18
KAMIS
18 DESEMBER 2008 /20 ZULHIJAH 1429 H
BUMI ANTASARI
Banjarmasin Post
Jalur Kintap-Simpangempat Rusak ■ ADB Alokasikan Dana Rp 150 Miliar KOTABARU, BPOST - Hujan lebat yang mengguyur wilayah Tanahlaut, Tanahbumbu dan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan sejak beberapa hari ini, menyebabkan kondisi jalan Kintap-Simpangempat, Batulicin Tanahbumbu rusak berat. Pantauan Rabu (17/12), akibat curah hujan tinggi yang terjadi hampir tiap hari, jalur Kintap-Simpangempat, Batulicin hanya dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan antara 30-40 kilometer per jam. Kendaraan roda dua dan roda empat tidak dapat melaju karena kondisi jalan yang panjangnya sekitar 150 kilometer itu rusak. Ruas jalan yang sedang dalam perbaikan itu kini dipenuhi lumpur tipis dan licin. Akibat kerusakan itu, para pengguna jalan sering mengeluh kesakitan bahkan dari Kotabaru-Banjarmasin yang biasanya dapat ditempuh tujuh sampai delapan jam, saat ini baru bisa dijangkau dengan waktu 12 jam lebih. “Entah kapan jalan Batulicin-Kintap akan baik,” kata Rahmad, warga Banjarmasin yang sedang menuju Kotabaru menggunakan angkutan umum. Sementara itu, jalur KintapSimpangempat, Batulicin merupakan jalur paling vital yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru, Tanahbumbu dengan Tanahlaut, Banjarmasin, dan beberapa kabupaten lain di Kalimantan Selatan.
“Pemerintah telah mengalokasikan dana dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) sekitar Rp 150 miliar untuk memperbaiki jalan ini dengan konstruksi akhir aspal beton.” Tetapi dengan kerusakan pada jalan nasional yang sebagian besar masih berbatu, berlubang dan berdebu ketika kemarau dan berlumpur ketika turun hujan tersebut, membuat masyarakat enggan bepergian ke Banjarmasin atau ke kabupaten lain, karena harus melalui Simpangempat, Batulicin dan Pagatan serta Kintap.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanahbumbu Supiani MT, beberapa waktu lalu mengharapkan masyarakat pengguna jalan yang menghubungkan Tanahbumbu dengan Tanahlaut bersabar karena jalur ini akan segera mulus. “Pemerintah telah mengalokasikan dana dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) sekitar Rp 150 miliar untuk memperbaiki jalan ini dengan konstruksi akhir aspal beton,” ujarnya. Supiani menegaskan, pihaknya sedang menyusun sebuah kebijakan yang membatasi lalulintas kendaraan yang melebihi kapasitas jalan untuk menghindari kerusakan jalan akibat muatan berat. “Untuk mobil PS 120 angkutan batu bara dan kelapa sawit dibatasi maksimal delapan ton sesuai kapasitas jalan kelas III B sementara untuk mobil fuso/gajah masih dalam pembahasan,” ujarnya. Akibat tidak ada pembatasan tesebut, dari sekitar 125 km jalan nasional di wilayah Tanahbumbu, lebih 50 persen rusak berat. “Kerusakan paling parah berada di wilayah Sungaidanau - Batulicin, sementara untuk Batulicin - Sungaidua kondisinya baik. Sedangkan jalan kabupaten sepanjang 250 kilometer lebih tersebut kondisinya juga tidak lebih baik dari jalan nasional, dan sekitar 60 persen rusak berat dan berbatu. (ant)
BANJARMASIN POST/ CHOIRUMAN
TERBENGKALAI - Sarana wisata di Pantai Pagatan dibiarkan terbengkalai sehingga banyak yang rusak, padahal lokasi ini merupakan salah satu andalan wisata di Kalsel.
