NASIONAL
Senin Paing, 22 Agustus 2011
Kasus Pemotongan Honor
Kasus Century
HMP DPR Tunggu Hasil Audit BPK Jakarta (Bali Post) Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR tidak terhindarkan jika hasil audit forensik menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemberian dana talangan Bank Century. “Pengajuan HMP oleh DPR tidak terhindarkan jika hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengonfirmasi adanya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses bailout (pemberian dana talangan) untuk Bank Century,” kata anggota tim pengawas DPR kasus dana talangan Bank Century, Bambang Soesatyo, Minggu. Lebih lanjut Bambang menjelaskan, Tim DPR untuk Pengawasan Penuntasan Proses Hukum Skandal Bank Century, pekan lalu, sudah mendapat gambaran sekilas tentang hasil audit forensik itu. Kendati proses audit baru berjalan sekitar 35 persen, tambah Bambang, namun hasilnya sudah bisa mengonfirmasi dugaan penyimpangan dalam keterkaitan aliran
dana bailout itu. “Itu berarti juga mengindikasikan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) yang saat itu dijabat Boediono, kini wakil presiden, serta oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang kala itu dijabat Sri Mulyani Indrawati,” kata Bambang. Menurut Bambang, jika
audit forensik itu akhirnya benar-benar mengonfirmasi penyalahgunaan wewenang itu, Boediono dan Sri Mulyani otomatis harus memberi pertanggungjawaban mereka, baik melalui proses hukum maupun proses politik. Bambang juga menegaskan landasan untuk melakukan proses hukum terhadap keduanya sudah direkomendasikan oleh Keputusan Sidang Paripurna
DPR. “Jika proses hukum terus tersendat-sendat seperti sekarang ini, konfirmasi dari audit forensik BPK bisa saja memaksa DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat,” kata Bambang. Bambang mengakui jika proses Hak Menyatakan Pendapat memang panjang dan konsekuensi logisnya akan sangat merepotkan pemerintah. “Namun, tambahnya, demi kebenaran dan keadilan, Tim Pengawas dari DPR untuk proses hukum skandal Bank Century tidak takut untuk menggalang dukungan demi tercapainya kuorum penggunaan HMP,” kata Bambang Soesatyo. (ant)
BPKP Temukan Korupsi di KPU Donggala Palu (Bali Post) Polda Sulawesi Tengah menyatakan ada kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas tahun 2008 sebesar Rp 1,3 miliar yang melibatkan tersangka mantan Ketua KPU Kabupaten Donggala, Rifai Amrullah. “Ya, permohonan audit ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulteng sudah diketahui hasilnya dan ternyata ada kerugian negara mencapai miliaran rupiah,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Sulteng Kombes Pol. Taufik Tri Atmojo, Minggu (21/ 8) kemarin. Kombes Taufik Tri Atmojo mengatakan, berdasarkan hasil audit BPKP Sulteng pada pekan lalu, nilai kerugian negara atas kasus dugaan korupsi itu mencapai angka Rp 1 miliar dari total Rp 1,3 miliar dana perjalanan dinas tersebut. Saat ini tim penyidik masih memburu keberadaan Rifai Amrullah selaku mantan orang pertama di KPU Kabupaten Donggala. Ia menjelaskan, pencarian dan pengejaran terhadap tersangka Rifai Amrullah dilakukan dalam rangka proses hukum penanganan dan penuntasan kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas KPU Donggala tahun 2008. Namun sejauh ini, polisi mengakui kehilangan jejak sejak kasus itu mencuat ke publik dan hingga kini belum diketahui ke-
beradaannya. Saat itu, tim penyidik mendatangi kampung halamannya di Pantai Barat, tetapi menurut anggota keluarganya, tersangka Rifai Amrullah tidak berada di sana. “Selain itu, keluarganya juga mengaku tidak tahu di mana tersangka sekarang berada,” katanya.
Untuk itu, dia mengimbau masyarakat di wilayahnya untuk segera melapor ke polisi jika melihat atau mengetahui keberadaan tersangka Rifai Amrullah. “Kalau sudah tahu keberadaannya pasti kita panggil untuk segera diperiksa,” ujar perwira menengah itu. (ant)
B.P.L.T. KARYA MANDIRI
TEKNISI HOTEL (AC, KULKAS, POMPA AIR, M.CUCI, ELEKTRO, INSTALASI LISTRIK (D1/I TH) GA TENA UR TEKNISI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR (D1/1TH) RUKT N INST LAMA ENGA BISA TEKNISI AC, KULKAS, POMPA AIR, M.CUCI, LISTRIK (6 BLN) BERP I PAST SERTA DAN , TEKNISI SEPEDA MOTOR (HONDA, YAMAHA, SUZUKI (6 BLN) RKAN SALU A LEBIH DI TEKNISI ELEKTRO (TV, RADIO, TAPE, VCD) 6 BLN BIAY RAH MU TEKNISI MERAKIT PANEL-PANEL KONTROL (6 BLN) TEKNISI GULUNG MOTOR / DINAMO 1 PHASA, 3 PHASA (6 BLN)
JL. TUKAD BATANGHARI XI/9X PANJER DENPASAR
KAMPUS PHONE : 7427371, 081 236 823 31
Surabaya (Bali Post) Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadispendukcapil) Kota Surabaya Kartika Indrayana menunggu giliran diperiksa penyidik Subdit Satuan Pidana Korupsi (Satpikor) Polda Jatim terkait kasus dugaan pemotongan honor pegawai dalam kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan 2010. Informasi yang dihimpun di internal Pemkot Surabaya, Minggu (21/8) kemarin, menyebutkan sudah ada sekitar 22 pegawai Dispendukcapil yang diperiksa Sat Tipikor Polda Jatim dalam beberapa pekan terakhir ini. “Ini info yang kami terima. Sekarang tinggal menunggu pemeriksaan Kartika saja, sambil polisi tetap melengkapi data,” ungkap sumber internal di Pemkot Surabaya.
