KOTA
2 FIGUR
Rabu Umanis, 15 Oktober 2008
Sikapi Arogansi Pejabat
’’Sentana Rajeg’’ DALAM masyarakat yang patrinial, anak laki-laki dipandang sebagai penerus keturunan. Namun, dalam realitasnya tidak semua keluarga memiliki anak lakilaki. Dalam kondisi seperti ini akan muncul pertanyaan, siapa yang akan menjadi penerus keturunan keluarga tersebut? Menjawab hal ini, Guru Besar Institut Hindu Darma Negeri (IHDN) Denpasar Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D. yang ditemui usai BP/ist menjadi saksi di PN Denpasar, Senin (13/10) lalu, mengatakan sejatinya hal tersebut tidak perlu dirisaukan. Pasalnya, dalam ajaran agama Hindu termuat jelas dalam mengatasi solusi keadaan seperti itu. Ia mengutip beberapa sloka yang memuat solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Dalam perkawinan Hindu yang juga menganut sistem patrilinial yang berstatus purusa adalah anak laki-laki. Hanya, bila tidak ada anak laki-laki, bisa mengangkat sentana rajeg. Dalam hal ini anak perempuannya dijadikan putrika yang difungsikan sebagai anak laki-laki. Bila hal ini tidak bisa dilaksanakan, karena pihak lekaki tidak bersedia difungsikan sebagai pradhana, maka alternatif lainnya yang bisa ditempuh, yakni perkawinan negen dadua mapanak bareng. ‘’Perkawinan model ini sudah banyak diterapkan di masyarakat Bali, bahkan ini merupakan kearifan lokal leluhur Hindu,’’ jelas Titib. Ditambahkan Titib, perkawinan ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yakni ajaran suci Weda dan susastra Hindu, seperti Sruti, Smrti, Sila, Acara, serta Atmanastusti. (ara/*)
DENPASAR & SEKITARNYA
Budayakan Pendekatan Hukum Denpasar (Bali Post) Disharmonisasi hubungan yang ditandai dengan tidak patuhnya penguasa kabupaten/kota dengan instruksi gubernur harus dijawab dengan pendekatan hukum. Pemprov Bali jangan berada dalam posisi tak berdaya menghadapi pelanggaran melainkan harus membangun daya tawar politis untuk mengikis arogansi kekuasaan. ‘’Kekuasaan kabupaten / kota jangan sampai membuat wibawa pemerintahan setingkat gubernur menjadi lemah. Jika sampai berulang kali teguran tak digubris, sebaiknya Pemprov Bali melakukan langkah-langkah hukum dan politis,’’ saran ketua LSM Barido Bali Drs. I Nyoman Kandia, Selasa (14/10) kemarin. Ia khawatir arogansi ini dikondisikan karena baju politik pejabat publik di Bali tak sama. ‘’Kekuasaan yang masih mengedepankan warna baju politik pada gilirannya akan mempertajam konflik di kalangan penguasa,’’ kritiknya. Kandia menilai polemik kasus pengerukan pasir Pantai Geger, radius kesucian Pura Uluwatu dan Investasi di Bukit Mimba, Padangbai yang kini mengemuka di masyarakat jelas-jelas
menunjukkan tidak adanya kesamaan visi di kalangan pejabat politik mengelola Bali. Ketua Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Bali ini megatakan sudah terlalu banyak waktu yang terbuang untuk mengurus polemik yang tak pernah tuntas. ‘’Jika polemik tak bisa dicairkan dengan pendekatan persuasif, gunakan jalur hukum. Undang-undang juga telah mengatur sanksi hukum bagi pejabat publik yang tak pro lingkungan,’’ ujarnya. I Dewa Gde Swastha, pengamat sosial dan politik mengingatkan pejabat politik digaji rakyat bukan untuk menjual dan memposisikan alam Bali sebagai barang dagangan. Pejabat publik harus menunjukkan diri sebagai pengayom yang
bisa melakukan koordinasi sinergis untuk mengayomi kepentingan orang Bali. ‘’Inilah dampak langsung dari pembangunan yang berbasiskan materi dan mengabaikan moralitas. Mestinya pemimpin Bali malu jika sepanjang tahun membangun polemik. Sesuatu yang dianggap salah oleh publik dan mengingkari komitmen dalam menjaga Bali segera direduksi dengan melakukan perbaikan kinerja,’’ ujarnya. Ia mengaku tetap menentang prilaku kekuasaan yang tak berpihak pada kepentingan Bali. Dalih peningkatan ekonomi publik dan membuka lapangan kerja yang diterjemahkan dengan pelanggaran tata ruang dan bhisama sama saja artinya dengan menjemput kehancuran. (044)
Sukmawati Soekarno Putri
Bali Post/kmb12
IKAN BAKAR - Rombongan Depkes usai mengikuti kegiatan pencanangan Dasipena (pemuda siaga peduli bencana), Selasa (14/10) kemarin sempat menikmati hidangan menu ikan bakar di RM Sari Warta Boga di Jalan Imam Bonjol, Denpasar.
