KABUPATEN
Sabtu Paing, 7 Agustus 2010
Kepincut WIL, Istri Ditendang Amlapura (Bali Post) Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terus bertambah di Karangasem. Ibu rumah tangga, Ni Made Su (29), asal Seraya, Karangasem, Kamis (5/8) lalu, melaporkan ulah suaminya I Ketut K (25). Gara-garanya, suaminya menendang pantat korban satu kali sampai pinggangnya dirasakan sakit. Su lantas melaporkan ulah suaminya itu ke Mapolsektif Karangasem. Polisi pun mengantar korban minta visum ke IRD RSUD Karangasem dengan mobil patroli. Pahumas Polres Karangasem AKP IW Suratha seizin Kapolres membenarkan polisi sudah menerima laporan korban. Kasusnya sudah diproses. Su, ibu rumah tangga petani, yang sudah memiliki dua anak itu mengatakan dia sudah tak dihiraukan suaminya sejak sekitar dua bulan lalu. Suaminya diduga memiliki wanita idaman lain (WIL). Suaminya meminta kawin lagi dengan wanita asal Jawa. Sejak kepincut ke lain hati, suaminya dirasakan tak begitu hirau kepadanya. Su mengatakan alasan dia ditendang suaminya gara-gara terlambat membuatkannya kopi. Su menambahkan dia sudah pasrah dengan nasibnya dan melaporkan suaminya. Dia mengaku sudah tak tahan dengan sikap suaminya. Dengan laporannya ke polisi, dia juga mengaku sudah siap menerima risiko diceraikan suaminya. ‘’Saya tak mau dimadu. Saya juga sudah siap kalau digugat cerai,’’ katanya. (013)
Tajen Digerebek, Dua Bebotoh Diamankan Negara (Bali Post) Dua bebotoh tajen (adu ayam) di sebuah kebun di Sangkaragung ditangkap Tim Buser Polres Jembrana, Kamis (5/8) sore lalu. Polisi mendapat informasi adanya gelaran tajen di salah satu kebun di Sangkaragung, Jembrana dan kemudian menggerebek. Para bebotoh lari kocar-kacir dan lima di antaranya berhasil dibekuk. Setelah diperiksa akhirnya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka lantaran tiga orang lainnya tidak ikut taruhan melainkan hanya menonton. Kasat Reskrim Polres Jembrana AKP Ketut Suparta seizin Kapolres Jembrana, Jumat (6/8) kemarin, mengatakan dua tersangka yang diamankan Wayan Darma (47) dan Made Astika (35). Keduanya dari Sangkaragung, Jembrana. Barang bukti berupa lima ekor ayam hidup siap diadu, 1 ekor ayam jantan mati, 2 bilah taji, 4 karung plastik, 1 sangkar ayam, dan 7 kaki ayam diamankan petugas. Kasus ini menurut Suparta sedang dikembangkan karena ada beberapa bebotoh lainnya yang melarikan diri. Kini, kedua tersangka dan barang bukti diamankan di Polres Jembrana dan dijerat pasal 303 KUHP. Suparta juga mengatakan tetap konsekuen dengan program pemberantasan judi. (sur)
Dituduh Curi Lampu Banjar
Warga Minggir Lapor Polisi Semarapura (Bali Post) Ini bisa jadi peringatan bagi orang yang suka menuduh tanpa bukti. Jika tak ingin mengalami nasib sama seperti Komang Subagia asal Dusun Minggir, Gelgel, Klungkung. Laki-laki berusia 30 tahun itu harus berurusan dengan pihak berwajib karena dilaporkan oleh Nyoman Ardana (38) asal sama dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kini, kasusnya sedang didalami pihak kepolisian. Informasi di Bagian Bina Mitra Polres Klungkung, Jumat (6/8) kemarin, menyebutkan Subagia dilaporkan telah mencemarkan nama baik pelapor (Ardana-red) karena menyebut pelapor telah mengambil lampu milik Banjar Minggir. Tuduhan itu diucapkan terlapor Senin (2/8) lalu tanpa alasan mendasar dan bukti yang jelas. ‘’Karena tidak terima dituduh begitu (mengambil lampu-red), pelapor mengadukan terlapor ke polisi,’’ ungkap Kabag Bina Mitra Polres Klungkung, Kompol Dewa Gede Putra Sugawa. Dikatakan, polisi saat ini tengah menyelidiki laporan tersebut dengan memintai keterangan sejumlah saksi. (kmb20)
