LINGGA
30
Batam Pos, Kamis 18 April 2013
Honorer Belum Digaji Empat Bulan
Antre Tunggu BBM
DEDI ARMAN, Lingga
F. DEDI ARMAN/BATAMPOS
AKTIVITAS pengambilan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Agen Premium Minyak Solar (APMS) PT Citra Lingga Abadi di Penarik, Kecamatan Lingga. Kendaraan roda empat antre menunggu dropout pengambilan BBM.
KPU Kesulitan Rekrut PPS BATAM (BP) - Anggota KPU Kepri Nasruddin mengungkapkan Lingga kesulitan merekrut anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang memenuhi standar. ”Tak hanya Lingga, juga Natuna dan Anambas. Akibatnya, pembentukan PPS terlambat dari jadwal,” kata Nasruddin di Kabupaten Karimun, Rabu (17/4). Penyebab sulitnya mencari calon anggota PPS karena adanya ketentuan kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang tentang Pemilu 2014.
”Kabupaten dan kota tersebut sulit memenuhi standar pendidikan minimal lulusan SMA karena rata-rata yang mendaftar tamatan SMP,” ujarnya. KPU Kepri bahkan pusat tidak punya wewenang mengubah standar pendidikan tersebut karena diatur undang-undang. ”Ini menjadi persoalan, padahal seluruh tahapan harus berjalan sesuai jadwal. Kalau ketentuan itu tidak dipatuhi, artinya KPU melanggar undang-undang,” katanya. Ketentuan lulusan minimal SMA bisa diubah jika dalam kondisi
darurat atau force majeur untuk menghindari gagalnya pelaksanaan pesta demokrasi. ”Itu pun harus ada berita acara dengan panwaslu kabupaten yang disetujui bawaslu sehingga dapat dipertanggungjawabkan ketika digugat partai politik,” katanya. Namun demikian, KPU Kepri katanya telah membuat langkahlangkah strategis agar PPS di sejumlah kabupaten/kota tersebut segera terbentuk. ”Langkah strategis itu di antaranya berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mencari
calon PPS yang lulusan SMA,” ujarnya. Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Karimun Risdyansyah juga mengaku kesulitan merekrut anggota PPS, terutama di daerah pulau karena syarat minimal lulusan SMA. ”Sejalan dengan langkah KPU provinsi, kami juga berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kelurahan untuk mencari calon PPS yang lulusan minimal SMA,” kata Risdyansyah. Dia mengharapkan PPS sekabupaten setempat sudah dilantik pekan depan. (antara)
Polres Tutup Penggalian Pasir
F. DEDI ARMAN/BATAMPOS
AKTIVITAS penambangan pasir di kawasan Gunung Muncung, Singkep.
LINGGA (BP) - Sat Reskrim Polres Lingga menghentikan aktivitas penggalian pasir di kawasan Gunung Muncung, Singkep. Alat berat dan lori yang ada di lokasi telah dipasang police line. ”Benar kami memasang garis polisi untuk alat berat dan kendaraan di sana. Untuk sementara kami menghentikan aktivitas penggalian pasir hingga ada izinnya,” kata Kasat Reskrim Polres Lingga, AKP Abu Zanar, kemarin. Penghentian aktivitas penambangan pasir di kawasan tersebut berdasarkan informasi di media. Saat ini, pihaknya tengah penyelidikan benar tidaknya kawasan yang dilakukan penambangan merupakan kawasan hutan lindung. ”Kalau memang pemiliknya tak dapat menunjukan izin, aktivitas penambangan kita stop selamanya,” ujarnya. Menurut mantan Kapolsek Singkep Barat ini, pihaknya saat ini hanya penyelidikan terkait aktivitas penambangan yang belum
memiliki izin itu. Jika memang ditemukan bukti penambangan di hutan lindung, tentunya ada sanksi lain yang akan dikenakan kepada pengusaha pasir. ”Penyidik masih melakukan bukti otentik bahwa kawasan itu adalah hutan lindung,” tukasnya. Seperti diberitakan, aktivitas penambangan pasir ilegal terjadi di kawasan Gunung Muncung, Singkep. Penambangan pasir tak diketahui Camat Singkep, Kisan Jaya dan tak membayar pajak galian c kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Kekayaan dan Aset (DP2KA) Lingga. Pasir yang diambil dari lokasi dibawa untuk proyek penahan gelombang di Sekop Laut, Dabo. Informasinya, pihak yang me_ nambang pasir di Gunung Muncung ini mendapatkan pesanan 4 ribu lori. Satu lori biasanya muatannya tiga kubik pasir. Saat ini sudah ada 500-an lori yang sudah mengambil pasir di sana. (dea)