Piton Gemparkan Penyaringan SEKITAR pukul 06.30 Selasa (14/10) kemarin, krama Desa Pakraman Penyaringan, Sanur mendadak gempar. Pemicunya, salah seorang krama setempat menemukan ular piton sepanjang sekitar 2,5 meter membelit tiang bendera di lapangan voli. Dalam waktu singkat, informasi penemuan piton itu tersebar luas yang memancing krama lainnya berdatangan ke lokasi tersebut. Khawatir kehadiran binatang melata itu mengancam keselamatan krama, sejumlah pawang mencoba “merayu” ular itu agar mau turun dari tiang bendera. Namun, ular yang terkenal dengan belitannya yang mematikan itu sulit untuk “ditaklukkan”. Upaya menangkap ular itu baru berhasil setelah Ida Bagus Oka yang mengaku sebagai pemilik ular tersebut turun tangan. “Ular ini milik saya yang lepas sekitar empat bulan lalu,” ujar pria yang akrab disapa Gus Bawa itu. Menurut Gus Bawa, ular piton pertama kali ditemukan di areal persawahan di wilayah Penyaringan. Baru 15 hari dipelihara, piton betina itu berhasil lepas dari kandang dan akhirnya ditemukan bergelayut di tiang bendera. “Sebelumnya, sudah ada dua orang pawang berusaha menangkapnya. Namun, ular ini tak mau turun. Anehnya, begitu saya datang, langsung mau turun. Mungkin masih hafal kalau saya pemiliknya,” katanya seraya mengelus-ngelus tubuh mulus piton betina itu.(ian)
Eksekusi Amrozy Cs. Mutlak Demi Rakyat Bali DIULUR-ULURNYA eksekusi Amrozy cs. di Indonesia menunjukkan tidak adanya keberpihakan negara terhadap masyarakat Bali sebagai minoritas di Indonesia serta diabaikannya hak hukum dari para korban bom Bali yang berasal dari berbagai bangsa. Hal itu disampaikan putri kesayangan Bung Karno, Sukmawati Soekarno Putri saat acara Peringatan bom Bali di Kuta yang dihadiri ribuan masyarakat internasional. ‘’Saya sangat kecewa pemerintah menunda eksekusi Amrozy karena alasan keamanan dan stabilitas. Juga adanya ancaman dari kelompok fundamentalis. Ini menunjukkan teroris berhasil meneror negara. Seharusnya negara kuat menghadapi kelompok ekstrim. Ini kegagalan dari pemerintahan SBY-JK. Mereka takut para teroris,’’ ungkap Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme ini. Ia juga menyatakan bahwa mentalitas Bali harus siap dengan kemungkinan apapun jika eksekusi Amrozy cs dilaksanakan. ‘’Rakyat Bali sudah menderita selama 6 tahun dan eksekusi harus segera dilaksanakan. Negara harus kuat menghadapi teroris. Jangan menyerah dan rakyat Bali harus selalu menekan pusat.
FM 96,5
Bali Post/edi
PITON - Gus Bawa memegang ular piton yang sempat menggemparkan krama Penyaringan.
