Banjarmasin Post
| Kamis, 30 April 2009 | Halaman 5
Kami Dipecah Belah JAKARTA, BPOST - Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla perihal operasi politik yang dilakukan kekuatan tertentu untuk memecah belah tiga partai papan atas mendapat respons dari PPP. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengamini operasi pecah belah yang secara destruktif merusak suasana demokrasi di Indonesia. “Bukan ada yang mau memecah belah. Ini sudah ada,” kata Suryadharma Ali usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (29/4). Jusuf Kalla sebelumnya mengemukakan, operasi politik memecah belah partai terjadi pada PPP, Golkar dan PAN. Ketiga partai ini secara sengaja dipecah dengan cara ditakuttakuti dengan penangkapan atas kasus-kasus lama. Gejala yang sama juga terjadi di ketiga partai ini, di mana sejumlah kadernya melawan Ketua Umum Partainya. Meski bernada senada dengan Jusuf Kalla, Suryadharma mengaku, tidak membahas masalah perpecahan partai. “Tidak dibicarakan. Itu dianggap urusan dalam negeri masingmasing,” papar Menteri Koperasi dan UKM ini. Ketua Umum Majelis Syariah PPP Nur Iskandar SQ yang turut dalam pertemuan dengan Kalla mengatakan, tudingan kelompok pemecah belah tergantung kader-kader PPP sendiri. “Tergantung kepada siapa yang merasakan,” ujarnya. Sedang terkait koalisi di Pilpres 2009, siap bergabung di koalisi besar. “Koalisi ini esensinya sama dengan golden triangle yang pernah dibahas PPP. Golden triangle adalah gagasan yang menghendaki adanya komunikasi seluas-luasnya, dengan parpol yang sebanyak-banyaknya. Jadi bukan koalisi tiga kaki,” ungkapnya. Suryadharma memastikan, pertemuan tersebut menyepakati untuk membentuk tim kecil yang bertugas mempelajari dan merumuskan secara bersama-sama koalisi bersama itu. “Kita bentuk tim kecil. Di satu tempat (rahasia), 3-5 orang anggota dan akan bertemu dengan tim-tim yang lain,” katanya.(Persda Network/ade)
ANTARA/ISMAR PATRIZKII
PERPU PEMILU - Anggota Fraksi PDIP berdiri memberikan suara secara langsung, menolak pengesahan Perpu Undang-Undang Pemilu pada rapat paripurna, di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (29/4). Namun akhirnya DPR mensahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD melalui pemungutan suara langsung pada rapat paripurna.
Kiai NU Sodorkan Muhaimin Yudhoyono Bebas Menentukan
Yudhoyono’s Fact
Muhaimin’s Fact
1.Lahir di Pacitan, 9 September 1949 2.Masuk Akademi Militer Magelang 1970 3.Menikahi Kristiani Herawati,putri Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo 4.Infantry Officer Advanced Course di Fort Benning,AS (1982-1983) 5.Command and General Staff Col lege di Fort Leavenworth (1990-1991) 6.Menjadi Pangdam Sriwijaya thn 1996 7.Menteri Pertambangan dan Energi 26 Oktober 1999, 8.Menkopolsoskam jaman Gus Dur dan Menko Polkam Jaman Mega 9.Mundur dari Menko Polkam 11 Maret 2004 10.Dilantik menjadi Presiden Indo nesia ke-6, Oktober 2004
1. Lahir di Jombang, 24 September 1966 2. Sarjana Fisipol UGM (19861992) 3. Pascasarjana UI (1996-1998) 4. Staf Pengajar Pondok Pesantren Denanyar Jombang (1980-1983) 5. Sekretaris Lembaga Kajian Islam dan Sosial Yogyakarta (1989) 6. Kepala Litbang Tabloid Detik (1993) 7. Wakil Ketua DPR (1999-2004) 8. Wakil Ketua DPR (2004- 2009) 9. Ketua DPP PKB (2000-2005) 10.Ketua Umum DPP PKB (2005-2010)
JAKARTA, BPOST - Pengamat politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf menilai, orang yang paling layak mendampingi capres Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono adalah Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Sebab, PKB dan Muhaimin dinilai paling loyal kepada Yudhoyono. Di saat partai lain melakukan manuver dan jual mahal ketika hendak berkoalisi dengan Demokrat, PKB tenang-tenang saja. Tanpa meminta jatah calon wakil presiden, tanpa ngotot menuntut jumlah kursi menteri, PKB langsung menyatakan mendukung Yudhoyono. “Jadi jika Yudhoyono mempertimbangkan kesetiaan, maka sepantasnya memilih tokoh PKB, seperti Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Edi jadi pendampingnya sebagai hadiah atas kesetiaannya,” kata Maswadi Rauf.
