Metro Denpasar
2 Kadek Wirati
Siap Awasi Pendaftaran Cagub PENDAFTARAN calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali dari partai politik atau gabungan partai politik akan digelar KPU Provinsi Bali mulai Kamis (31/1) hari ini. Tahapan pendaftaran pasangan calon akan berakhir pada 6 Februari nanti. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon. Calon yang diajukan pun harus memenuhi sejumlah syarat. Bagi partai politik yang ingin mengajukan pasangan caDenPost/yum lon harus mempunyai 9 kursi di DPRD Bali hasil Pemilu Kadek Wirati 2009 atau 15 persen dari total jumlah kursi di DPRD Bali. Atau memperoleh 271.242 suara sah pada Pemilu 2009 atau 15 persen dari total suara sah. Berdasarkan hasil Pemilu 2009, hanya tiga partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon sendiri, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Golkar. Sedangkan partai-partai yang lain jika ingin mengajukan pasangan calon harus bergabung dengan partai yang lain, sehingga terpenuhi syarat tersebut. Sebagai lembaga pengawas Pemilu, Panwaslu Bali menyatakan siap melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran pasangan cagub/cawagub yang akan ikut dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2013. “Kami sangat siap untuk melakukan pengawasan,” tegas Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Panwaslu Bali, Kadek Wirati, ketika diminta tanggapannya, Rabu (30/1) kemarin. Menurutnya, Panwaslu Bali akan memastikan apakah syaratsyarat yang diatur sudah dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon. Dikatakan, mulai Kamis ini, pihaknya akan melakukan pengawasan apakah ada partai atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan calonnya. “Kalau dalam pengajuan pasangan calon ada pelanggaran, kami tentu akan memprosesnya sesuai kewenangan yang dimiliki Panwaslu Bali. Kami ingin agar semua tahapan Pilgub ini berjalan di atas relnya, termasuk tahapan pendaftaran pasangan calon ini,” tandas Kadek Wirati. (yum)
DENPOST z KAMIS, 31 JANUARI 2013
”Mamangkung”, Dinas Tramtib Akhirnya Segel Supermarket Giant Lumintang, DenPost Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar tidak main-main dengan ancamannya kepada pengelola supermarket Giant. Tindakan tegas diambil Dinas Tramtib dengan menyegel supermarket Giant di Jl. Ahmad Yani Nomor 130, Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Rabu (30/1) kemarin. Penyegelan langsung dipimpin Kadis Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar, IB Alit Wiradana, didampingi Kabid Penegak Perda I Nyoman Puja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), IGA Artika, Kades Peguyangan Kaja, I Wayan Yusswara, Dinas Perijinan Made Tirana, Babinsa Kelurahan Peguyangan, dan belasan anggota Satpol PP, disaksikan Manajer Supermaket Giant, Hendro. Sebelum penyegelan, terlebih dahulu dibacakan SK penyegelan yang dibacakan PPNS, IGA Artika. Di sela-sela penyegelan, Alit Wiradana menyatakan, pihaknya mengambil tindakan represif terhadap pengelola supermarket Giant, karena beberapa kali diberi peringatan tidak mendapat respon yang baik. Justru pengelola supermarket Giant, Hendro, bersama karyawannya mamengkung (membandel) dan diam-diam buka, padahal belum mengantongi izin sama sekali. “Kami sudah melakukan tindakan pembinaan terhadap pengelola supermarket Giant. Namun, apa yang kami lakukan tidak mendapat perhatian dan pengelolanya kucing-kucingan dengan sembunyi-sembunyi membuka kembali swalayannya,’’ kata Alit
