Issuu on Google+

Team Redaksi

Dari Redaksi Penanggung Jawab Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin

Redaktur Drs. Supardi, M.A.P

Design Grafis & Fotografer Bagus Adi Noegroho, ST Penyunting / Editor Hospita G. Situmorang, SH Pembuat Artikel Herbinton B. Simarmata, S.Kom Diah Kurniati S.Ikom Ivan Herianto, A.Md Sunanto Sekretariat P. Mulyono, SIP Puspasari, SE Alamat Redaksi Jl. Bhayangkara Sei Besar Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan Telp. (0511)4781552 Fax. (0511)4782314

Redaksi menerima tulisan / artikel untuk dimuat dalam buletin ini yang dapat disampaikan melalui Sekretariat Buletin Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin Jl. Bhayangkara No. 1 Sei Besar Banjarbaru 70714 Kalimantan Selatan Telp. (0511)4781552 Fax. (0511) 4782314

P

embaca Habar Kepegawaian yang budiman Salam hangat dari kami,

Alhamdulillahirobbil’alamin, segenap tim redaksi Habar Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin kembali hadir kehadapan pembaca dengan menyuguhkan berbagai berita menarik seputar perkembangan bidang kepegawaian, antara lain mengenai Peraturan Kepala BKN No 20 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayananan Kepegawaian (SAPK) dan Peraturan Kepala BKN No 18 Tahun 2010 tentang SAPK on-line. Selain berita actual dan terkini tersebut, kami juga menghadirkan berita-berita tentang pelayanan kami kepada masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga ini bisa menjalin hubungan kemitraan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah kerja kami. Hal ini bisa dilihat dari intensitas kedatangan siswa melakukan study tour dan praktek kerja lapangan di kantor kami.

Profil instansi terbaik dan salah seorang contoh Pegawai Negeri Sipil teladan pun kami berikan kepada pembaca, dengan harapan berita tersebut bisa menjadi inspirasi dan pembangkit semangat kerja serta memotivasi diri agar kita mampu mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan Tuhan.

Penerbitan Habar Kepegawaian edisi VIII ini bertepatan pula dengan perayaan hari Natal dan Tahun Baru 2012. Semoga Natal dan Tahun Baru ini menjadi berkah yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Akhirnya kepada seluruh pembaca, kami ucapkan selamat menikmati sajian berita dari kami, semoga buletin ini mampun menjadi teladan, serta saran dan kritiknya pun selalu kami nanti demi perbaikan dan kemajuan.

SALAM REDAKSI

Daftar Isi Dari Redaksi

Daftar Isi

Habar Terkini 4 6 7 9 10 12 13

SAPK mempermudah pengelola kepegawaian Perka BKN No 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pelantikan 8 Pejabat Eselon Launching SAPK WEB BASED PERTAMA Private Class SAPK Instansi Vertikal Bukan No. 2 Rakor & Sosialisasi Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah

Habar Regulasi 14

PP 53 Tahun 2010 Jo. PERKA BKN No.20 Tahun 2010

Habar Pegawai 18 21

Kenaikan Pangkat Anumerta Permasalahan Usul Penetapan KARTU PEGAWAI

Berita Foto 27 28

Buka puasa bersama denan WAKA Honorer Belum berakhir

Profil 29 32

BKD Pemprov Kaltim Peraih BKN Award 2011 Guru Berdedikasi

Kunjungan 35

Satu-satunya yang REPRESENTATIF

Opini 37 39 42

Kesenjangan Penyelenggaraan Manajemen PNS Membuat Desain Pensiun Secara Mandiri Sejak Dini Moratorium Rekrutmen CPNS, Tepatkah?

Habar Budaya 47

Bermula untuk Rakyat, Kembali Kepada Rakyat

Habar Darma Wanita 49

Mengikuti perjalanan Ibu Edy Topo Ashari di Kalimantan Selatan

Habar Kopri 49 50

Pesan dan Harapan Presiden RI pada upacara HUT-40 KORPRI Susah senang dirasakan bersama

Kuis Kepegawaian 51

3

Buletin Habar Kepegawaian

Kuis Siapa Tepat Dia Beruntung Edisi VIII 2011

Habar Terkini

SAPK

MEMPERMUDAH PENGELOLA KEPEGAWAIAN

K

ANTOR Regional VIII BKN Banjar-

masin kembali menggelar rapat koordinasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) berbasis web untuk instansi vertikal se-wilayah kerja (Kalsel, Kaltim, Kalteng) pada tanggal 28-29 November 2011. Peraturan yang mendasari kegiatan ini adalah Perka BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK dan Perka BKN No 18 tahun 2010 tentang SAPK on-line, Perka BKN No 14 tahun 2011 tentang pedoman pengembangan database PNS, Perka BKN No 18 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Kepegawaian PNS, dan DIPA Kanreg VIII BKN Banjarmasin tahun 2011.

Rakor yang diikuti 109 peserta dari 55 instansi vertikal ini bertujuan untuk membekali secara khusus pengelola kepega-

waian instansi vertikal di wilayah kerja Kanreg VIII BKN, agar menjadi seragam dan sama saat aplikasinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, masyarakat mulai menyadari akan hak-haknya untuk medapatkan

pelayanan nyang terbaik, begitu juga dengan PNS. PNS bertugas untuk melayani masyarakat, namun pertanyaannya kemudian siapa yang akan melayani PNS? Maksudnya yang melayani urusan administratif kepegawaian PNS seperti kenaikan pangkat, pensiun, kartu pegawai, dll. Jawabannya adalah pengelola kepegawaian masing-masing instansi atau yang lebih dikenal Sub Bagian Kepegawaian.

BKN saat ini harus mengelola 4,7 juta PNS seluruh Indonesia dari total 237 juta jumlah penduduk Indonesia. Tidaklah

mudah tentunya untuk mengelola sumber daya manusia sebanyak ini apalagi harus memperbaharui data kepegawaian se-

4

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini tiap orang setiap hari. Oleh karena itu program SAPK

meninggalkan kantor, secara otomatis dia juga akan mening-

yang digunakan setiap pengelola kepegawaian akan

galkan pekerjaannya yang mengakibatkan pelayanan masyara-

sangat membantu proses peremajaan data PNS,

kat akan terbengkalai. Hal inilah yang memicu masyarakat

sehingga ketika pemerintah (Presiden) atau DPR

marah dan kecewa terhadap pelayanan PNS dan berimbas

meminta data PNS maka BKN akan bisa memberikan

terhadap citra PNS yang menjadi jelek.

informasi yang valis dan akurat.

Program SAPK berbasi web ini diberlakukan sejak

“Jangan biarkan pegawai mengurus sendiri, biarkan

PNSnya tetap fokus dan konsentrasi bekerja, kasihan kalau

25 Juli 2011, sehingga kenaikan pangkat Oktober

mereka harus mengurus sendiri karena memakan waktu dan

2011 kemarin sudah menggunakan program ini.

tenaga serta harus mengeluarkan ekstra biaya untuk perjalan-

Mungkin sebagian instansi vertikal di daerah sudah

an. Petugas yang mengurusi urusan administratif kepegawaian

ada yang pernah diundang oleh BKN pusat untuk

itu adalah pengelola kepegawaian, karena itu tupoksinya.

mengikuti arahan dan pedoman penggunaan SAPK.

Jika sampai pegawai sendiri yang mengurus ini menandakan

Namun ternyata masih ada instansi vertikal di daerah

pengelola kepegawaian kurang berjalan dengan baik.� Ujar

yang meminta pelatihan kembali. Itulah kalimat per-

Kakanreg menegaskan.

tama yang dilontarkan Kepala Kantor Regional VIII BKN, I Nengah Priadi, SH, M.Si

Kanreg VIII BKN sangat terbuka dan siap setiap saat ke-

tika pengelola kepegawaian ingin bertanya ataupun pelatihan

Dalam setiap pertemuan Kepala Kanreg VIII BKN

secara privat baik pihak Kanreg yang bertandang kesana mau-

selalu mewanti-wanti para pengelola kepegawaian

pun sebaliknya. Rakor ini ditutup oleh Kepala Bidang Informasi

agar tidak membiarkan PNSnya mengurus sendiri ke

Kepegawaian, Drs. Abdul Salam Gassing, MH.

BKN. Mengapa? Karena selain merugikan individu

“Mulai kenaikan pangkat April 2012 nanti BKN akan benar-

PNSnya sendiri, juga merugikan instansi tersebut.

benar menegaskan penggunaan program SAPK ini, jika masih

Untuk mengurusi hal seperti itu memerlukan waktu

ada instansi yang belum menggunakan ini maka mohon maaf

yang lumayan lama, sehingga dapat dipastikan jika

Kanreg VIII BKN akan menolak untuk memproses.� Ujar Kabid

PNS tersebut mengurus sendiri maka dia akan ijin

yang asli dari Makasar ini. (diah)

5

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

Sosialisasi dan Workshop Penyusunan Kompetensi Kerja PNS

Perka BKN No 22 tahun 2011

tentang pedoman penyusunan standar kompetensi kerja di lingkungan BKN

P

eraturan Kepala BKN kali ini agak berbeda ketimbang peraturan-peraturan yang lain karena peraturan ini dibuat khusus untuk di lingkungan BKN saja. Itulah kalimat awal yang diungkapkan oleh Kasubdit di Direktorat Standarisasi dan Kompetensi Jabatan, Bapak Udin Samsudin di Aula Junjung Buih, Kanreg VIII BKN Banjarmasin pada hari Senin, 31 Oktober 2011. Sosialisasi ini diikuti seluruh pegawai Kanreg VIII BKN Banjarmasin dan dibuka oleh Kepala Bagian Umum, Drs. Supardi, M.AP Sosialisasi ini memaparkan mengenai Standar Kompetensi Kerja PNS (SKKPNS) yang beguna untuk pengembangan pegawai, rekrutmen, seleksi, dll. Diungkapkan beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya peraturan ini, antara lain: pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (pasal 12 UU no 43/1999), UU Pelayananan Publik No 25, dan lainnya. Hal-hal yang mendorong terciptanya peraturan ini untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan, seperti, masih banyak jabatan yang belum berbasis fungsi kerja, duplikasi pekerjaan dan masih belum dirumuskan, serta belum ada pengukuran komprehensif terkait kompetensi kerja tersebut.

6

Buletin Habar Kepegawaian

Dengan adanya SKKPNS inilah maka akan terstandarlah sistem jabatan berbasis kompetensi, kemudian terukurnya kompetensi, hingga meminimalisir duplikasi pekerjaan. Kabid Inka baru menanyakan, apakah ada hubungannya Perka No 22 ini dengan Kepka No 46 a tahun 2006/ Kepka No 13 tahun 2006? karena sama-sama mengenai standarisasi kerja, namun kalau diperhatikan kedua peraturan ini jauh berbeda. Dengan sigap pemateri menjawab bahwa Perka No 22 hadir untuk melengkapi Kepka No 46 a dan peraturan lain yang berhubungan dengan standar kompetensi kerja. Direktorat yang didirikan pada tahun 1999 ini juga menjelaskan bahwa BKN melalukan beberapa langkah konkret untuk merealisasikan peraturan ini seperti program pengembangan kompetensi PNS melalui soft dan hard skill, pelatihan perumus kompetensi kerja, pelatihan asesor kompetensi kerja, piloting, sosialisasi, dan implementasi penyusunan kompetensi, dan pembetukan LSP-PNS. Usai sosialisasi diadakan piloting SKKPNS pada bidang mutasi, Kanreg VIII BKN Banjarmasin dengan cara mengisi beberapa formulir yang telah disediakan oleh penyelenggara. Piloting ini adalah tindakan lanjut dari sosialisasi atau bias dikatakan setelah mendapat teori, maka para peserta melakukan praktik agar lebih bisa memahami. (diah)

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

PE L ANT I KA N 8 P E J A B A T E S E L ON K

epala Kantor Regional VIII Badan Kepala Negara (BKN) Banjarmasin, I Nengah Priadi, SH, M.Si melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat eselon III dan eselon IV di Aula Junjung Buih gedung II Kanreg VIII BKN Banjarmasin, Senin (10/10). Sebanyak 8 orang pejabat dilantik dan disumpah terdiri dari 1 orang eselon III dan 7 orang eselon IV, 7 orang promosi dan 1 orang rotasi. Dalam sambutannya, Kakanreg menjelaskan bahwa pelantikan ini dilakukan karena adanya promosi dan rotasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman dan wawasan dari si pejabat tersebut. Dengan demikian optimalisasi kinerja organisasi akan terwujud dan mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Kakanreg VIII lebih lanjut mengharapkan agar para pejabat yang baru dilantik agar bisa menjaga kepercayaan pemerintah dan pimpinan sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dedikasi. “Jangan kecewakan pimpinan yang telah memberikan kepercayaan kepada Saudara, dan tugas-tugas baru yang menjadi beban kerja Saudara agar dapat kiranya dilaksanakan dengan maksimal dan penuh rasa tanggung jawab�, tutur Kakanreg dalam sambutannya. Dengan jabatan yang baru diharapkan para pejabat baru akan bisa menciptakan suasana kerja yang lebih kondusif dan senantiasa dapat meningkatkan kinerja organisasi. (diah)

7

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

Congratulation Drs. Abdul Salam Gassing MH Jabatan

:Kepala Bidang Informasi Kepegawaian

Gol. Ruang : III/d Eselon

: III.a

Rusli, S.Sos Kepala Subbagian Perencanaan & Keuangan Gol. Ruang : III/c Eselon

: IV.a Prihatin Mulyono, S.IP Jabatan

:Kepala Subbagian Kepegawaian Gol. Ruang : III/c Eselon

: IV.a

Andi Hikmal, S.Sos Jabatan

:Kepala Seksi Mutasi III

Gol. Ruang : III/c Eselon

:IV.a

Rusmin Nuryadin, SE.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Gol. Ruang : III/b Eselon

: IV.a

Siti Khotijah, S.Sos Kepala Seksi Penyiapan & Pengelolaan Data Kepegawaian II Gol. Ruang : III/b Eselon

: IV.a

H. Gloria Situmorang, SH, M.AP

Kepala Seksi Pengembangan Kepegawaian Gol. Ruang : III/b Eselon

: IV.a

Akhmad Suriadi Kepala Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian II Gol. Ruang : III/b Eselon

8

Buletin Habar Kepegawaian

: IV.a

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

Launching SAPK Web Base

PERTAMA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan

S

ejak diterbitkan surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.212-2152/99 bahwa mulai 25 Juli 2011 setiap pelayanan kepegawaian harus dilakukan dengan program SAPK, maka secara otomatis setiap BKD seluruh Indonesia harus terkoneksi dengan BKN dan Kanreg BKN melalui program itu pula. Kalau tidak terkoneksi maka BKN akan menolak segala pengusulan kepegawaian. BKD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) setelah mengikuti diklat pengoperasian program SAPK Web Base tidak ingin menunda-nunda waktu. Mereka langsung merespon hal tersebut dengan peluncuran SAPK berbasis web pada hari Rabu, 28 september 2011 lalu. Launching ini bersamaan dengan pelantikan Kepala BKD baru, Said Ali Fachir, SH., MH oleh Bupati Kab. HSS. BKD HSS adalah BKD pertama untuk wilayah Kanreg VIII BKN (meliputi Kalsel, Kaltim, Kalteng) yang meluncurkan dan menggunakan SAPK berbasis web. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang turut hadir dalam acara ini memberikan pesan, sistem yang terkoneksi secara online antara BKN - Kanreg – BKD, kedepannya nanti dapat menghasilkan yang sama dan valid. SAPK ini digunakan untuk pelayanan kepegawaian, nota persetujuan dan pertimbangan kenaikan pangkat, pencetakan surat keputusan kenaikan pangkat dan pensiun, serta updating data pegawai. “Kami mengharapkan agar BKD bertindak aktif untuk selalu melaporkan data-data pegawai terbaru kepada BKN pegawai. Updating data pegawai itu sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan yang bisa merugikan PNS itu sendiri. Dan bagi pegawai yang telah diberikan wewenang untuk mengoperasikan SAPK diharapkan untuk melaksanakan tugas dengan baik.� Pesan Kakanreg. Cepatnya respon BKD HSS ini perlu diikuti oleh BKD-BKD yang lain, kami tunggu peluncuran di BKD berikutnya demi kenyamanan pelayanan. (diah)