Kendati demikian, semua itu tergantung kepada keputusan dari Yudhoyono sendiri. Namun, kata Maswadi, tokoh dari PKB itu memiliki kriteria seperti chemistri, akuntabilitas, visi dan misi. Kini, setelah Yudhoyono bingung menentukan pilihan, para kiai NU, fungsionaris dan kader mendesak agar PKB mengajukan nama Muhaimin. “Karena, memang perlu banyak pilihan nama calon wakil presiden bagi Yudhoyono,” kata Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, Rabu (29/4). Selain diharapkan sebagai tokoh alternatif bagi Yud-
hoyono, alasan mereka mengusulkan Muhaimin adalah karena dia memiliki pengalaman dua kali memimpin parlemen di masa reformasi. Selain itu, Muhaimin dianggap banyak mempunyai pengalaman memimpin partai. Alasan lainnya adalah Muhaimin merupakan putera pendiri bangsa yang dibesarkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, sebuah organisasi besar di Indonesia. Bagi Abdul, semua usulan itu menjadi masukan yang berarti bagi DPP PKB untuk mengambil langkah politik ke depan. Kendati dinamika internal partai yang menginginkan Muhaimin maju menjadi calon wakil presiden Yudhoyono menguat, DPP PKB belum membuat keputusan final untuk mengusulkan Muhaimin ke Partai Demokrat. “Sesuai dengan konsep kami, semuanya menyangkut calon wakil presiden, sangat tergantung kepada Yudhoyono, selaku tokoh yang akan didampingi,” kata dia.(rbt/vv)
Mendadak Silaturahmi KOALISI parpol yang akhirnya akan terbentuk hendaknya bertujuan mewujudkan aspirasi rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Bukan hanya sarana kepentingan parpol dan ambisi para elit politikus. Demikian disampaikan Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin tentang dinamika politik nasional terakhir. Hal ini disampaikannya usai diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (29/4). “Kami mengimbau agar elite politik jangan asyik masyuk dengan kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi rakyat. Terlebih rakyat amat mengharapkan parpol merealisasikan janji-janjinya di kampanye. Jangan abaikan itu,” ujar Din. Din menyambut baik silaturahmi yang mendadak menjadi kegiatan utama para elite politik. Tapi pada saat bersamaan dia juga mengaku cemas bahwa koalisi yang sedang dibangun itu justru lebih berdasar pada rasa suka dan tidak suka pada pihak lain. “Jangan itu dibangun dengan sinisme, kebencian, apalagi pendekatan politik dilakukan dengan saling menjatuhkan. Kami inginkan persaingan sehat agar mendatangkan politik yang berkualitas bagi bangsa,” papar Din.(dtp)
Din Syamsuddin
Pilih di Gatot Soebroto
Ayu Widyaningrum, Mahasiswi
Timbulkan Penyakit PENAMBANGAN menjadi sektor yang memberi banyak pemasukan bagi negara. Itu, sisi baiknya. Persoalannya, apabila setelah ditambang arealnya tidak ditimbun. Padahal tanpa recovery, dari sisi kesehatan juga menimbulkan penyakit. Areal yang tergenang air membentuk rawa-rawa, akibatnya memicu munculnya malaria dan demam berdarah. Hal itu, jelas menunjukkan pelakunya tidak bertanggung jawab. Kepada pemimpin dan wakil rakyat, harus konsisten menerapkan peraturan. Peraturan yang dibuat jangan untuk kepentingan golongan tertentu, tindak tegas mereka yang melanggar peraturan, tidak terkecuali perusahaan tambang yang tidak bertanggung jawab. (hay) BPOST/HAY
Ahmad Humaini, Mahasiswa
Bencana Alam UPAYA pelestarian lingkungan, masih belum ditanggapi serius semua pihak. Demikian halnya wakil rakyat, kurang tanggap terhadap perlunya keseimbangan antara penambangan dan konservasi alam. Selain rutin menggelar pameran kekayaan alam seperti tanaman langka, penting pula melindunginya dengan membuat perundang-undangan. Jadi, sektor pertambangan yang memang menjadi primadona pendapatan negara, tidak seenaknya merusak areal hutan yang dilindungi. Jika wakil rakyat tidak melakukannya dari sekarang, generasi selanjutnya hanya akan menerima dampak negatif dari perusakan yang tidak terkendali alias bencana alam. (hay) BPOST/HAY
JAKARTA, BPOST - Komisi Pemilihan Umum menunjuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Jakarta, untuk memeriksa kesehatan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penunjukan RSPAD telah meminta pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia. “IDI telah memberi data bandingan tiga rumah sakit pemerintah, salah satunya Ruma h S a k i t C i pto Mangunkusumo,” kata anggota KPU, Andi Nurpati, di Jakarta, (29/4). Menurut Andi, di antara tiga rumah sakit pemerintah yang dibandingkan itu, RSPAD memiliki keunggulan kelengkapan fasilitas dan jumlah dokter ahli. Dia menjamin netralitas, meski rumah sakit itu milik tentara. “Dokternya kan profesional yang bekerja berdasar sumpah,” kata Andi. Adapun jadwal pemeriksaan kesehatan itu, 11 Mei 2009 atau sehari setelah KPU membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. “Awalnya ditetapkan tanggal 11 sampai 15 Mei, tapi karena masa akhir pendaftaran calon presiden sampai 16 Mei, batas akhir pemeriksaan 2-3 hari setelah tanggal 16,” kata Andi. Dalam rentang masa itu, pasangan calon yang telah mendaftar diwajibkan memeriksakan kesehatannya. Mereka datang langsung ke rumah sakit yang telah ditunjuk itu. Pemeriksaan dilakukan oleh tim dokter rumah sakit. “KPU terima beres, berupa rekomendasi mampu atau tidak mampu,” kata Andi. Penunjukan tim ahli untuk memeriksa
kesehatan pasangan calon ada di rumah sakit. “Kewenangan KPU hanya menunjuk rumah sakit,” ujar Andi.(Persda Network/vv)