Wiradana. Alit Wiradana menyatakan, tindakan tegas dari Pemkot Denpasar melalui Dinas Tramtib dan Satpol PP sebagai penegak Perda terhadap supermarket Giant tidak ada pilih kasih. Melainkan setiap pengusaha yang ingin membuka usaha di Kota Denpasar harus mematuhi aturan yang ada. Pemerintah Kota Denpasar tidak melarang pengusaha berinvestasi, tapi semua aturan harus dipatuhi, sehingga berusaha menjadi nyaman dan aman,’’ ujar Alit Wiradana. Dia menegaskan, pihaknya sudah melakukan tindakan preventif sampai tindakan represif terhadap pengelola supermarket Giant. Karena sebelumnya, pengelola supermarket Giant sudah disarankan mengurus kelengkapan izin sebelum buka. Namun, saran yang diberikan sama sekali tidak dilakukan, sehingga pengelola supermarket Giant mencoba-coba buka tanpa dilengkapi izin dari instansi terkait. “Apa yang kami lakukan ini merupakan sebuah pembuktian agar Dinas Tramtib dan Satpol PP tidak dinilai setengah hati menindak supermarket Giant yang jelas-jelas melanggar aturan,’’ tegas mantan
DenPost/pasma
DISEGEL – Petugas dari Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar disaksikan Kadis Tramtib IB Alit Wiradana dan Kabid Penegak Perda I Nyoman Puja akhirnya menyegel supermarket Giant di Jl. Ahmad Yani No. 130 Denpasar Utara, Rabu (30/1) kemarin. Camat Densel dan Denbar ini. Dia mengakui, pengawasan terhadap supermarket Giant sudah dilakukan sejak mengambil alih Midi Mart dan diubah menjadi supermarket Giant. Bahkan, pengelola supermarket Giant berulangkali diberi peringatan dan diwantiwanti agar tidak beroperasi menggunakan nama supermarket Giant. Kalau ingin beroperasi memakai nama supermarket Giant, pemilik atau pengelola supermarket Giant harus mencari izin baru sesuai peruntukannya. “Kami sudah minta kepada Lurah Peguyangan dan Camat Denpasar Utara ikut mengawasi keberadaan supermarket Giant yang be-
lum mengantongi izin agar tidak buka,’’ ucapnya. Kadis Tramtib dan Satpol PP ini menjelaskan, pelanggaran yang dilakukan pengelola supermarket Giant sudah tidak bisa ditoleransi, karena banyak masyarakat mengeluhkan keberdaannya. Tindakan tegas yang diambil ini untuk memberi efek jera kepada pengusaha yang tidak taat pada aturan. “Kami tidak main-main terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pengusaha yang coba-coba melabrak aturan. Jika ini dilakukan, kami akan menindak tegas dengan memproses ke jalur hukum,’’ paparnya. Sementara Manajer Super-
market Gian, Hendro, mengaku salah dan menerima segala risiko terhadap penyegelan yang diambil Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar. “Saya tidak berani lagi buka dan mengikuti apa yang dilakukan Dinas Tramtib dan Satpol PP,’’ kata Hendro. Hendro menjelaskan, pihaknya sudah mengurus kelengkapan izin ke Dinas Perijinan, namun ada kesalahan teknis, sehingga izin yang dimohon belum selesai. “Saya akan mengulangi mengajukan permohonan izin ke instansi terkait agar apa yang diharapkan pengelola supermarket Giant dapat diwujudkan dengan beroperasi,’’ tukasnya. (103)
Baru Dapat Jatah, Jalan Gunung Catur Segera Diperbaiki
DenPost/pasma
BERSIH SAMPAH - Pedagang canang dan bunga peduli terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan sampah sisa berjualan di Jl. Gunung Kawi, Kelurahan Pemecutan, Denpasar Barat.
Dauh Puri, DenPost Setahun lebih menunggu, warga di sekitar Jalan Gunung Catur, Denpasar, sebentar lagi akan memiliki jalan mulus. Pasalnya, kerusakan parah yang terjadi hampir di sepanjang jalan tersebut segera akan diperbaiki Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar. Dikonfirmasi Rabu (30/1) kemarin, Kepala Dinas PU Kota Denpasar, Ketut Winarta, didampingi Kabid Bina Marga PU Denpasar, I Putu Dirgayasa, mengatakan, kerusakan jalan tersebut dipastikan diperbaiki tahun ini. Anggaran untuk peningkatan jalan di Jalan Gunung Catur terlah diposkan di anggaran APBD induk 2013 sebesar Rp 3,885 miliar lebih. “Sudah di-