Ini syarat jika tetap mempertahankan NKRI sesuai dengan cita-cita Bung Karno,’’ ungkap Sukmawati. Ia juga sangat mengapresiasi keteguhan rakyat Bali yang telah dibom sebanyak dua kali pada 2002 dan 2005, tapi masih memegang teguh prinsip perdamaian. Hal yang sama disampaikan oleh Ketua DPD PNIM Bali, Dr. Shri I Gst Ngrh Arya Vedakarna yang mendampingi Sukmawati Soekarno saat acara. ‘’Ini membuktikan ajaran agama Hindu yang selalu mengasihi dan mencintai ditegakkan oleh
rakyat Bali. Semua agama dan bangsa diseluruh dunia harus meniru kedewasaan Bali. Tapi pemerintah harus tahu diri bahwa rakyat Bali mempunyai kesabaran yang pasti ada batasnya. Jangan sampai diundurnya eksekusi justru akan berdampak pada kerusuhan di Bali. Bali masih mencatat sejarah puputan, sejarah gestok tahun 1965 dan Golkarisasi 1972 yang menimbulkan korban bangsa sendiri. Kita harus waspada dengan tetap berpikir ahimsa (tanpa kekerasan),’’ pungkas Dr. Vedakarna. (r/*)
Bali Post/ist
OBOR - Sukmawati Soekarno Putri (Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme) menyalakan obor perdamaian di Ground Peace saat peringatan 6 tahun bom Bali di Monumen Bom Bali di Kuta.
815224
Topik : JABATAN POLITIK DIBISNISKAN arung Global Warung Sampaikan opini Anda hari ini di acara W FM 96,5 direlay R adio Genta Bali FM 96,1 dan R adio Radio Radio Singaraja FM 92,0 Radio On Line: www.globalfmbali.com, E-mail: kinijani@indo.net.id
Monumen Perjuangan Bangsal Di-’’pelaspas’’ Denpasar (Bali Post)Monumen Perjuangan Bangsal (MPB), Selasa (14/10) sore kemarin di-pelaspas oleh Ida Pedanda Gede Sunu Telaga dari Geria Telabah, Denpasar. Monumen ini telah direnovasi sejak beberapa bulan lalu oleh Keluarga Besar Pasraman Puri Puncak Bangsal (KBP PPB). Renovasi dilaksanakan di bawah pembinaan/ pengarahan Pemucuk KBP PPB Dr. Bagus Ngurah Putu Arhana, Sp.A (K). dan pelaksanaannya di bawah komando Bagus Ngurah Rai, S.H., M.M. Monumen Perjuangan Bangsal adalah sebuah kawasan rumah milik almarhum Bagus Made Wena di kawasan pertigaan Gaji-Dalung-dan Sempidi. Pada zaman perang kemerdekaan dimanfaatkan oleh para pemuda pejuang se-
bagai markas rahasia perjuangan bawah tanah. Made Wija Kusuma alias Pak Joko sebagai Ketua Pemuda Republik Indonesia (PRI) Bali sangat sering memanfaatkan rumah itu sebagai tempat rapat untuk mengatur strategi perjuangan kemerdekaan di Bali. Bagus Ngurah Putu Arhana dan Bagus Ngurah Rai tidak bersedia menyebutkan biaya yang disediakan untuk merenovasi bangunan bersejarah dan sudah sangat rapuh itu. “Apa yang kami lakukan, sangat kecil dan mungkin tidak bernilai, jika dibandingkan dengan pengorbanan yang telah dilakukan oleh kalangan pejuang kemerdekaan dahulu,” katanya. Namun besar harapannya agar monumen ini bisa bermanfaat untuk membang-
kitkan kembali semangat kebangsaan kalangan generasi baru Indonesia. ‘’Mereka harus diberikan dan disediakan berbagai referensi, tentang perjuangan kemerdekaan yang dahulu dilakukan dengan sangat susah oleh leluhurnya,’’ katanya lagi. Diharapkan, karakter generasi baru Indonesia akan dapat dipenuhi oleh semangat pengabdian kepada bangsanya, sebagaimana dahulu pernah dilakukan oleh para leluhurnya. Hadir pada kesempatan upacara melaspas monumen itu di antaranya kalangan KBP PPB, masyarakat sekitar monumen, dan kalangan tokoh masyarakat lainnya. Di antaranya Gus Marhen, Wayan Windia, Djesna Winada, Made Widia, dll. (05)
Bali Post/ist
MONUMEN - Bangunan megah Monumen Perjuangan Bangsal yang dipelaspas Selasa (14/10) kemarin.