9

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

PRIVATE CLASS SAPK

BELAJAR APLIKASI LEBIH EFEKTIF

S

ejak Agustus hingga September 2011 Kanreg VIII BKN Banjarmasin mengadakan pelatihan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian versi web base yang bisa dikatakan latihan ini dilaksanakan secara private class. Maksudnya pelatihan ini diadakan karena permintaan oleh instansi bersangkutan, sehingga peserta pelatihan hanya diikuti pegawaipegawai pilihan dari instansi tersebut, setiap kelas biasanya terdiri dari 3 – 5 orang. Seperti BKD Hulu Sungai Selatan dan BKD Penajam Paser Utara yang datang langsung ke Kantor Regional VIII BKN yang berada di Jln. Bhayangkara, Sungai Besar Banjarbaru. Kedua instansi ini meminta secara khusus untuk dilatih kembali setelah beberapa bulan yang lalu telah diselenggarakan pelatihan secara resmi oleh BKN Pusat yang dibimbing langsung oleh PT Knowment. Di tempat dan waktu yang berbeda BKD Palangkaraya meminta pihak Kanreg untuk bertandang ke ibukota Kalimantan Tengah tesebut, untuk mempersiapkan peralatan jaringan agar bisa terkoneksi dengan program SAPK. Semakin banyaknya daerah yang menggunakan program SAPK versi web base ini karena mereka sendiri mengakui bahwa program ini sangat membantu proses kerja yang bisa meningkatkan pelayanan. “Kandangan (red: ibukota Kab. HSS) telah terkoneksi dengan SAPK sejak awal 2011 lalu, karena waktu ada pelatihan beberapa bulan yang lalu kami tidak ikut, maka kami meminta waktu untuk dilatih secara khusus. Kami sudah keteteran jika mendata para pegawai kami secara manual, namun dengan adanya SAPK kami akui ini sangat membantu, karena proses kerja akan menjadi lebih cepat.” Terang Zulkifli Mahmud, Plt. Kasubbid Perencanaan BKD HSS. “Sebenarnya pada waktu itu kami bingung mau menggunakan program Simpeg atau SAPK, setelah kami bicarakan dengan pimpinan, akhirnya diputuskan menggunakan SAPK saja. Pimpinan merasa SAPK lebih unggul dan lebih penting

10

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini terutama untuk berhubungan dengan BKN. Sedangkan segala urusan di BKD selalu berujung di BKN.” Tutur Mahmud lagi. Walaupun hanya diikuti beberapa orang peserta namun antusias untuk belajar tetap terasa kental, terbukti dari seringnya mereka bertanya dan terlihat sungguh-sungguh menghadapi layar datar yang ada didepan mereka. Malahan dengan kelas kecil seperti ini penyerapan materi terasa lebih mudah. Step by step mereka ikuti instruksi para mentor yang diakui oleh Zulkifli Mahmud sangat luarbiasa menyambut dan merespon baik permintaan BKD. BKD-BKD lain tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan program SAPK versi web base ini, karena manfaatnya sangat bagus demi peningkatan pelayanan. SAPK lebih nyaman, cepat, dan efektif ketimbang manual. Tidak memerlukan anggaran biaya yang banyak karena aplikasi ini disediakan gratis oleh BKN, BKD hanya cukup membayar jaringan internet seperti yang sudah ada saat ini. Kabid Inka, Suryawan, SH memberikan komentar tentang pelatihan terbatas ini, beliau menyampaikan bahwa tujuan pelatihan dengan metode ini seperti untuk efektifitas jam belajar sehingga pemahaman implementasi SAPK yang menjadi sasaran bisa tercapai dengan baik. “Dengan adanya permohonan pelatihan secara khusus seperti ini, maka ini adalah sebuah tanda yang baik, BKD-BKD sudah mau menggunakan program ini. Kegiatan ini untuk efektifitas pemahaman implementasi penggunaan SAPK dan kita sebagai Kanreg akan selalu siap memberikan informasi mengenai program ini demi mendukung program kerja BKN”. Pungkas Pak Suryawan, Kabid Inka saat itu. (diah) DAFTAR INSTANSI YANG TELAH MENGIKUTI PRIVATE TRAINING SAPK NO

INSTANSI

KETERANGAN

1

BKD HULU SUNGAI SELATAN

FULL TRAINING

2

BKD PENAJAM PASER UTARA

FULL TRAINING

3

BKD KUTAI BARAT

FULL TRAINING

4

BKD BANJAR

FULL TRAINING

5

BKD KOTAWARINGIN BARAT

MODUL KENAIKAN PANGKAT

6

PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

FULL TRAINING

7

PENGADILAN AGAMA RANTAU

PEREMAJAAN DATA

8

PENGADILAN NEGERI RANTAU

PEREMAJAAN DATA

9

PENGADILAN NEGERI TANAH LAUT

PEREMAJAAN DATA

10

PENGADILAN NEGERI KOTABARU

PEREMAJAAN DATA

11

UNIV. MULAWARMAN

MODUL KP & PENSIUN

12

BKD BARITO TIMUR

FULL TRAINING

13

BKD HULU SUNGAI TENGAH

FULL TRAINING

14

BKD NUNUKAN

FULL TRAINING

15

BKD KOTAWARINGIN TIMUR

FULL TRAINING

16

BKD PALANGKARAYA

FULL TRAINING

17

BALITTRA

FULL TRAINING

18

BKD KATINGAN

FULL TRAINING

19

BKD KUTAI KARTANEGARA

FULL TRAINING

20

BKD MALINAU

FULL TRAINING

21

BKD HULU SUNGAI TENGAH

FULL TRAINING

22

BKD HULU SUNGAI UTARA

FULL TRAINING

23

BKD KOTA BANJARMASIN

FULL TRAINING

(Data Per Oktober 2011

11

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

INSTANSI VERTIKAL bukan NO. 2 (Sosialisasi Teknis Manajemen Kepegawaian)

M

engapa instansi vertikal dijadikan nomor dua setelah instansi daerah? Pertanyaan itulah yang kerap menyeruak kepada Kanreg VIII BKN Banjarmasin karena dianggap lebih sering mengadakan acara sosialisasi hanya untuk instansi daerah ketimbang instansi vertikal, namun anggapan itu langsung dibantah oleh Kakanreg.

Kanreg VIII BKN Banjarmasin pada 4-5 Juli 2011 secara khusus mengadakan acara sosialisasi Teknis Manajemen Kepegawaian untuk instansi vertikal se-wilayah kerja Kanreg VIII. Secara otomatis dengan terselenggarannya acara ini, Kakanreg langsung membantah tentang anggapan pilih kasih tersebut. “Beberapa instansi vertikal pernah mengeluh karena Kanreg BKN jarang mengadakan acara kepegawaian bagi instansi vertikal. Kami tidak pernah bermaksud seperti itu, makanya hari ini kami adakan acara sosialisasi khusus bagi pejabat pengelola kepegawaian instansi vertikal, sebagai bentuk respon kami.� Terang Kakanreg dalam acara pembukaan. Sub Bagian Kepegawaian pada sebuah instansi harus memiliki arsip tata naskah setiap pegawainya sejak awal pengangkatan CPNS hingga akhir masa pensiun, sehingga jika seorang pegawai ingin mengusulkan kenaikan pangkat misalnya, pegawai tersebut tidak perlu harus selalu mengumpulkan berkas. Dan yang bekerja untuk melakukan urusan tersebut adalah petugas di bagian kepegawaian bukan Si pegawainya.

12

Buletin Habar Kepegawaian

Mengapa seperti itu? Karena demi kelancaran pelayanan terhadap masyarakat, jika seorang PNS diuruskan segala berkas administrasinya maka dia akan bisa duduk dengan tenang dan nyaman dalam menjalankan tugas, serta fungsi bagian Kepegawaian pun bisa berjalan dengan baik. Dalam laporan Ketua Panitia, Drs. Hari Sunarso menyampaikan bahwa tujuan acara ini merupakan salah satu upaya BKN untuk meningkatkan pelayanan manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan PNS profesional, netral, dan sejahtera. Materi acara sosialisasi ini berkenaan dengan bidang-bidang kepegawaian negara dan langsung diberikan oleh Kakanreg, I Nengah Priadi, SH, M.Si, juga Kepala Bidang Mutasi, Kukuh Heru Yanto, SH, MH. dan Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun, Sumardjo, S.Sos,. Diikuti 50 peserta, antara lain dari TVRI Kalimantan Timur, Universitas Lambung Mangkurat, Kemenkumham Samarinda, Polda Kalimantan Tengah, dan lain-lain. (diah)

Edisi VIII 2011

Habar Terkini

Rakor dan Sosialisasi Penghitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah dan Arah Kebijakan Pengadaan CPNS Tahun 2011

B

ertempat di Aula Graha Abdi Persada, Banjarmasin acara pada hari Jumat, 15 Juli 2011 ini dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Prov. Kalimantan Selatan (Kalsel), H.M. Isra Ismail, SH, MH dan staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Kuniyati, SH, MPA. Peserta terdiri dari BKD, Sekda, dan Biro Kepegawaian yang berasal dari 6 provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, dan Lampung. Tujuan acara ini antara lain untuk menyamakan persepsi tentang kondisi PNS Indonesia baik secara kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusinya, kemudian agar setiap daerah memiliki standar minimal pegawai yang tepat sesuai kebutuhan organisasi. Asisten I dari Pemprov Kalsel dalam sambutan Gubernur Kalsel menyampaikan pada dasarnya Kalsel mendukung kebijakan pemerintah pusat mengenai pensiun dini dan moratorium PNS. “Kami menyambuat baik setiap kebijakan dari pemerintah pusat asalkan tidak bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik. Pegawai yang banyak belum tentu baik, begitu pula sebaliknya, namun perlu diketahui bagi kami di daerah masih merasa kekurangan pegawai. Jumlah PNS se-Kalimantan Selatan berjumlah 71.000 pegawai, namun angka ini kami akui masih kurang, terutama untuk tenaga bidan dan guru yang akan tempatkan didaerah terpencil atau desa.� Terang Isra Ismail. Peraturan Men.Pan-RB nomor 26 tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Yang Tepat Untuk Daerah teryata merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden pada Agustus 2010 lalu yang meminta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk untuk merumuskan jumlah pegawai yang tepat untuk di daerah.

Dalam acara ini cukup banyak mendapat respon dari para peserta karena ini merupakan kesempatan langka bagi pegawai daerah untuk menyampaikan uneg-uneg mengenai permasalahan yang mereka hadapi di daerah. Salah seorang peserta dari Prov. Kalimantan Barat menanyakan mengapa untuk pengajuan formasi CPNS daerah harus meminta persetujuan dari pemerintah pusat, padahal yang mengerti keperluan dan kepentingan adalah pemerintah daerah? Kemudian oleh pemateri dari Men.Pan-RB menjelaskan dengan bijak, bahwa pengesahan dari pemerintah pusat itu harus karena bersangkutan dengan anggaran yang akan dikeluarkan oleh APBN. Mengenai kebijakan moratorium dijelaskan oleh Kuniyati bahwa itu masih sebatas wacana dan jika akan tetap dilaksanakan tentu pemerintah akan memikirkan agar moratorium itu akan dilaksanakan secara proporsional. Diharapkan melalui kebijakan ini maka Indonesia akan memiliki sumber daya manusia yang profesional, akuntabel, berkinerja tinggi dengan orientasi masyarakat. Direncanakan setelah acara sosialisasi ini akan ada acara lanjutan mengenai bimbingan teknis cara penghitungan dan penggunaan rumus. (diah)

Acara ini terdiri dari dua materi, materi pertama mengenai pedoman Permenpan-RB no. 26 tahun 2011 dan materi kedua tentang tata cara menghitung jumlah pegawai yang tepat untuk daerah. Pada materi kedua disampaikan bahwa rumus untuk pegawai di puskesmas daerah terpencil diperlukan cukup 17 pegawai saja.

13

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Regulasi PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM PEJABAT/PEGAWAI YanG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (PP 53 TH 2010 JO. PER KA BKN NO 21 TH 2010) Oleh : I NENGAH PRIADI,SH, MSi KEPALA KANREG VIII BKN BANJARMASI

D

alam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional, dan bermoral sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian maka peraturan disiplin PNS mutlak diperlukan. Peraturan disiplin PNS yang tertuang dalam PP Nomor 53 tahun 2010 dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja. Oleh karena itu PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, antara lain mengatur secara tegas mengenai jenis/ tingkat hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan terhadap suatu pelanggaran disiplin, dan juga mengatur tentang pejabat yang berwenang menghukum serta mengatur mengenai batasan kewenangan yang dimilik oleh pejabat yang berwenang tersebut dalam menjatuhkan hukuman disilpin. Mengingat cukup kompleksnya pengaturan tentang pendelegasian wewenang kepada pejabat untuk menjatuhkan hukuman disiplin serta jenis / tingkat hukuman disiplin yang diatur dalam PP Nomor 53/2010, maka untuk memudahkan didalam memahami mengenai pejabat yang berwenang menghukum PNS(pejabat/Pegawai) yang melakukan pelanggaran disilpin serta sejauh mana kewenangan yang dimilikinya dalam menjatuhkan hukuman disiplin, berikut akan kami tuangkan didalam bentuk matrik/tabel dibawah ini. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat bermandaat. Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pejabat/Pegawai yg dihukum&Jenis Hukuman Disiplin yg dpt dijatuhkan (Bagi PNS Pusat) Jab Strukt

Jab Fung

Staf

Jenis Hukuman Disiplin

PRESIDEN

Es I & Jab lain yg pengangktn dan pemberhent nya oleh Presiden/ Mis Panitra MA/ Panitra MK

-

-

HD Berat, berupa: -Turun Jab -Bebas Jab -Bht DH TAPS -Bht TDH

PPK Pusat

Es I

-

-

HD Ringan HD Sedang HD Berat, berupa; -Turun KP 3 Th

Utama

IV/d – IV/e

HD Ringan, HD Sedang dan HD Berat

Es II Vertikal / Setara yg bertanggng jwb kpd PPK

-

HD Ringan, HD Sedang dan HD Berat

Es II

Madya & Penyelia

IV/a – IV/c

HD Sedang HD Berat

Es III Kebawah

Muda & Penyelia kebawah

III/d kebawah

Es II Kebawah

Madya

IV/a – IV/c

Es III

Muda & Penyelia

III/b – III/d

-

Es I / Setara

14

Buletin Habar Kepegawaian

HD Sedang berupa: -Turun KP 1 th HD Berat HD Ringan HD Sedang berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Edisi VIII 2011

Habar Regulasi Es II yang atasan langsung PPK / Es I yg bukan PPK

Es III

Muda & Penyelia

III/c - III/d

HD Ringan

Es IV Kebawah

Pertama& P.Lanjutan

III/d Kebawah

HD Sedang

Es II / Setara

Es III

Muda & Penyelia

III/c – III/d

HD Ringan

Es IV

Pertama & P.Lanjutan

II/c – III/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es II.b

-

-

Es III

Muda& Penyelia

-

HD Sedang Tunda KGB Tunda KP

Es IV ke bawah

Pertama & P.Lanjutan

III/d kebawah

HD Sedang: - Turun KP 1 th

Es IV

Pertama & P. Lanjutan

II/c – III/b

HD Ringan

Es V Kebawah

P. Pemula & Pelaksana II/a – II/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

P. Pemula & Pelaksana

II/a – II/b

HD Ringan

-

-

I/a – I/d

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

-

-

I/a – I/d

HD Ringan

Es II.a yg atasan langsung PPK yg membawahi Es II.b (MisKaKanwil Kum Ham)