Menurut sumber tersebut, Kartika Indrayana dikabarkan dijadwalkan diperiksa pekan ini. Pemeriksaan Kartika akan menjadi puncak dari pemeriksaan terhadap 22 pegawai Dispendukcapil yang dulu bertugas dalam Pemutakhiran Data Kependudukan 2010. Adapun 22 pegawai Dispenduk yang sudah diperiksa adalah Kurniawan Ari Utomo, Achmad Didik Muljadi, Muhammad Taufiq, Sumartok, Moch Nur, Vicentius Andoko, Sulis Setyaningsih dan Yane Lusiana Ndoen. Selain itu, Agus Tri Laksono, Eriesta, Enny Suharyanto, Agus Salim, Nur Wachid, Ari Puspa Diah Noritasari, R. Gandhi Wijaya dan Wiwik Sriwiyati. Sedangkan sisanya adalah Aris Zakaria, Irwanto, Nur Fadilah, Fifiet Findawati, Suliyatiningsih dan Sudarwanto. Polisi juga sudah memerik-
sa Sekretaris Tim Pemutakhiran Data Kependudukan 2010 Rudi Hermawan. Pemeriksaan Rudi paling lama atau sekitar sembilan jam. Saat dikonfirmasi melalui ponselnya, Rudi Hermawan tidak mau memberikan pernyataan apa-apa. “Maaf, mas. Saya tidak ingin komentar apa pun. Saya ingin menghargai proses yang sedang berjalan,” katanya. Ketika ditanya apakah dirinya benar-benar diperiksa paling lama yakni sembilan jam, Rudi juga tidak memberikan penjelasan. “Ya mas. Maaf saya tidak mau komentar,” jawabnya seraya mengakhiri pembicaraan. Sikap Rudi ini jelas berbeda dengan penjelasannya beberapa hari sebelumnya. Saat dihubungi wartawan, Rudi sangat terbuka. Malahan Rudi memberikan penjelasan apa pun atas hal yang ia ketahui. (ant)
Sudah berjalan bersama instruktur profesional selama 17 tahun dengan Program No.
Unggulan, Sbb
Nama Program Bahasa Inggris Perhotelan dan Pariwisata
2
Bahasa Inggris
3
Public Relations (PR)
4
Bahasa Jepang Pariwisata
Balai Pendidikan dan Latihan Teknik
BINGUNG CARI KERJA DAN BIAYA KULIAH MAHAL KAMI SIAP MENCETAK DAN MENYALURKAN ANDA (DIJAMIN BISA)
22 Pegawai Dispendukcapil Diperiksa
LD-TEC LANGUAGE DIPLOMA TRAINING AND EDUCATION CENTRES Yayasan Gunawidya Sastra
1 IJIN DEPNAKER
5
Lama Program Dua Tahun (4 semester) Satu Tahun (2 semester) Dua Tahun (4 semester) Dua Tahun (4 semester)
Biaya pendidikan terjangkau dan dibayar bertahap PENDAFTARAN dibuka dari tanggal. 9 Agustus s/d 28 September 2011 Testing masuk LDTEC, tgl 30 September2011 Informasi Pendaftaran : Kampus LDTEC Jl. Buton No. 8 Denpasar Telepon. 244774 C.0003929-pend
C.0010328-krs
Jln. By Pass Ngurah Rai No. 9X Telp. 0361-710490, 8878000
KURSUS BAHASA MANDARIN & BIMBEL Program : * Mandarin Anak-anak * Mandarin Dewasa * Bimbel pelajaran sekolah Pengantar Bahasa Indonesia * Bimbel pelajaran sekolah Pengantar Bahasa Inggris
Fasilitas : * Ruang Full AC * Ruang Bermain * Audio Visual * Guru yang berpengalaman dan berkualitas * Max kelas 6 - 7 orang
INFO HUB : 081930100007, 0361-710490, 8878000 C.0000901-krs
C.0008986-pend
C.0009747-pend
C.0009877-pend
C.0008988-pend
C.0009620-pend
C.0008995-pend