BALI TIMUR Jelang Galungan, Harga Naik
14
Sabtu Umanis, 2 Juli 2011
Penyeberangan ke Nusa Penida
Penumpang Roro Meningkat, Pelabuhan Tradisional Normal Semarapura (Bali Post) Penyeberangan menuju Nusa Penida mulai mengalami peningkatan menyusul hari libur menjelang Galungan dan Kuningan. Peningkatan penumpang terutama terjadi pada penyeberangan melalui kapal roro. Sedangkan pada pelabuhan tradisional, kondisi masih normal. Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Klungkung, Nengah Sukasta ketika dimintai konfirmasi, Jumat (1/7) kemarin. Menurut Sukasta, sesuai laporan yang diterima dari stafnya yang bertugas di lapangan, peningkatan jumlah penumpang pada kapal roro terjadi hingga 10 persen dibanding kondisi normal. Kendati ada peningkatan kata dia, tidak sampai menimbulkan hambatan penyeberangan, termasuk penyeberangan barang. Karena ada titik-titik penyeberangan lain, seperti pelabuhan tradisional di Kusamba (Tri Buana, Bias dan Kampung Kusamba). ‘’Belum lagi penyeberangan menggunakan boat melalui pelabuhan Padangbai,’’ kata Sukasta. Dia juga mengatakan, untuk mudik libur hari Raya Galungan kali ini, tidak sampai menumpuk. Lantaran, mereka yang mudik ke Nusa Penida sudah pulang secara bertahap sejak Sugian, Kamis (30/6) lalu. ‘’Apalagi sekarang kan sedang liburan sekolah, sehingga mereka bisa pulang lebih awal. Tidak membeludak pada hari Minggu sebagaimana Galungan sebelum-sebelumnya,’’ tambah Sukasta yang menyebutkan, roro dengan kapasitas 218 penumpang beserta kru, 50 sepeda motor dan delapan kendaraan roda empat, masih cukup mampu menampung penumpang kalaupun terjadi lonjakan. Sementara itu, beberapa petugas penyeberangan tradisional di wilayah Kusamba menyatakan, hingga saat ini belum ada lonjakan berarti pada penyeberangan tradisional. Terutama dari segi penumpang orang. Penyeberangan tadi (kemarin-red) normal. Yang banyak paling berupa sayuran, kata petugas di Pelabuhan Tri Buana, Dewa Ngurah. Hal sama juga terjadi di Pelabuhan Banjar Bias dan Pelabuhan Kampung Kusamba. (kmb20)
LINTAS Bali Timur ’’Melaspas’’ di Lempuyang KARANGASEM - Pamelaspasan balai pengaruman di Pura Lempuyang Luhur, Abang, Karangasem, berlangsung Jumat (1/7) kemarin. Pemangku pura setempat Jero Mangku Gede Wangi, mengatakan pamelaspasan itu mesti segera dilaksanakan, Bali Post/013 karena pujawali pada Balai pengaruman di LemUmanis Galungan, Kamis puyang Luhur, Abang, (7/7) mendatang. Usai puncak pujawali Ida Batara Karangasem. kaaturan nyejer di Pura Penataran di Desa Purwayu selama tiga hari. Hal itu guna memberikan kesempatan umat Hindu pedek tangkil ngaturang bhakti serta mohon kerahayuan. Dikatakan, sebenarnya pengaruman atau balai paruman Ida Batara dibuat terbuka. Namun karena di puncak Gunung Lempuyang ada populasi kera yang cukup banyak dan sering mengganggu, balai pengaruman sengaja dibuat tertutup agar kawanan kera tak bisa mengganggu pratima Ida Batara. Terkait pujawali itu, sejak beberapa hari lalu krama pengempon dan umat sudah ngaturang ayah mareresik, serta ngias di empat palebahan pura setempat. (013)
Bali Post/013
PIODALAN - Piodalan di Radio SWiB FM, diikuti karyawan dan keluarganya serta sejumlah pecinta, Jumat (1/7) pagi kemarin di Padmasana setempat. Persembahyangan yang dipimpin Jero Mangku Krisna itu berlangsung khusyuk.
