4 e
pr desa
Utama
Edisi Perdana, Maret 2013
Janji Yang Tak Tertagih
Kembalikan APBD untuk Rakyat
muh Malang ini. Lantas bapak empat anak ini menunjuk alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti program nampang dan membaik-baikkan diri sendiri. Menurutnya, pemerintahan itu dikatakan baik, kalau rakyat merasakan manfaatnya dan akhirnya menilai baik. Dan kenyataannya, banyak desa di Jatim yang megap-megap karena tidak memiliki dana cukup untuk membangun jalan desa atau untuk memperbaiki balai desa. Tidak itu, saja, desa-desa yang tdak memiliki sumber dana sendiri, jika pemerintahannya pelit semakin tidak mampu untuk menjadikan masyarakat berdayaguna. “Mas, mbok ya tolong Jambepawon diusahakan dapat BKD. Itu untuk rabat jalan ke rumah Ribut dan Pak Karji, agar mereka mudah mengirim susu,”keluh Gianto, Kades Jambepawon, Kec. Doko, Kab. Blitar, kepada Budi Harminto, wartawan Suara Desa. Sebelumnya, beberapa kepala desa juga menyampaikan keinginan serupa. Misalnya, Jatmiko, Kades Tambaksari, Kec. Puwodadi, Pasuruan, meminta dicarikan dana BKD untuk menambah dana rehab kantor desa. Demikian juga Nanang Sudarmawan, Kades Pucuk, Kec. Dawarblandong, Mojokerto, minta tolong ‘dicarikan’ BKD. Tidak hanya Gianto, Jatmiko, dan Nanang Sudarmawan, beberapa kades juga menelpon dan mengharapkan hal serupa. Sepertinya mereka paham, bahwa BKD adalah hak pemerintahan desa. Menurut Sekretaris AKD Jatim Moch. Moezamil, S.Sos, alokasi dana ke desa sebesar Rp 60 juta/tahun untuk 1400 desa, maka sampai lima tahun masa kepemimpinan Pak De Karwo seluruh desa se-Jatim akan mendapatkan dana BKD.”Ini nggak sesuai janjinya yang setiap tahun akan menyalurkan BKD sebesar Rp 100 juta/desa,” tegas Kades Bono ini. Dari sektor pemberdayaan bidang ekonomi masyarakat desa, pemprop Jatim juga belum pro desa. Bantuan koperasi wanita misalnya, belum diterima secara merata oleh seluruh Kopwan seJatim. Dana bantuan R 25 juta/Kopwan itu hanya diberikan utuk sebagian kecil saja, sehingga Kopwan lainnya semakin tidak bisa berkembang untuk meningkatkan taraf hidup warga. Dalam bidang pendidikan, Pemprop Jatim sering ingkar janji. Dana bantuan BOS Daerah yang seharusnya digulirkan sebagai dana sharing degan BOS Kabupaten gagal disalurkan. “Banyak sekolah-sekolah, terutama di desa kecewa, karena sudah dianggarkan dalam RAPBS ternyata Pemprop urung menyalurkan dana BOS Propinsi,” kata seorang anggota Dewan Pendidikan Gresik Nur Fakih.(tni,nf)
Siapa Gubernur Jatim Selain Basofi Soedirman yang concern pada progam pembangunan desa? Program kembali ke desa, telah menyadarkan betapa pentingnya peranan desa dalam kehidup an berbangsa dan bernegara. Namun setelah itu, program pembangunan desa terbengkalai tak ada yang mengurus lebih serius.
N
ama desa telah menjadi komoditas politik untuk mendulang perolehan suara pada setiap Pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah dan presiden. Janji peningkatan produk pertanian agar lebih kompetetif untuk meningkatkan ke sejahteraan petani sering dilupakan kandidat, begitu pula dengan program pemberdayaan masyarakat desa, Dari sisi legalitas, RUU Desa yang diharapkan menjadi landasan kuat untuk mengelola desa lebih baik, ternyata gagal digedok sesuai jadual, sehingga desa masa depannya semakin temaram. Banyak kepala desa yang dipenjara, karena banyak kasus, baik soal korupsi, penyalahgunaan wewenang maupun soal moral. “Itu semua akibat dari aturan yang melandasi tata cara pelaksanaan pemerintahan desa belum jelas,” kata Samari Ketua AKD Jatim. RUU Desa yang tidak lagi bisa direalisasi pada tahun ini, bukan satu-satunya persoalan yang membuat kepala desa pusing tujuh keliling. UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang menyebutkan setiap desa aka memperoleh Bantuan Keuangan Desa juga tidak direalisasi oleh Gubernur Jatim sesuai janji kampanyenya menjelang Pilgub 2008. Asosiasi Kepala Desa Jawa Timur (AKD Jatim) tidak pernah berhenti mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan Bantuan Keuangan Desa (BKD) secara menyeluruh dan merata setiap tahun. Namun desakan itu, tidak pernah didengar.”Jangankan setiap tahun Rp 100 juta untuk setiap desa, sampai saat ini saja masih banyak desa yang belum menerima dana BKD dari Pemprop Jatim,” Kata Rabiul Usman Ketua AKD Jombang. Menurut Rabiul, setiap tahun sekitar 1500 desa yang menerima dana BKD. Angka yang diterima desa juga tidak sesuai jumlah yang dijanjikan Pak De sebesar Rp 100 juta, sebab desa penerima BKD hanya diberi Rp 60 juta.”Jadi selama lima tahun satu desa menerima sekali. Ini sama saja dengan janji palsu,” ujarnya. Padahal jika dihitung, dengan kekuatan APBD Jatim sebesar Rp 12 Triliyun lebih, maka jika jumlah desa sebanyak 7.721 dan masing-masing desa memperoleh Rp 100 juta, berarti Pemprop hanya menyediakan dana sekitar Rp 800 miliyar/tahun. Angka ini akan turun jika Pemprop Jatim menyediakan Rp 60 juta/tahun.”Dengan BKD itu, diharapkan akan terjadi pemerataan pembanguna di desa sesuai cita-cita bersama,” kata Rabiul.
