LINGGA
Batam Pos, Selasa 23 April 2013
UN SMP
F. DEDI ARMAN/BATAMPOS
UJIAN Nasional (UN) SMP sederajat digelar serentak di Lingga, Senin (22/4). Terlihat pelajar MTs Negeri Singkep mengambil kartu tanda peserta sebelum masuk ruangan ujian.
Pemkab Setor Rp 971,9 Juta Lampu Jalan Tetap Tak Menyala
DEDI ARMAN, Lingga PEMKAB Lingga membayar Penerangan Jalan Umum (PJU) Rp 971,9 juta setiap tahunnya kepada PLN. Ironisnya, anggaran besar dari uang pelanggan ini, tak dinikmati masyarakat. PJU di Dabo sudah berbulan-bulan tak menyala. PLN Dabo, sendiri mengaku tak bertanggung jawab atas rusaknya lampu-lampu penerangan jalan dan lampu menyala atau tidak. Kewajiban memelihara lampu kewenangan Pemkab Lingga. “Mengenai kerusakan lampu dan lainnya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Besarnya tarif ditetapkan sesuai dengan pemasangan lampu sejak awal,” kata Kepala TU PLN Ranting Dabo, Nasir, Senin (22/4). Pihaknya, telah berkali-kali meminta Pemkab Lingga, melalui dinas terkait untuk selalu berkoordinasi terkait dengan penerangan lampu jalan ini, namun tak pernah ditanggapi. “Berkali-kali, kami meminta Dinas Pertambangan dan Energi Lingga untuk berkoordinasi untuk pemasangan PJU, namun tidak
pernah ditanggapi,” ujarnya. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). yang dikutip saat warga membayar tagihan listrik besarnya lima persen dari tagihan. Nasir mengatakan, data terakhir jumlah PPJ yang dibayarkan masyarakat pada April 2012 Rp 64,9 juta setiap bulan. “Sejak sistem online, pembayaran pajak ke pemerintah daerah langsung dari PLN pusat. Kami hanya terima laporan saja,” sebutnya. Sementara itu Camat Singkep, Kisan Jaya, mengaku, saat ini pihaknya tidak lagi memiliki tugas pemeliharaan lampu jalan. SDM yang terbatas menyebabkan pihaknya mengembalikan tugas yang dibebankan kepada Distamben Lingga. “Memang tahun 2012 ada anggaran untuk pemeliharaan lampu jalan yang diplot di kecamatan. Namun APBD defisit, membuat anggaran dikembalikan pada triwulan III,” kata Kisan. Sejak anggaran untuk pemeliharaan jalan di kembalikan, hingga kini, program pemeliharaan lampu jalan dikembalikan kepada pihak Distamben Lingga. “Tahun lalu karena defisit, kami memangkas kegiatan pemeliharaan lampu jalan. Berbagai prosedur dan aturan tentang pemeliharaan banyak yang tidak kami pahami,” sebutnya. Sementara Kabid Energi Distamben Lingga, Syamsua Deansyah
mengakui pada APBD 2013 tak ada floating anggaran untuk pemeliharaan lampu jalan. Hal ini disebabkan putusnya komunikasi antara Bappeda Lingga dan pihaknya terkait program ini. “Kami tidak tahu bahwa pihak kecamatan menolak untuk melakukan pemeliharaan lampu jalan dan meminta Bappeda untuk mengembalikab kegiatan kepada Distamben,” kata Syamsua. Jika dikomunikasikan pihaknya akan menerima dengan baik program pemeliharaan lampu jalan ini. Komunikasi yang terputus tersebut, menyebabkan pemeliharaan lampu jalan di Kabupaten Lingga, tidak dianggarkan. “Namun program ini akan menjadi prioritas pada ABPD-P 2013 nanti,” sambungnya. Banyaknya lampu penerangan jalan yang tidak menyala di Lingga, tidak mengurangi beban yang harus dibayarkan kepada pihak PLN. Tarif pembayaran dengan sistem flat, membuat Pemkab Lingga harus membayarkan tagihan lampu, dengan harga sama. Di Dabo Singkep, lampu penerangan jalan umum sudah berbulanbulan tak menyala. Areal taman dabo yang ramai orang berkumpul pada malam hari, lampunya juga tak menyala. Demikian juga kawasan Gedung Nasional Dabo yang juga gelap. ***
Soal RTLH, Dinsosnakertrans Diminta Tegas LINGGA (BP) - Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Lingga diminta tegas terhadap Kepala Desa Kuala Raya, Singkep Barat terkait program Rehab Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang tak selesai dikerjakan sesuai waktu. “Waktu pengerjaan sudah habis sejak 7 April lalu, jadi apa lagi yang ditunggu. Seharusnya ada langkah tegas dari dinas,” kata mantan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kuala Raya, Ferdi Lesmana, kemarin. Ia heran rehab 11 rumah di Desa Kuala Raya sepertinya didiamkan saja, terkesan seperti tak ada masalah. Padahal pola pengerjaan rumah tak salah dan hingga sekarang tak semuanya rumah selesai direhab. “Permasalahannya sudah jelas. Tak selesainya pengerjaan RTLH karena pengelolanya bermasalah. Kita minta Dinsosnakertrans Lingga mengambil langkah tegas. Ini bisa jadi kasus hukum,” ujarnya. Ameng sapaan akrabnya, me-
