lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Pelaku usaha juga dapat dikenakan sanksi pidana karena juga telah melanggar Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b yang menyatakan: setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Dalam sanksi pidananya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 136 huruf b yang menyatakan: setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan yang dengan sengaja menggunakanbahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Kedua cara penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen makanan sebagai korban dari pelaku usaha yang menggunakan zat kimia berbahaya baik melalui jalur penal dan non penal masih dianggap kurang memberi efek jera terhadap pelaku usaha tersebut. Perlindungan hukum melalui jalur non penal berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang lebih menitik beratkan pada upaya-upaya bersifat preventif (pencegahan/penanggulangan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Perlindungan konsumen melalui jalur non penal ini lebih sering dikenakan oleh para pelaku usaha yang kedapatan menggunakan zat kimia berbahaya.Namun belumlah berlangsung sebagaimana yang diharapkan, karena setiap tahunnya masih banyak ditemukan kasus-kasus makanan yang menggunakan zat kimia berbahaya. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), kurangnya kesadaran masyarakat untuk menuntut hak selaku konsumen apabila dirugikan oleh pelaku usaha, sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen melaluli jalur penal yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang bersifat repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) dengan adanya ketentuan sanksi pidana Pasal 61,62 dan 63 Undang-undang perlindungan Konsumen, penerapan dan pelaksanaan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang perlindungan Konsumen tersebut dalam prakteknya belumlah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pelaku usaha yang jelas melakukan kesalahan dan merugikan konsumen justru kerap kali terbebas dari hukum.
Hal | 9