Es III

Es IV / Pejabat yg Es V setara

Es V

HD Ringan

Pejabat yang BerPejabat / Pegawai yang Dihukum & Jenis Hukuman Disiplin yang dapat wenang Mengdijatuhkan (Bagi PNS Daerah Propinsi) hukum Jabatan Struktural Jab. Fungsional Staf Jenis Hukuman Disiplin PPK Prov/ Gubernur

15

Es I

-

-

HD Ringan, HD Sedang HDBerat, berupa: -Turun KP 3 th

-

Utama

IV/d – IV/e

HD Ringan, HDSedang, HD Berat

Es II

Madya & Penyelia

IV/a – IV/c

HD Sedang , HD Berat

Es III Kebawah

Muda& Penyelia kebawah

III/d kebawah

HD Sedang, berupa: -Turun KP 1 th & HD Berat

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Regulasi Es I

Es II

Es III

Es IV

EsV/Setara

Es II

Madya

IV/a – IV/c

HD Ringan

Es III

Muda& Penyelia

III/b – III/d

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es III

Muda& Penyelia

III/c – III/d

HD Ringan

Es IV

Pertama& P.Lanjutan

II/c – III/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es IV

Pertama& P.Lanjutan

II/c – III/b

HD Ringan

Es V

P.Pemula&Pelaksana

II/a – II/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es V

P.Pemula& Pelaksana

II/a – II/b

HD Ringan

-

-

I/a – I/d

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

-

-

I/a – I/d

HD Ringan

Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pejabat Sekda Kab/Kota yg dihukum& Jenis HD yg dpt dijatuhkan (Bagi PNS Daerah Kab/Kota) Sekda Kab/Kota

Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah

Pejabat Ybw Meng hk BUPATI/ WALIKOTA

16

Jenis Hukuman Displin

PNS Kab/Kota atau PNS yg DPK/DPB pada Kab/Kota lain dlm satu Prov yg diangkat sbg Sekda

HD Berat, berupa; Turun Jab, Bebas Jab Bht DH TAPS,Bht TDH

PNS Pusat, PNS Prov, dan PNS Kab/Kota dari Prov lain yg DPK/DPB pada Kab/Kota di Prov nya yg diangkat sbg Sekda

HD Berat, berupa; -Turun Jab -Bebas Jab

Pejabat/Pegawai yg dihukum & Jenis Hukuman Disiplin yang dapat dijatuhkan Jab Strukt

Jab Fung

Staf/G R

Jenis Hukuman Disiplin

Sekda Kab/Kot

-

-

HD Ringan, HDSedang & HD Berat, berupa: -Turun KP 3 th

Es II

Utama, Madya & Penyelia

IV/a – IV/c. IV/d – IV/e

HD Ringan, HD Sedang, HDBerat

Es III Kebawah

Muda & Penyelia kebawah

III/c - III/d

HD Sedang , HD Berat

-

-

III/b kebawah

HD Sedang, berupa: -Turun KP 1 th & HD Berat

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Regulasi SEKDA

Es II & Es III Dilngknya

Muda & Penyelia

III/c -III/d

HD Ringan

Es IV

Pertama & P. Lanjutan

II/c- III/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es III

Muda & Penyelia

III/c – III/d

HD Ringan

Es IV

Pertama & P Lanjutan

II/c- III/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es IV

Pertama & P. Lanjutan

II/c- III/b

HD Ringan

Es V

P. Pemula &Pelaksana

II/a- II/b

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP HD Ringan

Es IV / Setara

I/a – I/d

HD Sedang, berupa: -Tunda KGB -Tunda KP

Es V

I/a – I/d

HD Ringan

Es II

Es III

17

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian

KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA *) Prihatin Mulyono, S.IP

Dalam kesempatan ini Penulis melalui buletin Habar Kepegawaian ingin menunjukkan simulasi kasus Kepegawaian yang secara riil pernah terjadi, baik yang dapat diselesaikan maupun yang tidak dapat diselesaikan. Dengan harapan dapat memberikan informasi kepada Pegawai Negeri Sipil, khususnya bagi pengelola kepegawaian dalam menyikapi suatu kasus kepegawaian yang terjadi dengan mencermati setiap bagian-bagian manajemen PNS yang memiliki potensi terhadap terjadinya kasus tersebut.

KASUS I Nama :Drs. Muhammad Ilham NIP :110032570 Pangkat/Golruang :Penata Tingkat I, III/d (TMT 1 April 2000) Jabatan :Pelaksana pada Proyek Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Timur, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Situasi dan Kondisi 1. Berdasarkan surat laporan pimpinan proyek perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan Provinsi Wilayah Tengah tanggal 20 Januari 2003 dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a.Dengan Surat Perintah Pejalanan Dinas Nomor : 12.01.02/SPPD/160/2002 tanggal 4 Nopember 2002. Saudara Drs. Muhammad Ilham ditugaskan untuk memonitor sepanjang jalan antara Samarinda dan Kabupaten Pasir pada tanggal 4 dan 5 Nopember 2002 dengan menggunakan mobil Dinas No. Pol. KT 1317 B. b.Untuk melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 4 Nopember 2002 pukul 13.30 WITA yang bersangkutan berangkat dari Samarinda menuju ke Balikpapan dengan mengendarai mobil minibus No. Pol. KT 1317 B guna memon itor pekerjaan proyek perbaikan jalan sepanjang jalan antara Samarinda dan Balikpapan. c.Dalam perjalanan tersebut sekitar pukul 15.30 WITA yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas pada Km. 34 dari arah Loa Janan, Kecamatan Tahura Bukit Soeharto Kabupaten Kutai Kerta Negara, bertabrakan dengan mobil pick up No. Pol. KT 8037 AL. d.Akibat kecelakaan tersebut yang bersangkutan langsung meninggal dunia di tempat kejadian.

2.

Berdasarkan laporan polisi dari Kepala Kepolisian Sektor Tahura Bukit Soeharto Nomor Pol. LP/08/XI/2002/LL tanggal 4 Nopember 2002, dapat disimpulkan bahwa : a.Pada tanggal 4 Nopember 2002 sekitar pukul 15.30 WITA ketika saudara Drs. Muhammad Ilham mengendarai mobil minibus No. Pol KT 1317 B mengalami kecelakaan lalu lintas. b.Pada waktu itu yang bersangkutan mengendarai mobil minibus di jalan Soekarno Hatta dari arah Samarinda menuju kearah Balikpapan, ketika sampai di Km. 34 dari arah Loa Janan, Kecamatan Tahura Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kerta Negara, dalam cuaca yang tidak menguntungkan dan jalan Bukit menurun, mobil yang dikendarainya bertabrak kan dengan mobil Pick Up No. Pol. KT 8037 AL yang datang dari arah yang berlawanan. c.Akibat kecelakaan tersebut yang bersangkutan langsung meninggal dunia di tempat kejadian. d.Menurut kesimpulan hasil pemeriksaan polisi kecelakaan tersebut terjadi bukan karena kesalahan yang bersangkutan. e.Ketika terjadi kecelakaan yang bersangkutan memiliki SIM A.

18

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian 3. Menurut hasil visum et revertum dari Dokter RS Dirgahayu Samarinda Nomor 22-SK.I/2/11-2002 tanggal 4 Nopember 2002 dengan luka-luka berat akibat benturan dengan benda tumpul. KASUS II Nama : Purwanto BA NIP : 170038276 Pangkat/Golruang : Penata, III/c (TMT 1 April 2000) Jabatan : Bendahara gaji pada Balitbangda Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur

Situasi dan Kondisi 1. Berdasarkan pernyataan kecelakaan karena Dinas dari Kepala Balitbangda Kabupaten Jombang Nomor 094/391/405.38/2002 tanggal 5 September 2002, dikemukakan hal-hal sebagai berikut : a.Dengan Surat Tugas Kepala Balitbangda Kabupaten Jombang Saudara Purwanto BA ditugaskan untuk mengu rus STNK B ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur pada tangal 6 Agustus 2002. b.Untuk melaksanakan tugas tersebut pada tanggal 6 Agustus 2002 yang bersangkutan berangkat menuju ke Sura baya dengan mengendarai sepeda motor Nomor L 3296 MA. c.Dalam perjalanan tersebut sekitar pukul 09.00 WIB yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Gambiran Kecamatan Mojo Agung Kabupaten Jombang. d.Akibat kecelakaan tersebut yang bersangkutan meninggal dunia hari itu juga ketika sedang dalam perawatan di RSU Kabupaten Jombang.

2. Berdasarkan laporan polisi dari Kapolres Jombang Nomor Pol. LP/38/VIII/2002/LL tanggal 6 Agustus 2002 dapat dis impulkan bahwa : a.Pada tanggal 6 Agustus 2002 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Saudara Purwanto, BA sedang mengendarai sepeda motor Nomor Pol. L 3296 MA mengalami kecelakaan. b.Pada waktu itu yang bersangkutan sedang mengendarai sepeda motor dari arah barat, ketika berpapasan dengan mobil truck Nomor Pol W 7234 S. sepeda motor tersebut terpeleset kemudian yang bersangkutan jatuh kearah mobil truk. c.Karena kecelakaan tersebut yang bersangkutan meninggal dunia pada hari itu juga ketika sedang dirawat di RSUD Jombang. d.Ketika terjadi kecelakaan tersebut yang bersangkutan memiliki SIM C yang berlaku sampai dengan tanggal 11 No vember 1996.

3. Menurut keterangan Kematian dari Direktur RSUD Jombang Nomor 372/03/K/405.29/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 bahwa Sdr. Purwanto, BA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2002 akibat kecelakaan.

Dari kedua uraian kasus tersebut diatas, sebagai pengelola kepegawaian tentunya akan menyikapi hal tersebut dari sisi kepegawaian. Dimulai dengan memeriksa data tersebut dan apa kesimpulan Saudara terhadap data tersebut dalam hubungannya dengan pemberian kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi kepada Sdr. Drs. Muhammad Ilham NIP 110032570 dan Sdr. Purwanto, BA NIP 170038276.

Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah mencermati dan memeriksa data-data tersebut dengan teliti dan meru juk kepada peraturan kepegawaian yang terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian baru menyimpulkannya. Dari hasil pemeriksaan data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KASUS I Berdasarkan informasi yang diuraikan diatas dan setelah diadakan pemeriksaan data yang bersangkutan, maka Sdr. Drs. Muhammad Ilham, NIP 110023570 kepadanya dapat diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

19

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian

2. KASUS II Sesuai dengan informasi yang ada dan setelah diadakan pemeriksaan data, maka Sdr. Purwanto, BA NIP 170038276 tidak dapat diberikan Kenaikan Pangkat Anumerta, karena kecelakaan lalu lintas yang menimpa Sdr. Purwanto, BA disebabkan oleh kesalahan yang bersangkutan yaitu masa berlaku Surat Ijin Mengemudi (SIM C) telah habis masa berlakunya. Sumber: Bank Kasus Kepegawaian, Pusdiklat BKN 2003

Penghargaan Pemerintah berupa kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi ini diberikan kepada PNS yang tewas atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada negara dan bangsa. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum PNS yang tewas dimakamkan maka ditetapkan keputusan sementara. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja wajib melaporkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi PNS yang bersangkutan. 1.Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kepada : •Presiden bagi PNS Pusat yang diusulkan menjadi Pembi na Utama Muda, Golongan Ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala BKN sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; •Kepala BKN bagi PNS Pusat yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kepada Kepala Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya bagi PNS Daerah di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, untuk mendapat pertimbangan teknis.

Apabila almarhum PNS yang bersangkutan dinyatakan tewas oleh Kepala BKN atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta serta uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberinan kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang : •Presiden, bagi PNS Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimban gan teknis Kepala BKN; •Kepala BKN, bagi PNS Pusat yang dinaikkan pangkatnya

20

Buletin Habar Kepegawaian

menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, dan •Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi PNS Daerah di lingkungannya untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional BKN sesuai dengan wilayah kerjanya. Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda PNS yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta. Calon PNS yang tewas diangkat menjadi PNS TMT awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Anumerta harus melampirkan dokumen berupa: 1. Surat Keputusan Sementara 2. Kronologis kematian 3. Visum etrepertum dokter RS

Itulah tadi penjelasan bagaimana menyikapi dan mengambil keputusan pada sebuah kasus kepegawaian. Ini hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus kepegawaian yang terjadi disekitar kita. Ternyata peraturan kepegawaian itu juga saling terkait dengan peraturan/hukum yang lain. Sebagai seorang PNS, kita harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat, seperti masalah Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang wajib kita miliki untuk setiap pengendara motor. Semoga tulisan ini bermanfaat dan mampu menambah ilmu kepegawaian kita. Selamat bekerja.

Penulis adalah Kasubbag Kepegawaian Kanreg VIII BKN Banjarmasin

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian

Permasalahan Usul Penetapan

Kartu Pegawai hkah Suda iki il mem g? e Karp

saya

M. Syarif

Itulah pertanyaan yang pertama kali ada dalam benak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru menerima Surat Keputusan Pengangkatan. Seperti yang kita ketahui menjadi PNS harus melewati masa percobaan sebagai CPNS sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, telah lulus Diklat Prajabatan, sehat jasmani dan rohani yang ditentukan oleh tim penguji kesehatan tersendiri, serta DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dalam Undangundang Nomor 43 tahun 1999. BKN sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk untuk membantu Presiden dalam hal manajemen kepegawaian bagi seluruh PNS. Salah satu kegiatan manajemen Kepegawaian yang dilakukan BKN dalam rangka penertiban dan peningkatan tata usaha kepegawaian, ialah menetapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil (Karpeg) bagi seluruh PNS.

Karpeg berfungsi sebagai identitas PNS dalam menjalankan tugas, selain itu Karpeg juga befungsi sebagai syarat kelengkapan administrasi Kenaikan Pangkat (KP) serta dipergunakan untuk syarat kelengkapan administrasi lainnya. Karpeg berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Karpeg tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

BKN selaku instansi yang menangani penetapan/pembuatan karpeg berdasarkan usul dari BKD atau Instansi Vertikal baik secara kolektif maupun perorangan. Persyaratan usul pembuatan karpeg sesuai dengan Keputusan Kepala BAKN Nomor 01/KEP/1994 tanggal 07 Januari 1994, yakni:

1). Surat Pengantar dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau Bagian Kepegawaian Instansi Vetikal PNS yang bersangkutan; 2). Fotokopi Sah Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) yang dilegalisir; 3). Fotokopi Sah Surat Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (SK PNS) yang dilegalisir; 4). Fotokopi Sah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (lulus) yang dilegalisir; 5). Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang dilegalisir; 6). Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar ( kertas foto dof ); 7). Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (asli) untuk penggantian Karpeg yang hilang.

Sesuai dengan persyaratan tersebut, usul yang masuk dari BKD atau Instansi Vertikal tidak serta merta dapat ditetapkan Karpegnya oleh BKN. Sesuai dengan ketentuan, setelah dilakukan pemeriksaan (diperiksa dan diteliti syarat kelengkapan berkas oleh petugas serta cek pada database) terhadap usul Karpeg yang masuk dapat dikelompokkan menjadi 3 Bagian, yaitu: 1. Memenuhi Syarat (MS), artinya usul penetapan Karpeg dari BKD atau Instansi Vertikal baik secara kolektif maupun perorangan memenuhi syarat dan usul Karpegnya dapat ditetapkan. 2. Berkas tidak lengkap (BTL) yaitu berkas persyaratan untuk penetapan Karpeg PNS yang bersangkutan tidak lengkap kemudian dikembalikan kepada yang bersangkutan/instansi terkait untuk dilengkapi.