Alasan Kemanusiaan, Pelaku Pengeroyokan Dilepas Semarapura (Bali Post) Wayan Supriadi (32) dan adiknya, Komang Suprianta (28), asal Banjar Koripan Tengah, Banjarangkan, tersangka pengeroyokan terhadap Nyoman Suartama (37) asal Banjar Tihingan, Banjarangkan dan ditahan di Mapolsek Banjarangkan, akhirnya bisa kembali menghirup udara segar. Kakak-beradik itu dilepas polisi dengan alasan kemanusiaan. Namun, bukan berarti keduanya terbebas dari jerat hukum karena polisi tetap melanjutkan penyidikan atas kasus yang berawal dari macetnya cicilan (kredit) sepeda motor tersebut. Kapolsek Banjarangkan, AKP Ketut Suastika, Jumat (6/8) kemarin, mengakui telah melepaskan kedua tersangka dari tahanan. Yang jelas, kata dia, polisi telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap keduanya. Di samping juga terus melakukan pengawasan untuk mengantisipasi keduanya kembali melakukan tindakan melanggar hukum. ‘’Kami tidak menahan kedua tersangka (Supriadi dan Suprianta-red) karena alasan kemanusiaan. Di samping itu, kami juga meyakini keduanya tidak melarikan diri dan tak mengulangi perbuatannya,’’ ujar kapolsek. Dikatakan, alasan kemanusian karena istri tersangka tengah hamil tua dan menjelang melahirkan. Sehingga masih membutuhkan perhatian tersangka sebagai kepala keluarga. Di samping itu, orang tua tersangka juga kerap pingsan begitu tahu dua anaknya dijadikan tersangka. Sebelumnya, kasus pengeroyokan terjadi di kawasan simpang tiga Banda, Takmung, Banjarangkan. Supriadi yang merupakan petugas dari perusahaan pembiayaan menagih cicilan kepada korban Suartama. Mengingat, korban sudah lima bulan menunggak cicilan. Karena tak dipenuhi, Supriadi emosi hingga terjadi pertengkaran antarkeduanya. Tersangka Suprianta kebetulan ada di tempat yang sama karena datang bersama-sama dengan kakaknya (tersangka Supriadi). Saat itu, Suprianta ikut terlibat sehingga dilaporkan dalam kasus pengeroyokan tersebut. Saat melapor, korban mengalami luka lebam di bagian wajah. Di pihak lain, Supriadi juga melaporkan korban Suartama karena kasus yang sama. Akibat kejadian itu, Supriadi juga mengalami luka di kepala. Awalnya, pelaku pengeroyokan diduga dilakukan lima orang. Tetapi, yang murni melakukan pengeroyokan hanya dua orang yaitu Supriadi dan Suprianta. ‘’Yang lainnya hanya kebetulan lewat,’’ tambah Kapolsek. (kmb20)
5
Sewa Rumah Dinas Rongrong Keuangan Daerah Singaraja (Bali Post) Sejumlah kalangan menyayangkan sejumlah pejabat seperti Wabup Buleleng Arga Pynatih yang menyewa rumah pribadi untuk dijadikan rumah dinas. Selain merongrong keuangan daerah, rumah pribadi juga terkesan eksklusif sehingga urusan-urusan pemerintah menjadi tidak lancar.
Bali Post/sur
TERPAL - Arena judi sabung ayam dengan kedok penggalian dana rehab Pura Banjar Tengah. Tampak terpal digunakan untuk peneduh arena tersebut.