Telepon Penting Klungkung Polres Klungkung Polsek Banjarangkan Polsek Dawan Polsek Nusa Penida Rumah Sakit Bintang Rumah sakit Permata Hati Puskesmas Nusa Penida Kapolres Klungkung (AKBP. Tri Wahyudi) Kapolsek Banjarangkan (AKP. Ketut Suastika) Kapolsek Dawan (AKP. IB. Syiwa) Kapolsektif Nusa Penida (Kompol. Nyoman Budiada) Kasat Bimas Polres Klungkung (AKP Made Sudartawan) Kapolsektif Klungkung (Kompol Dw Gd Putra Sugawa) Kasat Narkoba (AKP Dw Gd Arthana) Kasat Reskrim ( AKP IB Putra ) Bangli Polres Bangli Kantor Pengadilan Negeri Bangli Kantor Kejaksaan Negeri Bangli RSUD Bangli Kantor Bupati Bangli
Pemadam Kebakaran Kab Bangli RSJP Bali di Bangli
0366 22248 0366 21380 0366 23181 0366 23581 0366 25241 0366 24777 0366 23582 081349091789 08124648056 081236510746 085237894859 081236482333 08123679783 081337287475 081353185888
(0366) 92110 (0366) 91120 (0366) 91057 (0366) 91521 (0366) 91032, 91404, 92388, 92389, 91011, 91133 (0366) 92869 (0366) 91073
Semarapura (Bali Post) Harga-harga kebutuhan pokok di pasaran di Klungkung mulai mengalami kenaikan menjelang hari raya Galungan dan Kuningan. Kenaikan berkisar antara Rp 1.000 hingga Rp 10 ribu, tergantung jenis komuditi. Para pedagang menganggap kenaikan itu sebagai hal yang wajar. Namun, tidak demikian dengan masyarakat selaku pembeli. Kenaikan harga, dirasakan cukup memberatkan. Berdasarkan pantauan di Pasar Galiran, Klungkung, Jumat (1/7) kemarin, harga-harga kebutuhan yang mulai mengalami kenaikan itu di antaranya, pisang, daging, beras, telur dan komuditi lain. Termasuk janur dan ambu yang mengalami peningkatan paling tinggi. Harga pisang, rata-rata mengalami kenaikan antara Rp 5 ribu hingga Rp 10 ribu per tandan. Tergantung kondisi buah pisang, sedangkan daging ayam, naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 28 ribu per kilogram. Daging babi, bahkan lebih mahal, dari biasanya antara Rp 38
ribu-Rp 42 ribu, kini menjadi Rp 45 ribu hingga Rp 50 ribu. Janur, Rp 6 ribu menjadi Rp 7 ribu hingga 10 ribu per ikat. Ambu malah lebih menjadijadi, kalau Galungan enam bulan lalu, harganya paling mahal Rp 20 ribu, sekarang Rp 35 ribu per tangkai. ‘’Biasa, kalau menjelang hari raya hargaharga naik semua,’’ ungkap sejumlah pedagang di Pasar Galiran. Menurut pedagang, kenaikan harga sebetulnya tidak banyak berpengaruh terhadap keuntungan yang mereka dapatkan. Karena harga beli dari pengepul juga meningkat. Sehingga keuntungan yang diterima menjelang hari raya hampir sama dengan hari biasa. Kalau pun meningkat, prosentasenya tidaklah banyak. Apalagi, kondisi pasar saat ini juga sepi. Tidak seperti hari raya Galungan sebelum-sebelumnya. ‘’Pasar sudah ramai pada H-6 Galungan. Pasar saat ini sepi. Tidak seperti Galungansebelum-sebelumnya,’’ ujar seorang pedagang beras, ketan asal Bendul, Klungkung. (kmb20)
Bali Post/kmb20
HARGA NAIK - Harga daging dan kebutahan sehari-hari mulai naik di pasaran menjelang hari raya Galungan.
