Banjarmasin Post
35
RABU 31 JULI 2013
Mayat Tanpa Identitas Pun Harus Dicatat PERSYARA ARAT ARA TAN PERSY WNI SESUAI DOMISILI: ✔ Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan ✔ Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan ✔ KK dan KTP yang bersangkutan ✔ Akta Kelahiran yang meninggal ✔ Surat Ganti Nama dari pengadilan apabila yang bersangkutan telah ganti nama WNI DI LUAR DOMISILI: ✔ Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan ✔ KK dan KTP yang bersangkutan ✔ Akta Kelahiran yang meninggal ✔ Kutipan Akta Nikah/Surat nikah, bagi yang meninggal dengan status menikah ✔ Surat Ganti Nama dari pengadilan, apabila yang bersangkutan telah ganti nama ✔ Fotokopi KTP pemohon dua orang saksi kematian WNA: ◆ Surat Kematian (visum) dari dokter/petugas kesehatan
◆ Surat Kematian dari Desa/Kelurahan ◆ Akta Kelahiran yang meninggal ◆ KK dan KTP yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap ◆ SKTT yang bersangkutan bagi WNA yang berstatus tinggal tetap ◆ Dokumen imigrasi yang bersangkutan bagi WNA dengan izin singgah atau visa kunjungan ◆ Kutipan Akta Nikah/Surat Nikah bagi yang meninggal dengan status menikah
Sumber: google.com
BERDASARKAN Undang-undang No 23/ 2006 pengaturan tentang pencatan kematian diatur dalam dua pasal, yakni 44 dan 45. Ditambah 46, mengatur mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam pasal 45 mengatur tentang pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam pasal ini, tercantum lima hal terkait pencatatan kematian. Pertama, setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 puluh) hari sejak tanggal kematian. Kedua, berdasarkan laporan keluarga tersebut,
pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian. Ketuga, pencatatan kematian yang yelah dicatat pejabat Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Bahkan, terhadap kematian yang tidak jelas identitasnya, seperti mayat tak dikenal, wajib dicatat oleh instansi pelaksana melakukan pencatatan
kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian. Sedangkan pasal 45 mengatur tentang, kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pun wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili keluarganya kepada perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi, yang berwenang di negara setempat paling lambat tujuh hari setelah kematian. Disebutkan pula, apabila perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat tujuh hari sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiannya
dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Dalam hal seorang WNI dinyatakan hilang, pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat. Dalam hal terjadi kematian seorang WNI yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencatatan dilakukan oleh instansi pelaksana di negara setempat. Keterangan mengenai pencatatan kematian tersebut, menjadi dasar instansi pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadilan mengenai kematian seseorang. (*)
Akta Kematian Plus untuk Oleh: Dony Usman
Tertib Administrasi
SALAH satu amanat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dalam rangka terciptanya tertib administrasi kependudukan. Sesuai pasal 23 undang-undang ini, diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk berkaitan dengan administrasi kependudukan. Setiap penduduk berhak mendapat dokumen kependudukan dan catatan sipil tanpa diskriminasi. Kemudian kewajibannya setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan. Berdasarkan kenyataan yang ada, kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil oleh penduduk persentasenya masih rendah, baik kartu keluarga, KTP, akta kelahiran, akta perkawinan maupun akta kematian. Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil, perlu diambil langkah dengan upaya pelayanan cepat, mudah, murah dan transparan. Serta untuk percepatan pencapaian tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Tabalong, salah satunya melaksanakan kegiatan Pelayanan Akte Kematian Plus. Akte Kematian Plus merupakan layanan kepada keluarga atau ahli waris penduduk Tabalong, yang tinggal tetap serta terdaftar sebagai penduduk setempat, yang meninggal dunia dan dilaporkan segera oleh keluarga atau ahli waris. Pelayanan ini mulai dilaksanakan pada 2008 bersamaan digelarnya peluncuran Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Online pada 12 kecamatan di Kabupaten Tabalong. Keunggulan layanan ini, keluarga atau ahli waris yang melaporkan dengan syarat yang sesuai SOP dan standar pelayanan minimum, selain mendapatkan Kutipan Akte Kematian akan mendapatkan santunan dari Pemkab Tabalong yang
