KATA PENGANTAR Sejak bergulirnya era reformasi, dunia pendidikan mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan yakni kebijakan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan demokratisasi pengelolaan pendidikan. Desentralisasi pengelolaan pendidikan salah satunya dengan diberikannya kewenangan satuan pendidikan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan pengelolaan pendidikan, seperti penyusunan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengacu pada standar isi, standar proses, standar kompetensi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Untuk itu dalam penyusunan kurikulum untuk masing-masing satuan pendidikan perlu memperhatikan delapan standar tersebut. Salah satu tugas Pusat Kurikulum adalah mengembangkan model-model kurikulum tingkat satuan pendidikan. Model-model tersebut bersama dengan sumber-sumber yang lain diharapkan menjadi contoh dalam mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di sekolah/madrasah, sehingga pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan dapat memberi kesempatan peserta didik untuk : (a) belajar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar memahami dan menghayati, (c) belajar mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar hidup bersama dan berguna untuk orang lain, (e) belajar membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Dari berbagai model yang dihasilkan diantaranya adalah Model Pengembangan Diri. Model ini memberi contoh bagi konselor (guru pembimbing), guru, dan atau tenaga kependidikan lainnya di sekolah/madrasah untuk menyusun program, melaksanakan, menilai dan melaporkan kegiatan pengembangan diri yang mencakup kegiatan pelayanan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler.
Kepala Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas,
Diah Harianti
Model dan Contoh Pengembangan Diri -2007
ii