Menkes di RS Sanglah
Bali Penting Punya PJT Denpasar (Bali Post)Menteri Kesehatan (Menkes) RI Siti Fadilah mengemukakan, Bali sebagai tempat tujuan wisata sangat penting mempunyai pusat Pelayanan Jantung Terpadu (PJT). Masalahnya, menurut data WHO, tahun 2020 mendatang penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian utama di dunia. Hal itu dikemukakan Menkes di sela-sela acara peletakan batu pertama gedung PJT RS Sanglah, Selasa (14/10) kemarin. Pada acara yang juga dihadiri Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil DPRD Bali IGK Adhiputra itu, Menkes melihat posisi RS Sanglah sebagai RS rujukan di Bali harus bisa memberikan pelayanan dengan standar internasional sehingga memberikan masukan bagi devisa negara. ‘’Jangan sampai ada wisatawan atau pejabat tinggi dari luar yang datang ke Bali masuk karena saBali Post/eka kit jantung tetapi tidak PJT - Menteri kesehatan RI Siti Fadilah Supari meletakkan bisa tertangani,’’ ujar batu pertama gedung PJT di RS Sanglah, Selasa (14/10) keMenteri. marin. Sementara itu, Direktur Utama RS Sanglah dr. Lanang M. Rudiartha men- miliar lebih. yang terbaik pada pasien gatakan, akhir tahun 2009 ini Di sisi lain Menkes Siti Fa- yang tidak mampu. Menurutpembangunan gedung PJT di- dillah menilai RS Sanglah nya dengan adanya Jamkesharapkan sudah selesai. ‘’Jika dalam memberikan pelayan- mas RS Sanglah tidak perlu sudah terbangun, secepatnya an kegawatdaruratan sudah lagi bingung dalam memberikami langsung mengoperasi- sangat sigap. Ini dapat dili- kan pelayanan. ‘’Kalau RS kannya agar bisa memberikan hat dari penanganan kasus tidak melayani pasien yang pelayanan yang maksimal kepa- Bom Bali I maupun II. ‘’Pen- membawa kartu itu, berarti da masyarakat,’’ ujarnya. yakit jantung penanga- RS yang salah. Tetapi lain Dikatakan, dalam men- nannnya sama dengan kega- lagi kalau memang menolak ingkatkan pelayanan menu- watdaruratan. Jadi saya rasa pasien karena tidak membaju RS kelas dunia, RS Sang- RS Sanglah mampu menan- wa kartu, itu berarti Pak RTlah awal tahun 2009 ini akan gani kasus ini dengan baik,’’ nya yang salah, kenapa warmulai membangun Gedung imbuhnya. ganya yang miskin tidak diPJT yang menelan dana Siti juga minta RS Sang- masukkan dalam data APBN 2009 sebesar Rp 55,6 lah memberikan pelayanan maskin,’’ tukas Siti. (kmb24)
RS Sanglah Batal Ganti Nama Denpasar (Bali Post)Setelah selama setahun menunggu dan bahkan telah membentuk tim untuk membahas calon kuat pengganti nama RS Sanglah dan menjalani proses rekomendasi DPR dan Gubernur, akhirnya RS Sanglah justru batal ganti nama. Hal tersebut dicetuskan secara mengejutkan oleh Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari Selasa (14/ 10) kemarin dalam acara peletakan Batu Pertama Gedung PJT di RS Sanglah. ‘’Di tangan saya ada dua nama kandidat. Keduanya adalah yang terbaik dan memiliki kualitas yang baik. Daripada bingung memutuskan siapa yang menggantikan nama RS Sanglah, lebih baik tidak usah dan tetap menjadi RS Sanglah saja,’’ ujar Siti diikuti oleh tepuk tangan para hadirin yang hadir. Sebelumnya RS Sanglah telah membetuk tim untuk membahas calon-calon yang menggantikan nama RS Sanglah. Dari 10 nama calon yang diusulkan han-
