20 Banua Anam
Banjarmasin Post KAMIS 4 JUNI 2009
BARABAI, BPOST - Rencana penaikan biaya penyelenggara ibadah haji (BPIH) tidak menyurutkan warga untuk berhaji pada 2009 ini. Sebaliknya calon jemaah haji makin meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kepala Departemen Agama HST, Burdani Syukur, didampingi Kasi Haji dan Umrah Albani Abbas, Rabu (2/6) mengatakan jumlah calon jemaah haji asal Hulu Sungai Tengah yang terdaftar di Depag kini sudah mencapai 289 orang. Jumlah tersebut lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 246 orang.
Ongkos Haji Naik, Peminat Meningkat ■ Setor Rp 7 Juta Dapat Nomor Porsi Pemerintah pusat berencana menaikan BPIH haji tahun ini sebesar Rp 858 ribu. “Jika tahun lalu ongkos naik haji maksimal sebsar Rp 32,8 juta, tahun ini maksimalnya 33,6 juta,” kata Burdani. Minat berhaji masyarakat akan mkin meningkat bila dana talangan haji yang dikelola Bank Syariah Mandiri (BSM) mulai berlaku tahun ini. Sebelumnya
untuk mendapatkan porsi haji yang ditetapkan oleh Depag sebagai kepastian berangkat, sesorang harus memiliki dana Rp 20 juta. Dengan dana talangan itu calon jemaah haji cukup menyetor Rp 7 juta, bisa memperoleh porsi haji. “Bayangkan setoran awal Rp 20 juta saja peminatnya sudah banyak. Apalagi bila ada dana
talangan, akan makin banyak orang berhaji,” ujarnya. Saat ini waiting list (daftar tunggu) calon jemaah haji di HST sudah mencapai 1.500 orang. Sedangkan untuk provinsi sekitar 17.400 orang. Jumlah kursi yang disediakan untuk HST tiap tahun kurang lebih 300 orang. “Jadi calon yang baru mendaftar harus bersabar,” katanya. Meski demikian, lanjut Gurdani pihaknya tetap membuka pendaftaran, meski kemungkinan besar berangkatnya baru bisa lima tahun kemudian, atau pada 2014. (arl)
Kepala Dinas PU Jadi Tersangka ■ Dugaan Korupsi Proyek Stadion Murakata BARABAI, BPOST - Kejaksaan Negeri Barabai menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Hulu Sungai Tengah,Ahmad Ispani dan Direktur PT Menara Agung Pusaka (MAP), Donny Witono sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan stadion sepak bola Murakata di Desa Mandingin, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Hadi Winarno mengatakan dari proses pengembangan penyidikan, pihaknya sudah cukup alasan untuk menetapkankeduanya sebagai tersangka. “Kita masih menyelidiki, apakah nanti ada tersangka lain,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/6), di Kantor Kejari Barabai. Menurut Hadi kedua tersangka telah mengikat kontrak pada sebuah perjanjian dalam menangani proyek yang menghabiskan dana yang mencapai Rp 21 miliar tersebut. Perjanjian kerja sama itu disepakati dengan pola investasi pada 21 Agustus 2003. “Perjanjian tersebut menyalahi prosuder, karena dalam
aturan tidak ada yang namanya investasi,” ujarnya. Hadi menyatakan belum menahan tersangka, karena masih memeriksa saksi-saksi. Tersangka dijerat Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Setelah penyelidikan tahap kedua baru kita tahan,”ujarnya. Kasus ini diusut setelah Lembaga Swadaya Masyara-
kat (LSM) Kelompok Suara Hati Nurani Masyarakat (KSHNM) melaporkan masalah itu ke Kejari Barabai. Dalam laporannya, LSM itu menduga, terjadi kesalahan prosuder pada pelaksanaan proyek tersebut, karena tidak melalui proses lelang. Pembangunan stadion Murakata yang dibiayai APBD HST itu menerapkan pola investasi, yang tidak dikenal dalam Kepres Nomor 80 2003 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa. “Karena cara itu tidak dibolehkan, perjanjian investasi itu tidak sah. Tapi pelaksananya tetap melanjutkan pembangunannya,” kata Bahrudin, ketua LSM KSHNM. (arl)
Indikasi Korupsi Menurut Kejari Barabai ● Investor PT menara Agung Pusaka melaksanakan pekerjaan tanpa menunggu dana tersedia 100 persen dalam satu anggaran APBD HST 2003. ● Pemkab HST membayar bunga atas penalangan dana yang disebut beban investasi. ● Dalam perjanjian ada biaya untuk menutupi perubahan harga barang, sehingga terjadi perbedaan selisih dengan harga barang yang ditetapkan dalam rencana anggaran belanja (RAB). ● Proyek dikerjakan tanpa proses lelang tapi penunjukan langsung.
