BONGKARNEWS EDISI 349

CMY K

CMY K

4 - 11 MARET 2013 | EDISI 349 | THN KE-VIII

SERGAI DIBIDIK Jadi Kota Baru

Kades Kutip Dana e-KTP Patut Dipenjara LABUSEL, BN Warga desa Sei Meranti kecamatan Torgamba kabupaten Labuhan batu selatan kini resah diakibatkan tindakan Kepala desanya,Surbakti yang menutip uang untuk pengambilan e-KTP.Setiap warga yang hendak mengambil e-KTP dikenakan biaya sebesar Rp 10.000 hingga Rp 12.000.

Tindakan Kades ternyata diikuti bawahannya sehingga membuat masyarakat semakin terjepit dan mau tidak mau t e r p a k s a h a r u s m e m b a y a r. S e m e n t a r a p e m e r i n t a h menggratiskan biaya pengambilan e-KTP. "Tindakan Kades sudah menyalahi hukum dan pantas mendapat tindakan yang setimpal", ujar salah seorang warga.Apalagi e-KTP program pemerintah dan harus didukung oleh aparat pemerintahan dari tingkat yang paling bawah,tambahnya.

Sementara itu saat hendak dikonfirmasi sekretaris desa,Tri Gancar Widodo terlihat geram dan mengancam dengan melempar mobil yang dikendarai wartawan "Sesuai dengan UU Pers No 40 tahun 1988 pasal 18,maka tindakan sekdes tidak dibenarkan karena mengekang kekebasan pers dan dapat diancam hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.Jika memeng itu terjadi", ujar wartawan tersebut.

Mereka berharap aparat bertindak tegas terhadap aparat desa yang melakukan pengancaman dan bila perlu diberi tindakan hukum yang pantas. (jum)

Peringatan Maulid Nabi di SD Negeri 010210 LIMA PULUH, BN SD Negeri 010210 di Perupuk mengdakan adakan acara hari besar Maulid Nabi SAW di depan gedung dimulai pukul 09.00 Wib. Menurut Kepala sekolah, Intan Aminah S.Pd kepada BN, Sabtu (02/03), mengatakan Maulid Nabi SAW sering diadakan karena untuk memperingati Hari Besar Islam dan dalam rangka pembinaan mental bagi siswa.

Sebelumnya diadakan lomba pildacil(pemilihan dai cilik) yang dilanjutkan pembagian para pemenang lomba sebanyak 36 murid.

Turut menghadiri Al-ustad dari Tanjung tiram, Abdul Latib S.Pdi, KUPT kecamatan Lima puluh Drs.Azuar juga Kepala sekolah SD negeri Guntung Lima puluh. Dan seluruh anggota komite sekolah maupun orang tua murid, tokoh agama, masyarakat dan lainnya. (SY)

Peningkatan Pendapatan Masyarakat Pedesaan BAGAN BARU, BN Salah satu tugas pokok Kepala Desa menurut UUD No 72 tahun 2005 meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dibidang perekonomian khususnya adalah bagaimana meningkatkan pendapatan penduduk perkapita.

Untuk mecapai hal tersebut Kepala desa Agus Salim, SE memohon bantuan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana sehingga memudahkan masyarakat untuk menjual hasil buminya., "Naiknya harga sawit maupun kelapa sayur dan komunutas lain tentu sangat menghambat peningkatan perekonomian ", ujar Agus.

Disebutkan pengangkutan hasil bumi dengan kendaraan truk berjalan lancar sehingga akan tercapai target perputaran barang jasa di desa Bagan Baru.

Dia juga berpendapat masyarakat harus mampu dan memikirkan bagaimana merawat jalan yang sudah dibangun pemerintah.

"Selama ini ada pembuatan perehaban jembatan didusun 3 dan dusun 5 Bulu Cina, Desa Bagan baru dibantu pengusaha sawit,Jiim yang mempunyai kebun sawit seluas 200 ha, Agus 200 ha, Samiin 38 ha", tutur Agus. (SY)

Dubes Arab Saudi Harapkan Oemar Diyan Jadi 'Gontor'nya Sumatera ACEH BESAR, BN Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Syeikh Mustafa Ibrahim Al-Mubarrak mengharapkan keberadaan Pesantren Modern Tgk Chiek Oemar Diyan Indrapuri, Aceh Besar dapat menjadi Gontor nya Sumatera. Hal ini ditegaskan Syeikh Mustafa Ibrahim saat dia dan rombongannya mengunjungi pesantren modern tersebut Kamis (28/2).

