BiNNews
Edisi 228| Th V/ 2 - 8 Mei 2011
6
SAWAHLUNTO
Dasrial Eri SE:
H.Zohirin Sayuti SE:
Warga Berhak Awasi Proyek SAWAHLUNTO, BiNNews — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan kota Sawahlunto, Dasrial Eri SE menghimbau kepada kader-kadernya agar turut serta mengawasi proyek yang dilaksanakan oleh pemerintahan kota ini. Hal tersebut disampaikan Dasrial Eri ditengah rapat internal partai berlambang Banteng itu, Jumat (22/4) yang diwarnai berbagai saran dan kritikan terkait seringnya terjadi permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur atau yang bersifat kepentingan umum. “Dengan hanya satu kursi di DPRD, kita memang masih lemah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Namun bukan berarti kita tidak akan memperjuangkan seluruh keinginan masyarakat kita. Khusus untuk mengantisipasi terjadinya kesalahan atau ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek, saya menghimbau agar seluruh kader-kader PDI Perjuangan untuk turut mengawasi,� harap Dasrial Eri. Menurutnya, Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak untuk turut mengawasi proyek pemerintah, baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN. “Seluruh proyek itu dilaksanakan dengan uang rakyat yang diba-
Suasana rapat internal PDI Perjuangan Jumat pekan lalu diwarnai saran dan kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemko melalui Dasrial Eri, Anggota DPRD dari PDIP.
yarkan melalui pajak dan lain sebagaianya. Untuk itu, mari samasama kita awasi. Karena tentu kita tidak ingin dana yang digunakan untuk pembangunan itu menjadi sia-sia,�tegasnya. Dasrial Eri juga menambahkan,
meski dirinya duduk di DPRD, namun mohon maaf kepada segenap kadernya, khususnya yang berprofesi sebagai kontraktor karena tak pernah memberikan atau mencarikan proyrk. “Secara pribadi saya tidak per-
nah meminta proyek kepada Dinas apapun. Karena jika hal itu saya lakukan, maka akan membatasi ruang gerak saya untuk melakukan teguran jika terjadi permasalahan dalam Dinas atau instansi tersebut,� pungkasnya. Amin
Sawahlunto Raih Penghargaan Kementerian Dalam Negeri
Gedung kantor Balaikota Sawahlunto
SAWAHLUNTO, BiNNews — Dalam penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kementrian dalam negri RI pada penetapan peringkat dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan
pemerintahan daerah tahun 2009 yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat, daya saing, kepedulian pemko terhadap lingkungan serta hasil pemeriksaan BPK, kota Sawahlunto termasuk dalam daftar 10 besar kota pal-
ing berprestasi secara nasional. Bahkan, dari 93 kota dalam 33 Propinsi yang ada di Negara ini, kota Sawahlunto menempati urutan ke Enam dari 10 kota besar lainnya seperti Surakarta, Semarang, Banjar, Yogyakarta dan Cimahi. Sementara Empat kota besar lainnya, Probolinggo, Mojokerto, Sukabumi dan Bogor masuk dalam daftar dibawah peringkat kota arang ini. Dari hasil penilaian tersebut, kota Sawahlunto merupakan satusatunya kota diluar pulau Jawa yang berhasil mendapatkan penghargaan dari kementrian dalam negri RI yang tertuang dalam SK Mendagri nomor 120 – 276 tahun 2011, utuk kategori pemerintahan kota. Sekertaris Daerah kota Sawahlunto, Zohirin Sayuti SE kepada BiNNews, Selasa (26/4) berharap agar hal ini dapat mejadi motivasi
untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan kota ini. “Mengingat mempertahankan itu lebih sulit dari apa yang telah didapatkan, untuk itu saya berharap hal ini akan menjadi penambah motivasi bagi kinerja seluruh aparatur. Namun demikian, kami juga sangat mengharap peran serta dari seluruh stake holder kota ini agar kedepannya kota kita tetap terus mampu mempertahankannya,� harap Zohirin. Menurutnya, kontribusi atau reward dari Pemerintah Pusat atas prestasi yang telah diraih itu, akan ditentukan pada tanggal 17 Agustus 2011 mendatang. “Sejauh ini, apa bentuk rewardnya , kami masih belum mengetahui. Tapi bisa saja kita akan diundang oleh Presiden untuk ke Istana Merdeka,� pungkasnya. Amin