Diprotes, Tajen dengan Kedok Bangun Pura Negara (Bali Post) Warga Lelateng dan Banjar Tengah gerah dengan munculnya arena judi sabung ayam (tajen) yang akan digelar Sabtu (7/8) ini. Selain kegiatan itu dilarang, alasan yang muncul di masyarakat, tajen digelar untuk penggalangan dana rehab Pura Puseh Agung, Banjar Tengah, Negara. Informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat, Jumat (6/8) kemarin, tajen berskala besar itu digelar dua kali yang dimulai Sabtu ini. Bahkan, arena dengan atap terpal dibangun untuk arena tajen itu. Lahan yang digunakan masuk wilayah Lelateng milik Bendesa Banjar Tengah. Menurut informasi, tajen yang akan digelar di tengah permukiman penduduk itu berskala besar. Sejumlah penggemar sabung ayam dari luar Jembrana dan bahkan dari Jawa turut diundang untuk menambah omzet. Ironisnya, di masyarakat setempat tajen itu sengaja digelar untuk mencari tambahan dana pembangunan Pura Puseh Banjar Tengah yang kini sedang direhab. Pengamatan di lokasi tersebut kemarin siang, nampak sudah dibangun arena tajen dengan terpal dan diuruk tanah pasir. Selain itu, di sekeliling arena juga dipasangi gedek. Lokasinya tidak jauh dari sebuah hotel ternama di Kota Negara dan dekat dengan permukiman. LSM Forkot, I.B. Haryanto, memprotes keras akan adanya gelaran tajen dengan kedok untuk pembangunan pura itu. Pihaknya mensinyalir alasan penggalian dana untuk Pura Puseh itu hanya dijadikan kedok oknum-oknum tertentu. Pasalnya, selama ini, pura tersebut sudah beberapa kali mendapatkan bantuan sosial dari
Pemkab Jembrana. Apalagi alasan untuk membangun pura sangat menyinggung umat Hindu khususnya. ‘’Jangan adat dan agama dijadikan kedok. Ini tidak benar,’’ tandasnya. Pihaknya meminta aparat untuk menindak dan mencegah gelaran itu. Serta pihak desa adat setempat untuk tidak mencari dana dari kegiatan seperti itu. Tidak Tahu Lurah Banjar Tengah, Nyoman Subanda, mengakui mendengar dari masyarakat adanya rencana tajen tersebut. Pihaknya pada prinsipnya tidak tahu dan tidak terlibat tetapi karena desakan masyarakat dan LSM, sempat menanyakan kepada Bendesa masalah itu. ‘’Saya sudah peringatkan kalau itu benar (tajen), jelas tidak dibenarkan. Apalagi untuk pembangunan pura ujarnya,’’ katanya. Di sisi lain, Bendesa Pakraman Puseh Agung, Kelurahan Banjar Tengah, I Ketut Suarnita, membantah gelaran tajen itu untuk pembangunan Pura Puseh. Pihaknya tidak mengetahui rencana itu dan yang menggelar adalah sekaa demen setempat. Menurutnya, ada desakan dari warga yang gemar sabung ayam untuk menggelar itu, tetapi pihaknya menolaknya. Dan tanah itu sejatinya milik ayahnya dan tidak setuju ada seperti itu di sana. ‘’Jangan dikaitkan dengan desa pakraman karena memang kami tidak ikut,’’ ujarnya. Memang diakui hingga kini rehab pura belum selesai seperti di antaranya bale kulkul, tembok penyengker dan sebagainya. Suarnita mengakui ada bantuan dari Pemkab Jembrana dan Pemprov Bali senilai Rp 15 juta dan Rp 55 juta serta swadaya dari krama. Rehab ini dilakukan sejak 2008 lalu. (sur)
Anggota DPRD Buleleng, Muliadi Putra, mengatakan pejabat setingkat wabup atau sekda sebaiknya disediakan rumah jabatan oleh pemerintah. Kalau belum punya, seharusnya dibangun agar tidak terus-menerus mengontrak, apalagi yang dikontrak rumah pribadi. ‘’Jika tinggal di rumah jabatan milik pemerintah, efektivitas tugas seorang pejabat tentu akan berjalan baik,’’ katanya. Ketua Komisi A DPRD Buleleng, Wayan Teren, S.H., menilai aneh jika Pemkab Buleleng hingga kini tidak memiliki rumah jabatan untuk Wakil Bupati. Sementara di sisi lain, rumah jabatan Bupati di Jalan Ngurah Rai justru terkesan sangat luas. Berisi sejumlah bangunan dan halamannya sangat luas. ‘’Sangat baik pada lahan yang tersisa itu dibangun rumah jabatan Wakil Bupati,’’ katanya. Muliadi Putra juga mengatakan sangat bagus jika Bupati dan Wakil Bupati memiliki rumah jabatan yang berdampingan. Sehingga, ia menyatakan setuju saja jika areal rumah jabatan Bupati dibagi dua, satu bagian untuk Bupati dan bagian lain untuk Wakil Bupati. ‘’Kalau memang ada lahan alangkah bagusnya rumah Bupati dan Wakil Bupati berdampingan,’’
