Negara hukum bernurani: Gagasan Satjipto Rahardjo

V. PENCARIAN BELUM SELESAI Diskursus tentang negara hukum di Indonesia dapat dikelompokkan dalam empat periode.

Peiode reformasi merupakan periode yang paling massif bila dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam pengembangan wacana dan perwujudan gagasan negara hukum. Prof.

Tjip sebagai salah satu ahli hukum Indonesia memberikan kontribusi gagasan alternatifdari arus diskusi utama tentang negara hukum.

Prof. Tjip menawarkan cara bernegara hukum yang lebih otentik berdasarkan perilaku yang baik. Dimensi moral kuat sekali dalam gagasan beliau tentang negara hukum. Bahkan disebutkan bahwa “hidup yang baik merupakan dasar hukum yang baik” (Rahardjo, 2009:157‐68). Negara hukum seperti seorang manusia yang dinamis, yang terus berproses secara kontekstual. Negara hukum bukan urusan teks konstitusi, tetapi semangat untuk menjalankan konstitusi bagi kesejahteraan rakyat.

Apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Tjip tentang negara hukum semasa beliau hidup adalah gagasan‐gagasan yang masih butuh kritik dan pengembangan lebih lanjut. Ia adalah gagasan yang belum selesai, sehingga belum tepat disebut sebagai sebuah konsep maupun teori. Namun dari proses yang sudah beliau mulai, satu bisikan yang terdengar adalah bisikan agar para ahli hukum Indonesia membangun hukum Indonesia dari nilai‐nilai dalam masyarakatnya.

Upaya untuk membangun identitas negara hukum Indonesia dianggap Prof. Tjip sebagai hal yang penting. Sebab, negara hukum bukanlah urusan menancapkan plang nama, kata Prof.

Tjip, ia adalah suatu pencarian identitas. Negara‐negara lain sudah sampai pada tahapan penting dalam pencariannya tentang negara hukum. Inggris misalnya baru pada akhir perang dunia kedua menegaskan dirinya sebagai welfare state, atau Amerika Serikat yang berani melakukan berbagai terobosan hukum dan menyatakan bahwa terobosan hukum yang dilakukan, seperti judicial review sebagai American Ways. Jepang juga menegaskan identitas berhukumnya ditengah hukum modern dengan melakukan “pembekokan‐ pembekokan” hukum agar sejalan dengan tradisi ketimuran mereka. Ozaki menyebut tradisi ini dengan sebutan Japanese Twist. Indonesia harus terus berproses menjadi sebuah negara hukum.

33