Jembatan Ponton Hancur
Belum Dibayar, Rekanan Protes
Amlapura (Bali Post) -
Rekanan yang mengerjakan proyek jembatan ponton di dermaga Tanah Ampo, Manggis protes terhadap Bupati Karangasem Wayan Geredeg. Bupati belum membayar proyek yang hancur diterjang ombak senilai Rp 475 juta. Protes itu disampaikan PT Banga Sarana Surya (BSS) melalui Kapten Herry Wicaksono kepada Bupati Geredeg. Herry, Jumat (1/7) kemarin juga menyampaikan keluhannya kepada wartawan di Karangasem. Di lain pihak, Bupati Geredeg yang dicoba dihubungi Bali Post lewat HP tidak dijawab. Sementara itu, Kadishub Karangasem IB Putu Suwastika dan Kabag Humas Pemkab Karangasem Drs. Made Sosiawan juga tak mengangkat HP, terkait hendak dimintai konfirmasi mengenai protes pihak PT BSS karena jembatan pontonnya belum dibayar. Kadishub Suwastika bulan lalu sempat menyampaikan kalau jembatan ponton itu bukan membeli atau menyewa. Namun merupakan hibah dari Pelindo III Surabaya. Seperti
diberitakan sebelumnya, jembatan ponton di pelabuhan kapal pesiar yang belum tuntas itu sudah hancur gara-gara diterjang ombak ganas. Jembatan yang baru sempat dipakai mendaratkan lebih 2.000 penumpang kapal pesiar dan awaknya dari dua kapal pesiar yang lego jangkar di tengah laut Manggis itu, bulan lalu diterjang ombak ke bibir lantai dermaga sehingga tinggal kawatnya. Sementara pelampung dan kayu-kayunya sudah hancur dan berserakan kandas ke pantai. Warga disekitarnya memanfaatkan kayu-kayu untuk diikat dan dijadikan kayu
bakar. Dihubungi sebelumnya, Kadishub Suwastika mengakui jembatan yang baru dipasang itu sudah hancur, dan tak mungkin diperbaiki serta tak bisa dipakai lagi. Herry Wicaksono membantah pengakuan Kadishub itu. Menurutnya, jembatan ponton itu bukan dihibahkan. ‘’Kami tak menghibahkan jembatan ponton yang dibuat perusahaannya dengan biaya besar dari hasil mencari kredit di bank. Saya sekitar 10 hari lalu juga sempat ke Karangasem guna menemui Bupati I Wayan Geredeg karena mendapat kuasa dari Direktur BSS un-
tuk menagih piutang itu. Namun saat itu Bupati Geredeg tak bisa saya temui dengan alasan ada rapat. Kami sudah berulangkali datang menagih tetapi sampai kini belum serupiah pun dibayar,’’ tegasnya. Herry Wicaksono mengatakan, pemesanan jembatan ponton itu oleh Geredeg kepada pihak PT BSS. Saat itu sekitar September 2010 Geredeg dengan diprakarsai Sekretaris Dirjen Pemasaran Kemen Budpar, Noviendi Makalam pada 3 September 2010, menyampaikan masalahnya karena dermaga kapal pesiar Tanah Ampo sudah tiga tahun dibangun namun terancam mangkrak karena belum bisa digunakan. Geredeg setelah beberapakali bertemu Direktur PT BSS Kapten Anang Prayoga, sepakat membeli jembatan ponton seharga Rp 475 juta.
