Kamis Wage, 8 September 2011
LINTAS
5
NASIONAL
NASIONAL
Pelaku Asusila Dibekuk SURABAYA - Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya membekuk Ags (34), pelaku tindak asusila terhadap salah seorang siswi sekolah menengah kejuruan di wilayah setempat. “Kami meringkus tersangka setelah ada laporan dari keluarga korban. Korban mengenal dan mengetahuinya, sehingga kami tidak kesulitan menangkapnya,” ujar Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Indarto kepada wartawan di Surabaya, Rabu (7/9) kemarin. Tersangka Ags, warga Desa Kendal, Kecamatan Gondang, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur itu, sehari-hari berprofesi sebagai pekerja di sebuah proyek bangunan. Korban asusila dengan nama samaran Dahlia (17), warga Jalan Keputih, Surabaya, merupakan siswi kelas XIII di salah satu SMK di kawasan Surabaya Timur. Indarto menjelaskan, dalam melakukan aksinya, tersangka tidak hanya menggertak dengan kata-kata, namun juga menggunakan sebilah gunting dan mengancam akan membunuh korban jika menolak. (ant)
Kebakaran, Tiga Bocah Tewas Makassar (Bali Post) Kebakaran hebat yang terjadi di Jalan Sungai Pareman, Makassar, Rabu (7/9) kemarin, memakan korban. Tiga bocah yang sedang berada di lantai tiga hangus terpanggang karena tidak dapat menyelamatkan diri dari kobaran api. Berdasarkan pantauan, api yang berkobar sekitar pukul 13.30 wita itu menghanguskan ruko milik Adri yang membuka usaha advertising di lantai satu rumah toko tersebut. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, tiga korban yang tewas terpanggang di tempat tidurnya yakni Adnan (6), Vinza (1) dan Raihan (2). Kedua orangtua korban Maya dan Adri tidak dapat berbuat banyak yang berada di lantai satu rumah tersebut. Adi, salah seorang paman korban mengaku jika ketiga keponakannya itu terjebak di salah satu kamar di lantai tiga rumah kakaknya itu. Dirinya berusaha menyelamatkan ketiga keponakannya, namun tidak dapat berbuat banyak karena jalan menuju kamar itu sudah dipenuhi api. “Saya hanya melihat dari atap rumah tetangga karena saya tidak bisa menjangkau ketiganya di lantai. Api sudah besar karena saya sedang tidak berada di rumah saat kejadian,” katanya. Kapolsek Ujung Pandang Kompol Aisya Saleh yang ditemui di lokasi kebakaran mengaku jika ketiga korban sudah dievakuasi ke rumah sakit. Ketiganya tidak dapat tertolong karena terjebak di lantai tiga. Ia juga belum bisa menduga apa penyebab kebakaran itu karena pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, kuat dugaan kebakaran itu terjadi karena permainan petasan yang dilakukan ketiganya. (ant)
Bali Post/ant
SANDEQ RACE - Sejumlah peserta Sandeq Race 2011 berlomba menaiki perahunya di Pantai Manakarra, Mamuju, Sulbar, Selasa (6/9) lalu. Sebanyak 45 perahu layar tradisional Mandar “Sandeq” akan menempuh rute sepanjang 400 kilometer yang start dari Pantai Manakarra dan finis di Pantai Losari, Makassar.
Nazaruddin Resmi Di-PAW
Jakarta (Bali Post) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian keanggotaan mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dari Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan surat pengajuan dari pimpinan DPR-RI.
Bali Post/ade
PERINGATAN - Sejumlah aktivis HAM melakukan aksi damai peringatan tujuh tahun meninggalnya aktivis HAM Munir di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (7/9) kemarin.