21

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian

3. Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dalam hal ini usul pene penguji tersendiri/tim penguji kesehatan. tapan Karpeg tidak dapat ditetapkan karena ada ditemukan c.Atau karena kesalahan administrasi Instansi se kesalahan baik itu di SK CPNS, SK PNS, STTPL, ataupun hingga yang bersangkutan terlambat ditetapkan kepu SPMT Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan sehingga usul tusan pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil. penetapan Karpegnya tidak bisa diterbitkan dan harus diperbaiki oleh BKD, ataupun Bagian Kepegawaian Instansi 2. Pengangkatan PNS kurang dari 1 (satu) tahun Vertikal. Berbagai permasalahan yang bisa membuat usul penetapan Sebaliknya bagi PNS yang mengusulkan penetapan KarKarpeg tidak bisa diproses atau ditetapkan, seperti contoh pegnya tetapi setelah diteliti Surat Keputusan Pengangkakasus di lingkungan wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN tan Pegawai Negeri Sipil kurang dari 1 (satu) tahun dari Banjarmasin, antara lain adalah: Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), maka usul penetapan Karpegnya juga tidak dapat diproses. Sebagai 1. Pengangkatan PNS lebih dari 2 (dua) tahun contoh: Berdasarkan usul penetapan Karpeg yang masuk, tidak terpenuhinya syarat pengangkatan seorang CPNS menjadi PNS dikarenakan diangkat lebih dari 2 tahun dari tanggal penetapan SPMT (terhitung secara nyata melaksanakan tugas). Sebagai contoh SK CPNS ditetapkan 31 Desembar 2008, kemudian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/ SPMT tanggal 15 Januari 2009 CPNS yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas tetapi pada TMT SK PNS ditetapkan 1 Maret 2011 (2 tahun 2 bulan baru diangkat PNS). Sesuai dengan contoh kasus tersebut, CPNS yang bersangkutan tidak dapat langsung ditetapkan keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipilnya. Hal ini dikarenakan Sesuai dengan Pasal 16 ayat 4 UU No. 8 Tahun 1974 jo UU No.43 Tahun 1999 dan pasal 14 ayat 1 PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No.11 tahun 2002 menye-

Seorang CPNS ditetapkan SK CPNSnya tanggal 15 Januari 2009, kemudian pada tanggal 1 Februari 2009 mulai bertugas (bekerja secara nyata) pada salah satu instansi Pemerintah Daerah x dan kemudian pada tanggal yang sama si pegawai menerima Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan. Setelah menjalani masa percobaan selama beberapa bulan SK Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Amir ditetapkan pada tanggal 31 November 2009 oleh BKD setempat dengan TMT PNS 1 Desember 2009, maka usul penetapan Karpeg si Pegawai tidak dapat proses karena diangkat PNS kurang dari 1 (satu) tahun. 3. Masa Kerja Golongan salah Kemudian permasalahan lain yang sering ditemukan adanya kesalahan penulisan atau penghitungan masa kerja

butkan masa CPNS merupakan masa percobaan sekurangnya-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun. Sehingga bagi CPNS yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 tahun maka pengangkatan status PNSnya harus mendapat persetujuan teknis dari Kepala BKN dengan catatan CPNS tersebut dapat diangkat menjadi PNS apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan (romawi IV huruf E angka 5 PP 98 Th 2000 jo PP 11 th 2002). Umpamanya: a.Karena terlambat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan pra jabatan. b.Karena terlambat diikutsertakan dalam ujian kesehatan oleh dokter

22

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian golongan dalam Surat Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (SK PNS). Seperti yang kita telah ketahui bahwa penghitungan masa kerja golongan PNS dihitung dari TMT PNS dikurang TMT CPNS ditambah masa kerja bawaan, baik itu masa kerja fiktif bagi pelamar yang memiliki ijazah D3 maupun pelamar yang memiliki masa kerja bawaan sebelum menjadi seorang CPNS yang total masa kerjanya tertulis pada Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Umpamanya: Surat Keputusan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 28 Agustus 2011, maka mulai berlakunya keputusan adalah tanggal 1 September 2011.

5. Adanya rentang jarak waktu yang jauh antara tanggal penetapan NIP Kepala BKN dengan tanggal penetapan SK CPNS

4. Tanggal mulai berlakunya keputusan Pengangkatan menjadi PNS berlaku surut

Kesalahan yang lain adalah adanya penetapan tanggal Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang berlaku surut. Berdasarkan pada angka romawi IV huruf E angka 4 PP.98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah pada PP.11 Tahun 2002 tentang pengadaan PNS disebutkan bahwa tanggal mulai berlakunya keputusan penangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut.

Setiap berkas yang diteliti oleh petugas di BKN kadang kala ditemukan rentang waktu yang sangat jauh antara tanggal penetapan NIP yang diberikan oleh Kepala BKN dengan tanggal penetapan SK CPNS.

23

Buletin Habar Kepegawaian

Misalnya: Seorang CPNS tenaga honorer di suatu Kota diberikan penetapan NIP oleh Kepala BKN tanggal 29 Desember 2007 dengan TMT SK CPNS tanggal 1 Januari 2008, tetapi tanggal penetapan SK CPNS baru ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2008. Dari hal tersebut ditemukan adanya suatu kesalahan karena sesuai dengan huruf C angka 1 a Peraturan Kepala BKN Nomor 30 tahun 2007 menyebutkan, tenaga honorer yang memenuhi syarat diberikan NIP oleh Kepala BKN, PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP menetapkan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS (SK CPNS). Jadi berdasarkan ketentuan tersebut maka surat keputusan pengangkatan sebgai calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) dianggap tidak sah dan harus diperbaiki kecuali ada penjelasan logis yang dapat menjelaskan permasalahan tersebut.

6. Adanya Perbedaan data di SK dengan database

Berkas usul Penetapan Karpeg akan ditolak oleh BKN apabila adanya perbedaan antara data pada SK CPNS/PNS (data fisik) dengan data yang ada di database BKN (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, SAPK) baik itu penulisan tempat, tanggal lahir, penulisan nama, dan lain-lain tanpa adanya data pendukung yang dilampirkan seperti ijazah terakhir pada saat melamar, ataupun sertifikat lainnya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan pada saat melamar. Selain itu

Edisi VIII 2011

Habar Kepegawaian juga apabila ada perbedaan data antara database BKN dengan data yang tertera di berkas maka pihak petugas Status Kepegawaian juga berhak meminta form Penetapan NIP yang bersangkutan sebagai data pendukung untuk menngecek validitas Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

7. SPMT terlambat ditetapkan

Selanjutnya permasalahan berikutnya adalah adanya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang terlambat dibuat beberapa waktu setelah CPNS yang bersangkutan melaksanakan tugasnya secara nyata. Dalam arti disini, CPNS yang telah menerima Surat Pengangkatan sebagai CPNS, segera diperintahkan untuk melaksanakan tugas pada instansi Pemerintah yang telah ditentukan, dan sejak CPNS tersebut sudah bertugas secara nyata pada instansi Pemerintah maka harus segera dibuat SPMT oleh pejabat pimpinan unit kerja paling lambat 2 (dua) bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas.

Permasalahan-permasalahan tersebut diatas merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam usul penetapan Karpeg. Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih sering terjadi kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang berimbas pada tertundanya proses penetapan Karpeg serta pelayanan kepegawaian lainnya baik PNS di Kab/Kota maupun PNS Instansi Vertikal. Selanjutnya dengan adanya tulisan ini, penulis harapkan dapat menyamakan persepsi dalam pemberian pelayanan kepegawaian kepada masyarakat PNS sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang berlaku demi meminimalisir kesalahan-kesalahan yang sering terjadi.

24

Buletin Habar Kepegawaian

* Penulis adalah Staf Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun)

Edisi VIII 2011

Berita Foto

Pada 15 Agustus 2011, seluruh pegawai Kanreg VIII BKN Banjarmasin bersama kelaurga dengan gembira berbuka puasa bersama Wakil Kepala BKN yang kebetulan sedang berada di Kota Banjarbaru beserta Kepala Kantor Regional dan pejabat eselon Kanreg VIII lainnya.

Buka puasa bersama di tambak ikan Pondok Lima di Martapura, Kabupaten Banjar suasana keakraban tampak mencair antar pegawai. Waka BKN memberikan tausyiah special untuk para pegawai Kanreg VIII BKN. Dalam tausyiahnya Waka BKN menyampaikan agar kita menjaga ruh diri agar terhindar dari efek negative dengan cara menjaga ego diri.

Dengan menu hidangan makanan khas Banjar yaitu ikan bakar patin, ikan goreng nila, papuyu, saluang, sayur asem, hingga sate menambah rasa syukur nikmat para pegawai atas semua rezeki yang telah diberikan Allah swt. (diah)

Setiap tahun - Mesin cetak SK Inpassing Pensiun yang dilakukan sejak tahun ‌. Telah mencetak ratusan ribu SK Inpasing Pensiun, karena setiap tahun pula pemerintah membuat kebijakan untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan PNS. Yang mana kenaikan gaji ini dilakukan secara bertahap hingga batas ‌.

Setelah selesai membenahi dan merapikan tata naskah PNS di Kalimantan Timur (Lantai 2) selama hampir 1 tahun. Maka sejak September 2011 giliran tata naskah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (lantai 1) yang mau dibenahi. Tampak pada foto, pegawai Bidang Informasi Kepegawaian bergotong royong merapikan tata naskah demi tertib dan kelancaran data pegawai negeri sipil.

25

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Berita Foto

Deputi Dalpeg BKN mengadakan rapat konsolidasi penyelesaian tenaga honorer kategori 1 dan 2 dengan BKD-BKD sewilayah Kanreg VIII BKN Banjarmasin di Batam, Kepulauan Riau pada tanggal 24-26 November 2011. Rapat ini dihadiri kepala BKD dan Sekretaris Daerah dan menghadirkan narasumber Deputi Inka, Direktur Dalpeg II, dan Kakanreg VIII BKN Banjarmasin.

Tetap dengan semangat Pahlawan Nasional asal Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari, “Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing� yang juga menjadi slogan Kanreg VIII BKN Banjarmasin, seluruh pegawai berseragam Korpri mengikuti upacara dengan khidmat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-66 di Halaman Kantor.

Behind the stage, setiap ada kegiatan seperti workshop atau diklat di aula Kanreg VIII BKN Banjarmasin, tidak bisa terlepas dari peranan 2 orang pegawai Subbag. Tata Usaha & Rumah Tangga yang sangat berarti. Opik dan Ilyas mulai dari menyiapkan hingga merapikan kembali segala peralatan teknis yang diperlukan ketika sedang berlangsung kegiatan. Thanks Bro!

26

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Profil

BKD PEMPROV KALTIM PERAIH

BKN AWARD 2011

27

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Profil

P

Pada 25 Mei 2001 Gubernur Prov. Kaltim melantik Kepala BKD Prov Kaltim pertama dan pada tanggal tersebut juga dijadikan sebagai perayaan hari ulang tahun BKD Prov Kaltim. BKD ini memiliki visi mewujudkan sumber daya aparatur daerah yang profesional untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (Good Governance). Maka setiap personil BKD selalu mengutamakan pihak yang dilayani dan tugas ini menjadi cerminan aparatur yang profesional dan bertanggung jawab (Good Government).

Kriteria penilaian BKN Award dilihat dari beberapa aspek yakni integritas publik, penggunaan teknologi informasi, pelayananan kepegawaian terhadap PNS yang transparan, tepat waktu, ketaatan, serta sarana dan prasarana yang memadai dengan rentang nilai antara 1-4. Setelah dilakukan pengamatan dan penilaian maka terpilih lah BKD Pro. Kaltim untuk menyandang penghargaan ini.

Untuk merealisasikan visi tersebut maka BKD Prmprov Kaltim merumuskan misi-misi, yaitu: 1. Mewujudkan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang profesional 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur daerah Kalimantan Timur 3. Menata kualitas sumber daya aparatur daerah di Kaltim secara efektif dan efesien

“Penghargaan ini sebuah kejutan, kami tidak tahu kalau Kaltim mendapatkan penghargaan, bahkan indikator keberhasilan juga tidak kami ketahui. Kami berterima kasih kepada BKN yang telah memberikan penghargaan ini, kami harapkan untuk kedepannya nanti agar penghargaan seperti ini tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Agar BKD-BKD seluruh Indonesia dapat terpacu untuk bekerja dan membuat program yang lebih bagus,” kata Kepala BKD Prov. Kaltim H. Kusmayadi ketika dihubungi melalui telepon.

BKD Prov Kaltim merupakan lembaga yang mengelola manajemen pegawai daerah Prov. Kaltim yang mengemban amanat perencanaan kepegawaian menjadi pelayan terbaik bagi pegawai negeri demi memantapkan profesionalitas dan moralitas. Sistem karir yang digunakan adalah sistem prestasi kerja sehingga terwujud manajemen kepegawaian yang handal.

Kepala BKD dibantu beberapa bidang yakni: 1. Sekretaris Antara lain bertugas mengelola persuratan, keperluaan rumah tangga, administrasi keuangan, penyusunan & evaluasi program kerja

ADA - ulang tahun BKN ke-63, 30 Mei 2011 lalu Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih BKN Award. Unggul dari 44 BKD Prov/Kab/Kota yang ada di wilayah Kanreg VIII, maka BKD Pemprov Kaltim berhak menyandang gelar sebagai “Pengelola Kepegawaian Instansi Daerah terbaik se-Wilayah Kanreg VIII BKN Banjarmasin”.

Pada edisi kali ini Tim HK akan menguak profil BKD Prov Kaltim yang berdiri berdasarkan Perda No 2 Tahun 2001 sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Prov. Kaltim dan menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan Biro Kepegawaian, Sekretariat Daerah. Sekarang dialihkan menjadi lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen secara otonom.

Meskipun hanya berkomunikasi melalui surat pos, telpon dan surat elektronik, namun BKD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tetap bersedia dan ramah bekerjasama dengan tim Buletin Habar Kepegawaian (HK) untuk memberikan informasi terkait Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim. Dalam komunikasi tersebut Tim HK mendapat berbagai informasi yang membuktikan bahwa BKD Pemprov Kaltim memang layak untuk mendapatkan penghargaan tersebut.

28

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Profil

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Penyusunan formasi, ujian dinas, penyesuaian ijazah, dan proses kenaikan pangkat. Sebagai bentuk penghargaan membuat kenaikan pangkat yang tepat waktu dan tepat orang, dan sebagainya.

3. Bidang Pengembangan Pegawai Perencanaan dan pengembangan kualitas pegawai, dengan cara memberikan tugas belajar, mengikutisertakan pegawai diklat teknis atau fungsional, diklatpim, pengangkatan jabatan struktural dan fungsional tertentu.

4. Bidang Kesejateraan dan Kedudukan Hukum Pegawai Mengumpulkan bahan psikologi PNS dan CPNS, mengumpulkan petunjuk teknis peraturan kepegawaian dan kesejateraan pegawai, dengan memberikan santunan kepada pegawai yang sakit, pengusulan dan penetapan Satya Lencana Karya Satya.

5. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pengolahan data, dokumen, dan informasi kepegawaian secara manual dan elektronik, merancang bentuk dan isi website, menyusun bank data kepegawaian agar tetap tersimpan dengan baik, sehingga ketika data itu diperlukan maka cepat dan akuratakan ditemukan. Peningkatan pelayanan dengan mendayagunakan dan meningkatkan personil serta memanfaatkan teknologi informasi menjadi strategi utama BKD ini untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Seperti membangun beberapa program yang akan mempermudah administrasi kepegawaian, selain itu BKD ini juga menyediakan aplikasi pencarian peraturan, brosur kepegawaian, forum konsultasi, informasi dalam bentuk grafis dan tabel yang menggambarkan perkembangan kepegawaian, serta aplikasi-aplikasi lain. Semua itu juga terangkum dalam website resmi BKD yang semakin memperlancar komunikasi dan informasi antara BKD dengan masyarakat. Selain itu BKD Prov. Kaltim juga turut menyukseskan program pemerintah pusat yakni penggunaan program Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang merupakan produk Badan Kepegawaian Negara (BKN), dengan menggunakan program SAPK maka semakin memperkuat BKD ini untuk benar-benar mewujudkan visi-misi instansi, karena SAPK bisa membuat sistem kerja menjadi lebih efektif dan efesien. Sekretaris Provinsi, Dr. H. Irianto Lambrie pun turut memberi komentar atas penghargaan ini, yang merupakan bukti keberhasilan Pemprov Kaltim di bawah kepemimpi-

29

Buletin Habar Kepegawaian

nan Gubernur Kaltim, Dr H Awang Faroek Ishak dan Wakil Gubernur H Farid Wadjdy dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, khususnya soal perbaikan layanan kepegawaian dan terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance).