Lamban, Penanganan Dugaan Penyimpangan RAB SMPN 2 Bangli Bangli (Bali Post) Skandal dugaan penyimpangan RAB pembangunan tiga unit gedung kelas baru di SMPN 2 Bangli ternyata mentok. Belum kunjung ada tindak lanjut atas dugaan penyimpangan itu. Polisi dinilai terkesan lamban menangani kasus tersebut. Padahal mantan Kepala SMPN 2 Bangli, I Nengah Tugas, belum lama ini dalam rapat kerja dengan Komisi III DPRD Bangli telah membuka borok di balik proses pembangunan berikut terjadinya intervensi kuat dari lingkaran kekuasaan Bangli pada waktu itu. Kasat Reskrim Polres Bangli, AKP I Ketut Badra, Jumat (6/8) kemarin, membantah lambat menangani kasus itu. Dia telah menerjunkan tim khusus untuk mengejar kasus ini. Se-
Kasus Senderan Ijogading
Saksi Sengaja Kelabui Pengawas Negara (Bali Post) Kasus senderan Ijogading dengan terdakwa pengawas proyek, Cok Darma Putra dan Suwarno, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Negara, Jumat (6/8) kemarin. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Yuli Atmaningsih ini dengan agenda mendengarkan para saksi. Empat orang saksi yakni mandor proyek Sukirno, Ketut Wiasa, tim penilai proyek Gede Putu Mariantara, dan Ketut Antara. Saksi Sukirno dalam keterangannya mengakui tidak memasang tiga balok tarik. Semestinya dipasang 22 besi
atau balok tarik tetapi yang dipasang hanya 19. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena bahan besi dari pihak rekanan tidak kunjung datang meski sudah ditunggu lama. Sementara pekerjaan harus segera dirampungkan, sehingga pihaknya melanjutkan pekerjaan. Pihaknya mengaku tidak menyampaikan pengurangan pemasangan balok besi ini ke pengawas proyek. ‘’Saya tidak melapor ke pengawas karena inisiatif sendiri. Saya posisikan diri di tengah-tengah, tidak berpihak ke rekanan ataupun ke pengawas,’’ paparnya.
Sukirno juga mengaku saat itu langsung melakukan pengecoran tanpa memasang besi balok tarik juga untuk mengelabui pengawas. Hal itu untuk mengelabui pengawas agar tidak terlihat. Sukirno juga menduga selain akibat tidak dipasangnya balok tarik itu, juga akibat terjadinya banjir dan air yang cukup tinggi. Dibangunnya senderan, menurutnya, juga mempersempit aliran air sehingga juga mempengaruhi kokohnya senderan. Sementara itu, dari tiga saksi dari tim penilai proyek mengatakan kalau mereka
hanya melakukan penilaian secara kasatmata dan tidak menggunakan alat ukur atau peralatan lainnya untuk mengetahui kualitas proyek. Penilaian juga dilakukan secara administrasi dan visual saja. Mereka juga menilai pengawasan yang dilakukan pengawas juga sesuai dengan kontrak. Pihaknya juga melakukan penilaian hanya satu jam. ‘’Kami juga tidak tahu kalau akhirnya proyek ini sampai diperkarakan karena kami tidak mengikuti proyek ini dari awal dan kami hanya sebagai penilai,’’ jelas Ketut Wiasa. (sur)
Pembangunan Nonfisik Terlupakan
Kriminal dan Kekerasan terhadap Anak Terus Meningkat Maraknya pemerkosaan gadis berusia belasan tahun dan meningkatnya kriminal di Karangasem karena pembangunan nonfisik terlupakan. Puluhan juta rupiah bantuan pemerintah yang mengalir ke desa pakraman maupun ke desa dinas/kelurahan lebih banyak digunakan untuk pembangunan fisik. Akibatnya, moral rakyat tidak terbangun dan memunculkan perilaku yang aneh-aneh di masyarakat. Apa yang harus dilakukan?
