Presentasi Makalah II: Potret Hutan Kemasyarakat dan Hutan Desa di Indonesia: Sebuah kajian kebijakan dan implementasinya Hery Santoso Pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi penting dan pembicaraan tentang SHK sudah lama menjadi mainstream donor dan mulai marak tahun 1970-an. Hal ini merupakan respons atas makin banyak uang untuk bisnis kehutanan makin banyak orang miskin. Akhirnya muncul pengelolaan hutan berbasis masyarakat untuk menjadi salah satu solusi. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat hadir untuk dua hal, yaitu sebagai instrumen untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat desa hutan dan sebagai instrumen untuk mempertahankan kelestarian hutan. Ada dua persoalan utama, kemiskinan masyarakat Indonesia, 48 juta di sekitar hutan, 15% tergolong miskin. Kedua, kondisi hutan saat ini sumberdaya hutan seluas 120.35 juta hektar. Dua persoalan itu akan dijawab pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai instrumen mengelola masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks pengelolaan hutan berbasis masyarakat, Kemenhut menafsirkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan berbagai instrumen kebijakan. Sejak tahun 1980an sudah dimulai, tahun 1990an dengan SK 622, ada program menanam tanaman kayu sebagai hutan rakyat. Sektor kehutanan di Indonesia sudah mencoba menerjemahkan dan mengadopsi pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Tapi sampai 2007 tak ada legal aspek yang dikeluarkan terhadap masyarakat yang difasilitasi untuk mengelola hutan. Tanpa legal aspek keamanan dan keberlanjutan tak akan tercapai. Memanfaatkan reformasi sekitar 2000an sebagai upaya menggedor Kemenhut untuk mengeluarkan aspek hukum hutan kemasyarakatan, sehingga pada 2007 pertamakali sejak Indonesia merdeka landasan hukum HKm diterbitkan berkaitan dengan praktik HKm Yogjakarta, NTB dan Lampung yang diberikan izin pengelolaan selama 70 tahun. Kawan-kawan yang mempersiapkan CBFM melihat, PP No. 6 Tahun 2007 memberikan janji hutan tanaman rakyat yang ingin menjadi bagian dari gerakan CBFM. PP No. 6 Tahun 2007 merupakan titik balik hutan masyarakat dengan aspek hukum, terbukti Gunung Kidul mendapatkan legal aspek. Selama 62 tahun CBFM bisa diterapkan.
28 Â