Kalau kita bicara tentang hak, masyarakat adat dan masyarakat lokal memiliki latar belakang yang berbeda dan punya posisi yang berbeda. Masyarakat adat hak dasarnya adalah hak yang mereka warisi atau hak titipan dari leluhur atas suatu wilayah karena mereka melanjutkan kehidupannya di tempat itu. Berdasarkan UUD Amandemen, masyarakat adat adalah aktor konstitusional, sedangkan masyarakat lokal haknya adalah sebagai warga negara yang harus hidup secara layak sebagai manusia. Masyarakat adat diatur dalam Pasal 18 B, dan Pasal 27 (2), Pasal 28A untuk masyarakat lokal. Penting untuk menelusuri akar masalah ketidakadilan agraria yang kita hadapi sekarang. Saya ulas dalam hukum kita yang berlaku saat ini. Pada Pasal 27 (2), disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk masyarakat adat, diatur dalam Pasal 18B (2) dan 28I (3). Ada pula pasal pamungkas, yaitu Pasal 33 (3) tentang sumber daya alam. Bagaimana kita membaca ulang pasal ini dengan hak-hak konstitusional yang dimiliki masyarakat adat dan WNI yang hidup dari sektor pertanian (alam, bumi)? Sebenarnya Pasal 33 (3) artinya tidak bersifat mutlak dan dibatasi oleh pasal-pasal lain yang menjadi tujuan dari pendirian RI. Pasal 33 (3) sekarang seolah menjadi pasal tertinggi dalam konstitusi, padahal mestinya dibatasi. Apakah pasal ini bisa mengambil hak-hak yang juga sudah dijamin konstitusi? Dalam konteks reforma agraria (RA), otak saya selalu kembali ke UUPA. UUPA memberikan panduan operasional untuk bisa melaksanakan ini. UUPA menegaskan hak menguasai negara (HMN) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi dengan memberikan wewenang ke siapa? Apakah ke negara? Negara berarti pemerintah dan rakyat, atau hanya ke pemerintah? Dari sisi masyarakat adat, ada masalah. Ada gugatan karena di Pasal 4 UUPA dinyatakan bahwa HMN pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sekadar kalau diperlukan dan kalau tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Hal ini bisa mengaburkan hak-hak masyarakat adat. Apakah hak-hak masyarakat adat kemudian ada? Apakah tidak melekat dalam pasal-pasal lain? Untuk Pasal 18 dan 28 tinggal menindak. Pasal ini mengambil dulu (hak-hak masyarakat adat) sehingga menjadi hak yang tidak melekat, yaitu hak berian. Kalau bicara RA dengan menggunakan UUPA dalam kaitannya dengan masyarakat adat, masih ada problematika yang harus dijawab. Misalkan soal pembatasan hak ulayat yang dinyatakan bahwa pelaksanaan hak menguasai negara kepada daerah swatantra dan masyarakat adat dapat diberikan sekadar bila diperlukan dan jika tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di Jawa, kalau kita punya 5 ha saja sudah jadi tuan tanah, sedangkan di Kalimantan itu baru cukup untuk hidup. Problematika ini harus kita jawab kalau kita mau menaruh UUPA sebagai basis RA. UUPA belum bisa menjabarkan amanat UUD 45 untuk menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat, tapi mampu untuk memberikan landasan bagi redistribusi tanah dari negara ke Â
121