22 Tambun Bungai
Banjarmasin Post
SABTU 26 JUNI 2010
Penjahit Keluhkan Pakaian Impor SAMPIT, BPOST - Puluhan penjahit di Pasar Berdikari Sampit, kabupaten Kotawaringin Timur, mengeluhkan banyaknya pakaian jadi impor yang masuk di pasaran, akibatnya pesanan jahitan menurun. “Masyarakat lebih memilih membeli pakaian jadi ketimbang memesan pakaian di penjahit,” kata Addu, salah seorang penjahit di komplek penjahit Pasar Berdikari, Kamis. Dikatakannya, sebelum pakaian jadi impor masuk di pasaran, dalam sehari mereka menerima pesanan jahitan antara tujuh hingga 10 pakaian, terutama menjelang tahun ajaran baru seperti sekarang. Selain sepi pesanan, katanya, belakangan sejumlah bahan jahitan cenderung naik sementara ongkos jahit tidak dapat dinaikkan. Sebab dengan ongkos yang ada pesanan sepi, apalagi dinaikan. “Kami mengkhawatirkan kondisi ini akan berlarut-larut
dengan demikian akan mengganggu kelangsungan usaha kami,” katanya. Sekitar dua tahun terakhir ongkos jahit tidak dinaikan padahal harga bahan jahitan semuanya naik, seperti benang jahit yang dulunya Rp 1.000 naik menjadi Rp 1.500 rupiah. Addu mengungkapkan, seluruh bahan sudah naik mulai dari benang, kancing, dan bahan jahit lainnya. “Untuk ongkos menjahit, kami masih menggunakan harga lama, yaitu berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000 atau Rp 100.000 hingga Rp 120.000 per pasangnya,” terangnya. Jika pesanan ramai, Addu mampu menyelesaikan empat hingga lima setel pakaian setiap hari, dan saat ini dia masih sedikit tertolong oleh pesanan borongan oleh instansi swasta maupun seragam PNS di lingkungan pemerintah kabupaten. (ant)
PESANAN Sejumlah penjahit sibuk mengerjakan pesanan dari pelanggan. Akibat masuknya pakaian jadi dari luar penjahit mulai kehilangan pelanggan.
NET
PT SBY Belum Bisa Beroperasi ■ Walau Menangkan Gugatan di PTUN
Sebulan Atur Rencana
PALANGKARAYA, BPOST - Gugatan PT Sari Borneo Yufanda (PT SBY) terhadap surat keputusan Bupati Barito Timur (Bartim), H Zain Alkim, dimenangkan di PTUN Palangkaraya, Kamis (24/6). Keputusan itu tertuang dalam salinan resmi penetapan perkara gugatan antara PT PAK sebagai penggugat satu dan PT SBY sebagai penggugat II melawan tergugat Bupati Barito Timur, Zain Alkim. Sidang dipimpin Ishak Lanap dan dihadiri dua anggota majelis hakim yakni Gugum Surya Gumilar dan Hari Sunaryo. Hakim meminta surat keputusan Bupati Bartim Nomor 02/2010 yang memerintahkan penghentian kegiatan pemungutan retribusi jalan eks Pertamina terhadap truk angkutan tambang di Desa Telang Baru Tamiyang Layang, dibatalkan. Bupati Barito Timur sebagai tergugat, juga diwajibkan membayar biaya perkara PTUN sebesar Rp 10 juta dan membiarkan PT SBY dan PT PAK untuk beroperasi kembali dalam mengelola jalan sesuai dengan Perda Nomor 5/2006 yang telah ditetapkan bupati setempat.
■ Keponakan Curi Motor Paman KUALAKAPUAS, BPOST Amn (23) dan Tfk (20), terpaksa berurusan dengan pihak berwajib. Ini setelah kakak beradik ini diamankan bersama sebuah motor milik Anwar yang tidak lain pamannya sendiri. Keduanya kini menjalani pemeriksaan intensif di Polsekta Selat. “Saya pernah diberhentikan bekerja di toko Anwar karena dituduh mencuri uang,” terang Amn, Kamis (24/6). Peristiwa pencurian itu terjadi Rabu (23/6) sekitar pukul 21.30 WIB ketika motor jenis Yamaha Mio yang biasa digunakan Umi Kul-
Meski demikian, majelis hakim menyatakan, pihak tergugat masih mempunyai kesempatan untuk melakukan banding terhadap putusan tersebut. Terpisah, jaksa pengacara negara yang menjadi kuasa hukum Pemkab Bartim, Julius mengatakan, berdasarkan perundingan pihaknya dengan bupati Bartim, keputusan tersebut tidak diterimanya begitu saja. “Kami akan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta,” katanya. Menurut dia, PT SBY dan PT PAK belum bisa melakukan operasi mengelola jalan tersebut, selama gugatan tersebut belum inkrah. Mengingat, mereka masih melakukan banding atas putusan tersebut. “PT SBY dan PT PAK belum bisa menjalankan operasional kegiatan semula meski sudah ada putusan majelis hakim tersebut, karena kami masih banding ke Pangadilan Tinggi Jakarta,” katanya. (tur)
PT SBY dan PT PAK dalam melakukan pungutan angkutan jalan tambang di Desa Telang Baru Tamiyang Layang. Tokoh masyarakat Bartim yang hadir dalam persidangan tersebut, Andi Nanto, menegaskan, pihaknya sebagai warga Bartim yang tiggal di kawasan Proyek PT SBY dan PT PAK, tidak dilibatkan dalam kegiatan yang