“Keberhasilan ini salah satu bukti komitmen jajaran Pemprov Kaltim melanjutkan reformasi birokrasi pemerintahan di daerah ini. Pembenahan dilakukan, terutama menyangkut upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia yang juga bekerjasama dengan BKN, khususnya Kanreg VIII BKN,� Tutur Sekdaprov.

Reformasi birokrasi pemerintahan tidak mungkin dipisahkan dari pembenahan SDM kepegawaian. Pembenahan dilakukan demi upaya mengubah pola pikir dikalangan pegawai, yakni dari budaya ingin dilayani menjadi melayani masyarakat. (diah) BIODATA BKD PEMPROV KALIMANTAN TIMUR Landasan pendirian : Perda No 2 Tahun 2001 HUT : 25 Mei Alamat : Jl. Muh. Yamin No 1 Samarinda, Kalimantan Timur Telpon : (0541) 7485497 Faks (0541) 741925 Website : http://kaltimbkd.info/ Email : dinfo@kaltimbkd.info

Riwayat Kepemimpinan Kepala BKD : 1.Dra. Hj. Farida Widiawati, M.Si (2001-2006) 2.Drs. H. Abdussamad, M.Si (2006-2009) 3.Drs. H. Kusmayadi, MM. (2009-sekarang) Sekretaris : Dra. Hj. Maisyarah, M.AP Kabid Mutasi : Dra. Hj. Rusmiyati Kabid Pengembangan : Dra. Nina Dewi, M.AP Kabid Pembinaan : Rozani Erawadi, SH. Kabid Dok. & Info : Zulfinandar, S.Sos, M.Si

Jumlah Pegawai (Okt 2010) :

Penghargaan-penghargaan: 1. Satuan kerja Perangkat Daerah Terbaik III Tahun 2010 2. Terbaik II Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Januari 2011 3. Terbaik III Tata Kelola Kearsipan, Januari 2011 4. Terbaik II Pemeringkatan E-Government antar SKPD di Lingkungan Pemprov Kaltim tahun 2010 5. Pengelola Kepegawaian Instansi Daerah terbaik se- Wilayah Kanreg VIII BKN Banjarmasin tahun 2010 oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)

53 orang

Edisi VIII 2011

Profil

DEDIKASI :

MINIM FASILITAS NAMUN TETAP BERUSAHA MAKSIMAL

Guru Daerah Terpencil Berdedikasi Tingkat Propinsi Kalimantan Selatan 2011

Itulah prinsip mengajar Tjahyu Aulia, S.Pd guru SDN Rantau Bakula, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Menjadi guru di daerah terpencil selama 7 (tujuh) tahun membuat Tjahyu berhasil meraih predikat Guru Berdedikasi Daerah Terpencil tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2011. Tanpa neko-neko Tjahyu berupaya mendidik 133 siswa di desa yang berjarak 70 KM dari Ibukota Kabupaten, Martapura dengan sungguh-sungguh.

“Anak-anak di Rantau Bakula mayoritas anak petani, mereka tidak bisa dipaksa sekolah. Mengajari mereka harus memiliki kesabaran ekstra, karena para murid di desa gampang-gampang susah ketimbang di kota. Sampai sekarang masih banyak anak-anak dan orang tua yang lebih memilih si anak bekerja membantu di kebun ketimbang pergi belajar ke sekolah.” Tutur Tjahyu yang lahir pada 8 Agustus 1982.

Menurut Tjahyu mengenai sikap orang tua yang seperti itu karena mereka menganggap sekolah dasar itu sia-sia belaka karena hanya sedikit diantara mereka yang bisa melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya. Sehingga para orang tua lebih mementingkan anakanaknya bersekolah madrasah untuk belajar agama, apalagi sekolah madrasah dimulai siang hingga sore hari, dan ini tidak mengganggu jadwal membantu orang tua kerja di kebun ketika pagi hari.

“Tidak semua siswa bisa melanjutkan ke SMP (red. Sekolah Menengah Pertama), memang biaya sekolah gratis, namun ada juga hal-hal lain yang menjadi pertimbangan mereka. Seperti jarak antara rumah dan sekolah yang jauh, karena SMP biasanya berada di tingkat kecamatan. Sehingga jika berjalan kaki terlalu menyita waktu dan tenanga, sedangkan mereka belum tentu punya sepeda atau kendaraan bermotor.” Terang Tjahyu lagi yang pernah menjadi Ketua KKG tingkat Kecamatan periode 2006-2008.

Ketika Tjahyu memilih untuk mengikuti seleksi CPNS di Kabupaten Banjar dia sudah tahu apa konsekuensi yang akan terjadi nanti dan dia telah menyiapkan diri untuk penempatan tugas dimanapun di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Ini adalah konsekuensi tugas yang harus

30

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Profil

diemban dengan ikhlas oleh Tjahyu, namun dia memiliki dedikasi untuk menjadi guru yang baik demi anak didiknya. Dengan fasilitas seadanya Tjahyu berusaha mengajar seperti sedang berada di sekolah yang memiliki fasilitas lengkap layaknya di kota. Dia tetap membuat perencanaan mengajar yang detil, juga membuat alat-alat peraga untuk memdukung proses belajar mengajar, sehingga para siswa lebih antusias dan lebih mudah menyerap pelajaran.

Jarak antara sekolah tempat Tjahyu mengajar dengan ibukota kabupaten sekitar 70Km, sedangkan rumah pribadi Tjahyu ada di kota Banjarbaru, dengan jarak sejauh itu tentu tidak akan sanggup kalau harus pulang-pergi setiap hari. Apalagi perjalanan dari ibukota kecamatan menuju Desa Rantau Bakula belum diaspal, sehingga ketika music kemarau sangat berdebu dan ketika musim penghujan jalan menjadi licin. Fasilitas rumah dinas tentu sangat membantu Tjahyu yang menjadi guru di daerah terpencil, meskipun rumah itu adalah rumah dinas di kampung lain dan rumah itu sederhana namun sangat membantu untuk tempat beristirahat melepas penat ketimbang harus menyewa rumah penduduk.

Kondisi jalanan yang tidak semuanya mulus beraspal karena masih ada jalanan tanah sehingga ketika hujan, jalan itu akan becek dan licin serta kondisi jembatan menuju desa Rantau Bakula yang terbuat dari kayu juga sudah hampir hancur, sehingga perlu hati-hati dan pelan-pelan jika melewatinya, dan tidak ada jalan alternatif hanya ada satu jalan menuju kesana. Sama sekali tidak menyurutkan niat Tjahyu untuk mengajar demi anak didiknya. Dengan kondisi seperti itu beliau rela mengorbankan waktu untuk berkumpul dengan keluarga hanya seminggu sekali yakni di hari minggu, selebihnya beliau habiskan di desa Rantau Bakula bersama anak didiknya.

31

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Profil

Atas ketulusan dan keikhlasan Tjahyu dalam mengajar, maka pantaslah dia mendapatkan penghargaan sebagai “Guru Berdedikasi Daerah Terpencil Tahun 2011 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan�. Predikat ini beliau sandang setelah melalui proses seleksi yang cukup ketat, dimulai dari tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan akhirnya ke tingkat Nasional. Tjahyu langsung menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan Nasional, hingga bertemu dengan Ibu Negara, Ani Yudhoyono di Istana Negara untuk silaturahmi dan berdialog.

Selain itu, kesungguhan hati untuk mengabdi kepada pemerintah melalui pendidikan anak-anak di Desa Rantau Bakula juga terbayar dengan keikutsertaan workshop ke Negara Cina pada tanggal 24 September sampai 3 Oktober 2011 yang diikuti 27 peserta dari 25 Provinsi. Selama 10 hari di Negara Tirai Bambu Tjahyu mengunjungi beberapa sekolah dan universitas terbaik di Cina, seperti Guangxi Normal University. Kunjungan ke Negara yang perekonomiannya sedang melesat ini, ingin memodali para guru dengan ilmu pengelolaan pendidikan di Cina yang mungkin bisa ditiru dan diaplikasikan sekolah masing-masing.

Menilik dari cerita di atas, dapat dikatakan menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil yang profesional itu gampang-gampang susah, ketika diri harus berhadapan antara urusan pekerjaan dengan urusan pribadi, maka terkadang itu menjadi pilihan yang sulit. Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002 tentang perubahan atas PP No 98 tahun 2000 tentang pengadaan PNS pasal 6 ayat (1) i ; syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar CPNS bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

Semoga dengan membaca kisah Bapak Guru Tjahyu Aulia, para PNS lain bisa memandang makna tugas dari sudut pandang yang lebih bijak lagi. Ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan bekerja kita demi masyarakat pasti suatu hari nanti akan berbuah manis. Tjahyu Aulia hanyalah seorang contoh dari sekian banyak PNS lain yang juga memiliki dedikasi kerja serupa. Dari kisah Tjahyu Aulia ini dapat kita petik sebuah hikmah bahwa bagian terpenting adalah kesungguhan hati kita untuk melaksanakan tugas dengan baik demi masyarakat, sedangkan fasilitas dan infrastruktur bukanlah hal yang utama, karena itu hanya pelengkap.

Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua agar bisa meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dan penuh dedikasi. Selamat Bekerja! (diah)

32

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Kunjungan

SATU-SATUNYA YANG

REPRESENTATIF

S

MK Negeri 2 Palangkaraya kunjungan setiap tahun ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, sejak Kepala Kantor, Bapak I Nengah Priadi , SH, M.Si dilantik pada tahun 2004 hingga sekarang tahun 2011 telah melakukan 6 kali kunjungan dengan mengajak para siswa jurusan perkantoran. para siswa diajak untuk melihat langsung bagaimana proses administrasi, kearsipan, dan persuratan di sebuah instansi pemerintah.

Pada hari Rabu, 27 Oktober 2011 lalu sebanyak 66 siswa-siswi SMKN 2 Palangkaraya kembali melakukan study tour ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Bersama 13 guru pendamping yang mengenakan batik bintik, batik khas Kalimantan Tengah, dan para siswa berseragam biru, mereka diantar 2 buah bus langsung ke Kantor yang beralamat di Jalan Bhayangkara Banjarbaru.

“hanya kantor BKN yang paling representatif bagi para siswa kami untuk belajar mengenai dunia perkantoran. karena instansi ini struktur organisasinya sudah rapi, infrastrukturnya juga lengkap, dan memiliki alur administrasi yang baik, jadi kami setiap tahun selalu mengajak anak-anak untuk studi tour kesini.� tutur Pak Duma, guru pendamping.

Kepala Bagian Umum, Drs. Supardi, M.AP menyambut hangat rombongan siswa tersebut, beliau mempersilakan kepada

33

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Kunjungan semua siswa untuk secara leluasa melihat setiap bidang yang ada di Kanreg VIII. Pada sambutannya Kabag Umum menerangkan company profile Kanreg VIII mulai dari sejarah pendirian, perkenalan tugas dan fungsi setiap bidang, hingga profil pegawai.

Rombongan siswa ini dibagi menjadi 3 kelompok, mereka langsung melihat ke bidang Informasi Kepegawaian, Bidang Status Kepegawaian & Pensiun, Bidang Mutasi, Bidang Bimbingan Teknis, dan Bagian Umum. dengan seksama dan antusias mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan yang diberikan pihak Kanreg VIII dan tidak sungkan-sungkan untuk bertanya.

Para siswa begitu kagum dan terpukau dengan alur persuratan berbasis komputerisasi atau yang lebih dikenal dengan program mailtracking yang dibuat oleh pranata komputer Kanreg VIII. Mereka juga menanyakan mekanisme perjalanan dinas seorang pegawai. Dari hasil observasi ini akan dibuat laporan yang akan menambah ilmu mereka. (diah)

34

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Opini

KESENJANGAn PENYELENGGARAAN

MANAJEMEN PNS

(Perspektif ReformasI Birokrasi)

Oleh : soerono

P

rofesionalisme…!!!, Meritokrasi….!!!, Gimana, apa khabarmu…??, Seperti apa rupa dan gayamu….??, Karena aku cuma sayup-sayup mendengar dan samar-samar tidak jelas melihat rupa dan gayamu…!!?. Masih mungkinkah mengharapkan kehadiranmu ….??!!. B arangkali pada saat anda membaca prolog tulisan ini, menjadi tidak begitu heran karena telah terbiasa melihat praktek dan mendengar histeria hiruk-pikuk diskursus tentang persoalan-persoalan penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Republik tercinta ini. Diskusi ini bukan apologi mencari siapa yang salah, tetapi hanya sekedar ingin menyadarkan kembali kepada kita semua, bahwa respon kultural untuk membangun dan mewujudkan PNS sebagai aparatur pemerintahan yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil, melalui pembinaan yang berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (meritokrasi), telah diamanatkan dua belas tahun (satu setengah windu) yang lalu, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, atau bahkan tiga puluh tujuh tahun yang lalu, dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Sesungguhnya respon kultural tersebut, penting dan sangat dibutuhkan sebagai semangat reformasi dan memperkuat tekat untuk mewujudkan profesionalisme PNS, dalam posisinya sebagai aparatur pemerintahan secara terhormat dan bermartabat. Sedangkan meritokrasi secara sistemik untuk membangun dan membina peradaban berkinerja unggul, moralitas, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam tataran ini, profesionalisme dan meritokrasi sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran dan komitmen dari para pejabat yang

35

Buletin Habar Kepegawaian

berwenang terhadap pelaksanaan norma, standar dan prosedur dalam penyelenggaraan manajemen PNS. Ketika profesionalisme dan meritokrasi dipertanyakan karena praktek-praktek koneksi, kolusi dan nepotisme, maka pada saat itu PNS akan kehilangan jati diri dan moralitas sebagai aparatur pemerintahan dan selanjutnya menjadi sangat sulit untuk membangkitkan kembali nilai-nilai profesionalisme dan meritokrasi, dalam penyelenggaraan manajemen PNS ataupun dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan manajemen PNS pada era reformasi saat ini, telah memasuki babak persimpangan, setelah babak pertama sebagai peletakan dasar-dasar hukum reformasi kepegawaian (1999-2004), Babak kedua intensitas perluasan desentralisasi kewenangan kepegawaian sebagai distribusi atau re-distribusi dalam rangka Otonomi Daerah, sebagai ajang pembagian kewenangan penyelenggaraan manajemen PNS dalam unified system (2004-2009). Dan saat ini babak ketiga sebagai equilibrium kewenangan penyelenggaraan manajemen PNS, tetapi yang terjadi justru euforia kewenangan, terjadi kesenjangan karena praktek-praktek koneksi, kolusi dan nepotisme. (2009-20…).

Terjadi kesenjangan antara harapan reformasi dan pencapaiannya. Ada ekspektasi pencapaian reformasi yang belum sesuai dengan harapan. Harapan reformasi untuk mewujudkan PNS profesional melalui meritokrasi, tetapi justru hilang, terabaikan karena kepentingan sesaat dari individu, kelompok atau politik

Edisi VIII 2011

Opini

tertentu dengan praktek-praktek koneksi, kolusi dan nepotisme dalam setiap aspek kegiatan penyelenggaraan manajemen PNS. Dalam mekanisme konspirasi koneksi, kolusi dan nepotisme, akan selalu tercipta kesenjangan yang semakin tajam, yang pada gilirannya akan menimbulkan sikap apatisme, paternalisme dan oportunisme, sehingga membuat profesionalisme dan meritokrasi sulit diwujudkan, demikian juga halnya praktek-praktek koneksi, kolusi dan nepotisme juga akan berkembang mengakar ke dalam sikap, perilaku dan membudaya sehingga menjadi semakin susah untuk diberantas.

Komitmen dan kesadaran kembali untuk mewujudkan profesionalisme dan meritokrasi, adalah sebagai proses perubahan fundamental untuk menggerakan lahirnya kembali tata nilai baru yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan manajemen PNS. Kristalisasi komitmen dan kesadaran sebagai tata nilai baru ini terus dikembangkan menjadi rasionalitas baru, untuk secara sadar melakukan perubahan sikap dan sebagai perubahan kultural yang mampu menggerakan semangat mewujudkan profesionalisme dan meritokrasi. Sebagai rasionalitas baru untuk melaksanakan amanah dan tanggung-jawab penyelenggaraan manajemen PNS, yang bersih dari praktek-praktek koneksi, kolusi dan nepotisme.