PEMERKOSAAN, kriminal (pencurian pratima, sepeda motor, dan pembunuhan sadis) terus merebak di Karangasem. Wakil Ketua DPRD Karangasem, Nyoman Celos, S.E., Jumat (6/8) kemarin, menduga pertanda sudah jebolnya mental dan moral sebagian masyarakat. Ini terjadi karena pembangunan fisik berupa proyek lebih di kedepankan ketimbang nonfisik yakni pembangunan mental. ‘’Pembangunan fisik dan nonfisik mesti diseimbangkan. Kami yang memiliki fungsi budgeting kalau ada usulan program pembangunan nonfisik dari eksekutif, tentu akan diapresiasi dan kami dorong ke arah itu,’’ katanya. Guna menanggulangi terus meningkatnya kekerasan seksual ke depan agar bisa berkurang, penyuluhan atau sosialisasi mengenai UU khususnya UU Perlindungan Anak agar diintensifkan. Hal itu, lanjut Celos, belum banyak dilakukan Pemkab (ek-
sekutif) Karangasem. Selama ini, lembaga swadaya masyarakat (LSM) bentukan pemerintah berdasarkan SK Bupati yakni Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), lebih banyak baru sebatas melakukan pendampingan yakni setelah kasus terjadi. Program pencegahan perlu lebih diintensifkan. ‘’Kasus sudah cukup marak dan ada kecenderungan jumlahnya meningkat. Pemkab mesti membuat program, dan kami di legislatif yang memiliki fungsi budgeting pasti bakal mendorong hal itu,’’ paparnya. Menurut Celos dengan ada indikasi telah jebolnya pertahanan moral dan mental khususnya pada generasi muda, hal itu mesti dibangun kembali. Dikatakan, tak cukup hanya menjalankan konsekuensi hukum dari kasus itu. Diperlukan gerakan bersama baik dari pemerintah, maupun kepolisian, program apa yang mesti dijalankan.
‘’Polisi barangkali bakal menggelar penertiban peredaran film atau video porno, sementara eksekutif menggandeng lembaga hukum lainnya melakukan penyuluhan hukum,’’ kata Celos. Pendidikan Seks Di pihak lain, Wakil Bupati Karangasem Made Sukerana, S.H. tampaknya sependapat. Menurut Wabup asal Juntal, Kubu itu, akar masalah dari terus terjadi dan cenderung meningkatnya kekerasan seksual terhadap korban anak-anak atau korban di bawah umur atau antara korban dan pelaku di bawah umur, mesti dicari terlebih dahulu. Apakah penyebabnya, karena memang dampak dari merebaknya peredaran video porno, kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah ataukah karena masyarakat terutama pelaku tak mengetahui kalau melakukan tindakan seperti itu hukumannya berat. Dikatakan Wabup Sukerana, pihaknya dalam waktu dekat bakal mengundang aktivis LSM yang banyak bergerak dalam bidang itu, termasuk kepolisian terutama bagian penyidikan yang menangi kasus perempuan dan anakanak. Menurutnya, mereka diyakini paling tahu akar masalahnya, apa latar belakang antara korban dan pelaku umumnya. Dari pengam-
katanya. Muliadi mengatakan dirinya secara pribadi sudah sering mendiskusikan masalah rumah dinas itu dengan teman-temannya di DPRD. Hingga kini memang belum ada pertemuan resmi untuk membahas masalah tersebut. ‘’Kami menunggu pimpinan untuk membahasnya,’’ katanya. Informasi di DPRD dan Pemkab Buleleng menyebutkan anggaran sewa untuk rumah dinas Wabup Rp 120 juta per tahun atau Rp 10 juta per bulan. Selain sewa rumah, Pemkab Buleleng juga mengeluarkan dana untuk biaya telepon dan keperluan rumah tangga lainnya. Menurut Sekda Buleleng, Ketut Gelgel Ariadi, rumah pribadi Wabup yang dijadikan rumah jabatan itu diatur dalam SK Bupati Buleleng dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. ‘’Dalam ketentuannya memang yang dimaksud rumah dinas adalah rumah milik atau rumah yang dikelola oleh pemda. Oleh karenan itu, menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006 pengganti uang tersebut sah-sah saja’’ katanya. (kmb15)