Keterbukaan Informasi Berperan Dukung Percepatan Pembangunan SAWAHLUNTO,BiNNews — Agar Pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi, Informasi merupakan kebutuhan mendasar dalam merencanakan sebuah pembangunan. Karena keterbukaan informasi terhadap masyarakat akan memicu peran serta dalam mendukung kemajuan pembangunan.di kota ini. Hal tersebut disampaikan Sekertaris Daerah kota sawahlunto, H.Zohirin sayuti SE dalam sosialisasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang digelar diGedung Pusat Kebudayaan (GPK), Kamis (28/04). “Keterbukaan informasi kepada publik akan memicu terdorongnya partisipasi masyarakat terhadap berbagai program pembangunan. Sebaliknya, bila tidak ada akses informasi akan membuat tanda tanya bagi masyarakat yang pada akhirnya akan berdampak negative,� terang Zohirin. Menurutnya, informasi publik jelas akan memberikan peran lebih bagi masyarakat dalam pembangunan. Maka diharapkan kepada seluruh aparatur untuk selalu memberikan keterbukaan informasi yang jelas terhadap public, terlebih pimpinan SKPD. “Berikanlah informasi kepada masyarakat secara jelas dan sesuai fakta. Sebab dengan informasi yang jelas, maka masyarakat akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung seluruh programprogram Pemko,�harapnya. Hadir sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut, Alamsah Saragih dari komisi informasi pusat RI, Kabag Humas Andi Rastika, seluruh kepala SKPD, kepala UPT, kepala sekolah, camat, lurah dan kepala desa serta para jurnalis di kota itu. Amin
DPRD Loloskan Tujuh Ranperda SAWAHLUNTO, BiNNews — Setelah melalui sejumlah tahapan seperti pembahasan, pembentukan Panitia khusus (Pansus) serta pendalaman, Tiga fraksi yang ada diparlement kota arang yakni Fraksi Gabungan, Fraksi Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Golkar, Akhirnya mengesahkan Tujuh rancanga Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah kota Sawahlunto, dalam Sidang Paripurna, Selasa (26/4) aula Meski sempat diwarnai beberapa kontroversi dari sejumlah masyarakat dan anggota DPRD itu sendiri, namun proses ketujuh Ranperda tersebut akhirnya bisa lolos dan berjalan mulus. Tujuh Ranperda yang dikukuhkan adalah, Pajak Daerah, Pernyataan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Pada Perseroan Terbatas Balairung CITRA JAYA Sumatera Barat, Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Usaha, Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, dan Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Perubahannya. Sementara itu, tokoh pemerhati kota Sawahlunto Leo Trisman SE kepada BiNNews, Jumat (29/4) menilai pihak legislative terkesan hanya mengikuti kemauan eksekutiv saja. “Dalam pembahasan hingga pengesahan ketujuh Ranperda itu DPRD tidak pernah membawa serta masyarakat atau stake holder yang ada untuk melakukan sharing. Meski secara hukum pengesahan Ranperda itu sah-sah saja, namun sebagai masyarakat kita akan terus melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dilahirkannya,� ujar Leo. Lebih jauh Leo mengatakan, ada beberapa kebijakan yang telah disahkan dalam Perda, tak dilakukan kajian mendalam sebelumnya. “Salah satunya adalah perda tentang SOTK yang menurut kami tidak harus menambahkan bidang. Karena selain akan menjadi beban rutin APBD yang cukup besar, pihak Pemko masdih bisa menambahfungsikan SKPD yang ada,� pungkasnya. Amin
SIJUNJUNG Provinsi Dinilai Lamban
Tapal Batas Kabupaten Sijunjung Tak Kunjung Selesai SIJUNJUNG, BiNNews — Pada Kunjungan kerja anggota DPRD provinsi Sumatera Barat, Dapil (daerah pemilihan) III (tiga), di kabupaten Sijunjung malam (25/4), bertempat di Aula Balairung Lansek Manih kantor bupati terkesan waktunya agak mepet, mungkin juga bak seperti pepatah. “Sambil menyelam minum air� kenapa demikian , pasalnya
karena rombongan DPRD propinsi yang juga diikuti oleh beberapa SKPD dari provinsi tersebut yang di komandoi oleh Marlis.MM, (ketua komisi II DPRD provinsi Sumbar ) juga putra Pamuatan ini, lepas dari kunjungan kerja pada kabupaten Dharmasraya, siang harinya, kemudian nyapai di Sijunjung, jam. 20,30 Wib selesai jam 23.30 Wib, dalam pertemuan ini, per-
soalan tapal batas menjadi topik yang menarik di perbincangkan dan di pertanyakan oleh pemkab Sijunjung. Sebab persoalannya tapal batas antara kabupaten Sijunjung dengan kabupaten Kuansing ( Kuantan Sengingi), propinsi Riau masih ngawur dan tidak ada kejelasannnya sampai sekarang, kemudian juga persoalan batas wilayah antara kota Sawahlunto