Rasionalitas baru ini patut untuk kita jadikan agenda perubahan di era reformasi ini, sebagai simbolis tuntutan kesadaran kembali kepada pejabat yang berwenang. Dan kita PNS sebagai simbolis tuntutan kesadaran kembali untuk tampil lebih kreatif mencapai dayaguna dan hasilguna serta nilai tambah dalam berkinerja. Mewujudkan profesionalisme dan meritokrasi harus menjadi agenda utama dalam penyelenggaraan manajemen PNS, bukan jasa dan bukan sedekah yang harus diperoleh PNS melalui koneksi, kolusi dan nepotisme, tetapi lebih merupakan amanah dan kewajiban dasar yang harus dilakukan oleh setiap pejabat yang berwenang.

Dengan profesionalisme dan meritokrasi, Negara tidak akan menanggung beban fixed overhead dari PNS yang dinilai tidak produktif dalam berkinerja. Oleh karena itu praktek penyelenggaraan manajemen sumberdaya manusia PNS dengan pendekatan competitive advantage yang bertumpu pada knowledge dan skill, menjadi penting dan sangat strategis untuk dilakukan, seperti dalam proses: (1) Rekrutmen dan seleksi, Competency-based / structured interview, professional assessment center yang lebih difokuskan pada aspek penting yaitu, (a). Pengetahuan dan keterampilan, untuk menggali apakan calon mampu melaksanakan tugas jabatannya. (b). Motivasi dan sikap pribadinya, untuk menggali apakah calon mau melakukan tugas jabatannya. (c). Pilihan minat untuk menyimpulkan apakah calon cocok den gan tugas jabatannya.

(2).Transparansi jalur karier (career path) sebagai daya tarik semangat dan motivasi PNS terkait dengan masa depan kariernya. (3).Penilaian kinerja (performance apprais al) dilaksanakan secara partisipatif dua arah. (partisipatory performance management). dengan sasaran dan target kinerja yang jelas dan terukur (end result). (4). Kebijakan penggajian yang kompetitif (compensation & benefit), berdasar prinsip internally fair, untuk meng hindari perbedaan perlakuan terhadap bobot jabatan/pekerjaan dan kinerja yang sama.

Tidak lagi berdasar senioritas, tetapi berbasis kinerja. (performance based pay). Karena sudah tidak ada lagi korelasi significan antara senioritas PNS dengan gaji yang diterimanya. (equal works for equal pay).

No single word, untuk mewujudkan profesional dan meritokrasi. Pada akhirnya kita memang harus menyadari bahwa segenap pendekatan aspek manajemen sumberdaya manusia PNS tersebut di atas, tidak akan memiliki kontribusi yang berarti apabila dalam implementasi secara parsial, sektoral dan masih saja diwarnai dengan kepentingan sesaat dari individu, kelompok dan politik tertentu melalui praktek koneksi, kolusi dan nepotisme. Coba mari kita mensintesa segenap praktik yang terpisah-pisah tersebut menjadi satu kesatuan yang koheren. “We may have various programs, but we should refer to a same vision……..to win the PNS proffesionally”. Memang sudah seharusnya PNS berkompetisi secara fair dan profesional, lebih percaya diri tidak perlu jalan pintas dengan koneksi, kolusi dan nepotisme. Mungkinkah……??!!

Pusat Analisis Pemerdayaan PNS. Badan Kepegawaian Negara.

36

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Opini

Membuat Desain Pensiun Secara Mandiri Sejak Dini Oleh : Abdul Hadi,S.Sos

Siapapun pasti menginginkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam kehidupannya baik di masa sekarang maupun masa pensiun nanti. Namun untuk mencapai happy ending di masa pensiun bukanlah suatu hal yang mudah. Lalu bagaimana kita menyiapkan diri untuk menggapai pensiun yang sejahtera nanti? Semoga artikel berikut dapat sedikit membantu.

Membuat Desain Pensiun Secara Mandiri

Sebagai PNS, kita selayaknya bersiap-siap menghadapi masa tua. Uang pensiun sebagai pensiunan PNS janganlah dijadikan andalan utama. Membuat desain pensiun sejak dini adalah salah satu cara agar dapat menikmati masa pensiun yang sejahtera. Melalui desain pensiun secara dini, setidaknya kita memiliki harapan yang lebih besar untuk menjalani kehidupan di masa senja yang lebih sejahtera. Lalu, desain seperti apa yang sebaiknya kita buat?

Menentukan Target di Masa Pensiun

Upaya Pencapaian Target

Bayangkan keadaan beberapa tahun mendatang. Tidak sekedar membayangkan tetapi catat dan rekam dalam buku besar planning kita. Setelah itu, menentukan target yang ingin dicapai ketika memasuki masa pensiun. Misalnya, ketika pensiun nanti saya harus memiliki penghasilan sekian, memiliki rumah sendiri, dan lain-lain. Barulah kemudian membuat langkah-langkah untuk mencapai target tersebut sejak dari sekarang.

Setelah mengetahui apa saja target yang harus dicapai di masa pensiun, selanjutnya adalah bagaimana mengupayakan supaya target tersebut dapat terealisasikan. Untuk itu, langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain yaitu : 1.Pendidikan Tak dapat disangsikan, pendidikan adalah investasi di masa depan. Pendidikan dapat membawa penghidupan menjadi lebih baik. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain mengatur bahwa seorang PNS yang mendapat pendidikan lebih tinggi dapat mengajukan diri untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Dengan pangkat yang lebih tinggi, tentunya seorang PNS dapat memperoleh penghasilan yang lebih baik dan pada saat pensiun, PNS itu akan mendapatkan uang pensiun yang lebih besar pula. Selain itu, pada saat ini dan di masa yang akan datang, pendidikan yang dimiliki PNS menjadi salah satu poin penilaian yang cukup penting dalam menentukan seseorang yang berhak menduduki jabatan struktural. Karena itu, menggapai pendidikan setinggi mungkin adalah pilihan yang perlu direncanakan dari sekarang. 2.Karir Hal penting lainnya yang perlu direncanakan sejak dini adalah bagaimana merancang karir di masa depan. Sukses di tempat kerja merupakan keinginan semua PNS, apalagi jika terdapat kesempatan yang luas untuk menduduki jabatan tertinggi. Namun hal itu tidak mudah untuk dicapai karena diperlukan banyak hal yang harus dikuasai dan dijalankan. Meraih kesuksesan dapat membawa hidup pada tingkat yang lebih baik. Namun tidak semua usaha dapat berjalan baik. Selain dibutuhkan suatu kesabaran, ada beberapa hal lain yang harus dilakukan.

37

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Opini

Sebuah artikel manajemen pernah menulis bahwa perencanaan karir (career planning) sangat diperlukan oleh setiap pegawai. PNS yang tidak mempunyai perencanaan karir yang jelas akan memiliki masa depan karir yang tidak jelas pula. Berbeda jika dibandingkan dengan PNS yang telah memiliki perencanaan karir, tentunya akan lebih fokus meraih karir yang telah direncanakan.

Melalui perencanaan karir, PNS mengetahui sasaran karirnya dan mempunyai strategi untuk mencapai karir yang ditetapkan. Perencanaan karir juga membantu pegawai untuk dapat mengevaluasi kemampuan dan minatnya sendiri, mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir, dan merencanakan aktivitas-aktivitas pengembangan diri.

Untuk mencapai puncak karir, seorang PNS harus memiliki kompetensi atau kemampuan di bidang pekerjaannya. Pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi sebaiknya diikuti baik yang disponsori organisasi maupun atas biaya sendiri dan berinisiatif untuk membaca modul, buku, dan sumbersumber pengetahuan lainnya untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan.

3.Investasi Sebagai PNS, alangkah baiknya jika melakukan investasi tambahan secara mandiri demi kesejahteraan diri dan keluarga ketika kelak memasuki masa pensiun. Dalam melakukan investasi secara mandiri terdapat 2 (dua) pembagian yaitu : a.Investasi sebelum masa pensiun Investasi dapat dilakukan sedini mungkin, semakin awal semakin baik. Memiliki suatu usaha atau bisnis meru pakan salah satu alternatif dalam membiayai kebutuhan hidup di masa pensiun karena jika bisnis telah dirintis sejak dari sekarang, akan memiliki peluang untuk berkembang ketika pensiun nanti.

Tujuan investasi pada masa ini agar dana pensiun tera kumulasi dengan jumlah minimal sehingga dapat memberi kesejahteraan kepada PNS ketika mema suki masa pensiun hingga selama waktu yang di inginkan. Investasi yang dilakukan harus sesuai dengan waktu yang tersedia. Banyak pilihan jenis usaha yang dapat dilakukan secara paruh waktu. Pilihlah bisnis yang disukai dan sesuai dengan karakter dan kapabilitas kita. Hobi pun bisa menjadi ladang bisnis yang potensial

38

Buletin Habar Kepegawaian

karena ada pula pebisnis sukses yang merintis karir dari hobi mereka. Namun sebagai PNS yang profesional, tentu saja tidak boleh melupakan tugas utama. Bisnis ini hanya bersifat tambahan dan tidak boleh mengganggu profesionalitas sebagai PNS. Selain active income (penghasilan dari usaha/ bisnis), terdapat pula investasi berbentuk passive income seperti deposito, obligasi, saham, reksa dana, properti dan emas. Namun perlu dicermati untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan berbagai macam pilihan investasi tersebut karena dapat membantu dalam memilih investasi yang tepat. Patut dicermati pula adalah pendapat pengamat keuangan dan bisnis yang umumnya menyarankan agar menginvestasikan dana tidak hanya pada satu jenis investasi bagi mereka yang memiliki dana yang cukup besar. Dengan pertimbangan, jika salah satu investasi mengalami penurunan (kerugian), diharapkan kenaikan (keuntungan) yang diperoleh pada investasi lain dapat menutupinya.

b.Investasi di masa pensiun hingga waktu yang diinginkan Investasi di masa ini lebih bersifat untuk me nyimpan dana pensiun dan mendistribusikan dana tersebut setiap bulan kepada pensiunan hingga waktu yang diinginkan. Pada masa ini

Edisi VIII 2011

Opini para pensiunan sebaiknya menghindari investasi berisiko tinggi meskipun terdapat peluang mendapatkan keuntungan yang tinggi. Investasi berbentuk saham, opsi (option) dan kontrak derivative lainnya seperti valas (valuta asing), perdagangan berjangka (future trading) dan lain-lain seharusnya tidak dilakukan.

Mengapa demikian? Karena investasi seperti itu sangat berpotensi mengurangi kekayaan dari pensiunan tersebut. Investasi di saham dan derivative (option) sangat beresiko karena biasanya hanya cocok dilakukan dalam rentang waktu investasi yang panjang (di atas 5 tahun) dan tentunya baru dapat dilakukan jika kebutuhan dasar bulanan sudah terpenuhi.

4. Gaya Hidup (Sederhana, Hemat dan Menabung) Gaya hidup sederhana dan hemat adalah pilihan bijak dalam upaya mencapai kehidupan pensiun yang mapan. Walaupun sulit karena penghasilan yang relatif kecil dan hanya memenuhi standar hidup minimal setiap bulannya, budaya menabung juga harus menjadi bagian dari PNS. Mengelola keuangan secara baik, membiasakan diri untuk memiliki pola hidup sederhana dan hemat pastinya memerlukan kegigihan yang tinggi sehingga PNS harus konsisten dengan penghematan yang dilakukan. Dengan berhemat maka kesempatan menabung akan semakin besar, sehingga akan semakin besar pula cadangan dana di masa pensiun.

5. Kesehatan (Pola Hidup Sehat) Selain sejumlah dana yang cukup memadai di tabungan dan investasi, terdapat faktor kesehatan yang juga harus kita pikirkan. Semua perencanaan keuangan yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia belaka jika faktor kesehatan tidak menjadi komponen yang diperhitungkan. Perlu disadari bahwa di masa pensiun nanti, kondisi fisik dan kesehatan tidak lagi prima. Pelbagai macam penyakit bisa saja mengganggu kesehatan sehingga uang tabungan dan investasi yang telah didapatkan dengan susah payah bisa musnah untuk melunasi biaya pengobatan.

Oleh karena itu, perencanaan kesehatan yang baik akan bisa menghindarkan PNS dari gangguan keuangan. Salah satu caranya adalah dengan memiliki

asuransi kesehatan untuk mengantisipasi biaya pengobatan kesehatan yang semakin mahal.

Walaupun PNS menerima jaminan asuransi kesehatan oleh Pemerintah namun PT Askes tidak mendanai semua risiko gangguan kesehatan yang diajukan oleh PNS. Oleh karena itu, sebaiknya PNS memproteksi diri dengan asuransi kesehatan yang tepat sebagai penunjang proteksi kesehatan. Untuk mendapatkan produk asuransi yang tepat membutuhkan kejelian dan ketelitian agar terhindar dari kerugian atau risiko akibat kesalahan dalam memilih asuransi. Sebelum memilih, hendaknya mempelajari dahulu dengan seksama beberapa alternatif tawaran asuransi kesehatan. Pertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan kekecewaan terhadap produk asuransi yang tidak tepat di kemudian hari.

Selain menyiapkan dana untuk asuransi kesehatan, sebaiknya PNS juga menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kesehariannya. Menjalankan pola makan yang sehat dan dan berolahraga secara teratur akan meminimalkan kita dari penyakit berbahaya yang bisa menguras dana untuk mengobatinya.

Evaluasi Target Setelah target dibuat dan upaya pencapaian target pun telah dijalankan, maka langkah berikutnya adalah tahap evaluasi. Dengan evaluasi, dapat diketahui sejauh mana target yang dibuat telah terealisasi sesuai harapan. Evaluasi target ini dapat dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pribadi, bisa setiap tahun, tiga tahun sekali ataupun lima tahun sekali.

Penulis adalah Staf di Dit. Gaji dan Kesejahteraan

39

Buletin Habar Kepegawaian

BKN Pusat

Edisi VIII 2011

Opini

MORATORIUM REKRUTMEN CPNS,

P

? H KA

T A TEP

Oleh : Satia Supardy, S.H., M.Pd

emerintah mulai merasakan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini, dalam kaitannya dengan belanja pegawai, semakin memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika menilik anggaran pemerintah, beban negara untuk membiayai belanja pegawai memang terus meningkat. Data Badan Kepegawaian Negara per Desember 2010 menyebutkan jumlah PNS telah mencapai 4.598.1090 orang.

Dalam laporan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2012 tertera bahwa selama enam tahun terakhir terjadi peningkatan alokasi belanja pegawai rata-rata 20,1% per tahun. Jika pada 2006 pemerintah cukup mengandalkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp73,3 triliun atau 2,2% terhadap produk domestik bruto (PDB), pada tahun 2011 jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp182,9 triliun atau 2,5% terhadap PDB. Dengan anggaran itu, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja pemerintah pusat juga meningkat; dari 16,6% di tahun 2006 menjadi sekitar 20,1% pada 2011. Peningkatan alokasi dan anggaran belanja pegawai tersebut tak lepas dari berbagai kebijakan yang diambil pemerintah guna memperbaiki penghasilan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil, anggota TNI/ Polri, dan para pensiunan. Kebijakan itu diantaranya adalah kenaikan gaji pokok bagi PNS dan TNI/Polri secara berkala, pemberian gaji ke-13, kenaikan tunjangan fungsional dan tunjangan struktural, kenaikan uang lauk pauk bagi anggota TNI/Polri, pemberian uang makan kepada PNS mulai tahun 2007, serta kenaikan pokok pensiun dan pemberian pensiun bulan ke-13. Kenaikan gaji PNS dan TNI/Polri serta pokok pensiun dalam periode tersebut masing-masing sebesar rata-rata 15% di tahun 2006 dan 2007, 20% pada 2008, 15% ditahun 2009, 5% pada 2010, dan rata-rata 10% ditahun 2011. Upaya untuk mengatasi beban belanja yang semakin berat tersebut, maka Pemerintah mengambil langkah melalui “strategi� moratorium PNS, yang diberlakukan sejak mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Strategi moratorium PNS tertuang melalui Peraturan bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SBPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011 dan Nomor 141/PMK.01/2011 Tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Moratorium PNS (rightsizing) juga, diharapkan mampu mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia dan efisiensi anggaran belanja pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan bahwa kebijakan ini juga tidak terlepas dari program reformasi birokrasi, “di mana area perubahan yang menonjol dalam reformasi birokrasi adalah

40

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Opini intah dengan paradigma dan peran baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu grand design dan road map reformasi birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan sehingga menjadi suatu living document.

kelembagaan atau struktur organisasi�. Demikian pula Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sebuah kesempatan, mengatakan bahwa kebijakan moratorium PNS ditempuh dengan maksud agar anggaran di daerah bisa lebih optimal dimanfaatkan.