minta aparat penegak hukum di Lingga melihat permasalahan ini. Pasalnya, tindakan kepala desa yang mengelola dana RTLH sudah menyalahi aturan. Pengerjaan tak dilakukan pakai sistem kelompok. “Hanya Kades Kuala Raya yang memegang dana RTLH. Desa-desa lainnya dari bank langsung ke rekening kelompok,” sebutnya. Informasi dari Dinsosnakertrans Lingga, rehab RTLH di Desa Kuala Raya pada akhir pekan kemarin, sembilan rumah RTLH belum siap sempurna. Hanya dua rumah yang selesai. Rehab dikelola Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) yang diketuai Suryadi Hamzah yang juga Kepala Desa Kuala Raya. Terkait dengan tidak selesainya RTLH di Desa Kuala Raya ini, Kadinsosnakertrans Lingga, Muslim akan mengambil langkah tegas. “Akan kita undang ke 11 penerima RTLH. Kita dudukan hal ini dengan camat dan kepala desa,” kata Muslim. Jika hal ini tidak diindahkan ke-
pala desa, ia akan memberikan sanksi. “Kalau kades tidak mau, akan kita berikan sanksi sesuai ketentuan berlaku. Biar ini jadi pelajaran baginya (Kades Kuala Raya). Kita akan berikan semacam tekanan agar lain kali tidak mengulanginya lagi,” tegasnya. Pengerjaan RTLH tidak selesai sampai batas waktunya, yakni 7 April. Tidak selesainya RTLH ini, Kepala Desa Kuala Raya, Suryadi Hamzah dituding orang yang paling bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan dari awal pengerjaan RTLH tidaklah mengacu kepada Peraturan Bupati (Perbup). Kepala desa membentuk UPK program RTLH di daerahnya ini untuk mengelola dana tersebut yang di ketuai olehnya sendiri. Ke-11 warga penerima RTLH kemudian menyerahkan dana tersebut ke UPK. “Kalau tidak siap, dia yang harus tanggung jawab. Dengan memakai prosedur sendiri itu tidak sesuai perbup,” kata Muslim. (dea)
Ikut Lima Cabang Olahraga LINGGA (BP) - Kontingen Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Lingga mengikuti Pekan Olahraga Korpri Tingkat Provinsi Kepri I 2013 di Tanjungpinang. Lingga mengikuti lima cabang dan dilepas Sekda Lingga, Kamaruddin di Penginapan Gapura, Dabo, Ahad (21/4) malam. Pembina Korpri Lingga, Junaidi Adjam mengatakan, Lingga mengikuti semua cabang yang dipertandingkan, yakni futsal, bola voli putra putri, tenis lapangan, tenis meja, dan bulutangkis. “Lingga mengirim 53 atlet. Ditambah official jadi 83 orang. Setiap cabang ada pelatihnya,” kata Junaidi. Ia optimis atlet yang dikirim akan mencatat prestasi. Pasalnya, atlet yang dikirim meski ada yang be-
rumur lebih dari 50 tahun, namun pernah jaya sebagai atlet. Sebut saja misalnya Kadis Kesehatan Lingga, dr Ignasius Luti yang dikenal di Lingga sebagai atlet tenis meja. Sementara, Sekda Lingga, Kamaruddin meminta kontingan Lingga kompak dan menjaga kebersamaan. Lingga ingin berpartisipasi dan mencatat prestasi yang bisa membanggakan nama daerah. “Awalnya kita hanya mengirim untuk beberapa cabang saja. Tapi setelah melapor ke pak bupati. Kita putuskan ikut semua cabang. Lingga tak kalah dengan daerah lainnya di Kepri,” kata Kamaruddin. Dia berharap anggota kontingen Lingga bisa menjaga nama baik
daerah selama mengikuti event yang dibuka, Selasa (23/4) di GOR Kacapuri, Tanjungpinang. Atlet Lingga yang tampil bagus bisa dilirik untuk memperkuat tim Korpri Provinsi Kepri dalam Pekan Olahraga Nasional Korpri tahun 2013 di Manado, Sulawesi Utara. “Semua atlet berstatus PNS. Tapi bukan berarti tak bisa mencatat prestasi membanggakan daerah lewat bidang olahraga,” sebutnya. Acara pelepasan kontingan Lingga dihadiri sejumlah pejabat Eselon II Pemkab Lingga. Hadir juga semua atlet dan mereka menginap di Penginapan Gapura. Atlet Lingga berangkat ke Tanjungpinang, Senin (22/4) pagi pakai kapal MV Super Jet. (dea)
35