setempat disertai fotokopinya sebanyak 3 lembar. Fotokopi kartu keluarga yang meninggal 1 lembar, fotokopi KTP dan kartu keluarga ahli waris atau pelapor 1 lembar, fotokopi KTP 2 orang saksi masing-masing 1 lembar, surat keterangan meninggal dari desa dan akte kelahiran jika ada. Sementara itu dari data yanga ada, untuk 2008 atau tahun awal pelaksanaan telah diterbitkan akten kematian dan diberikan santunan kematian kepada 439 orang dengan besar santunan Rp. 250 ribu perorang. Pada anggaran 2009 diterbitkan akte kematian dan diberikan santunan kematian kepada 700 orang dengan santunan Rp. 500 ribu perorang. Kemudian tahun anggaran 2010 telah diterbitkan akte kematian untuk 885 orang dan peroragnya diberikan
santunan sebesar Rp 500 ribu. Di tahun anggaran 2011 diterbitkan 1.000 akte kematian dengan besaran santunan kematiannya Rp. 1 juta untuk setiap orangnya. Sehingga tahun ini total santunan kematian sebesar Rp. 1 miliar. Masih dengan santunan kematian sebesar Rp 1 juta, untuk tahun anggaran 2012 jumlah permohonan atau laporan kematian yang diterima sebanyak 1.050 orang dan yang mendapatkan santunan 1.000 orang. Untuk akte kematiannya di tahun 2012 ini, diterbitkan 1.001 orang, dimana satu orang diantaranya bukan penduduk tinggal tetap di Kabupaten Tabalong (azas peristiwa). Dari permohonan atau laporan kematian yang diterima sebanyak 1.050 orang di tahun 2012, sisa santunan untuk 50 orangnya dibayarkan pada tahun anggaran 2013. (adv)
BPOST GROUP/DONY USMAN
dianggarkan APBD tahun berjalan. Santunan diberikan sebagai bentuk penghargaan atau reward kepada penduduk Tabalong yang telah tinggal tetap dan terdaftar serta aktif melaporkan setiap pe-
ristiwa penting dan kependudukan, dalam hal ini peristiwa kematian. Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pembuatan akte kematian ini terdiri dari mengisi for-
DAMPAK PROGRAM JANGKA PENDEK: ■ Kepemilikan dokumen atau akte kematian yang memiliki kepastian hukum bagi keluarga atau ahli waris atas keluarganya yang meninggal dunia dan meringankan beban masyarakat khususnya yang tidak mampu dengan santunan yang diberikan. ■ Pelaporan atas peristiwa penting atau kejadian kematian penduduk Tabalong tepat waktu. ■ Diketahuinya penduduk Tabalong yang tinggal tetap yang meninggal dunia pada kurun waktu tertentu. ■ Pemutahiran data kependudukan karena dilaporkan setiap peristiwa penting atas diri penduduk Tabalong yang tinggal tetap di Kabupaten Tabalong. ■ Mengedukasi/pembelajaran kepada warga tinggal tetap di Kabupaten Tabalong untuk melaporkan setiap peristiwa penting untuk melengkapi dokumen kependudukan yang harus dimiliki. JANGKA PANJANG: ● Membangun kesadaran warga tinggal tetap di Kabupaten Tabalong untuk melengkapi dan memiliki dokumen kependudukan yang sah dan memiliki kepastian hukum. ● Semakin terbangunnya data kependudukan yang akurat di Kabupaten Tabalong. ● Terciptanya tertib administrasi kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. PAYUNG HUKUM: 1. UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
mulir dari catatan sipil yang diketahui lurah atau kepala desa dan camat setempat. Kemudian KTP yang meninggal dunia atau surat keterangan domisili yang diketahui camat
(lembaran negara RI tahun 2006 No. 124, tambahan Lembaran Negara RI No.4674). 2. Perda Kabupaten Tabalong No.06 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 3. Perda Kabupaten Tabalong No. 07 tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. 4. Perda Kabupaten Tabalong No.04 tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil. 5. Peraturan Bupati Tabalong No. 19 tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Tabalong No.06 tahun 2008. 6. Keputusan Bupati Tabalong No. 46 tahun 2008 tentang Bantuan Santunan Kematian bagi Penduduk yang memiliki KTP Tabalong. 7. Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/023/2009 tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Tabalong. 8. Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/018/2010 tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Tabalong. 9. Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/495/2010 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil. 10. Keputusan Bupati Tabalong No. 188.45/006/2011 tahun 2011 tentang Pemberian Bantuan/Santunan Kematian bagi Penduduk Kabupaten Tabalong. 11. Peraturan Bupati Tabalong No. 05 tahun 2012 tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial. BPOST GROUP/DONY USMAN
3107/B35