Prihatin Kapal Kurau Langgar Kesepakatan TANJUNGBATU (BP) - Bupati Karimun Nurdin Basirun prihatin, atas penyanderaan kapal jaring kurau oleh nelayan tradisional Pulau Setunak. Penyanderaan karena kapal kurau dinilai beraktifitas di area tangkapan nelayan tradisional. Apalagi kasus yang sama juga pernah terjadi. ”Kami mengharapkan agar pemilik kapal diproses sesuai hukum karena kasusnya sudah berulang-ulang sekaligus
Bupati Keliling Kundur Tinjau UN TANJUNGBATU (BP) - Ericson siswa SMK Budhi Mulya yang mengikuti Ujian Nasional (UN) di klinik, hanya mampu mengikuti ujian pada hari pertama, tapi tidak bisa di ujian hari kedua, karena harus dirujuk ke rumah sakit di Batam karena sakit pencernaan. Rujukan perawatan ini untuk memulihkan kondisi siswa yang memiliki nomor peserta UN 04304-099-6 lokal V ini. Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Budhi Mulya, Zulfakar, mengatakan, peserta SMK Budhi Mulya terdapat 118 orang, namun untuk hari kedua pada mata pelajaran bahasa Inggris diikuti 117 siswa dari 118 siswa. ”Karena Ericson sakit dan dirujuk ke Batam,” sebut Zulfakar. Meski tidak mengikuti ujian, katanya tak masalah. Ericson bisa mengikuti ujian susulan setelah
memberi efek jera. Namun kepada nelayan tetap menahan diri tidak melakukan hal-hal merugikan,” ujar Nurdin di sela-sela kunjungannya ke Kundur meninjau pelaksanaan Ujian Nasional. Ia mengimbau nelayan agar beraktivitasnya menangkap ikan sesuai ketentuan peraturan. Terpisah seorang nelayan Pulau Setunak, Bahtiar menyebutkan penangkapan kapal jaring kurau itu kedua kalinya. Kejadian pertama,
ada tujuh kapal jaringkurau ditangkap yakni KM Cai Seng II, KM Laut Biru, KM Laut Jaya II, KM Cai Seng 19, KM Prima, KM Hasil Karimun, dan KM Camar. Saat itu sempat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat surat pernyataan, Senin 18 Maret 2013 lalu. Kesepakatannya, pemilik kapal jaring kurau membayar kerugian Rp 8 juta per kapal. Poin terakhir dalam surat pernyataan tertulis itu, jika dikemudian
hari pemilik kapal melanggar kesepakatan, yakni menangkap ikan di area nelayan tradisional, sanksinya akan ditindak sesuai hukum berlaku. ’’Kami nelayan sepakat agar pemilik kapal dijerat hukum, karena sudah nyata melanggar surat pernyataan yang telah mereka tandatangani. Hukum harus ditegakkan, untuk itu kami nelayan mendukung sepenuhnya pemilik kapal diproses hukum,” katanya. (ims)
Ericson Dirujuk ke Batam
F. IMAM/BATAMPOS
BUPATI Karimun Nurdin Basirun, meninjau UN di SMK Budhi Mulya. Ruang kelas sekolah ini masih terbuat dari papan kayu.
kondisinya benar-benar pulih. Pada hari pertama UN, pihaknya
sudah berkoordinasi dengan keluarga Ericson, apakah mampu
mengikuti ujian atau tidak. Saat itu, Ericson dan keluarganya mengaku siap melaksanakan ujian. ”Makanya ujian dilaksanakan di klinik,” jelasnya. Sementara Bupati Karimun, Nurdin Basirun, Selasa (16/4) keliling Pulau Kundur meninjau pelaksanaan UN. Sekolah pertama ditinjau SMA 2 Kundur, dilanjutkan SMK N Sawang, SMA 01 Kundur, Madrasah Aliyah Al- Huda Tanjungbatu, SMK Budhi Mulya, dan SMA 03 Kundur di Sungai Ungar. Nurdin berterima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya UN aman, lancar, dan kondusif. ”Secara umum pelaksanaan UN tahun ini cukup baik. Saya berharap semua peserta UN lulus seratus persen, keinginan itu menjadi harapan kita semua. Saya ingin tidak ada satu orang pun peserta UN gagal,” harap Nurdin. (ims)
PEGAWAI honorer Pemkab Lingga sudah empat bulan atau tepatnya sejak Januari 2013 belum menerima gaji. Kondisi ini dikeluhkan mereka. Padahal APBD Lingga 2013 sudah disahkan 21 Februari 2013 lalu. Seorang PNS Eselon IV di salah satu SKPD menyebutkan, pegawai honorer Pemkab Lingga, termasuk yang statusnya pegawai tidak tetap (PTT) di tempatnya bekerja belum menerima gaji selama tahun 2013. Kondisi yang sama juga pada pegawai honorer di SKPD lainnya. ”Pemkab Lingga yang menggaji pegawai honornya per triwulan. Tapi sekarang sudah empat bulan, mereka juga belum gajian. Kasihan dari mana mereka membiayai kebutuhan hidup sehari-hari,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya, Rabu (17/4). Keluhan juga disampaikan seorang anggota Satpol PP Lingga.