ya dua nama yang sampai ke tangan Menteri Kesehatan RI. Nama-nama tersebut adalah dr. A.A Made Djelantik dan Prof. dr. I Gusti Ngoerah Gede Ngoerah. Namun diakui Siti sangat sulit menentukan siapa di antara keduanya yang pantas menggantikan RS Sanglah. ‘’Banyak yang memberikan rekomendasi mengenai dua tokoh ini pada saya. Daripada memutuskan suatu hal yang nantinya memicu suatu perseteruan lebih baik tetap saja namanya RS Sanglah,’’ ujar Siti. Keputusan ini dibuat juga mempertimbangkan bahwa nama RS Sanglah sudah dikenal di luar negeri seperti Inggris dan Australia. Sementara itu Direktur Utama RS Sanglah, dr. Lanang M. Rudiartha mengaku menerima dengan lapang hati keputusan Menkes RI. ‘’Kami dengan senang hati menerima keputusan tersebut. Tidak penting namanya apa yang jelas kita tetap memberikan pelayanan dan bekerja dengan baik,’’ ujar Lanang. (kmb24)
Menkes Dukung Unwar Buka Fakultas Kedokteran Denpasar (Bali Post) Cita-cita Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar untuk memiliki Fakultas Kedokteran (FK) tinggal selangkah lagi. Menkes Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.Jp., Selasa (14/10) kemarin meninjau persiapan Unwar membuka Program Studi Pendidikan Dokter (PSPD). Usia mendengar pemaparan tim PSPD Unwar, Menkes Siti Fadilah Supari menyatakan dukunganya agar Bali memiliki dua FK yakni Unud dan Unwar. ‘’Kami masih menunggu hasil visitasi KKI, barulah muncul rekomendasi,’’ ujarnya. Kontan saja berita gembira ini disambut tepuk tangan jajaran Unwar. Bahkan menurut Menkes, jika ini terwujud FK Unwar termasuk yang terakhir mendapat izin dari Depdiknas karena tahun depan izin pendirian FK berada di bawah Depkes. Makanya tak salah kalau Unwar mengundang dirinya untuk meninjau kesiapan FK Unwar. Ia bangga Unwar justru mampu menjalin jejaring dengan enam rumah sakit (RS) dari syarat minimal satu RS yang diperlukan. Makanya Menkes minta program studi baru ini mampu mengangkat derajat kesehatan masyarakat Bali melalui pendidikan. Namun, ia ingatkan jangan bersaing dengan FK Unud melainkan menjadi sekolah kembar dengan pangsa pasar yang berbeda. ‘’Ingat, banyaklah membantu anak bangsa,’’ ujarnya.
Rektor Unwar, Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.E., M.S., membenarkan perjuangan Unwar untuk mendapat izin PSPD (FK) dilakukan sejak tiga tahun lalu. Terakhir Mendiknas meminta adanya rekomendasi KKI dan Menkes. Jika ini sudah turun, ia yakin tahun ajaran baru FK Unwar sudah dibuka untuk umum. Untuk mematangkan pembukaan program tersebut, Unwar sudah menjalin kerja sama dengan Pemrov Bali berupa sewa lahan tujuh hektar di Pegok dan BPD Bali soal finansial. SDM dosennya sebagian diambil dari FK Unud dan dosen FK Unud yang sudah pensiun namun masih gesit bekerja. Untuk tempat praktik pendidikan diteken kerja sama RS Sanji-
wani, Gianyar sebagai RS utama, dibantu RS setelit yakni BRSUD Tabanan, RS Singaraja, RS Puri Raharja, RS Wangaya dan RS Sanglah. Ketua Tim Presentasi dr. Gusti Ngurah Murdana menambahkan usulan dibukanya PSPD ini mengingat 2010 Bali memerlukan banyak tenaga medis dengan rasio 1:40. Sementara kondisi di Bali masih di bawah rasio itu. Sementara FK Unud hanya mampu menampung 10 persen lulusan SMA ke FK. Di lain sisi minat masyarakat untuk kuliah di FK makin tinggi. Untuk itu ia menilai Unwar terbuka peluangnya membuka FK secara mandiri. Kunjungan Menkes diakhiri meninjau lab PSPD di kampus setempat. (025/*)
Bali Post/025
CENDERAMATA- Menkes Siti Fadilah Supari menerima cenderamata dari Rektor Unwar Made Sukarsa.