Dikatakannya, dirinya merasa kagum kepada para santri dan santriwati Pesantren Modern Tgk Chiek Oemar Diyan Indrapuri yang fasih berbahasa Arab.

Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan manajemen dan para pengajar dalam menerapkan kedisplinan di lingkungan lembaga pendidikan tersebut.

"Pengajar dan manejemen disini kebanyakan alumni Gontor, tidak slah juga mengadopsi sistem yang diterapkan di Gontor. Saya berharap Oemar diyan akan jadi Gontornya Sumatera" harap Syeik Mustafa dalam bahasa Arab.

Pada kesempatan tersebut, Syeikh Mustafa Ibrahim juga menyatakan Arab Saudi siap membantu Pesantren oemar Diyan dalam rangka mengembangkan dan memajukan pesantren tersebut, "Kita akan berikan fasilitas seperti buku yang dibutuhkan pustaka pesantren" Janji Mustafa.

Bahkan, Mustafa juga menjanjikan akan memberikan hadiah ibadah haji dan umrah undangan kepada para ustadz yang direkomendasikan oleh pesantren serta program beasiswa ke Universitas di Arab Saudi bagi santri dan santriwati berprestasi.

Sementara itu, Wakil Walikota Banda Aceh Hj Illiza Sa'aduddin Djamal SE, ketika dimintai tanggapannya mengaku bangga dengan keberadaan pesantren Oemar Diyan saat ini.

Illiza yang merupakan anak dari Sa'Aduddin Djamal pendiri Oemar Diyan mengatakan lembaga pendidikan ini sudah menjadi pesantren Favorit bagi anak-anak Aceh.

Illiza berharap, pesantren ini terus mempertahankan dan meningkatkan kualitasnya dimasa mendatang sebagai upaya mencetak generasi-generasi Aceh yang cerdas dan Islami.

Turut hadir pada acara ini, sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemko Banda Aceh, Elit pimpinan pesantren Oemar Diyan, Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) Drs. H. Muharrir Asy’ari, Lc, M. Ag serta sejumlah tokoh masyarakat. (Rel) CMY K

,,

Kondisi masyarakat Serdang Bedagai cukup hetrogen dan masyarakat di sana sangat kondusif, serta jarang terdengar adanya konflik atau keributan. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia (SDM) masih terjangkau, karena jika di sana di buat kota baru yang ada industrinya, pariwisata dan lainnya, kota itu bisa dioptimalkan dengan adanya lahan-lahan kerja yang ada di Sergai MEDAN, BN Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Utara (Sumut) melihat daerah Serdang Bedagai (Sergai) layak memiliki kota baru.

Menurut Ketua REI Sumut, Tomi Wistan, ada tujuh alasan Serdang Bedagai memiliki kota baru yang strategis jadi bisnis, pariwisata dan lainnya.

Tomi Wistan, kemarin mengatakan alasan pertama, menurutnya letak geografis Sergai sangat strategis, karena di wilayah barat bandara baru di Kualanamu. Apalagi dengan adanya Sungai Ular.

Dari Sungai Ular tersebut, kata Tomi itu bisa dimanfaatkan menjadi alat transportasi air dan tempat penangkaran ikan, serta bisa dijadikan objek wisata yang lebih baik.

Selain itu, dalam letak geografis, sambung

Tomi, Serdang Bedagai berdekatan dengan pintu gerbang pelabuhan wilayah barat yaitu daerah Kuala Tanjung di Batubara.

"Kemudian bersebelahan kota itu, ada Kabupaten Simalungun di sana akan dibuat kawasan Sei Mangkei, dan berdekatan Sei Bamban yang banyak lahan karet, " ujarnya.

Dengan adanya kedua lokasi strategis tadi di tengah-tengah Sergai, daerah itu sangat layak sebagai alternatif pengembang.

Untuk itu daerah Sergai sangat membutuhkan adanya perumahan, pendidikan dan industri," katanya.