Dewan Desak Perusda Mandiri PELAIHARI, BPOST - Kinerja Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang dinilai belum optimal dalam melakukan penambangan. DPRD Tanahlaut mendesak perusahaan plat merah tersebut segera melaksankan penambangan sendiri. Ketua Komisi III DPRD Tala H Aus Al Ansyari me-
Bingung Tentukan Nasib Caleg BATULICIN, BPOST - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanahbumbu, Syamsani mengaku pusing memikirkan calon anggota legislatif (Caleg) di Bumi Bersujud yang kesandung masalah hukum. Padahal, caleg itu sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT) dan sudah diumumkan kepada masyarakat luas melalui media masa. “Caleg bermasalah itu, bikin kita pusing saja. Mereka sudah diumumkan sebagai DCT, tapi harus menunggu proses hukum,” katanya. Seperti yang dialami salah satu caleg dari Partai Pelopor, Santoso Jumarno. Pria yang menjabat sebagai Juru Bayar Sekretariat Dewan (Setwan) Tanahbumbu itu, kesandung kasus dugaan korupsi sebesar Rp 362 juta. Santoso menempati urutan pertama dalam DCT yang diusung Partai Pelopor daerah pemilihan (Dapil) Tanahbumbu
III. Setelah dijadikan tersangka, dia tidak diketahui keberadaannya. Dia menjadi buron Kejaksaan Negeri (Kejari) Batulicin atas kasusnya itu. “Kalau Pak Santoso, yang membingungkan adalah keberadaannya. Kalau statusnya tidak ada masalah, karena dia sudah mengundurkan diri sebagai pegawai,” kata Syamsani. KPU merasa kebingungan memutuskan masalah ini karena yang bersangkutan belum mendapatkan putusan hakim tetap terkait kasus yang menderanya. Bahkan, saat penyidik Kejari Batulicin ditanya tuntutan hukuman Santoso, mereka belum bisa menjelaskan. Pasalnya, proses pemeriksaannya belum selesai dan yang bersangkutan kabur sejak ditetapkan sebagai tersangka. Disinggung langkah yang diambil KPU Tanahbumbu, menurutnya akan tetap membiarkan nama yang bersang-
kutan hingga menjelang pelaksaan atau proses cetak surat suara nanti. Sebab, jika dianggap tidak ada atau digugurkan, dikhawatirkan dikemudian hari yang bersangkutan muncul dan melakukan protes. “Kalau KPU mencoret, khawatirnya nanti dia nongol dan kita bisa dituntut karena dianggap menggagalkan tujuan caleg. Saat ini tetap kita biarkan saja, menunggu sampai menjelang proses cetak surat suara nanti,” tandasnya. Syamsani mengatakan, kerja yang dilakukan KPU bukan meluluskan atau menggagalkan seseorang sebagai caleg, tapi lebih bersifat administratif. KPU hanya mengoreksi persyaratan seseorang yang akan maju dan mendaftarkan diri sebagai caleg. Artinya, jika persyaratan yang bersangkutan telah sesuai dengan peraturan, KPU tetap meluluskan sebagai caleg. (coi)
ngatakan, perusda itu didirikan berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2006 dengan konsep awalnya diharapkan melakukan kegiatan penambangan sendiri. “Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum juga dilaksanakan,” katanya Rabu (17/12). Selama beberapa jam, Komisi III DPRD Tala melakukan dengar pendapat (hearing) dengan manajemen PD Baratala di gedung dewan setempat, Rabu kemarin. Pimpinan komisi lainnya juga hadir yaitu Hardadi (ketua Komisi II) dan A Suntung Yani (ketua Komisi I). Pertemuan tersebut digelar guna membahas kinerja PD Baratala setelah dua tahun berdiri. Termasuk menggali kendala atau permasalahan yang kini sedang dihadapi Baratala, seperti, lesunya finansial menyusul krisis global dan isu rencana PHK karyawan. Pertemuan masih akan dilanjutkan dalam beberapa hari mendatang, karena pertemuan Rabu kemarin belum tuntas membahas seluruh persoalan. Aus menyarankan manajemen PD Baratala untuk segera melakukan langkah nya-
“Tapi kenyataannya sampai sekarang itu belum juga dilaksanakan,” H AUS AL ANSYARI Ketua Komisi III DPRD Tala BPOST/ROY
ta untuk melaksanakan kegiatan penambangan sendiri. Tidak seperti yang diterapkan selama ini yakni menerbitkan SPK (surat petintah kerja) kepada pihak ketiga. Pola penambangan melalui pihak ketiga seperti itu berdampak pada kurang optimalnya pendapatan yang didapat PD Baratala. Hal itu juga akan menyebabkan kecilnya kontribusi bagi daerah. “Hemat saya sudah saatnya Baratala menambang sendiri. Tirulah pola penambangan perusahaan besar, seperti, Arutmin dan JBG. Kedua perusahaan itu juga menggunakan pihak ketiga dalam kegiatan eksploitai, tapi ha-
nya sebatas itu. Selebihnya, pemasarana batu bara tetap dihandle sendiri,” kata Aus. Selain itu dalam pertemuan tersebut, kalangan anggota dewan juga meminta Baratala memperbaiki tambang yang ada. Termasuk meningkatkan penanganan limbah sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan. “Kesan yang ada selama ini kan tambang perusda kurang terkelola secara baik, banyak lobang-lobang. Itu yang mesti ditata kembali. Limbah tambang juga harus benar-benar ditangani dengan baik agar jangan sampai meluber, apalagi sekarang musim hujan,” ucap Aus. (roy)