yaitu pasnya antara daerah Talawi dengan Bukit Bual kecamatan Koto VII kabupaten Sijunjung, ini juga sudah berulang kali di bawa ke DPRD Sijunjung, dan juga pihak pemkab Sijunjung, sudah berulang kali juga menyurati pihak propinsi Sumatera Barat untuk mempasilitasi, menyelesaikan persoalan tapal batas ini, tetapi faktanya sampai sekarang tetap belum selesai juga. Bak, seperti api tak kunjung padam, persoalan ini tak selesaiselesainya, kenapa hal ini bisa terjadi, ini semua kuat dugaannya karena daerah tapal batas tersebut punya potensi alam, contohnya saja di daerah Bukit Bual ini banyak potensi hasil bumi batu bara, sehingga, karena tidak duduknya persolan batas ini, menyebabkan ada yang aneh terjadi menurut pemkab Sijunjung, yaitu di daerah Bukit Bual, wilayah kabupaten Sijunjung, terdapat adanya KP (kuasa pertambangan) yang dikeluarkan izinnya oleh kota Sawahlunto, artinya KP di wilayah Sijunjung, Izinya keluar dari kota Sawahlunto. Dengan Latar belakang yang seperti itu, mungkin Tuhan mulai marah, yaitu belum hilang dari ingatan kita, sebuah peristiwa yang mengemparkan Indonesia terjadi di daerah tersebut , meledaknya sebuah tambang batubara di Bukit Bual yang menewaskan puluhan manusia, dan dari peristiwa ini, kata, Muslim, (yaitu salah seorang anggota DPRD Sijunjung ) yang hadir dalam pertemuan ini, “ Peristi-
wa peledakan tambang batu bara di Bukit Bual beberapa waktu yang lalu, umumnya yang meninggal adalah warga kabupaten Sijunjung, tetapi dari pihak yang punya tambang tersebut artinya tambang yang dikeluarkan izinnya oleh kota Sawahlunto tersebut, tidak pernah memberikan bantuan sedikitpun kepada pihak korban , tetapi hanya pemkab Sijunjung lah yang memberikan bantuan atau santunan kepada pihak korban tersebut, nah semuanya ini menurut, Muslim,�Ini adalah dampak dari ketidakjelasan dari tapal batas tersebut, kemudian yang lebih besar dampaknya, adalah berkurangnya PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang juga berpengaruh terhadap kemajuan Ranah Lansek Manih ini. Juga masih persoalan tapal batas dengan kota Sawahlunto,�Yaitu pada peta provinsi, daerah Padang Sibusuk kecamatan Kupitan , kabupaten Sijunjung, separoh daerah ini, masuk ke wilayah kota Sawahlunto, nah ini perlu di tinjau ulang kembali,� kata bupati ,Yuswir Arifin. Kemudian kalau dilihat dari persolan tapal batas dengan kabupaten Kuansing provinsi Riau, dengan kabupaten Sijunjung, “Disini juga terdapat pergeseran kedalam wilayah kabupaten Sijunjung, sebanyak lebih kurang 500 hektar, disini juga ada potensi alamnya, yaitu daerah tambang mangan, “tambah bupati Yuswir Arifin. Nah dari pertemuan ini, bupati Sijunjung berharap,� Agar
dari kunjungan kerja, DPRD propinsi dapil III ini, bisa membantu atau memfasilitasi dalam menyelesaikan komflik tapal batas kabupaten Sijunjung ini. Menanggapi persoalan tapal batas ini, Fachri Murad, kepala biro pemerintahan provinsi, yang juga hadir di pertemuan ini, mengatakan,�Ada 336 kasus sengketa tapal batas kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dan ini belum masuk kabupaten Sijunjung, nah menyangkut persoalan tapal batas Sijunjung, dengan kota Sawahlunto, ini kedua belah pihak sudah pernah kita panggil ke Padang, tetapi keduanya sama-sama bersitegang, dan tetap tidak menemui titik temu, nah sekarang langkahnya adalah harus diselesaikan atau di bicarakan ditingkat pusat,� ungkap, Fachri . Sementara itu, disamping persoalan tapal batas kabupaten Sijunjung ini, Marlis.MM, sebagai ketua rombongan inipun menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan ini seperti , “ alokasi –alokasi dana yang masuk dari provinsi ke kabupaten Sijunjung, tahun anggaran 2011 ini, yaitu disamping proyek lanjutan jalan unggan tembus ke Tanah Datar, yang ditambah sebesar Rp.2,5 Miliar yang sudah menjadi skala prioritas provinsi, kemudian juga ada dana alokasi bantuan khusus, sebesar Rp. 2 miliar ,600 juta lebih, yang tersebar di nagari-nagari. Sisi lain Marlis juga menyampaikan,� Kami akan menampung aspirasi masyarakat Sijunjung, dan akan mengiringnya sampai di provinsi. Aciak