Yang kedua ujar Tomi, kondisi masyarakat Serdang Bedagai cukup hetrogen dan masyarakat di sana sangat kondusif, serta jarang terdengar adanya konflik atau keributan. Lalu yang ketiga, sumber daya

manusia (SDM) masih terjangkau, karena jika di sana di buat kota baru yang ada industrinya, pariwisata dan lainnya, kota itu bisa dioptimalkan dengan adanya lahanlahan kerja yang ada di Sergai.

Yang ke empat, kata Tomi, jarak tempuh dengan Kota Medan tidak terlalu jauh, apalagi saat ini menurut Tomi infrastruktur jalan, transportasi dan lainnya cukup baik.

"Karena jarak tempuh ke Medan itu sekitar 30 kilometeran, hanya butuh waktu setengah jam saja," jelasnya.

Apalagi nantinya ada Jalan tol Tebing Tinggi ke Kualanamu dan Tanjung Morawa ke Kualanamu. Semua itu sangat menunjang Sergai untuk lebih baik dan strategis lagi dalam pengembangan kota baru.

Masih kata Tomi, yang kelima, masalah

tanah pun jarang terdengar bermasalah di Sergai, sehingga legalisasi tanah masih terjamin di bandingkan dengan Kabupaten Deliserdang dan Medan.

Yang keenam, Tomi mengatakan, harga di Sergai masih tergolong terjangkau dan masih murah di bandingkan kota Deli Serdang atau Medan. Terahir, katanya, Sergai memiliki potensi garis pantai yang panjang, dari garis pantai tersebut bisa dimanfaatkan menjadi konsep kota pariwisata atau water city dan mempunyai keunggulan lain.

Untuk itu, REI Sumut, kata Tomi ada empat lokasi dan sekitar 1.000 unit rumah sudah di buat. "Kalau saya sudah membuat 1.000 unit. Untuk kota baru, bukan hanya ex PTPN II saja, tapi Sergai juga bisa membuat kota baru," pungkasnya. (LB/net)

KPK Diminta Periksa Gubernur Aceh dan Tim Migasnya ACEH TIMUR, BN Ketua DPRK Aceh Timur ,Tgk Alauddin SE atas nama lembaga dan seluruh anggota DPRK setempat meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI untuk menninjau kembali Rekomendasi Gubernur Aceh Nomor 542/5815 Tanggal 1 Februari 2013 Tentang penunjukan Triangle Energy Global Ltd sebagai pengelola wilayah kerja Pase yang bermitra dengan PDPA ,mengingat Blok Pase yang selama ini telah dikelola oleh perusahaan Triangle Pase Inc ditolak oleh pemerintah dan masyarakat Aceh Timur.

Rekomendasi Gubernur Aceh itu telah melukai masyarakat Aceh Timur dan juga pemerintah setempat sehingga dengan tegas kami menyatakan menolak rekomendasi Gubernur tersebut.Kuat dugaan ada konspirasi dalam penugasan perusahaan Triangle Pase ini kembali,ungkap Ketua DPRK Aceh Timur Dalam surat resmi DPRK Aceh Timur yang disampaikan kepada Menteri ESDM

Nomor 283/543/2013 Tanggal 21 Februari 2013 tentang peninjauan kembali rekomendasi Gubernur Aceh tersebut yang salinannya diterima Kasubbag Humas Aceh Timur, Eddyanto SST ,Kamis (28/2) kemarin ,DPRK melalui Ketuanya Tgk Alauddin menyampaikan bahwa Gubernur Aceh telah mengabaikan hak hak rakyat Aceh khususnya rakyat Kabupaten Aceh Timur warga Dusun Sijuk Pante Bidari yang selama ini telah menuntut haknya yang diabaikan dan dilanggar oleh PT Triangle Pase Inc (Triangle Energy Global) karena keberadaan perusahaan tersebut selama ini tidak memberikan manfaat kepada masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Lanjut Alauddin, Surat Gubernur Aceh Nomor 542 /712 Tanggal 11 Januari 2013 perihal kelanjutan pengelolaan Blok Pase Aceh Utara yang dikirimkan kepada Menteri ESDM yang menjelaskan bahwa kontrak Blok Pase tersebut tidak akan diperpanjang dan meminta kepada Menteri ESDM agar

kelanjutan pengelolaan Blok Pase tersebut dapat dilakukan oleh BUMD Aceh Selanjutnya surat DPR RI No PW/ 01000/DPR RI/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013 tentang pengelolaan Blok Pase sangat jelas meminta kepada Menteri ESDM untuk meninjau kembali penugasan perusahaan tersebut karena tidak sesuai dengan UU Migas dan UUPA.Apalagi dalam surat DPR RI ini juga menugaskan perusahaan nasional bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh untuk mengelola Blok Pase demi menjaga kelangsungan stabilitas politik,dan keamanan operasional gas Blok Pase tersebut sebagaimana usulan berbagai instansi di Aceh sesuai dengan UU yang berlaku.