F. DOK
M Ishak
Untuk menutupi biaya seharihari, terpaksa ia harus meminjam di sana sini. Ia juga berusaha mencari kerja tambahan. ”Kami berharap dari dulu menerima gajinya setiap bulan. Tapi di Lingga terima gaji sekali tiga bulan. Sekarang malah sudah empat bulan, belum ada tandatanda,’ kata pegawai PTT ini. Kondisi sama dikeluhkan guru
salah satu SMP di Dabo. Statusnya guru tidak tetap (GTT) Pemkab Lingga yang digaji sebesar upah minimum kabupaten (UMK) Lingga. ”Tapi sejak 2013, kami belum mencicipi gaji. Parahnya dana insentif guru tahun 2013 juga belum cair,” sebutnya. Sekda Lingga, Kamaruddin tak bisa dikonfirmasi perihal keluhan pegawai honorer Pemkab Lingga ini. Saat dikonfirmasi, Rabu (17/4), ponselnya tak aktif.Sementara Kepala Bappeda Lingga, M Ishak mengatakan, kemungkinan saat ini sedang penyiapan administrasi saja. ”Paling pas tanya pada SKPD masing-masing,” kata Ishak, kemarin. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Lingga, Syamsudi juga mengaku tak tahu penyebab pegawai honorer Pemkab Lingga hingga kini belum menerima gaji. ”Kurang tahu, coba unit kerja masing-masing yang ditanya,” ujar Syamsudi, kemarin. ***
Pemprov Bangun Homestay di Benan LINGGA (BP) - Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepri akan membangun homestay di Pulau Benan, Senayang, Lingga pada 2014 mendatang. Pembangunan homestay ini ba gian dari duku ngan terhadap destinasi wisata Lingga. Lingga memiliki tiga destinasi wisata, yaitu Pulau Be nan (Senayang), Desa Mepar (Li ngga), dan re plika Istana Damnah, Da ik Li ngga. Kadispar Ekonomi Kreatif Kepri, Guntur Sakti mengatakan, Kepri telah meluncurkan slogan atau motto Wonderful Kepri. Isinya kumpulan destinasi wisata yang ada di Kepri. ”Dari sekian objek wisata di Kepri. Ditetapkan tiga destinasi wisata di Lingga. Kita memberikan du kungan. Salah satu bentuknya pembangun homestay di Pu lau Benan tahun 2014,” ka ta Guntur Sakti, Jumat (12/4) la lu. Guntur optimis dengan pembangunan sarana dan prasarana dua atau tiga tahun ke depan, wisata Lingga semakin maju. Selain mengandalkan tiga destinasi, Kabupaten Lingga harus fokus promosi Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu. Lingga menjadi pusat sejarah dan kebudayaan Melayu. ”Lingga harus fokus mengembangkan potensi wisata sejarah. Lingga jadi episentrum kebesaIKLAN
F. DOK
Guntur Sakti
ran Melayu Kepri. Pengembangan wisata dan promosi diarahkan untuk bidang sejarah ini,” ujarnya. Sementara Bupati Lingga, Daria menyebutkan, Benan akan menjadi pin tu gerbang wisata ke Kabupaten Lingga. Pemkab Lingga berusaha meminta bantuan Pemprov Kepri untuk membangun dermaga atau pelabuhan di Galang, Batam. Nantinya akses dari Batam ke Lingga melalui Galang, akses tra nsportasinya lebih mudah. ”Be nan dekat sekali dengan Ga lang. Nantinya jadi pintu ger bang. Kita juga memberikan apresiasi kepada Pemprov Kepri yang be rencana membangun sejumlah homestay di Benan
Dari sekian objek wisata di Kepri. Ditetapkan tiga destinasi wisata di Lingga. Kita memberikan dukungan. Salah satu bentuknya pembangunan homestay di Pulau Benan tahun 2014 GUNTUR SAKTI
tahun depan,” kata Daria. Ia mengakui pengembangan wisata Lingga masih memiliki berbagai kendala. Salah satunya transportasi yang hanya me ngandalkan transportasi laut ke Li ngga. Sementara, pesawat tak ada lagi yang terbang ke Bandara Dabo Singkep. ”Kalau akses transportasi laut dan udara mudah. Ini memudahkan wisatawan datang. Kita berharap nanti ada kapal laut yang singgah ke objek wisata, seperti Pulau Penaah, Senayang. Kalau ke Benan, sudah ada kapal reguler yang singgah,” ujarnya. (dea)