Perjanjian Saat itu, Anang sempat minta dibuatkan perjanjian hitam di atas putih atau paling tidak ada surat pemesanan dari pihak Geredeg. Namun kata Herry, saat itu Geredeg secara diplomatis mengatakan, masa tak percaya kepadanya sebagai Bupati. Saat itu dijanjikan begitu jembatan ponton itu selesai dipasang, bakal langsung dibayar. ‘’Nyatanya Bupati Geredeg wanprestasi dan kami merasa dibohongi karena sudah lama jembatan selesai tetapi tak dibayar sepeser pun. Kami ini perusahaan swasta, selesai kerja mesti dibayar, karena mencari kredit di bank juga harus mengembalikan dan kena beban bunga. Kami tak bisa hanya diberi omongan politik dan janji-janji,’’ tegasnya. (013)
Disperindag Tera Ulang Meteran PLN dan PDAM Gianyar (Bali Post) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Gianyar melirik semua alat ukur yang ada di PLN, PDAM hingga rumah sakit untuk ditera ulang. ‘’Hal ini untuk melindungi masyarakat selaku konsumen, terutama dari sisi akurasi pengukuran alat ukur yang ada,’’ jelas Kepala Disperindag Kabupaten Gianyar I Wayan Suamba, Jumat (1/7) kemarin. Saat ini, selain melakukan tera ulang terhadap alat ukur berupa timbangan pedagang di pasar, Disperindag melakukan tera ulang di mesin SPBU di Gianyar. Saat ini Kabupaten Gianyar memiliki 26 SPBU yang secara bergantian akan dilakukan pengujian tera ulang. ‘’Tera ulang ini merupakan solusi yang tepat dalam perlindungan konsumen,’’
jelasnya. Misalnya, dalam hal tera ulang SPBU. Hal ini menjadi sangat penting agar konsumen dan pengelola SPBU tidak dirugikan oleh takaran yang tidak akurat. Tera ulang meteran di SPBU rutin dilakukan tiap enam bulan oleh Disperindag Gianyar bekerja sama dengan UPT Metrologi Provinsi Bali guna menjamin perlindungan konsumen. Keseriusan menciptakan tertib ukur dalam upaya perlindungan konsumen ke depan target sasarannya, tera ulang semua alat-alat ukur, takar, timbangan dan pelengkapannya (UTTP), seperti PLN, PDAM dan rumah sakit juga akan menjadi target. Sementara itu, berkenaan dengan tera ulang SPBU, Ketua Tim Tera Ulang Metrologi Provinsi Bali, Rama Atmaja menjelaskan Batas Toleransi
atau Batas Kesalahan yang Diizinkan (BKD) untuk SPBU menurut UU No. 21 tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) dan Keputusan Dirmet No. Met-4005/720/1993 adalah kurang lebih 5 persen, atau tiap 1 liter BKD-nya sekitar 5 meliliter. Namun, karena SPBU Semebaung menggunakan program Pasti Pas dari Pertamina, maka BKDnya hanya kurang lebih 3 persen atau tiap 1 liter BKD-nya kurang lebih 3 meliliter. Lebih lanjut alat standardisasi yang digunakan dalam tera ulang di SPBU adalah bejana ukur dengan kapasitas 20 L. Menurut UU, jika setelah dilakukan tera ulang kemudian dilakukan sidak pemeriksaan tanda tera rusak/putus, maka diancam hukuman penjara satu tahun dan atau denda Rp 1 juta. (kmb16)
Bali Post/kmb16
TERA ULANG - Tampak petugas memeriksa alat ukur di sebuah SPBU Gianyar untuk ditera ulang.
Warung Global RADIO BERITA GLOBAL TERKINI
PNS, Korban Politik yang Mudah Dijinakkan
BKD Buleleng melakukan mutasi mendadak terhadap kepala sekolah, guru dan pengawas. Hal ini terindikasi kuat sebagai dampak politik menjelang pilkada. Hal ini diakui oleh beberapa orang perbekel yang istrinya dimutasi akibat perbekel tersebut dekat dengan salah seorang cabup. Pengunjung Warung Global menilai hal seperti itu bukanlah sesuatu yang aneh. Apabila tidak sepaham harus legowo untuk didepak. Namun, masyarakat juga tidak boleh terlalu dini untuk menilai dan menyimpulkan. Mutasi bukanlah hal yang luar biasa, jika mengingat kembali janji di awal saat melamar menjadi PNS, siap ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Demikian terungkap dalam acara Warung Global yang disiarkan Radio Global 96,5 FM Bali, Jumat (1/7) kemarin.