anggarkan, jadi segera akan kami garap,” katanya. Pihaknya juga mengakui kerusakan di Jalan Gunung Catur sangat parah, karenanya akan dilakukan peningkatan jalan secara total. “Sekarang ini kami sedang menyiapkan dokumennya untuk proses tender. Paling tidak, harapan kami April sudah mulai bekerja,” jelas Dirgayasa. Selain di Gunung Catur, ada dua paket proyek yang serupa dengan pos anggaran berbeda yang akan digarap di induk 2013 ini. Yaitu peningkatan jalan di Jalan Pidada dengan anggaran Rp 7,7 miliar lebih dan peningkatan jalan di Jalan Bajataki. “Untuk di wilayah perbatasan Denpasar dengan Badung ini,
kami menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,4 miliar,” imbuhnya. Untuk dikertahui, rusaknya jalan di Jalan Gunung Catur sudah dikeluhkan sejak lama oleh warga sekitar maupun warga yang kerap melintas di jalan tersebut. Seperti yang pernah disampaikan salah seorang warga Jalan Kebo Iwa, Denpasar, Wayan Widiantara. Dikatakannya, kondisi jalan kota tersebut sangat parah, hampir terjadi di sepanjang jalan sekitar 1,5 km. Widiantara sendiri mengaku selalu melintasi jalan tersebut, untuk memperpendek jarak dari Jalan Kebo Iwa Utara menuju perempatan Jalan Mahendradatra. “Ini termasuk jalan pintas, ma-
kanya banyak yang lewat sini. Tapi sayangnya jalannya gak diperbaiki, ini kan berbahaya bagi pengendara khususnya pengendara sepeda motor,” paparnya. Geri, warga setempat mengaku, sejatinya keluhan ini sudah sempat disampaikan baik melalui media maupun ke pemkot lewat Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Denpasar. “Kondisinya sangat parah, saya kira di antara kerusakan di tempat lain, di sini (Jalan Gunung Catur) paling parah. Hampir di sepanjang jalan ini rusak, berlubang,” keluhnya. Menurut dia, kondisi ini harus cepat ditangani, mengingat berkaitan dengan keselamatan warga setempat, yang sering menggunakan akses jalan tersebut. Hampir di sep-
anjang jalur yang menjadi akses ke Jalan Gatot Subroto Barat maupun Kebo Iwa Utara tersebut terjadi kerusakan dan menimbulkan lubang. Dari data yang diperoleh, kondisi rusaknya jalan tersebut telah terjadi sejak tahun 2011 lalu. Saat itu pun warga setempat juga menyampaikan keluhan. Hanya saja saat itu Dinas PU hanya melakukan perbaikan kecil berupa tambal sulam, yang tidak bertahan lama. (111) Genta Interaktif Topik: Jalan Gunung Catur Segera Diperbaiki Silakan berkomentar di telepon (0361) 2782445 mulai pukul 10.00
Ketika Sanur Layak Jadi Wilayah Percontohan (2)
Wujudkan Sanur Bebas Gepeng, YPS Bentuk Timsus SANUR sebagai destinasi pariwisata Kota Denpasar yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Bali sudah seyogyanya keamanan dan kenyamanan wisatawan maupun masyarakat menjadi prioritas utama. Karena itu, Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) yang menaungi 27 banjar menjadi pionir untuk menjadikan Desa Sanur bebas gepeng dan pedagang acung. Ketua Yayaan Pembangunan Sanur, IB Sidharta Putra, Rabu (30/1) kemarin, mengatakan, awal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Sanur, terutama masalah gepeng dan pedagang acung diawali dengan diskusi panel tahun 2000 dari seluruh unsur, seperti kelian, pemuka masyarakat, tokoh adat, dan pelaku industri pariwisata. Karena gepeng dan pedagang acung bagi masyarakat Sanur tidak menguntungkan sama sekali. Sebab, keberadaan gepeng bisa menimbulkan masalah sosial, kumuh di jalanan dan menimbulkan efek kriminal sosial. Selain itu, mengganggu kenyamanan wisatawan maupun pengendara mobil dan motor saat berhenti di traffic light. Begitu juga, pedagang acung menjadi momok pariwisata Sanur, karena banyak pedagang acung saat menawarkan barang dagangannya selalu menariknarik wisatawan, sehingga kenyamanan turis yang melancong ke Sanur menjadi terganggu.