Karenanya dalam poin akhirnya, DPRK Aceh Timur meminta Menteri ESDM untuk menghentikan penugasan perusahan Triangle Pase dan menugaskan perusahaan nasional untuk pengeloaan Blok Pase ini demi menjaga harkat dan martabat

Pemerintah Aceh yang masih dalam Bingkai NKRI. Tembusan surat DPRK Aceh Timur ini juga disampaikan kepada Presiden dan Wapres RI,Ketua Pemantau Otsus Aceh dan Papua,Menko Perekonomian, Menko Kesra,Gubernur Aceh,Ketua DPRA,Wakil Gubernur dan Bupati Aceh Timur.

FMPAT Tolak Rekom Gubernur Hal senada juga disampaikan Forum Masyarakat Peduli Aceh Timur yang juga menolak surat ekomendasi Gubernur Aceh Tersebut.Rekomendasi Gubernur diduga sarat korupsi dan KKN dan meminta KPK untuk usut tuntas rekomendasi Gubernur Aceh ini dan periksa gubernur Aceh dan tim migasnya.

Gubernur Aceh telah mengabaikan hak hak masyarakat Aceh Timur tegas Rahmad dari FMPAT ini kemarin.masyarakat juga telah menyurati Menteri ESDM tegasnya.

Kami tidak percaya lagi kepada Gubernur Aceh dan jajarannya terkait kasus ini. (@MF)

Plh Gubsu Buka Workshop Perubahan Iklim dan Inventori GRK PELAKSANA Harian Gubernur Sumatera Utara (Plh Gubsu) H Nurdin Lubis SH MM membuka Acara Workshop Pengembangan Kapasitas Strategi Perubahan Iklim dan Inventori Gas Rumah Kaca dari Sektor Limbah Sumatera Utara di Hotel Aryaduta, pada Rabu (27/ 2).Workshop[ yang diikuti Badan Lingkungan HIdup se Sumut, akademisi dan jurnalis peduli lingkunga itu bagian dari Rencana Aksi Daerah untuk Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK).

Dalam sambutannya Nurdin mengatakan bahwa kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan penanganan dampak perubahan iklim sangat diperlukan sehingga pembangunan ekonomi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat berjalan selaras, serasi dan seimbang.

Menurutnya pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional yang didalamnya dinyatakan tentang Kewajiban Provinsi untuk Menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RADGRK) dan melaporkan hasil kegiatan inventori gas rumah kaca kepada Menteri.

Nurdin Lubis mengatakan sektor limbah khususnya limbah pada merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh kota besar di Indonesia, dan hasil penelitian diperkirakan timbunan sampah yang dihasilkan tiap orang adalah

sebesar 2,1 Kg, memang sector ini tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar dibanding sektor lain namun dampak yang ditimbulkan dari sektor limbah padat ini sangat beragam seperti bau, estetika dan kesehatan.

Plh Gubsu mengharapkan dengan workshop ini kita mendapat pemahaman yang jelas tentang gas rumah kaca khususnya dari sektor limbah sehingga setiap orang atau komunitas dan perangkat pemerintah dapat meningkatkan kapasitasnya melalui kegiatan inventarisasi gas rumah kaca yang selanjutnya dapat mengidentifikasi dan melakukan aksi mitigasi perubahan iklim.

Sebelumnya Ketua Panitia Workshop Kepala Badan Lingkungan Hidup Provsu Dr Ir Hj Hidayati MSi mengatakan bahwa Acara tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari dari Tanggal 27-28 Pebruari 2013 dengan peserta Workshop berjumlah 200 orang terdiri dari Badan Lingkungan Hidup Provsu, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota seSumatera Utara, Perguruan Tinggi, Forum Jurnalis peduli lingkungan.

Menurut Hidayati, dasar pelaksanaan workshop adalah Peraturan Presiden RI Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden RI Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional serta Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah.(ndo) CMY K