan ada pembangunan 2.000 rumah per kabupaten kota dengan tipe rumah seharga Rp 25 juta. “Harga rumah tetap Rp 25 juta di luar harga tanah. Tanahnya hibah dari pemda,” ujarnya. Gebrakan Djan Faridz masih harus diikuti secara seksama. Harap maklum, kementerian Djan Faridz tidak memiliki portofolio yang menjangkau hingga ke daerah-daerah. Siapa tahu daerah yang seharusnya siap, malahmemainkan tanah hibah. Semoga saja tidak. v GE/Dodi Nopriansyah
Tak Sungkan ke Pengadilan
S
elain mengurus rumah murah, Djan Faridz juga menghadiri sidang di pengadilan. Soalnya, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) mengajukan judicial review UU Perumahan dan Kawasan Pemukiman pasal 22 ayat 3 ke Mahkamah Konstitusi. Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz pun langsung hadir. Ia berhalangan pada sidang sebelumnya. Tuntutan pokok Aspersi adalah penghapusan pasal 22 ayat 3, perihal kewajiban bagin pengembangan membangun rumah minimal 36 m2. "Menurut Apersi, pasal ini menghambat masyarakat dalam memiliki rumah, khususnya yang berpenghasilan rendah," kata Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo di gedung MK. Eddy mengapresiasi hadirnya Djan Faridz, setelah pada sidang perdana Bos Tanah Abang ini berhalangan hadir. "Menurut kita baik, karena ada perhatian dari pemerintah," ujarnya. Dalam pembelaannya, Djan Faridz menegaskan tetap melaksanakan kebijakan batas rumah minimal dengan luas rumah 36 m2. Sebagai wakil pemerintah, ia tidak akan menghapus 22 ayat 3 UU No 1 Tahun 2011 itu. Menurut dia sejak awal dirumuskan, rumah tipe 36 m2 dari sisi teologi atau agama dan pembentukan karakter bangsa, dan pertimbangan ideal. Atas dasar itu lah tidak perlu ada lagi bangunan rumah kurang dari 36 m2. “Landasan kebijakan ini dari sisi filosifis, teologis serta pembentukan watak dan kepribadian bangsa, bahwa pemukiman bukan hanya sarana kehidupan. Tapi menciptakan rumah penghidupan dan menampakkan jati diri,” kata Djan di MK, Jakarta, Kamis, 22 Maret 2012. Menurutnya, bangunan tipe 36 m2 merupakan batas minimal hunian layak. Dengan tipe ini terwujud pembagian ruang yang ideal, terdiri dari dua kamar timur, ruang tamu, dapur dan kamar mandi. “Rumah yang layak adalah dilihat dari segala aspek, luas, ventilasi, layak bagi pekerja, dan dengan biaya yang terjangkau,” tambahnya. Penguatan teologi, Djan menerangkan, bahwa satu keluarga melaksanakan perintah hadis Rasulullah (Muhammad SAW). bahwa anak pada usia 10 tahun harus memisahkan tempat tidurnya dengan orang tua. “Pemisahan tempat tidur, jumlah kamar diperintahkan agama. Dengan tipe 36 m2, akan ada dua kamar tidur,” tandasnya.
v GE/Dodi Nopriansyah
Majalah Publik - Edisi 04/III April 2012
35