ka. Namun polisi membekuk tersangka setelah dilakukan pemeriksaan di kawasan Jalan Trans Kalimantan, ditemukan ketidaksesuaiakan nomor plat kendaraan dengan nomor mesin dan rangka motor. Kapolsekta Selat AKP Boby Rahman menyebut, tindakan pencurian motor milik Anwar itu direncanakan tersangka sejak sebulan sebelum beraksi. Indikasinya, kunci yang digunakan Amn diketahui hilang sebulan lalu. “Kami melakukan pengembangan penyidikan termasuk dugaan keterlibatan adik tersangka,” kata Bobby. (ami)
Baru Masuk Pemeriksaan Perkara GRAFIS/IVANOV
Warga Ikut Menolak SIDANG pembacaan putusan gugatan PT SBY terhadap Pemkab Bartim di PTUN Palangkaraya menjadi perhatian. Selain pihak yang berperkara, juga terlihat sekitar 150 orang masyarakat dari Bartim. Warga Bartim yang hadir, mengaku mendukung penuh kebijakan Bupati Bartim H Zain Alkim yang menghentikan kegiatan
sum, istri korban, diparkir di depan rumahnya Jalan Barito Kualakapuas. Amn tidak mengalami kesulitan membawa motor tersebut, karena dia telah mengantongi kunci serep dan langsung membawanya kabur ke Banjarmasin. Saat beraksi, Amn bertindak sendiri. Namun Tfk diduga mengetahui rencana tersebut. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa pesan singkat yang yang ditujukan kepada Amn agar kakakna itu mengganti nomor plat motor yang dicuri karena korban melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Saran itu dituruti tersang-
dilakukan dua perusahaan tersebut. Bahkan katanya, ketika warga bermasalah dengan petugas proyek dan ada warga setempat yang menderita putus tangannya, sama sekali tidak dibantu oleh PT SBY dan PT PAK. “Kami akan terus menolak PT SBY dan PT PAK beroperesi di Bartim” katanya. (tur)
■ Gugatan Pemilukada Kalteng Disidangkan Senin PALANGKARAYA, BPOST Gugatan terhadap hasil pemilu kepala daerah (pemilukada) Provinsi Kalteng ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan yang diajukan pasangan Yuandrias-Basuki dan H Achmad Amur-H Baharudin H Lisa itu mulai disidangkan Senin (28/6) di Jakarta. Seperti dikutip dari situs resmi MK, sidang terkait Permohonan Keberatan Atas Penetapan Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih Provinsi
Kalimantan Tengah akan digelar di Mahkamah Konstitusi sudah masuk pendajwalan sidang. Gugatan perkara itu dimohonkan oleh dua pihak berbeda dengan termohon yang sama yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalteng. Sidang gugatan tersebut dimulai pukul 09.00 WIB dengan agenda panel pemeriksaan perkara (I). Sidang pertama itu diperkirakan belum memasuki inti gugatan ka-
rena hanya akan mendengarkan isi gugatan pemohon. Anggota KPU Provinsi Kalteng, Awongganda Willem Linjar mengatakan, pihaknya melakukan persiapan menghadapi persidangan tersebut. Selain pengacara asal Jakarta, KPU kemungkinan besar akan menggandeng Dana Hanura, pengacara asal Banjarmasin. “Dalam beberapa hari ini kami angota KPU akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri sidang tersebut,” ujarnya. (mgb)
Setahun Minimal Rp 200 Juta ■ Masuk Kas Desa dari Lahan Sawit KUALAKAPUAS, BPOST - Sejumlah desa di wilayah Kecamatan Kapuas Barat dan Mantangai, beberapa tahun mendatang menjadi daerah kaya. Ini apabila program sawit untuk desa yang dicanangkan Pemkab Kapuas, berjalan baik. Saat ini, program yang baru pertama kali diterapkan di Kalteng kepada 14 desa di kedua kecamatan itu sedang dalam tahap pemantapan. “Jika sawit menghasilkan, tiap desa akan menerima pembagian paling sedikit Rp 200 juta setahun,” ujar Wakil Bupati Kapuas Suraria Nahan, Jumat (25/6). Meski terbilang muluk, program ini dianggap sebagai sebuah terobosan efektif dalam upaya peningkatan dan percepatan pembangunan di tingkat desa. Namun sejauh ini, program itu baru diterapkan kepada 14 desa di Kecamatan Kapuas Barat dan Mantangai. Sawit untuk desa merupakan sebuah program yang dilontarkan Pemkab Kapuas bekerja sama dengan PT Graha Inti Jaya (GIJ). Dalam perencanaan, pola yang diterapkan dalam program ini adalah tiap desa yang wilayahnya berada dalam areal kerja PT GIJ, diminta menyiapkan lahan seluas 25 hektare. Lahan itulah yang kemudian akan dikelola perusahaan, termasuk penyediaan bibit, penamanan, sampai pemeliharaan untuk dijadikan sebagai kawasan perkebunan. Lahan yang diserahkan kepada perusahaan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak mana pun, karena statusnya milik desa. “Dari hasil pengelolaan itulah nantinya disetorkan ke kas desa dan dikelola sesuai kebutuhan desa,” timpal Suraria. Sesuai ketentuan, dana yang diperhitungkan cukup besar bakal diterima 14 desa pemilik lahan sawit itu diproyeksikan bagi pembangunan di daerah setempat. Selain rumah ibadah, fasilitas pendidikan dan umum, dana itu juga untuk pembiayaan warga yang kurang mampu. “Ini yang kita harap bisa jadi terobosan dan bisa diterapkan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit lainnya,” ujar wabup. (ami)
2606/B22