Dikepung Massa, Pelantikan 288 Pejabat Gagal Kupang (Bali Post) Aksi massa yang dilakukan Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi (Garda), berhasil membubarkan rencana pelantikan 288 pejabat eselon II, III dan IV oleh Bupati Timor Tengah Utara Raymundus Fernandez di aula Biinmafo, Kefamenanu, Rabu (7/9) kemarin. Akibat aksi massa tersebut, 288 pejabat eselon yang sudah siap dilantik Bupati Fernandez lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Pasalnya, massa bertindak beringas dan merangsek masuk dan menguasai seluruh ruang pelantikan. Kapolres Timor Tengah Utara AKBP Edi Wibowo ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya membenarkan insiden tersebut. “Aksi itu merupakan lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya setelah keluar putusan Mahkamah Agung tentang Penolakan Memori Kasasi KPU TTU terhadap putusan PTUN Kupang dan PTUN Surabaya soal sengketa pilkada di daerah itu 2010 antara pasangan Fredi Meol-Saijao Dominikus dan KPU TTU,” katanya. Puncaknya, kata Kapolres Edi Wibowo, terjadi pada 5 September 2011, ketika DPRD TTU secara kelembagaan dalam rapat paripurna khusus mengeluarkan sejumlah rekomendasi sebagai tindak lanjut dari putusan MA. Rekomendasi dewan itu antara lain mendesak Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara untuk tidak melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan atau mengeluarkan kebijakan strategis atau keputusan penting setelah adanya putusan MA. Kapolres Wibowo mengatakan, saat ini pihaknya masih terus melakukan pengamanan di sekitar Gedung Biinmafo (Biboki, Insana, Miomafo) di jantung Kota Kefamenanu. Ia mengakui saat ini terjadi kepincangan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di wilayah yang berbatasan langsung dengan daerah kantung (enclave) Timor Leste, Oecusse pascasidang paripurna DPRD TTU yang menghasilkan enam rekomendasi politik tersebut. Kapolres TTU menambahkan, dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah itu di dalamnya ada unsur DPRD, kepala daerah (bupati-wakil bupati) dan unsur muspida lainnya. “Namun, kalau kondisinya seperti ini (DPRD tidak mengakui bupati-wakil bupati) maka sulit dimengerti. Situasi inilah yang menimbulkan kepincangan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di Timor Tengah Utara,” katanya. Ia mengharapkan perlu segera diambil langkah-langkah solutif untuk menyelamatkan keadaan yang semakin mengarah kepada konflik horisontal yang pasti akan membawa dampak buruk terhadap keberlangsungan pembangunan di daerah itu.Sejumlah pejabat eselon II yang hendak dilantik seperti Raymundus Thall, Chris Ngadas dan Herry Odo yang dihubungi terpisah membenarkan kejadian tersebut dan mengaku berlarian keluar ruangan untuk menyelamatkan diri dari amukan massa Garda. (ant)
Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (7/9) kemarin, mengatakan Keppres pemberhentian Nazaruddin ditandatangani pada 6 September 2011. “Keppres pemberhentian Nazaruddin telah ditandatangani Presiden pada 6 September 2011. Tentunya sudah dikirimkan ke pimpinan DPR-RI saat ini,” kata Julian.
Sebelumnya, pada 25 Agustus 2011, Pimpinan DPR-RI telah mengirimkan surat kepada Presiden, terkait pengajuan pemberhentian Muhammad Nazaruddin sebagai anggota DPR-RI, menyusul yang bersangkutan dijadikan tersangka dan ditahan terkait kasus korupsi pembangunan Wisma Atlet SEA Games. Mengenai jangka waktu
antara pengajuan usulan pemberhentian dengan ditandatanganinya Keppres tersebut, Julian mengatakan ada proses administrasi yang harus dilalui dan juga di akhir Ramadhan, Presiden melakukan Safari Ramadhan ke sejumlah daerah. “Ada proses, tentunya memerlukan waktu, selain itu juga ada kegiatan Safari Ramadhan Presiden,” ujarnya. (kmb4)