Adalah hal yang biasa jika tidak diuntungkan pasti ngremek (bergumam). Demikian dikatakan Adnyana di Denpasar. Jika dikait-kaitkan dengan politik bisa saja. Karena yang namanya politik berbeda dengan ilmu pasti. Namun kenyataan yang terjadi saat ini Bupati Buleleng mendaftar mendapat kawalan, jalan-jalan distop dan didukung. Masyarakat tidak bisa menutup mata akan hal itu. Jika bupati melakukan mutasi hal itu adalah sah-sah saja karena itu adalah hak dan kewenangan bupati. Sinda di Denpasar melihat tidak ada yang istimewa dalam hal itu. Semua hanyalah faktor kebetulan. Kebetulan dimutasi saat menjelang pilkada. Dia juga tidak melihat adanya unsur politik dalam mutasi tersebut. Apalagi yang dimutasi hanya dua guru. Jika yang dimutasi 10 istri perbekel mungkin hal itu bisa dicurigai sebagai tindakan politik. Darmayoga di Denpasar mencermati hal ini tidak ada yang salah. Ini adalah dampak dari sebuah sistem. Sejak digulirkannya reformasi, pemilihan pemimpin secara langsung seperti inilah akibatnya. Mau tidak mau rakyat yang harus menerima pahit getirnya. Mutasi adalah
wewenang dan otoritas dari bupati. Namun apapun itu, adalah bagian dari berbangsa dan bernegara. Bukan hal yang aneh apabila seorang kepala sekolah bisa menjadi guru biasa, ketika tidak mendukung salah satu kandidat pemimpin. Sebenarnya jika proses pemilihan langsung ini berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku akan sangat bagus. Namun 10 tahun reformasi bergulir justru semakin ruwet dan berbahaya bagi masyarakat. Santa di Ubud mengimbau agar perbekel jangan marah dan tidak terlalu cepat menyimpulkan. Bukankah dulu saat melamar menjadi guru atau PNS berjanji bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh Indonesia. Walau tidak bisa dipungkiri jika dalam politik masih ada diskriminasi. Yang tidak sepaham akan didepak. Walau pemimpin dikatakan milik rakyat namun masalah warna politik tidak bisa diabaikan. Mereka akan mengutamakan kelompoknya terlebih dahulu. Namun dia kembali mengingatkan ada atau tidak muatan politik dalam mutasi ini, dia menyarankan agar perbekel yang bersangkutan legowo menerima sesuai dengan janji di awal
dulu. Ketut Kari di Kintamani menanyakan, jika dikatakan tidak loyal, tidak loyal dalam hal apa? Apakah tidak loyal dalam politik atau tidak loyal dalam kinerja? Jika tidak loyal dalam kinerja dan kedinasan, etos kerjanya tidak baik, kurang disiplin dan lain sebagainya, sah-sah saja bupati melakukan mutasi sebagai bentuk hukuman. Didepak Dewa Tirta di Tabanan mengatakan, beginilah yang namanya politik lebay. Setiap anak bupati yang ingin naik menjadi calon bupati selalu punya trik agar bisa lolos. Menurut Alit Karangasem, mutasi bukanlah sebuah masalah apalagi masih di daerah sendiri. Dia sependapat, di zaman sekarang apabila tidak sepaham harus rela didepak. Sebagai masyarakat kecil apa yang bisa dilakukan?
Sutama di Kerobokan kembali mengingatkan untuk setia kepada janji bahwa ketika di awal sebagai guru atau PNS akan siap ditempatkan di mana saja. Nanang Heri Ega di Denpasar berkomentar, politik di mana-mana begitu, kasihan PNS jadi korban. Lain bendera siap-siap, ditendang ke tempat terpencil. Bahkan di satu instansi orang yang tidak pantas bisa ngisiang karena kontribusi terhadap oknum parpol. PNS memang korban politik yang paling gampang dijinakkan. Arjun di Kaba-Kaba memastikan memang hal ini ada hubungannya dengan perbedaan paham. Bukan rahasia umum lagi. Nang Tualen Penebel mengatakan ini adalah tontonan yang mudah dibaca. Masyarakat tanpa diajarkan sudah pintar membaca dan menilai situasi. Bisa jadi hal ini adalah sebuah tindakan politik. (kmb)
‘’Beginilah yang namanya politik lebay. Setiap anak bupati yang ingin naik menjadi calon bupati selalu punya trik agar bisa lolos. Di zaman sekarang apabila tidak sepaham harus rela didepak. Sebagai masyarakat kecil apa yang bisa dilakukan?’’