Menpan-RB E.E. Mangindaan mengakui bahwa reformasi birokrasi hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang membanggakan, oleh karena itu Kementerian PAN dan RB membuat satu kebijakan dengan Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi sebagai langkah awal Kementrian PAN dan RB dalam percepatan reformasi birokrasi babak baru reformasi birokrasi yang dicanangkan mulai tahun 2010 yang lalu. Dalam Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi pembenahan yang harus dilakukan antara lain penataan organisasi, ketatalaksanaan, regulasi, pengawasan, akuntabilitas, SDM Aparatur, pelayanan publik, hingga mind set dan cultural set aparatur, untuk memastikan bahwa birokrasi yang ada sudah right function and right sizing.

Kritik Masyarakat Kebijakan moratorium CPNS mendapat kritik DPR. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Ganjar Pranowo, yang menangani sektor pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan reformasi birokrasi, menilai kebijakan moratorium hendaknya ditempuh setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen sumber daya manusia PNS selama ini. “Moratorium PNS tidak bisa dipukul rata, tidak bisa diterapkan di seluruh departemen atau kementerian secara sekaligus. Harus ditetapkan disektor dan daerah mana saja yang perlu diberlakukan�.

Selektif dan Grand Design

Kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS, tentunya tidak serta merta seluruhnya dihentikan, tetapi selektif karena masih ada beberapa jabatan yang tetap di akomodasi sebagaimana tertuang dalam pasal 2 peraturan bersama tiga Menteri tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri yaitu : tenaga pendidik, tenaga dokter dan perawat pada UPT Kesehatan, jabatan yang bersifat khusus dan mendesak, memiliki lulusan ikatan dinas sesuai peraturan Perundang-undangan. Selama penundaan, menurut Menteri PAN-RB, E.E. Mangindaan harus dibuat grand design masing-masing daerah atau instansi. Tentang bagaimana penataan organisasi yang rightsizing dan bagaimana penataan personel, sesuai dengan formasi yang ada. Sebagaimana ditegaskan melalui lampiran Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang dimaksud Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document. Dengan demikian sesungguhnya konsep moratorium CPNS sejalan dengan konsep grand design. Oleh karena itu, reformasi birokrasi nasional perlu merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemer-

41

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Opini dalam jumlah banyak. Menurutnya, bila ternyata permasalahannya adalah produktivitas maka hal tersebut bisa diatasi dengan pemberian remunerasi yang diharapkan dapat melakukan “pemaksaan” terhadap para pegawainya untuk meningkatkan produktivitas. Kalau gaji sudah dinaikkan tapi tidak punya good governance, jadi pemerintah lebih punya power untuk memaksa. Dengan remunerasi ditingkatkan, standar quality bisa ditingkatkan

Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada, Dr. Anggito Abimanyu menilai moratorium PNS maupun pensiun dini memang akan membantu menghemat anggaran negara. “Sebetulnya ada dua dampaknya, mempengaruhi anggaran sekarang dan anggaran yang akan datang. Kalau sekarang itu gaji, kalau yang akan datang itu pensiunannya”. Upaya penghematan anggaran pemerintah masih bisa dilakukan melalui cara lain. Salah satunya adalah menggunakan pegawai kontrak (outsource). Jika jadi menerapkan sistem ini, pemerintah memang akan mengeluarkan dana yang cukup tinggi untuk biaya gaji. Tapi, di sisi lain, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana untuk membayar biaya pensiun pegawai tersebut. “Pensiun itu tidak bekerja tapi negara membayar jasa pada saat PNS itu aktif bekerja. Lebih lanjut, Anggito juga menilai program pensiun dini di Kementerian Keuangan seharusnya dibarengi dengan pemberian insentif kepada pegawai, kalau tidak ada, mana ada pegawai yang mau. Kritik dilontarkan juga Chief Economist Bank Mandiri, Destry Damayanti bahwa Moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) seharusnya tidak dilakukan pemerintah. Pasalnya, pemerintah memiliki fungsi sebagai penyerap tenaga kerja (agent of employee). Dikatakannya pemerintah sebagai agent of development dan agent of employee yang bisa menyerap tenaga kerja

42

Buletin Habar Kepegawaian

Sementara untuk postur anggaran belanja yang sebagian besar untuk belanja pegawai, ia mengatakan, pemerintah harus lebih fokus pada anggaran pemerintah daerah. aka pertanyaannya adalah, apakah sudah begitu mendesak penerapan moratorium CPNS ?

Referensi: 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2. Peraturan Bersama Menteri PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri , dan Menteri Keuangan Tentang Penundaan Sementara CPNS;

3. Berbagai sumber.

Penulis adalah Widyaiswara Madya Kepegawaian BKN.

Edisi VIII 2011

Habar Budaya

SEJARAH KAIN SASIRANGAN;

BERMULA UNTUK RAKYAT KEMBALI KEPADA RAKYAT

Pada mulanya kain sasirangan disebut kain Langgundi, yaitu kain tenun bermotig gelombang berwana kuning. Ketika Empu Jatmika berkuasa sebagai raja di Kerajaan Negara Dipa pada tahun 1355-1362. Kain langgundi merupakan kain yang digunakan secara luas sebagai bahan untuk membuat busana harian oleh segenap warga negara Kerajaan Negara Dipa.

Hikayat Banjar memaparkan bahwa di kawasan yang sekarang ini dikenal sebagai pusat kota Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara) banyak berdiam para pengrajin kain langgundi. Keterampilan membuat kain langgundi ketika itu tidak hanya dikuasai oleh para wanita yang sudah tua saja, tetapi juga dikuasai oleh para wanita yang masih gadis belia. Paparan ini menyiratkan bahwa kain langgundi ketika itu memiliki pangsa pasar yang besar. Bukti bahwa di kota Amuntai ketika itu banyak berdiam para pembuat kain langgundi adalah cerita tentang keberhasilan Lambung Mangkurat memenuhi permintaan Putri Junjung Buih sebagai syarat kesediaannya untuk dijadikan Ratu di Kerajaan Negara Dipa.

43

Buletin Habar Kepegawaian

K

ain sasirangan adalah kain khas Suku Banjar, Kalimantan Selatan. Selembar kain yang biasanya berukuran 2-3 meter ini digambari sesuai pola dan dicelupkan ke air pewarna hingga menghasilkan corak kain yang indah. Secara etimologis kata “Sasirangan� adalah kata kerja. Sa artinya satu dan sirang artinya jelujur, berarti mkna sasirangan adalah membuat satu jelujur. Motif kain sasirangan memang identik dengan garisgaris jelujur yang memanjang dari bawah ke atas (vertikal). Namun, istilah sasirangan sudah disepakati secara sosial budaya (arbitrer) menjadi benda berbentuk kain (kata benda). Dan berikut ini sejarah Kain Sasirangan;

Menurut Hikayat Banjar, Putri Junjung Buih ketika itu meminta Lambung Mangkurat membuatkan sebuah mahligai megah yang harus selesai dikerjakan dalam tempo satu hari oleh 40 orang tukang pria yang masih bujangan. Selain itu, Putri Junjung Buih juga meminta Lambung Mangkurat membuatkan sehelai kain langgundi yang selesai ditenun dan dihiasi dalam tempo satu hari oleh 40 orang wanita yang masih perawan.

Semua permintaan Putri Junjung Buih itu dapat dipenuhi dengan mudah oleh Lambung Mangkurat. Pada hari yang telah disepakati, naiklah Putri Junjung Buih ke alam manusia meninggalkan tempat persemayamannya selama ini yang terletak di dasar Sungai Tabalong. Ketika itulah warga negara Kerajaan Negara Dipa melihat Putri Junjung Buih tampil dengan anggunnya. Pakaian kebesaran yang dikenakannya ketika itu tidak lain adalah kain langgundi warna kuning basil tenunan 40 orang penenun wanita yang masih perawan (Ras, 1968 : Baris 725-735, Hikajat Bandjar)

Edisi VIII 2011

Habar Budaya

Merujuk kepada paparan yang ada di dalam Hikayat Banjar (selesai ditulis tahun 1635), kain langgundi sebagai cikal bakal kain sasirangan sudah dikenal orang sejak tahun 1365 M. Namun, sudah barang tentu kain langgundi yang dibuat pada kurun-kurun waktu dimaksud sudah tidak mungkin ditemukan lagi artefaknya.

Menurut laporan Wulan (2006), kain sasirangan yang paling tua berusia sekitar 300 tahun. Kain sasirangan ini dimiliki oleh Ibu Ida Fitriah Kusuma, salah seorang warga kota Banjarmasin (Tulah Mata Picak Tangan Tengkong, SKH Mata Banua Banjarmasin, Senin, 13 November 2006, hal 1 bersambung ke hal 13). Konon, sejak Putri Junjung Buih mengenakan kain langgundi, maka sejak itu pula, warga negara Kerajaan Negara Dipa tidak berani lagi mengenakan kain langgundi. Mereka khawatir akan kualat karena terkena tulah Putri Junjung Buih yang sejak itu menjadi raja putri junjungan mereka. Akibatnya, para pengrajin kain langgundi tidak lagi membuatnya, karena pangsa pasarnya memang sudah tidak ada lagi.

Meskipun demikian, kain langgundi ternyata tidaklah punah sama sekali. Beberapa orang warga negara Kerajaan Negara Dipa masih tetap membuatnya. Kali ini kain langgundi dibuat bukan untuk dijadikan sebagai bahan pembuat busana harian, tetapi sebagai bahan pembuat busana khusus bagi mereka yang mengidap penyakit pingitan. Penyakit pingitan adalah penyakit yang diyakini sebagai penyakit yang berasal dari ulah para arwah leluhur yang tinggal di alam roh. Menurut keyakinan yang sudah berurat berakar di kalangan etnis Banjar di Kalsel, konon para arwah leluhur itu secara berkala akan menuntut anak, cucu, buyut keturunannya untuk mengenakan kain langgundi. Begitulah, setiap satu, tiga, lima, dan tujuh tahun keturunannya akan jatuh sakit akibat terkena penyakit pingitan. Tidak ada obat lain yang dapat menyembuhkannya dari penyakit pingitan itu kecuati mengenakan kain langgundi. Kain langgundi yang dipergunakan sebagai sarana pelengkap dalam terapi pengobatan alternatif itu dibuat dalam berbagai bentuk sesuai dengan keperluan, seperti tapih bahalai (sarung), babat (stagen), kakamban (selendang), dan laung (ikat kepala). Corak dan warna gambar kain langgundi juga beragam, tidak melulu bercorak getas (belah ketupat) dan berwarna dasar kuning saja, karena setiap jenis penyakit pingitan menuntut adanya kain langgundi dengan corak dan warna gambar tertentu yang berbeda-beda. Sejak dipergunakan sebagai sarana pelengkap dalam terapi

44

Buletin Habar Kepegawaian

pengobatan alternatif inilah kain langgundi lebih dikenal sebagai kain sasirangan. Nama ini berkaitan dengan cara pembuatan, yakni disirang (kain yang dijelujur dengan cara dijahit kemudian dicelup ke dalam zat pewarna).

Ketika masih bernama kain langgundi, kain sasirangan difungsikan sebagai kain untuk busana semua lapisan masyarakat di Kerajaan Negara Dipa, bahkan mungkin sejak zaman keemasan Kerajaan Nan Sarunai sebelum ditaklukkan oleh Empu Jatmika pada tahun 1355. Ini berarti fungsi kain sasirangan sebelum tahun 1355, umum sebagai sarana memenuhi kebutuhan jasmani seluruh warga negara.

Setelah Putri Junjung Buih, kemudian Pangeran Surianata, dan anak, cucu, buyut, keturunannya berkuasa di Kerajaan Negara Dipa, kain langgundi hanya boleh dikenakan sebagai busana kebesaran para bangsawan kerajaaan. Rakyat jelata tidak berani mengenakannya sebagai busana harian karena, takut terkena tulah. Ini berarti fungsi kain sasirangan sesudah tahun 1335, khusus sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani bagi para bangsawan kerajaan saja.

Fauzi (1993), memperkirakan sejak abad ke 14-15 kain sasirangan berubah menjadi kain yang dikeramatkan dan kain Pamintaan, yakni kain yang hanya dibuat berdasarkan

Edisi VIII 2011

Habar Budaya

permintaan anak, cucu, buyut para bangsawan yang pengidap penyakit pingitan. Konon, diyakini tidak ada obat lain yang mujarab bagi para pengidap penyakit ini kecuali hanya mengenakan kain sasirangan dikepala (ikat kepala, selendang), di perut (bebat), atau bahkan menjadikannya sebagai selimut tidur (sarung).

Menurut penuturan nenek Jumantan (72 tahun), seorang juru sembuh terkenal di kota Banjarmasin, para pasien penyakit pingitan yang datang berobat kepadanya tidak lain adalah orang-orang yang masih mempunyai hubungan pertalian darah dengan nenek moyang mereka yang dulu tinggal di Amuntai, Alabio, Kalua, dan Margasari (Wulan, 2006). Patut diduga, nenek moyang para pasien nenek Jumantan tersebut tidak lain adalah anak, cucu, buyut dari 40 orang wanita perawan yang dulu berjasa membantu Lambung Mangkurat membuatkan kain langgundi yang diminta oleh Putri Junjung Buih. Fungsi kain sasirangan sudah bergeser, perbedaan asal-usul geneologis nenek moyang antara anak, cucu, keturunan bangsawan berdarah biru menuntut perlakuan yang berbeda dalam hal proses penyembuhan. Sedangkan proses penyembuhan penyakit rakyat biasa dapat dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Seperti meminum air putih yang sudah diberi mantra-mantra atau doa-doa oleh para juru sembuhnya. Sementara proses penyembuhan penyakit yang diderita oleh keturunan bangsawan sudah mengalami perumitan yang sedemikian rupa. Proses penyembuhan penyakit yang mereka derita harus dilengkapi dengan terapi mengenakan kain sasirangan yang harganya relatif mahal.

45

Buletin Habar Kepegawaian

Paparan ini merupakan petunjuk bahwa kain sasirangan pada zaman dahulu kala pernah menjadi simbol status sosial di kalangan etnis Banjar di Kalsel. Kasus semacam ini masih terjadi hingga sekarang. Rakyat jelata yang hidupnya miskin hanya diberi fasilitas pengobatan setara dengan dana yang tersedia dalam program asuransi kesehatan bagi rakyat miskin. Sementara itu para pejabat bahkan para mantan pejabat diberi fasilitas pengobatan yang terbilang istimewa dan dirawat di rumah sakit berkelas dengan dana ditanggung negara.

Menurut keterangan nenek Antung Kacit, siapa saja yang nenek moyangnya bukan keturunan bangsawan atau bukan keturunan pembuat kain sasirangan, akan kualat karena terkena tulah yang sangat menakutkan, “mata picak tangan tengkong� (bahasa Banjar, artinya mata buta dan tangan mati serasa terkena stroke). Tahun 1981, Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan datang bertandang ke rumah nenek Antung Kacil, seorang juru sembuh yang menjadikan kain sasirangan sebagai sarana pelengkap terapi pengobatannya. Mereka meminta kesediaan nenek Antung Kacil mengajarkan kiat-kiat membuat kain sasirangan.