Sidharta Putra menjelaskan, masyarakat akhirnya menolak keberadaan gepeng dan pedagang acung di Sanur mulai tahun 2000 dan YPS langsung membentuk Satgas khusus yang diberi nama Timsus Desa Sanur. Timsus ini tugasnya berperang melawan gepeng dan pedagang acung, termasuk melarang pedagang koran yang mangkal di trafficlight. Bahkan banyak agency protes terhadap apa yang dilakukan YPS. “Kita tidak melarang pedagang koran berjualan, namun harus berjualan pada tempatnya sehingga tidak menganggu arus lalu lintas serta keselamatan pengguna jalan maupun pedagang koran itu sendiri,’’ kata Sidharta Putra. Lebih lanjut Sidharta Putra mengemukakan, tugas Timsus bentukan YPS bukan hanya menindak gepeng dan pedagang acung, namun menangani masalah PKL (pedagang kaki lima) yang berjualan dan mangkal di sembarang tempat. Pasalnya, Sanur menjadi pusat
pariwisata Kota Denpasar, keberihannya harus tetap terjaga, sehingga wisatawan yang berkunjung ke Sanur menjadi nyaman dan tenang. Untuk menangani masalah gepeng, pedagang acung dan PKL, ucap Sidharta Putra, pihaknya menggandeng Dinas Tramtib dan Satpol PP dengan membuat MoU (memorandum of understanding) untuk mempertegas langkah-langkah yang diambil terhadap setiap pelanggaran yang ada di Sanur. Kerja sama yang dibangun dengan Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar berarti ikut mengamankan perda (peraturan daerah), sehingga tugas penanganan terhadap gepeng, pedagang acung dan kaki lima sepenuhnya diserahkan ke YPS. “Kalau kita dapat menangkap gepeng, pedagang acung, dan PKL diserahkan langsung ke Dinas Tramtib dan Satpol PP untuk selanjutnya dibina sekaligus diproses sesuai pelanggaran yang dilakukan,’’ ter-
DenPost/pasma
IB Sidharta Putra
Erwin Suryadarma Sena
ang General Manajer Santrian Sanur ini. Dia menambahkan, dengan diberikan kewenangan menangani masalah gepeng, pedagang acung, dan PKL, maka YPS dapat menata daerah sendiri sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum. Selain menandatangani MoU dengan Dinas Tramtib, YPS juga menandatangani kerja sama dengan pihak kepolisian, khususnya dengan Polsek Sanur terkait masalah keamanan. Jika ada warga yang tidak jelas keberadaan dan tujuannya berhak ditanya guna menghindari hal-
hal yang tidak diinginkan. “Kalau ada orang mencurigakan kami langsung menghubungi Polsek Sanur. Bahkan dengan adanya kerja sama dengan Dinas Tramtib dan kepolisian, maka Sanur sangat membantu menangani masalah sosial dan keamanan lingkungan,” jelasnya. YPS merupakan sebuah badan otorita yang menaungi 27 banjar dan sangat responsif terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, baik pada industri pariwisata maupun masyarakat. “Sampai saat ini kerja sama dengan instansi pemerintah dan kepolisian menan-
gani masalah sosial dan keamanan tetap berjalan dengan baik, sehingga apa yang menjadi harapan bersama dapat terwujud,’’ papar Ketua YPS Sanur ini. Sementara Kadis Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial (Disnakertransos) Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E., M.Si., mengatakan, penanganan masalah gepeng dan sosial lainnya di Sanur yang dilakukan YPS perlu dicontoh oleh desa adat lainnya di Kota Denpasar. Karena pola yang dipakai YPS sudah terintegrasi, baik elemen masyarakat, adat, dinas, pecalang, termasuk Timsus bentukan YPS. “Masyarakat Sanur yang tergabung dalam YPS memiliki komitmen tinggi untuk menjaga wilayahnya. Mengingat Sanur sebagai destinasi pariwisata Kota Denpasar sadar betul atas kenyamanan dan keamanan wisatawan yang berlibur di Sanur,’’ ucap Erwin Suryadarma. Erwin Suryadarma Sena memberikan apresiasi terhadap kinerja YPS di bawah komando IB Sidharta Putra, karena sudah membantu pemerintah dalam menangani masalah sosial yang ada di Desa Sanur tersebut. Masyarakat Sanur sangat peduli terhadap lingkungan, terutama masalah gepeng, pedagang acung maupun PKL. Mengingat
keberadaan gepeng menjadi masalah bagi pemerintah, karena dapat menganggu kenyamanan wisatawan maupun masyarakat. Kalau Timsus menangkap gepeng atau anak punk akan diserahkan ke Dinas Tramtib dan selanjutnya Tramtib menyerahkan ke Disnakertransos. “Jika gepeng yang ditangkap di Sanur diserahkan ke Disnakertransos, kami yang akan membina sekaligus memulangkan ke daerah asalnya,’’ ucap Erwin Suryadarma Sena. Erwin Suryadarma mengaku salut kepada YPS dan harus dijadikan contoh karena mampu menjaga wilayah Sanur bebas dari gepeng, PKL dan pedagang acung. Masalah gepeng bukan menjadi tanggung YPS dan pemerintah, namun masyarakat juga ikut terlibat di dalamnya. Kalau sinergi ini berjalan dengan baik maka di Denpasar akan tidak ada gepeng berkeliaran, seperti yang terjadi di Sanur saat ini. “Kami berharap masyarakat jangan memberikan sesuatu kepada gepeng agar mereka tidak manja dan malas bekerja. Jika hal ini dilakukan masyarakat, maka keberadaan gepeng akan hilang karena sudah tidak mendapat apa yang menjadi harapan selama ini,” tukas mantan Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasar ini. (pas)