Ketua AKD Jatim Drs. H. Samari Karena ‘pelit’ mengucurkan anggaran BKD ke desa, para kepala desa dan beberapa anggota DPRD Jatim menilai, bahwa slogan ‘APBD untuk Rakyat’ hanya omong kosong. Ketua AKD Jatim Drs. H. Samari mengungkapkan, awalnya pihaknya memaklumi, ketika Gubernur Jatim H. Soekarwo mengungkapkan uang provinsi tidak cukup untuk membantu keuangan desa.” Namun ketika mengetahui APBD Jatim mencapai Rp 12 triliun pada tahun 2012 ini, Saya mempertanyakan alasan tersebut. Pemerintah Provinsi harus terbuka dan transparan terhadap alokasi dan penggunaan APBD untuk rakyat,” katanya. Hal senada juga disampaikan Prof. Dr. M. Mas’ud Said, asisten staf khusus presiden bidang otonomi daerah dan pembangunan daerah. Banyak UU atau peratauran pemerintah ditetapkan, tapi tidak dijalankan. Atau, kalau dilaksanakan “bolong-bolong” dan tidak menyeluruh. Mas’ud sangat setuju anggaran ke desa harus diberikan secara rutin dan ditingkatkan tiap tahun.Menurutnya, selama ini yang terjadi, pemanfaatan anggaran belum sepenuhnya tepat sasaran, terutama dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur yang ada di pedesaan. “Kalau aturannya sudah ada, harus dilaksanakan, Meski jumlahnya belum maksimal dan sesuai harapan kepala desa,”ujar Guru Besar Un-
Belum Pro Rak
yat
Karena tidak banyak yang di kucurkan ke de diam. Anggota Fr sa itulah, kalang aksi Kebangkita an DPRD Jatim n Bangsa (FKB) untuk Rakyat’ te juga tak bisa DPRD Jatim Badr rnyata omong ko ut Tamam menila song. Ia menila berpihak kepada i jargon ‘APBD i APBD Jawa Tim rakyat miskin. ur Tahun 2012 m Terbukti, dari Rp khususnya peng endatang tidak 12 triliun dana entasan kemisk APBD Jatim, ya inan hanya dial Dari total aggara ng pro rakyat, ok as ik an 3,2 n 12,214.783.35 persen. 9.822,00 Pempr runan tingkat ke ov Jatim hanya miskinan sebesa mengalokasikan r 3,26 % atau Rp kemiskinan itu untuk penu398.631.272.283 dibagi dengan ju ,00. Bila anggar mlah warga misk Badrut, maka sa an pengantasan in di Jatim yang tu orang warga mencapai 12,1 miskin hanya ak tiap bulan. juta jiwa, kata an mendapat ja m inan Rp 110 sam APBD Jatim, term pai 120 ribu asuk rancangan APBD Jatim 2012 lam Negeri dala m berkas bernom , yang sempat di evaluasi Kemen or 903-836 Tahu Pertama, Gube terian Dan 2011 tentang Ha rnur Jatim belu sil Evaluasi APBD m menyambut minimal 20% da Tahun 2012. dengan benar ri kekuatan APBD UU Pendidikan . “Kedua, pengen yang mewajibka tasan kemiskin n an masih kecil seka dalam menerim a dana Jamkesm li, dengan gam baran per kelu as tidak sampai Ketiga, soal infra arga miskin Rp 2 juta/bulan struktur dan ko ,” kata Badrut Ta ordinasi. Bahw perkuat dan m man. a Pemprop Jatim erealisasi infra belum konsisten struktur. Hal in 10,84% saja dari untuk memi sesuai lapora kekuatan APBD n Kemendagri Jatim yang ham yang hanya plot Khusus terkait in pir sebesar Rp 12 ing frastruktur yang ,5 triliun. bersifat tambal lemahnya koordi sulam di lapanga nasi dan sinkron n itu, terbukti ole isasi. Sehingga m masing mengepu h fakta atas asih ada jalan ru ng berbagai wilay sak, jembatan ru ah,” tutur Badrut Anggota Fraksi sak dan banjir . PDIP Suharti, S.Psi, MM men kemiskinan belu ilai pelaksanaa m memberikan n program pe hasil yang men seremonial dan nanggulangan ggembirakan. Pr program-program ogram tersebut charity. Belum mengatasi kem masih bersifat menunjukkan iskinan dan kese niat luhur dan ngsaraan rakyat kesungguhan Jatim. (tni)