Pejabat Bermasalah Dilantik Jadi Kajati Jakarta (Bali Post) Kejaksaan Agung memberi jabatan baru kepada dua pejabat yang pernah tersandung masalah kasus Arthalyta Suryani alias Ayin dan Gayus HP Tambunan, yakni Muhammad Salim dan Pohan Laspy. Muhammad Salim yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) kini dipercaya menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan Pohan Laspy sendiri sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Dua pejabat bermasalah itu merupakan bagian dari 18 pejabat eselon lainnya yang dilantik oleh Jaksa Agung Basrief Arief, di Jakarta, Rabu (7/9) kemarin. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyayangkan sikap Kejakgung yang mengangkat kembali pejabat yang pernah tersandung masalah. “Saya rasa kalau memang kejaksaan ingin berubah atau memperbaiki diri secara serius maka harus mempertimbangkan dengan tidak memberikan ruang gerak promosi kepada jaksa bermasalah,” kata Koordinator ICW Febri Dian-
syah. Dikatakan, dalam kondisi pejabat yang sudah dikenai sanksi tersebut maka harus diperlihatkan keseriusan untuk membenahi institusinya. “Dahulu kita (ICW) pernah bertemu dengan Jaksa Agung, dan ditanyakan apa yang akan menjadi prioritas dari Jaksa Agung ke depan. Jaksa Agung menjawab prioritas utama membersihkan perbaikan ke dalam,” ucapnya. Ditambahkan, Jaksa Agung mengatakan perbaikan ke dalam tersebut tidak lain agar kejaksaan bisa dipercaya oleh publik. “Kejadian (pelantikan) ini rasanya bertentangan dengan prinsip upaya efek jera ke-
pada jaksa-jaksa bermasalah,” ujarnya. Karena itu, ia mengharapkan kejaksaan harus melakukan peninjauan ulang terhadap promosi jaksa yang bermasalah tersebut. “Seperti BLBI dihentikan ternyata jaksa yang mempunyai posisi penting dipromosikan. Itu membuka kembali luka lama hingga akan memperburuk citra,” katanya. Sementara itu, Jaksa Agung Basrief seusai acara pelantikan, menyatakan upacara pelantikan atau serah terima jabatan itu, akan dilakukan secara bergulir dan terus-menerus. “Sampai kepada apa yang menjadi satu tujuan yakni reformasi birokrasi,” katanya. (ant)
Dipertanyakan, Gaji Misbakhun Jakarta (Bali Post) Mantan terpidana Muhammad Misbakhun masih menerima gaji bulanan. Padahal, terpidana LC fiktif Bank Century ini pernah menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR Nudirman Munir mengaku heran dengan gaji yang masih diterima Misbakhun sebesar Rp 16 juta per bulan sampai hari ini. ‘’Seharusnya memang segera dilakukan penindakan. Karena di BK DPR itu ada mekanismenya yang kita terpaksa harus lewati dan mekanisme ini menghambat pemecatan anggota DPR sehingga beberapa yang sudah inkrah masih menerima gaji. Dan ini tidak wajar,’’ kata Nudirman di Jakarta, Rabu (7/9) kemarin. Dia mengatakan akan mengoreksi persoalan ini dengan mempertanyakannya ke KPU sebagai lembaga yang dinilai berwenang menentukan pemberhentian seorang anggota DPR. ‘’Beberapa masih menggantung di KPU dan di Presiden. Kita akan mematuhi semua mekanisme yang ada,’’ ujarnya. Dia mencontohkan, status Panda Nababan yang nonaktif karena diberhentikan sementara, wajar bila masih menerima gaji. Tetapi, kalau Misbakhun menyatakan sudah mundur. Apalagi, yang bersangkutan sudah terpidana, sehingga seharusnya sudah tidak menerima gaji. Ke depan, dia berjanji akan memperkuat kewenangan BK termasuk dalam persoalan ini. ‘’Nanti kita revisi UU itu, karena anggota DPR yang sudah inkrah, memiliki keputusan hukum tetap sebagai terpidana seharusnya sudah dipecat dan tidak menerima gaji lagi,’’ kata anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar itu. Anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan anggota yang sudah terpidana seharusnya tidak lagi menerima gaji DPR. ‘’Itu kan konyol menurut saya. Orang sudah dipidana kok masih menerima gaji DPR,’’ katanya. Sementara itu, Fraksi PKS sendiri memandang Misbakhun masih layak menerima gaji sebagai anggota DPR. Karena proses pemecatan Misbakhun belum tuntas. ‘’Jadi, masih layak menurut saya. Walaupun kena kasus hukum tapi secara administrasi masih menjadi anggota DPR, selama belum dipecat,’’ kata anggota Komisi II dari PKS Mahfudz Shiddiq. Mahfudz meminta teman-temannya di DPR bisa memahami hal ini. ‘’Kan anggota DPR yang belum di-PAW juga masih menerima gaji kalau proses belum selesai,’’ belanya. (kmb4)
C.0007621-bgn
E-mail : info@konstruksibaja_sj.com
Website : www.konstruksibaja_sj.com C.0001753-bbn
JL. NUANSA HIJAU UTAMA NO.33 UBUNG KAJA DENPASAR, (0361) 8537412, 8061828, 9113923 C.0010414-rmh
C.0002522-bgn