Pada mulanya Antung Kacil tidak bersedia. la khawatir Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan terkena tulah mata picak tangan tengkong, karena telah berani belajar membuat kain sasirangan tanpa hak sesuai dengan yang disyaratkan sejak zaman dahulu kala. Tanpa maksud menantang bahaya, Ida Fitriah Kusuma dan kawan-kawan menyatakan siap, menanggung tulah itu. Mereka yakin tidak akan kualat kena tulah itu karena tujuan mereka belajar membuat kain sasirangan kepada Antung Kacil semata-mata didasari dengan niat tulus, yakni ingin melestarikan salah satu kekay-

Edisi VIII 2011

Habar Budaya aan budaya milik bersama, etnis Banjar yang terancam punah.

Akhirnya, hati Antung Kacil luluh juga. Pada, tanggal 24 Juli 1982, Ida Fitriah Kusuma sudah berani mengajarkan ilmu yang baru dikuasainya kepada ibu-ibu warga kota Banjarmasin yang berminat. Selepas pelatihan itu, yakni tanggal 10 Agustus 1982, mereka membentuk Kelompok Kerja Pembuat Kain sasirangan Banawati (Wulan, 2006). Kain sasirangan produksi mereka mulai diperkenalkan kepada khalayak ramai pada tanggal 27 Desember 1982. Ketika itu mereka menggelar peragaan busana kain sasirangan di Hotel Febiola Banjarmasin. Sambutannya sungguh luar biasa. Sejak itu kain sasirangan mulai dikenal luas oleh segenap anggota masyarakat di Kalsel.

Bak gayung bersambut, kata berjawab, Gubernur Kalsel saat itu dijabat oleh Ir HM Said kemudian mengeluarkan kebijakan mewajibkan para PNS mengenakan baju berbahan kain sasirangan pada setiap hari Jumat (1985). Tidak hanya itu, para calon jemaah haji Kalsel juga, diwajibkan mengenakan baju berbahan kain sasirangan pada saat upacara pelepasan keberangkatan mereka di Aula Asrama Haji Landasan Ulin, Banjarbaru.

Tahun 1987, kain sasirangan dipamerkan di Departemen Perindustrian Jakarta. Pihak pemerintah daerah berinisiatif memberikan cinderamata kain sasirangan berkualitas istimewa kepada para pejabat tinggi sipil dan militer yang berkunjung ke daerah kalsel. Sejak tahun 1985 fungsi kain sasirangan sudah kembali menjadi kain yang berfungsi umum sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani seluruh warga negara sebagaimana yang dulu berlaku sebelum tahun 1355. Dan sekarang tahun 2011, kain sasirangan telah berkembang pesat menjadi kain keterampilan yang telah diolah menjadi berbagai produk, seperti tudung saji, sajadah, mukena, tas, dompet, sarung bantal, hingga sandal, dan masih banyak produk lainnya. Kebijakan pemerintah daerah pun turut mendongkrak popularitas kain sasirangan, karena semua PNS dan siswa sekolah setiap hari Kamis diharuskan mengenakan seragam sasirangan. Walaupun sempat tergoyah dengan kedatangan sasirangan printing (cetak), namun semua kekhawatiran itu pupus seiring dengan terbuktinya pilihan konsumen yang tetap menguta-

46

Buletin Habar Kepegawaian

makan kualitas dan seni kerajinan kain khas Banjar.

Kain Sasirangan telah hadir dengan aneka warna dengan bahan yang bervariasi pula mulai dari katun hingga sutra. Kita pun saat ini bisa menemukan dengan mudah toko-toko yang menjual kain sasirangan dengan harga yang variatif dan terjangkau. Seiring dengan kemajuan teknologi, telah banyak pula toko online internet yang menawarkan kain sasirangan ini yang sangat membantu kita jika tidak bisa berkunjung langsung ke Kalimantan Selatan. Ingin menambah koleksi kain khas Nusantara Anda? Kain Sasirangan adalah salah satu pilihan kain yang tepat.

Upaya untuk melindungi budaya Banjar ini, maka pemerintah melalui Dirjen HAKI Departemen Hukum dan HAM RI mengakui beberapa motif diantaranya Iris Puncak, Kambang Raja, Bayam Raja, Klit Kurikit, Ombak Sinapur Karan, Bintang Bahambur, Sari Gading, Kulit Kayu, Naga Balimbur, Jajumputan, Turun Dayang, Kanbang Tampuk Manis, Daun Jaruju, Kangkung Kaoimbakan, Sisik Tanggiling, Kambang Tanjung

Penulis : Tajuddin Noor Ganie, M.Pd. dikutip dari : http://opinibanjarmasin.blogspot.com/2009/02/ sejarah-kain-sasirangan.html ditulis ulang dengan sedikit penambahan oleh Diah Kurniati untuk dimuat Buletin Habar Kepegawaian, Kanreg VIII BKN Banjarmasin.

Edisi VIII 2011

Dharma Wanita

Ibu Endang (Ketua DWP BKN Pusat) sedang memilih tudung saji yang terbuat dari kain sasirangan di temani Ibu Sukatmi

MENGIKUTI PERJALANAN IBU DWP BKN PUSAT DI KALIMANTAN SELATAN.

W

alaupun iklim di Kalimantan sedang panas, namun Ibu Kepala BKN tidak mau memanjakan diri, terbukti saat beristirahat di mess Kanreg VIII, beliau justru tidak menyalakan air conditioner yang tersedia di kamar. Itulah sedikit kebiasaan seorang Istri pejabat dalam kehidupan sehari-hari, IbuHj. Endang S. Edy Topo Ashari yang sangat bersahaja dan murah senyum ditemani oleh Ibu Wakil Kepala BKN, Ibu-Ibu Deputi, Ibu-Ibu Kakanreg, dan anggota DWP BKN Pusat lainnya berkunjung ketanah Kalimantan Selatan untuk pertama kali.

Dalam rangka kunjungan kerja dan silaturahmi Dharma Wanita Persatuan (DWP) Badan Kepegawaian Negara (BKN) ke DWP Unit Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Rombongan yang berjumlah 34 orang itu disambut langsung oleh Ibu Kakanreg VIII, Ibu Erna Nengah Priadi selaku ketua DWP Kanreg VIII beserta seluruh anggota DWP Unit Kanreg VIII pada tanggal 23 September 2011.

Ketika memeriksa laporan dari DWP UnitKanreg VIII, beliau menyatakan bahwa laporan tersebut sudah bagus karena program-program yang dibuat mengacupada DWP Pusat dan lebih cenderung kearah sosial.Maka untukpengembangan organisasi ini Ibu Endang berpesan agar intensitas pertemuan serta pendekatan kontinyu untuk personil pengurus ditingkatkan, dan jangan sungka-sungkan untuk berkonsultasi ke pusat.

47

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Dharma Wanita

“Melihat kesibukan para pengurus yang berbeda-beda, semoga para pengurus dapat meningkatkan diri tidak hanya sebagai istri yang mengurusrumah tangga, namun juga meningkatkan karir dan pandai membagi waktu sehingga bisa mendukung suami.”Papar beliau yang tahun ini akanmenunaikan ibadah Haji kembali.

Saat berada di Kalimantan Selatan seluruh anggota DWP Pusat mengunjungi objek-objek wisata yang terkenal, seperti pasar terapung MuaraKuin, Kampung Sasirangan di Jl. Seberang Masjid, Penggosokan Intan, Dekranasda Kab. Banjar, dan Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” di Kota Martapura.

IbuHj. Endang sangat terpukau dengan hasil kerajinan Kalimantan Selatan, beliau pun mendukung program pemerintah daerah untuk memajukan kerajinan-kerajinan ini sehingga semakin populer. “Saya salut dengan kondisi disini, karena lingkungan kantornya tertata rapi dan bersih sehingga udaranya pun nyaman.Mungkin karena memang sudah menurun dari pimpinannya yang disiplin sehingga kebawahnya pun baik. ”Papar beliau ketika melihat lingkungan Kanreg VIII BKN Banjarmasin.(diah)

aneka barang jadi terbuat dari kain sasirangan

48

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Korpri

Pesan dan harapan Presiden RI pada HUT ke-40 Korpri tahun 2011. “Wujudkan Good Govenance“

Berikut adalah Petikan Pesan dan Kesan Presiden RI selaku Penasehat Nasional Korpri yang dibacakan Oleh Ketua Korpri Unit Kanreg VIII BKN Banjarmasin(Drs. Hari Sunarso) selaku Insperktur Upacara HUT Korpri ke 40 di lingkungan Kanreg VIII BKN Banjarmasin 1. mari kita sukseskan seluruh agenda percepatan pembangunan menuju tercapainya Indonesia sebagai negara maju. Tingkatkan profesionalisme dan kompetensi saudara sebagai aparatur negara. Pelihara dedikasi, integritas, dan loyalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Tampilkan KORPRI sebagai organisasi kedinasan yang netral dan profesional. Pedomani Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar KORPRI. 2. Kedua, sikapi secara responsif dan konstruktif berbagai kritik dari masyarakat. Jawablah kritik dari masyarakat dengan melakukan inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pelayanan birokrasi yang makin murah, makin cepat, makin mudah dan makin baik. 3. Ketiga, mari kita wujudkan tata pemerintahan yang baik. Bangun budaya birokrasi yang kredibel dan akuntabel. Lanjutkan upaya pemberantasan korupsi dan perilaku koruptif di semua lini birokrasi. 4. Keempat, laksanakan tugas pengabdian dengan penuh tanggung jawab. Jangan kecewakan rakyat. Bekerjalah segiat mungkin, berikhtiarlah dengan penuh disiplin, dan kedepankan rasa tanggung jawab dengan semangat untuk berbuat yang terbaik. Jadikan pelaksanaan tugas pengabdian saudara sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 5. Kelima, secara khusus dalam menyikapi Pemilihan Kepala Daerah di berbagai daerah pada tahun 2012 mendatang, saya minta segenap anggota KORPRI untuk bertindak profesional dan proporsional. Pegang teguh komitmen netralitas, hindarkan semua bentuk politik praktis, dan pastikan keberpihakan dan loyalitas KORPRI tegak lurus hanya kepada bangsa dan Negara. 6. Keenam, amalkan doktrin KORPRI ”Bhinneka Karya Abdi Negara”. Pastikan bahwa KORPRI walaupun melaksanakan tugas di berbagai bidang dengan karya yang beragam, tetapi tetap satu dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

49

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Habar Korpri

SUSAH DAN SENANG DIRASAKAN BERSAMA

S

osialisasi Hasil Musyawarah Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (Munas Korpri) oleh Ketua Korpri BKN Pusat, Drs. Budi Yuwono, M.Si mengenai Keputusan Presiden RI No. 24 tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpri, bertempat di ruang pendidikan gedung II Kanreg VIII BKN Banjarmasin, pada hari Kamis, 21 Juli 2011. Disampaikan bahwa Organisasi Korpri bersifat demokratis, bebas, aktif, professional, netral, produktif, dan akuntabel. Pada pasal 9 disebutkan bahwa fungsi Korpri

antara lain sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota, membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan Negara.

Ketua Korpri BKN Pusat membeberkan bahwa Korpri saat ini telah menjadi organisasi kedinasan sehingga mendapat dana dari APBN. Namun yang mendapat dana ini adalah Sekretaris Korpri yang mana juga dijabat oleh jabatan struktural (eselon), sedangkan dewan pengurus Korpri itu tetap mandiri untuk mendapatkan dana salah satu caranya adalah iuran anggota, dan Ketua Korpri pun dipilih oleh anggota.

Sosialisasi yang diikuti 12 orang pengurus Korpri Kanreg VIII ini diwarnai dengan pertanyaan-pertanyaan dan usulan-usulan. Ketua Korpri Kanreg VIII BKN Banjarmasin menyatakan bahwa Korpri Kanreg VIII memang belum bisa berjalan secara ideal karena terkendala para pengurus belum dikukuhkan secara resmi, sehingga kepengurusan ini belum sah secara administratif, walaupun seperti beberapa program kerja telah ada yang dilaksanakan seperti program pada seksi sosial dan budaya.

Korpri Kanreg yang merupakan bagian dari Korpri BKN Pusat yang harus mencari dana sendiri, oleh karena itu Kanreg VIII BKN Banjarmasin menetapkan iuran untuk golongan II sebesar Rp 5000,00, golongan III Rp 10.000,00, pejabat eselon IV Rp 25.000,00, pejabat eselon III Rp 50.000,00, pejabat eselon II (Kakanreg) Rp 200.000,00. Setiap bulan Kanreg VIII mengumpulkan saldo kas sebesar Rp 1.110.000,00. Semenjak terpilih September 2010 pengurus Kopri telah melakukan beberapa kegiatan, seperti santunan sosial jika ada pegawai atau keluarga pegawai yang mengalami musibah, berdasarkan laporan bendahara saldo yang telah terkumpul sampai dengan Juli 2011 sebanyak Rp 8.812.500.

Sebelum menutup acara ini Ketua Korpri Kanreg VIII, Drs. Hari Sunarso menekankan jika Korpri Kanreg adalah bagian dari Korpri BKN Pusat maka seharusnya susah dan senang harus dirasakan bersama-sama baik untuk pegawai Kanreg dan juga pegawai pusat. (diah)

50

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011

Kuis

KASUS 1

Siapa Tepat Dia Beruntung

Saudara Kacong, pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) jabatan fungsional umum pada Dinas Pendapatan Prov. Kaltim, yang bersangkutan telah melakukan penggelapan barang-barang milik Negara berupa alat tulis kantor untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran tersebut berdampak negatif terhadap instansi yang bersangkutan. Pertanyaan : 1. Apa yang harus dilakukan yang bersangkutan? 2. Apakah jenis pelanggaran yang dilakukan yang bersangkutan? 3. Apa jenis hukuman disiplin yang harus dijatuhkan kepada yang bersangkutan? 4. Siapakah yang berwenang menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan?

KASUS 2 Saudara Karni, SE, pangkat Penata Muda (III/c), TMT 1 April 2007 dengan jabatan Kepala Seksi / Eselon IV.a pada Dinas Sosial Kota Bekasi. Pada tanggal 1 Mei 2010 yang bersangkutan diberikan kenaikan gaji berkala dengan masa kerja 18 tahun 0 bulan, kemudian TMT 1 Juli 2010 yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Pertanyaan : 1. Siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan? 2. Kapan kenaikan gaji berkala yang bersangkutan dapat dipertimbangkan? 3. Kapan kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan?

KASUS 3 Saudara Drs. Eric lahir di Sibolga pada tanggal 2 Maret 1956, pangkat Penata Muda (III/a) TMT 1 Oktober 2010, jabatan fungsional umum pada Dinas Kesehatan Kab. Simalungun, yang bersangkutan mulai diangkat sebagai CPNS TMT 1 maret 1980, karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin maka pada tanggal 15 April 2011 yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pertanyaan : 1. Siapa yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada yang bersangkutan? 2. Apa yang dapat diperbuat oleh yang bersangkutan terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan tersebut? 3. Hak-hak kepegawaian apa yang dapat diberikan kepada yang bersangkutan? Ketentuan kuis : 1. Jawablah semua pertanyaan pada setiap kasus dengan benar. 2. Redaksi menyediakan 3 hadiah menarik untuk 3 pemenang yang paling banyak benar jawabannya. 3. Jawaban dikirimkan melalui email humas.kanreg8bkn@yahoo.com selambat-lambatnya tanggal 15 Mei 2012 dengan judul “kuis Buletin HK Edisi VIII� 4. Nama-nama pemenang dan jawaban akan diumumkan pada Buletin Habar Kepegawaian Edisi IX – semester kedua tahun 2012 5. Tuliskan juga Nama lengkap, NIP, Instansi tempat bekerja, Alamat pos, serta nomor telepon yang bisa dihubungi.

51

Buletin Habar Kepegawaian

Edisi VIII 2011


Habar Kepegawaian