Saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan interpretasi di atas. UU No. 41 tahun 1999 menempatkan hutan negara dan kawasan hutan sebagai dua konsep yang berbeda. Kawasan hutan terkait dengan kebijakan zonasi pengelolaan hutan (Contreras-Hermosilla and Fay 2005), sedangkan hutan negara adalah status hukum penguasaan atas tanah dan hutan. Menyamakan kawasan hutan sebagai hutan negara sejatinya tidak mempunyai dasar dalam UU No. 41 tahun 1999. Tidak ada satupun ketentuan dalam UU Kehutanan ini yang menyatakan bahwa kawasan hutan itu adalah hutan negara. Hutan negara sebagaimana definisi yang digunakan oleh UU No. 41 tahun 1999 merujuk pada entitas ekologis ‘hutan’ yang berada di atas tanah-tanah yang tidak dibebani dengan hak atas tanah. Di luar hutan negara terdapat hutan hak yakni hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Dengan demikian, di dalam kawasan hutan bisa terdapat hutan negara ataupun hutan hak. Dengan tafsir terhadap kawasan hutan demikian, dimanakah kewenangan dari Kementerian Kehutanan? Pertama-tama saya perlu menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan memegang kewenangan publik untuk mengatur pengalokasian dan pemanfaatan hutan dan kawasan hutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 UU No. 41 tahun 1999. Pasal ini menyebutkan: Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana disebutkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Meskipun demikian, Kementerian Kehutanan tidak dapat menjalankan tindakan-tindakan yang menyerupai kewenangan keperdataan seperti halnya membuat perjanjian pinjam pakai, tukar-menukar tanah kawasan hutan, melepaskan kawasan, melarang masuknya seseorang ke dalam kawasan hutan dan memberikan izin-hak melalui izin-izin kepada pihak lain atas tanahtanah kawasan hutan yang bukan termasuk hutan negara yang berada di bawah penguasaannya. Kawasan ini, menurut kerangka hukum pertanahan yang ada semestinya dikuasai dengan hak pengelolaan oleh Kementerian Kehutanan. Dengan demikian maka persoalan lebih pentingnya adalah menentukan definisi bagi tanahtanah yang dikategorikan sebagai hutan negara itu. UU No. 41 tahun 1999 menyatakan bahwa kriteria pembeda atara hutan negara dan hutan hak adalah keberadaan hak-hak atas tanah. Rujukan paling tepat untuk menentukan hak-hak atas tanah ini adalah UUPA. Pasal 16 ayat 1 UUPA telah merinci berbagai bentuk hak atas tanah. Pada sisi ini tidak terdapat persoalan berarti Â
167