ASINKAN TELUR Tim PenggerakPKK Kabupaten HSU mempraktekan cara membuat telur asin kepada peserta pelatihan pengolahan pascapanen produk peternakan, di Balai Diklat BKD HSU. Rabu (3/6). HSU merupakan salah satu penghasil ternak itik terbesar di Kalsel.
BANJARMASIN POST/MAHDAN BASUKI
PERLU MEDIASI - Warga Desa Wayau, Tanjung, berunjuk rasa ke gedung DPRD Tabalong, Rabu (3/6). Warga meminta DPRD dan pemkab membantu mediasi agar PT Cakung Permata Nusa (CPN) menghentikan perkebunan di desa setempat karena di luar Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
Warga Ancam Gugat CPN TANJUNG, BPOST - Tidak ingin penyelesaian sengketa lahan di Desa Wayau, Tanjung dengan PT Cakung Permata Nusa (CPN) berlarut-larut, ribuan warga desa itu berunjuk rasa ke DPRD Tabalong, Rabu (3/6). Mereka meminta pemkab dan dewan proaktif mengawasi penyelesaian sengketa lahan tersebut, terutama mengawasi tim kecil yang terdiri dari camat, BPN, dinas perkebunan, muspika dan masyarakat. Menurut mereka, berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 27/HGU/BPN/2001 yang diperpanjang HGU Nomor 98/HGU/ BPN/2005, disebutkan, salah satu objek HGU milik PT CPN adalah di Desa Kambitin Raya, Tanjung. Namun, entah kenapa sejak 1992,
lahan yang digarap perusahaan justru di Desa Wayau. Beberapa pihak terkait dalam penerbitan HGU milik PT CPN, menurut warga terkesan membiarkan lahan yang digarap perusahaan itu salah alamat, sampai sekarang. “Apabila sengketa lahan ini tidak selesai, kami bisa mengajukan gugatan perdata terhadap PT CPN atau pemkab setempat,” kata Faturrahman, koordinator aksi warga Desa Wayau di hadapan anggota dewan. Warga pun meminta DPRD dan Pemkab Tabalong memfasilitasi agar perusahaan menghentikan semua kegiatan operasional perkebunannya di lahan Desa Wayau yang luasnya mencapai 592,67 hektare. Aksi warga dimulai sejak pukul 10.00 Wita itu berjalan tertib, dengan pengawalan aparat kepolisian. Mereka
mengusung beberapa poster bertuliskan, seperti HGU Salah Alamat, Tim Kecil Efektif atau Tidak, Jangan Adu Kami Dengan BPN dan Abah Bupati Tolong Pang Buka Mata Pian. Setelah berkumpul di gedung Graha Sakata, 24 orang perwakilan berdialog dengan 17 anggota dewan yang hadir. Seakan baru mendengar sengketa lahan di Desa Wayau dan belum memahami kronologis masalahnya, beberapa anggota dewan menyarankan apa yang menjadi tuntutan warga tersebut diserahkan kepada Komisi I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Anggota Komisi I, Murjani yang sebelumnya mengikuti rapat di aula Pemkab Tabalong, Kamis (28/5), menyatakan dewan akan membentuk tim kecil untuk menyelesaikan sengketa ini. (mdn)
BANJARMASIN, POST/AHMAD RIDUAN
Komplek Perumahan Eksklusif Spesifikasi Bangunan : - Pondasi : Galam Tumbuk, Tongkat Cor, Beton Bertulang - Lantai : Keramik 40x40 Jl. A. Yani Km. 8 Manarap Raya ± 300 M - Dinding : Bata diplester Anda bisa memantau pekerjaan setiap saat - Atap : Genteng Metal Dibuka Tahap II, akan dibangun fasilitas kolam renang, lapangan bulutangkis - Halaman diuruk
DWINA INDAH
FASILITAS : - Sertifikat Hak Milik - PLN & PDAM - Jl. Utama 9 M - Jalan aspal/paving - Jl. Lingkungan 6 M - Teralis
Bagi 10 Pembeli pertama di Bulan Mei Dapatkan 5 - 10% (Untuk Semua type)
Uang Muka bisa diangsur Tersedia Tipe Kecil & Besar
Hubungi : Kantor Pemasaran Kami 0511 - 7368444, 7583909, 4281614 Pengembang : PT NARIAL UTAMA KARYA
0406/20