atannya sepintas kata Wabup, ada kecenderungan pelaku merupakan anak putus sekolah atau sama sekali tak pernah sekolah (buta huruf), seperti pelaku Ard alias Koming tersangka pemerkosa siswi kelas I SD di Manggis, cuma lulusan SMP. Pelaku di Perasan Ban, Kubu yang memperkosa adik kandung dan kemudian membunuhnya ternyata buta huruf. Kasus kekerasan seksual di Kubu, kelihatannya karena faktor kemiskinan. ‘’Karena miskin, satu keluarga hanya memiliki satu unit rumah dan satu kamar tidur. Ayah ibu dan anak-anaknya meski sudah menginjak dewasa tidur dalam satu balaibalai, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan kecelakaan,’’ ujar Sukerana. Dia juga melihat sudah perlunya memasukkan pendidikan seks di dalam kurikulum sekolah. Pendidikan atau penanaman pengetahuan lebih ditekankan misalnya, kalau melakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual, akibatnya bakal berhadapan dengan hukum atau hukuman berat sehingga pasti bakal menghancurkan masa depan. Bahkan, hubungan seks pranikah atau pergaulan yang kelewat batas atau pergaulan bebas, akibatnya bisa menghancurkan masa depan bahkan terancam HIV/ AIDS. (bud)
jauh ini, tim yang dibentuk dan diberikan tugas masih bekerja di lapangan. Sejauh mana pengembangan kasus itu, dia belum menerima laporan. Proses penanganan kasus semacam ini harus melalui pembuktian yang kuat berdasarkan data dan realita di lapangan. ‘’Kami masih terus mengembangkan kasusnya. Ada beberapa kegiatan besar lain seperti pilkada dan pelantikan bupati hingga banyak menyita waktu dan perhatian kami. Tetapi tim masih terus bekerja dan mengumpulkan barang bukti,’’ ujarnya. Sebelumnya, dalam rapat kerja 17 Juli lalu antara Komisi III DPRD Bangli dengan panitia dan mantan Kepala SMPN 2 Bangli, I Nengah Tugas, langsung unjuk gigi membongkar skandal kedok terjadinya KKN di sekolah yang menerima bantuan dana pusat berbentuk swakelola senilai Rp 171 juta tahun 2008 itu. Waktu itu, Tugas menceritakan kronologi pembangunan tiga unit gedung yang kini menjadi temuan Komisi III DPRD Bangli itu. Kata dia, semestinya yang namanya proyek swakelola dengan juklak dan juknis ad-
alah berbentuk dana swakelola. Awalnya, pihaknya telah mempersiapkan pembentukan panitia pembangunan juga melibatkan komite sekolah atas dasar juklak dan juknis yang dikeluarkan pusat. Namun, setelah rencana pembangunan akan berjalan, terjadi intervensi dan intimidasi dari penguasa pada tahun 2008. Tanpa memperjelas siapa rezim dimaksud, penguasa Bangli ketika itu meminta dirinya duduk manis. Proses penggarapan proyek langsung diambil alih rezim penguasa tersebut. Karena yang memerintahkan merupakan penguasa, sebagai orang kecil menyebabkan pihaknya tidak mampu berkutik. Dana bantuan yang diterima melalui rekening sekolah hanya singgah sesaat. Karena harus langsung diserahkan kepada penguasa dimaksud. Rupanya dalam batas waktu yang telah ditetapkan pusat, pengusaha bukannya membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan. Atas inisiatif sekolah, akhirnya pihaknya bersama panitia membuat laporan pertanggungjawaban seadanya yang sejatinya di luar pengetahuannya. (kmb17)